Dawud, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Sawah Sastro, Dulkholik;Putusan Nomor:2613/Pdt.G/2018/PA.ClpHalaman 7 dari 25 hal..Sebelah Timur : Sawah Dulsohib (Paiman);Sebelah Selatan : tanah Beng Sutingah;Sebelah Barat : Sawah Kamsiyah.8.2.16 Sebidang tanah sawah terletak di blok 031 Desa WringinharjoKec. Gandrungmangu Kab.

Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/26 bagian;8.2.16.Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;178.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;9. Memfaraidikan harta peninggalan (warisan) almarhumah Fatimah bintiDaud (8.1.6) 1/7 bagian kepada ahli warisnya terdiri dari:9.1.

Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/26 bagian;8.2.16.Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;8.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;9. Memfaraidikan harta peninggalan (warisan) almarhumah Fatimah bintiDaud (8.1.6 ) 1/7 bagian kepada ahli warisnya terdiri dari :9.1.

Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/26 bagian;8.2.16.Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;8.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;8.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;9. Memfaraidikan harta peninggalan (warisan) almarhumah Fatimah bintiDaud (8.1.6 ) 1/7 bagian kepada ahli warisnya terdiri dari :9.1.

(vide Tabel 8 halaman 113 & 145Kesimpulan Pemohon dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutanperkara A quo9.1g.29.3Bahwa dalam Putusan KPPU butir 7.2.8 sampai dengan butir7.2.10, pada intinya dinyatakan bahwa Pemohon beserta Para TurutTermohon melalui Risalah Rapat Presidium APBI tertanggal 21Januari 2009, telah menyepakati perjanjian penetapan harga,dengan adanya frase jangan bantingmembanting harga sebagaibagian dari himbauan Ketua APBI kepada seluruh anggota APBI;Bahwa Termohon dalam butir 8.2.16

dapat berpotensi menjadiPERMASALAHAN HUKUM tersendiri karena melaksanakansuatu proyek tanpa terlebih dahulu dimasukkan kepada KasPemerintah Daerah dan tanpa melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;(nh) Bahwa, akan tetapi, yang lebin MENJADI PENGANIAYAANHUKUM adalah fakta bahwa TERGUGAT a quo dengansewenangwenang menetapkan bahwa PENGGUGAT telahmelalaikan kewajibannya atas tambahan konitribusi yangberujung pada pencabutan Persetujuan Prinsip ReklamasiPulau Mtahun 2012 berdasarkan Keputusan TUN;8.2.16

poinA.4.1 yaitu. dengan terbitnya Keputusan TUN (objek sengketa),kepentingan Penggugat jelasjelas telah dirugikan, yaitu Penggugat tidaklagi memiliki kepentingan dan juga hak untuk melaksanakan proyekReklamasi Pulau Mdi Pantai Utara Ancol Timur;Bahwa, namun pada posita selanjutnya Penggugat keberatan ataspenghentian kegiatan Reklamasi yang dilakukan Menteri LingkunganHidup (posita B.2.12, halaman 1112) berdasarkan Keputusan Menteri LHNomor 14 Tahun 2003, dan oleh Gubernur Anies Baswedan (posita 8.2.16

Bangka Belitung.1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 52 tanggal 22 Juni 2018.1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 52 tanggal 30 Oktober 2018Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita darisaksi MARULI ALDILAS, ST. barang berupa :8.2.16. 1 (satu

Pulau MorotaiNomor 094/083/INSP.KPM/XV/2017 Tanggal 17 November 2017Bahwa Dasar penerbitan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PengitunganKerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan danaHibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahan DaerahAir Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 adalah:1) Surat kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B742/8.2.16/Fd.1/10/ 2017 Tanggal 24 Oktober 2017perihal PermohonanAudit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan

Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi MARULI ALDILAS, ST. barang berupa :8.2.16. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.8.2.17. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Proses Pemilihan Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep.

Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi MARULI ALDILAS, ST. barang berupa :8.2.16. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.8.2.17. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Proses Pemilihan Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep.