tunggal;

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hiline Pick Up warna putih denganNomor Polisi BM 8632 AE dengan Nomor Rangka : 30011401 danNomor Mesin : 9949088 dengan nama pemilik PT. ADEI Plantation 8iIndustry yang teiah dirusak oleh terdakwa.e 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.

Hotman Uli Sihotang selaku sopir melakukan patroli rutin denganmenggunakan mobil patroli merk Daihatsu Hiline warna putih denganNomor Polisi BM 8632 AE, dan saat itu tibatiba saksi Ricardo Sihotang(Centeng Security PT. ADEIl) menghubungi melalui handphone bahwamelinat terdakwa bersamasama dengan Hobbi Siahaan (belumtertangkap) dan Picci Situmorang (belum tertangkap) sedang melangsirbuah kelapa sawit milik PT. ADEI di Areal Perkebunan PT.

Hotman Uli Sihotang selaku sopir melakukan patroli rutindengan menggunakan mobil patroli merk Daihatsu Hiline warna putihdengan Nomor Polisi BM 8632 AE, dan saat itu tibatiba saksi RicardoSihotang (Centeng Security PT. ADEIl) menghubungi melalui handphonebahwa melihat terdakwa bersamasama dengan Hobbi Siahaan (belumtertangkap) dan Picci Situmorang (belum tertangkap) sedang melangsirbuah kelapa sawit milik PT. ADEI di Areal Perkebunan PT.

ADEI sebagai pemiliknya.Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidanganmengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hiline Pick Up warna putih denganNomor Polisi BM 8632 AE dengan Nomor Rangka : 30011401 danNomor Mesin : 9949088 dengan nama pemilik PT.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, No pol DK. 8632 AD;Dikembalikan kepada saksi I WAYAN KARYA SUDIYATNA 1 (satu) unit sampan;Dikembalikan kepada terdakwa 1. I MADE ASTAPAKA Als. MADE BAGONG.6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) dus potongan daging satwa penyu hijau dengan berat 65,82 (enampuluh lima koma delapan puluh dua) kilo gram ;Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 315.Pid.Sus.LH.2017.PN Dps 2 (dua) bilah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, No pol DK. 8632 AD;Dikembalikan kepada saksi WAYAN KARYA SUDIYATNA 1 (satu) unit sampan;Dikembalikan kepada terdakwa 1. MADE ASTAPAKA Als. MADE BAGONG.4.

GANGSAR kemudianmenaikkan 1 box gabus styrofoam yang berisi potongan daging penyu ke atassepeda motor DK 8632 AD yang dikendarai terdakwa pada saat itu danmembawanya menuju ke rumah terdakwa 1. MADE ASTAPAKA Als. MADEBAGONG, sementara terdakwa 1. MADE ASTAPAKA Als. MADE BAGONGmengikutinya berjalan dari belakang ; Bahwa pada saat terdakwa 2. WAYAN DIAPMIKA Als. GANGSARmenurunkan 1 box gabus styrofoam yang berisi potongan daging penyu dirumah terdakwa 1. MADE ASTAPAKA Als.

als MADE BAGONG denganmenggunakan motor honda vario DK 8632 AD ;Bahwa motor honda vario DK 8632 AD yang digunakan adalah milik saksi ;Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;I KOMANG AGUS KARTIKA, SH.Bahwaahli memiliki keahlian khusus terkait Tumbuhan dan Satwa Liar yangdilindungi, karena saksi memiliki sertifikasi kKeahlian yang saya peroleh dariPendidikan dan Pelatihan Identifikasi Satwa Liar di Balai Diklat KehutananKadipaten ;Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 315.Pid.Sus.LH

GANGSAR yang telah mengangkut 1 (satu) ekor penyu hijau yangdilindungi dengan mempergunakan 1 (satu) unti sepeda motor DK 8632 ADbersesuaian pula dengan keterangan terdakwa maka perbuatan terdakwa telahdengan sengaja membunuh 1 (satu) ekor penyu hijau yang dilindungi oleh undangundang.Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;Ad.3.

Tukad Punggawa, Lingkungan Banjar Ponjok,Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, saksi telahmelakukan penangkapan pada mereka terdakwa karena dengan mempergunakansepeda motor DK 8632 AD milik anak terdakwa 2. WAYAN DIAPMIKA Als.Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 315.Pid.Sus.LH.2017.PN DpsGANGSAR $ yang diikuti oleh terdakwa 1. MADE ASTAPAKA Als.

PemeriksaanSetelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Hasil Pemeriksaan Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 8632/2016/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti dengan nomor : 8632/2016/NNF seperti tersebut dalam(l) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu)nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun2009

Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :Barang Bukti setelah diperiksa, dengan nomor : 8632/2016/NNF berupa satukantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0.090 gram warna putihdikembalikan.Sisa brang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnyasemula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dandiikat dengan benang pengikat warna putih.

lll Pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Hasil Pemeriksaan Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 8632/2016/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti dengan nomor : 8632/2016/NNF seperti tersebut dalam (l)adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35

Barang Bukti Yang Diterima : 8632/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnaputih dengan berat netto 0,019 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : YANTO Bin DANI.ll. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ?

lll Pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Hasil Pemeriksaan Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 8632/2016/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8632/2016/NNF sepertitersebut dalam (lI) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo.35

Dikembalikan kepada Terdakwa- 1(satu) unit mobil dump Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8632 FA yang bermuatan sertu.- 1(satu) unit mobil dump truck Hino warna Hijau Nomor Polisi BK 8635 FA yang bermuatan sertu.- 1(satu) unit mobil dump truck Hino warna hijau nomor Polisi BK 8636 FA yang bermuatan sertu.- 1(satu) lembar asli STNK mobil dump truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8632 FA.- 1(satu) lembar asli STNK mobil dump truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8635 FA.- 1(satu) lembar

Menyatakan barang bukti berupa ;1 (satu) Unit alat berat berupa Excavator Beko merk Hotachiwarna orangee Dikembalikan kepada Terdakwa.e 1 (satu) unit mobil dump truk Hino warna hijau No.Pol.BK 8632 FAyang bermuatan serta.e 1 (satu) unit mobil dump truk Hino warna hijau No.Pol.BK 8635 FAyang bermuatan sertae 1 (satu) unit mobil dump truk Hino warna hijau No.Pol.BK 8636 FAyang bermuatan sertae 1 (satu) lembar asli STNK mobil dump truk Hino warna hijauNo.Pol.BK 8632 FA.e 1 (satu) lembar asli STNK mobil

STAR MEDAN JAYA, Dump truk merkHino warna hijau dengan Nomor Polisi BK 8632 FA dengan NomorMesin WO4DTRR40597 dan Nomor Rangka MJEC1JG43G5148126 anCV. STAR MEDAN JAYA. Bahwa saksi tidak mengetahui kKemana dan akan mengangkut apaketiga drum truk milik saksi tersebut karena ketiga drum truk tersebutdisewa/dirental oleh Sdr Almansyah. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang padapokoknya tidak keberatan dan membenarkannya5.

ijin Karena di lokasi tersebut terdakwa lahyang memiliki ijin.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1(satu) unit alat berat berupa Excavator Beko Merk Hitachi WarnaOrange.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2017/PN STB 1(satu) Blok Bon Faktur Pantai Hasan yang berisikan : 17 lembartanggal 13 Desember 2016 dan 29 lembar tanggal 14 Desember 2016 1(satu) unit Drump Truck warna hijau BK 8606 FA yang bermuatan batucoral. 1(satu) unit drump truck warna Hijau BK 8632

FA yang bermuatan sertu. 1(satu) unit drump truck warna hijau BK 8636 FA yang bermuatan sertu. 1(satu) unit drump truck warna hijau BK 8635 FA yang bermuatan sertu.))) 1(satu) unit drump truck warna hijau BK 8303 DD yang bermuatan batucoral. 1(satu) set Surat jalan No : 000036 tanggal 14 Desember 2016 untukDrump truck BK 8303 DD an Reno. 1(satu) set Surat alan No : 000037 tanggal 14 Desember 2016 untukDrump truck BK 8606 FA an.Saidit1(satu) lembar asli STNK BK 8632 FA.1(satu) lembar asli STNK BK

Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit alat berat berupa Excavator Beko Merk Hitachi WarnaOrange.Dikembalikan kepada Terdakwa 1(satu) unit mobil dump Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8632 FAyang bermuatan sertu. 1(satu) unit mobil dump truck Hino warna Hijau Nomor Polisi BK 8635 FAyang bermuatan sertu. 1(satu) unit mobil dump truck Hino warna hijau nomor Polisi BK 8636 FAyang bermuatan sertu. 1(satu) lembar asli STNK mobil dump truck Hino warna hijau NomorPolisi BK 8632 FA. 1(satu) lembar

Adei) Desa Tengganau KecamatanPinggir Kabupaten Bengkalis, sesampainya saksi Harpen Surya, saksiRama Ferdana, dan saksi Sefromi ditempat tersebut melihat 1 (satu)unit mobil Hiline warna putih Nomor Polisi BM 8632 yang pada saatitu dikendarai oleh terdakwa melintasi areal perkebunan PT.

ADEI ada Satpam bernama ARJUN dansetahu Saksi ARJUN sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT.ADEI,e Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh Terdakwa adalahDaihatsu Hiline warna putih dengan nomor polisi BM 8632 AEmilik PT.

