Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 11-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Tkn
Tanggal 2 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
216
  • Kas meninggal duniamasih sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, sertaPemohon tidak ada suami yang lain selain almarhum Maddin A.Kas; Bahwa, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftardi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Pemohon danmengajukan permohonan Itsbat nikah dengan tujuan untukmendapatkan Putusan tentang pernikahan tersebut;Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat buktilainnya yang akan diajukan di persidangan, dan dalam kesimpulannyaPemohon dan Pemohon
    dengan demikian keteranganpara saksi telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan ketentuanpasal 175 dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya kesaksian tersebut dapatditerima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil dalil para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keteranganPara Saksi serta suratsurat bukti yang diajukan di persidangan, maka MajelisHakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Maddin A.Kas
    Kas meninggal dunia; Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain almarhum Maddin A.Kas bin Semali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakimmenilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan Pemohon dengansuami Pemohn (Maddin A.Kas bin Semali) tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan juga tidak ada halangan menurut syariat Islam;Menimbang, bahwa
    berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohondan suami Pemohon (Maddin A.Kas bin Semali) patut dinyatakan dapat dierimadan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
14588 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Msi. menerima uangsebesar Rp.46.138.400.000, yang bersumber dari :a.Kas Daerah Kabupaten Natuna (sebelum APBD disahkan)selurunnya sebesar Rp.24.800.000.000, dengan rinciansebagai berikut : Tanggal 5 Januari 2004, sebesar Rp.5.000.000.000, (limamilyar rupiah) ; Tanggal 14 Januari 2004 sebesar Rp.4.800.000.000,(empat milyar delapan ratus juta rupiah) ; Tanggal 19 Januari 2004 sebesar Rp.5.000.000.000, (limamilyar rupiah) ; Tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.8.000.000.000,(delapan milyar rupiah)
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
254982 Berkekuatan Hukum Tetap
  • THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu denganperincian yaitu :A.Kas Bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, S.E. mantanBendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :1.1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dari AbdullahSany, S.E. tertanggal 22052005 sebesar Rp350.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari AbdullahSany, S.E. tertanggal 05082005 sebesar Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari AbdullahSany, S.E. tertanggal 31082005 sebesar Rp300.000.000,00
Register : 12-08-2021 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 11 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16098
  • tanah sengketa 3.11 dan 3.12 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
    22. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan (Tergugat 2) yang menukar obyek sengketa 3.1 dengan obyek sengketa 9.300 M2 yang selanjutnya mengalihkan kepada pihak ketiga dengan itikad baik adalah bentuk pengalihan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;
    23. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan (Tergugat 1) yang menjual obyek sengketa 3.14 kepada pihak ketiga (A.Kas