M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan asas contrarius actus ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar

Menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan asas contrarius actus ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar

;Menimbang, bahwa asas contrarius actus berasal dari bahasa Latin yangartinya tindakan yang yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya (otomatis)badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untukmembatalkannya ;Menimbang, bahwa asas contrarius actus atau dapat disebut juga sebagaiconsensus contrarius (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakanistilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan

sebelumnya (actus primus)yang dibatalkan atau dihapuskan.

Contrarius actus memiliki kekuatan hukum yangsama dengan actus primus. Sebagai contoh, undangundang hanya dapat diubahatau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapatHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022.

/PN.Slrdibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapatdiubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabutmelalui kontrak pencabutan.Menimbang, bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yangmenerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenanguntuk membatalkannya.

Menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKepulauan Selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpapenetapan pengadilan dengan menggunakan asas contrarius actus ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2.Menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan asas contrarius actus ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Menetapkan bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kepulauan selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan asas contrarius actus;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;

4.

pemohon dalam urusan masayang akan datang ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas permohonanNomor : 30 /Pdt.P/2021/PN.SLR. atas nama cakrawati, mendengarkan keteranganpara saksi melihat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon tidak wajib menggunakanSuatu penepatan pengadilan, dinas kependudukan dan catatan sipil dapat secaralansung dapat memperbaiki nama tersebut dengan menggunakan asascontrarius actus

;Menimbang, bahwa asas contrarius actus berasal dari bahasa Latin yangartinya tindakan yang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis)badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untukmembatalkannya ;Menimbang, bahwa asas contrarius actus atau dapat disebut juga sebagaiconsensus contrarius (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakanistilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan

sebelumnya (actus primus)yang dibatalkan atau dihapuskan.

Contrarius actus memiliki kekuatan hukum yangsama dengan actus primus.

Sebagai contoh, undangundang hanya dapat diubahatau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapatdibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapatdiubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabutmelalui kontrak pencabutan.Menimbang, bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yangmenerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya

SE. menyerahkan SuratPenawaran Harga atas Dental Unit merk Shinhung Type Taurus Z kepada PanitiaLelang seharga @ Rp. 262.000.000, yang selanjutnya oleh saksi ADEJANUWATI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Suku DinasKesehatan Administrasi Jakarta Pusat langsung disetujui tanpa melakukanpenyetaraan, karena penawaran yang diajukan tidak sama dengan spesifikasiDental Unit yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan yang mengarah ataumemiliki kesamaan dengan Dental Unit merk Morita Type Actus

No. 1147 K/PID.SUS/2012 berdasarkan Buku Patokan Harga DKI adalah memiliki kemiripan dengan merkMorita Type Actus, namun dapat mengajukan merk lain asalkan setara atau lebihtinggi dari yang diminta oleh Panitia Lelang ;Bahwa terdapat 3 (tiga) dari perusahaan yang menawarkan harga di bawah pagudan memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis adalah :e PT. INOVASI MEDIKATAMA nilai penawaran Rp.1.782.630.399,e PT. DULA MAYO RAYA nilai penawaran Rp.1.840.757.710,e PT.

Dalam proses aanwijzing saksi ADE JANUWATImenyampaikan alat kesehatan berupa Dental Unit yang spesifikasinyaberdasarkan Buku Patokan Harga DKI adalah memiliki kemiripan dengan merkMorita Type Actus, namun dapat mengajukan merk lain asalkan setara atau lebihtinggi dari yang diminta oleh Panitia Lelang ; Bahwa terdapat 3 (tiga) dari perusahaan yang menawarkan harga di bawah pagudan memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis adalah :e PT.

HAKIM SIREGAR dan ahli bahwa dalam penentuan spesifikasiantara dental unit yang diminta oleh Panitia Lelang yaitu dental unit yangspesifikasinya mirip actus dan yang ditawarkan oleh PT.

RULLYANGGRAENI, saksi ERWANTO, saksi YAYAT SETIA, bahwa yangdiminta adalah Dental Unit yang spesifikasinya adalah actus tetapiPanitia Lelang tidak pernah mensurvey distributor yang menjual merkActus untuk menanyakan preslist harga dental unit merk Actus ;7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa BOYKEARIE PAHLEVI telah memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan yaknimelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pid.Sus/2017Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan narkotika tentu terlebihdahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadan mustahil Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebihdahulu membeli atau diberi secara gratis, memiliki, menyimpan ataumenguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil hanya untukmengkonsumsi narkotika saja);Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan yangdilakukannya dari segi teoretik harus memenuhi dua syarat utamapemidanaan, yaitu: syarat actus

reus dan syarat mens rea;Bahwa Penuntut Umum mendasarkan pertimbangannya hanya padaperbuatan lahiriah atau actus reus semata, yang hanya melihat saatTerdakwa ditangkap sedang membeli, memiliki, menguasai,menyimpan narkotika.

