Ditemukan 6 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 988/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 988/B/PK/Pjk/2018Put.82832/PP/M.IIA/36/2017, tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPhPasal 26 Masa Pajak Desember 2012 adalah sebagai berikut :DPP PPh Pasal 26 Rp10.629.172.760PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 0PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Bahwa berdasarkan
sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbandingadalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakanyang berlaku;Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka kami mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82832
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 82832/PP/M.IIA/36/2017tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82832/PP/M.IIA/36/2017 tanggal 18 April 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku3. Dengan mengadili sendiri :1.1.
Register : 14-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 50/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 27 Nopember 2014 — HENRIMA HARAHAP : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH TAPANULI SELATAN
138 — 54
138 — 54
terkait dengan tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negaradalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus berpegang teguh pada AsasPemberian Alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung olehsuatu alasanalasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkansuatu. keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian1 Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;82832
Putus : 18-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN STABAT Nomor 681/Pid.B/2014/PN.Stb Tanggal 18 Maret 2015 — SYAHDAT SURBAKTI
66 — 29
66 — 29
DEWIANDRIYANI,SH NURHADI, SH.MH 82832. RIZKY MUBARAK N., S.H.M.H. Panitera Pengganti,M.AMIN,SH 83
Putus : 27-02-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN KENDARI Nomor 22 /PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. H. JABARUDDIN, M.Si
65 — 53
65 — 53
Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;82832. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Drs. H.JABARUDDIN, M.Si dari segala tuntutan jaksa /Penuntut umum;3. Memulihkan terdakwa Drs. H.
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU
LAWAN
1. JUBLINA A. PAH-MOOY
2. ROBBY CHR MOOY
3. JERMY MOOY
4. Dr. D. Z. MOOY
5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY
6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY
7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY
8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY
9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY
10. DONALD E. MOOY, SE
11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi
11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi
13. RIDWAN SUGIARTO
14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
42 — 27
42 — 27
Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat XII untukseluruhnya;82832. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima;3.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 22 /PID.TIPIKOR/2013/PN.Kendari Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. H. JABARUDDIN, M.Si
117 — 39
117 — 39
Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;82832. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Drs. H.JABARUDDIN, M.Si dari segala tuntutan jaksa /Penuntut umum;3. Memulihkan terdakwa Drs. H.