Pol.BM 8632 AE;33karena tidak ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa dan terbukti adalah milik PT. ADEI maka dikembalikan kepada PT. ADEImelalui saksi Soloan Hamonangan Nababan Bin E.

Lab : 8632/NNF/2015tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpahjabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksa padaPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1(satu) gramHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2015/PN Lbp2. 2 (dua) lembar plastik klip3. 1 (satu) pipet plastik runcing berisi lintingan kertas timah4. 1 (satu) botol plastik

Lab : 8632/NNF/2015tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpahjabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksa padaPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1(satu) gram2. 2 (dua) lembar plastik klip3. 1 (satu) pipet plastik runcing berisi lintingan kertas timah4. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urineBarang bukti A, B, C dan D diduga

Lab : 8632/NNF/2015 tanggal 23 September 2015 yang dibuatdan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma danSupiyani, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksa pada PUSLABFORBARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1(satu) gram2 (dua) lembar plastik klip1 (satu) pipet plastik runcing berisi lintingan kertas timah1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urinee Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung

Lab : 8632/NNF/2015 tanggal 23 September 2015 yang dibuatdan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma danSupiyani, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksa pada PUSLABFORBARESKRIM POLRI Cabang Medan, sebagai berikut :e 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1(satu) grame 2(dua) lembar plastik klipe 1 (satu) pipet plastik runcing berisi lintingan kertas timahe 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urineHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1964

satu kesepakatan yang sangat penting adalah mengenai kebijakan danpetunjuk untuk negaranegara perihal perpajakan atas aspekaspek tertentu darikegiatan transport udara internasional yang tertuang dalam Chicago Conventionyaitu ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport.Kesepakatan tersebut ditandatangani pertama kali sekitar tahun 1950 dan telahmengalami berbagai perubahan, dimana edisi ketiga perubahan tersebutdilakukan di tahun 2000, yang tertuang antara lain dalam Doc 8632

2011berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsipprinsippersamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukumnasional maupun hukum internasional yang berlaku;Bahwa di bawah ini Pemohon Banding cantumkan berbagai dokumen(perjanjian) internasional dan peraturan maupun surat dalam negeri yangpada intinya mengakui penerapan asas resiprokal yang berkaitan denganjasa yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaan penerbanganasing dengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632

dan Doc. 9082/7.Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor 8632 mengenai ICAO's Policies onTaxation in the Field of International Air Transport dan Nomor 9082/7 mengenaiICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services diatur halhal sebagai berikut :a.

Nomor 138/B/PK/PJK/2011Bahwa selanjutnya, IATA di dalam artikelnya, memuat pandangannyayang didasarkan pada Doc.8632 tersebut di mana PPN seharusnya tidakdikenakan atas transportasi udara internasional dengan dasar :a. Transportasi udara internasional adalah jasa yang disediakan kepadakonsumen akhir di luar jurisdiksi wilayah pemajakan. Berdasarkanresolusi ICAO, transportasi udara internasional termasuk penggunaanpesawat udara serta barang dan jasa di luar wilayah kewenanganperpajakan;b.

Nomor 138/B/PK/PJK/2011Bahwa lebih lanjut, jenisjenis biaya atas jasa yang dimaksud oleh ICAOsebagaimana disebut pada butir (iii) angka 18 dokumen 8632 adalah jenisjenis jasa yang tercermin dalam dokumen ICAO Nomor Doc. 9082/7 edisi ketujuh. Jenis jasajasa tersebut disebutkan dalam lampiran khusus Appendix1 pada halaman 23.

Kesepakatan tersebut ditandatangani pertama kali sekitar tahun 1950dan telah mengalami berbagai perubahan, dimana edisi ketiga perubahantersebut dilakukan di tahun 2000, yang tertuang antara lain dalam Doc 8632 danDoc 9082/7.

dan Doe. 9082/7 ;Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor 8632 mengenai /CAO's Policies onTaxation in the Field of International Air Transport dan Nomor 9082/7mengenai /CAOs Policies on Charges for Airports and Air Navigation Servicesdiatur halhal sebagai berikut :a.