Apabila mens reaTerdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika maka Hakim wajibmempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Penuntut Umum = tidak seharusnya mendasarkanpertimbangannya pada perbuatan lahiriah/actus reus Terdakwa sematayang memenuhi ketentuan pasalpasal tersebut tetapi dari segi mensrea tidak terpenuhi.

No. 2290 K/Pid.Sus/2017Bahwa judex facti dalam memeriksa perkara a quo tidak hanyamempertimbangkan actus reus Terdakwa namun judex facti juga telahmempertimbangkan mens rea/sikap batin dan niat Terdakwa untukmembeli dan memiliki narkotika jenis shabu.

;Terdakwa BOYKE ARIE PAHLEVI, SE menyatakan kepada saksi AdeJanuwati bahwa dental unit Merk Shinhung Type Taurus Z tersebutkualitasnya setara dengan Type Actus sebagaimana yang diminta olehpanitia lelang.

INOVASI MEDIKA TAMA.e Bahwa didalam Aanwijing ada kesepakatan dalam penyetaraanspesifikasi barang antara panitia yang hadir dan penyedia barangmengenai dental unit merk morita type actus dengan dental unit merkshinhung type taurus Z.e Bahwa yang menetukan setara atau selevel adalah panitia lelang danpanitia menentukan spesifikasi bahwa merk morita type actus setara atauselevel dengan merk shinhung type taurus Z tidak ada dasar.e Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima dental unit tersebutkarena

merk Morita type actus adalah ketua panitia yaitu saksi AdeJanuwati.Bahwa yang menentukan setara atau selevel adalah panitia lelang danpanitia menentukan spsesifikasi bahwa merk morita type actus setaraatau selevel dengan merk shinhung type taurus Z tidak ada dasar.Bahwa benar surat perjanjian kerjasama antara Dr.

, dan saksi tidakmengetahui apakah spesifikasi actus sama dengan Shinhung typeTaurus Z.

Bahwa dental unit yang dibutuhkan adalah dental unit yang memilikispesifikasi teknik setara dengan dental unit merk Actus, dengan nilaikontrak Rp.262.000.000, (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) per Unit;Bahwa dalam proses pelaksanaanya Terdakwa Boyke Arie Pahlevi,SEdengan menggunakan perusahaan bernama PT.

Bahkan menurut Idema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukumpidana berarti mengenai jantungnya hukum pidana.Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mengkoreksi sifatjahatnya seorang Terdakwa di depan hukum pidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea terdiri dari duagolongan besar yakni Actus Reus atau perbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atau niat.

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagaisuatu perbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batin seseorang yangoleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangan kesalahan seseorang.

Dengan demikianMajelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;=11Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.Menimbang, bahwa kesengajaan adalah konstruksi hukum dari teori kesalahan yang lebih dikenal sebagai asas culpabilitas.Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab di masyarakat Indonesia berlaku asastidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan; geen straf zonder schuld atau dalam bahasa latin actus

Bahwa apa yang sudah dikemukakan, secara jelas bahwa sekali lagi, kalaubukan karena kekhilafan manusiawi (actus humanus) biasa, maka apa yangHal. 7 dari 14 hal. Put.

Pada waktu terjadi proses pensertifikatan, entah karenakekhilafan manusiawi (actus humanus) belaka, atau karena kesengajaantelah tercantumkan secara khilaf sesuatu yang sangat vital, yang menuruthemat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, akan merupakan sumber dan/atau biang keladi dariberlarutlarutnya permasalahan ini dan memberikan peluang yang secaraterbuka dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu, entah itu pejabat, entahitu Nyoman Tegug sendiri sebagai pribadi yang

Bahwa ini adalah suatu kebenaran obyektif, bukan kebenaran diatas kertas, melainkan kebenaran sesuai dengan bahan/benda/materi yang ada, atau kebenaran materil (materiil waarheid).Bahwa ternyata di dalam memeriksa dan mengadili perkara No.159/Pdt.G/2003/PN.DPS, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sekalilagi entah karena kekhilafan manusiawi (actus humanus), atau karenakesengajaan telah mengabaikan sama sekali faktafakta/buktibuktitersebut, dan hanya berpegang pada apa yang tercantum pada sertifikat.Karena

itu terjadilah salah putus perkara.Bahwa sesungguhnya dengan beriktikad baik dan toleransi yang tinggiPemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi Rogun Kartini Pasaribu menganggap hal itu terjadi karena"kekhilafan Hakim" sebagai manusia biasa (actus humanus), dan bukankarena kesengajaan.