Tidak ada pungutan baik pungutan oleh Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah ;Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam dokumen Nomor 8632sebagaimana tersebut di atas, negaranegara yang tergabung dalamkeanggotaan ICAO setuju untuk tidak mengenakan PPN atas pelayananjasa pelabuhan udara untuk angkutan udara internasional ;Bahwa selanjutnya, IATA di dalam artikelnya, memuat pandangannya yangdidasarkan pada Doc.8632 tersebut dimana PPN seharusnya tidakdikenakan atas transportasi udara internasional

dengan semangat Konvensi Chicago yang menyebutkanbahwa :a) Acharge (biaya) merupakan pungutan yang dirancang dan diterapkansecara khusus untuk menagihkan kembali biaya atas fasilitas dan jasabagi penerbangan sipil ;b) Pajak merupakan pungutan yang dirancang untuk menaikkanpenerimaan baik Pemerintah Pusat maupun daerah yang padaumumnya tidak diberlakukan bagi Penerbangan Sipil ;Bahwa lebih lanjut, jenisjenis biaya atas jasa yang dimaksud oleh ICAOsebagaimana disebut pada butir (iii) angka 18 dokumen 8632

Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan TertentuKepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk PengoperasianPesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri,mengingat meskipun Peraturan Pemerintah tersebut terbit setelahterbitnya SKPKB PPN a quo, tetapi Peraturan Pemerintah yangmenegaskan tidak terutangnya PPN atas Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional juga berdasarkan pada hukumPenerbangan Internasional sebagaimana tercantum dalam KonvensiChicago 1944 dan Dokumen ICAO Nomor 8632

H.A BILAL (Alm) dan saksi PUTU ARY GUNANTA Anak dari KETUT SUAMA anggota Polisi melakukanpenggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) poket shabu diatastanah sejauh 2 (dua) meter dari penangkapan yang telah terdakwa buangsebelumnya karena melihat saksi H.M SAIFUL ANAS Bin H.A BILAL (Alm) dansaksi PUTU ARY GUNANTA Anak dari KETUT SUAMA datang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BadanReserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 8632

Lab:8632/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menerangkanbahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadapbarang bukti dengan nomor : 8390/2018/NNF berupa satu kantong plastikberisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,095 gram milik terdakwaBAGASKARA Bin ANSHAR disimpulkan bahwa kristal berat netto 0, 095 gramPositip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor 61Lampiran VURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan

LAB : 8632/NNF/2018 tanggal 19 September 2018dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8390/2018/NNF sepertitersebut dalam (I) adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor CabangBontang 320/10909/IX/2018, tanggal 8 September 2018, dengan hasilpenimbangan sebagai berikut dengan total berat bersih 0,07 gram;Menimbang,

LAB : 8632/NNF/2018 tanggal 19September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor8390/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Metamfetaminaterdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PTPegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang 320/10909/IX/2018, tanggal 8Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN BonSeptember 2018, dengan hasil

Kesepakatan tersebut ditandatanganipertama kali sekitar Tahun 1950 dan telah mengalami berbagaiperubahan, di mana edisi ketiga perubahan tersebut dilakukan di Tahun2000, yang tertuang antara lain dalam Doc 8632 dan Doc 9028/7.Pemohon Banding akan membahas lebih dalam salah satu kesepakatantersebut di bagian selanjutnya sebagai dasar acuan perlakuanperpajakan yang Pemohon Banding terapkan;Bahwa mengutip artikel yang diterbitkan oleh IATA dengan topik "ValueAdded Tax", dijelaskan bahwa penerbangan

No. 166/B/PK/PJK/2011yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaan penerbangan asingdengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc. 9028/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor: 8632 mengenai ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport dan Nomor: 9028/7mengenai ICAO's Policies on Charges for Airports and Air NavigationServices diatur halhal sebagai berikut:= Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau

sebagaimana tersebut di atas, negaranegara yang tergabungdalam keanggotaan ICAO setuju untuk tidak mengenakan PPN ataspelayanan jasa pelabuhan udara untuk angkutan udara internasional;Bahwa selanjutnya, IATA di dalam artikelnya, memuat pandangannyayang didasarkan pada Doc. 8632 tersebut di mana PPN seharusnya tidakdikenakan atas transportasi udara internasional dengan dasar:e Transportasi udara internasional adalah jasa yang disediakankepada konsumen akhir di luar jurisdiksi wilayah pemajakan.Berdasarkan

penerbangan.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.23520/PP/M.1I/16/2010 tanggal 6 Mei 2010 tersebut,dapat diketahui secara jelas dalam pertimbangan putusannya,Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa PemerintahIndonesia adalah sebagai pihak yang mengikatkan diri padaKonvensi Chicago pada Tahun 1994 tentang Penerbangan Sipil,salah satu appendix dalam Konvensi Chicago tersebut adalahDokumen ICAO Nomor 8632

No. 166/B/PK/PJK/20116.246.256.26Bahwa dokumen ICAO Nomor 8632 yang penyusunannyadidasarkan pada ketentuan Pasal 24 Konvensi Chicago juga tidakmenyatakan adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasjasa yang diterima oleh perusahaan penerbangan internasionalkhususnya jasa kebandarudaraan.Bahwa dalam dokumen ICAO Nomor 8632 hanya diatur masalahpemberlakuan asas timbal bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.