(actus humanus) atau karena kesalahan yang dilakukan dengan sengajadan direncanakan, dengan begitu mudahnya menjatuhkan putusandengan mengatakan "menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar"tersebut.

Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanyapertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab di masyarakat Indonesia berlakuasas tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan; geen straf zonder schuld ataudalam bahasa latin actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make personguilty unless his mind is guilty). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, makaniscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Bahkan menurutIdema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenaijantungnya hukum pidana.Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatuhal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukumpidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea terdiri daridua golongan besar yakni Actus Reus atau perbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atauniat.

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yangsecara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batinseseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang. Hal ini dijabarkan oleh Moeljatno dalam sebuah Teori SubjectiveSchuld.Menimbang, bahwa Mens Rea / Niat adalah terdiri dari 3 (tiga) sub sistem antaralain !

Terdakwa membeli, memiliki Narkotikasematamata tujuannya untuk digunakan Terdakwa untuk membantuTerdakwa apabila mengalami rasa ngantuk; Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materilTerdakwa yaitu memiliki Sabu tanpa mempertimbangkan mens rea dankeadaan yang sesungguhnya terjadi pada dirinya terdakwa.

Padahalberdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwa sangat jelas telahmenggunakan Sabu beberapa saat sebelum ditangkap; Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atauteori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukum seseorangharus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea; Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggidalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa adakesalahan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia; Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasudah menjadi notoire feiten bahwa pembelian dan kepemilikan sisaSabu dalam sedikit sebagaimana dalam perkara a quo dapat diyakiniuntuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dansebagainya; Bahwa

Reus Mens Rea ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas Actus Reus MensReaadalah suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapatdikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actusreus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).

Unsur actus reusadalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkanunsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (ZainalAbidin Farid, 1995:35), Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenalsebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalou dari pelaku perbuatanitu disebut mens rea.

Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (externalelement), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsurmental (mental element), Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karenaorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataubersifat melawan hukum.

Berbeda dengan actus reus yangHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Bktmenyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960: 257) ;Menimbang, bahwa di dalam perkembangan ilmu hukum Pidana dikenaldengan sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental, sistemhukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan kepada

Reus Mens Rea dan perkara a quo, Majelis Hakimberpendapat secara actus reus memang Terdakwa telah terbukti memilikiNarkotika Jenis Shabu, akan tetapi di persidangan diketahui Terdakwa memangmenguasai Narkotika jenis Shabu tersebut akan tetapi secara mens rea dapatdiketahui kalau Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untukdigunakan atau dipakai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat walaupun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127

Jadiuntuk adanya suatu medeplegen itu diperlukan adanyakesamaan opzet pada masingmasing pelaku serta, sebabapabila terdapat perbedaan mengenai opzet dari sesamapelaku serta, maka bukan lagi disebut sebagai medeplegen.Bahwa begitu pula dengan actus rea dari para pelaku serta,di mana actus rea keduanya haruslah sedemikian rupa dansedemikian apik dalam mewujudkan suatu delik yangsebelumnya telah samasama diopzetkan oleh parapelaku serta.

ALASAN KEDUA : Judex Facti salah dalam menerapkan hukumkarena tidak mempertimbangkan faktor mens rea dan actus rea dariPemohon Kasasi.4)Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan dariMajelis Hakim Judex Facti oleh karena tidak mempertimbangkanmaksud atau mens rea dari Pemohon Kasasi yang memanggilTerdakwa . Ray bin Rustam adalah hanya untuk melakukanklarifikasi, bukan untuk melakukan pembunuhan.Hal. 17 dari 20 hal. Put.

No. 786 K/PID/20125) Bahwa begitupun dengan faktor actus rea dari Pemohon Kasasidimana Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menyentuhapalagi memukul dan membunuh korban Abdul Rahman Al Habsi.6) Bahwa khusus mengenai faktor actus rea dari Pemohon Kasasi,seharusnya Majelis Hakim Judex Facti juga mempertimbangkan dimana Pemohon Kasasi yang tidak pernah menyentuh tubuhkorban apalagi memukul tubuh Abdul Rahman Al Habsi bukanlahtidak dapatlah dikualifikasikan sebagai penyebab dari suatu akibatyang timbul

Raybin Rustam.7) Bahwa oleh karena baik faktor mens rea maupun actus rea dariPemohon Kasasi tidak terpenuhi dalam peristiwa pembunuhanyang dilakukan oleh Terdakwa . Ray bin Rustam, maka dengandemikian secara hukum Pemohon Kasasi harus dinyatakan bebasdari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaktidaknya harusdinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibatperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa . Ray bin Rustam.C.

Dan tidak mungkin Terdakwadapat memakai narkotika tanpa melalui tahapan memperoleh dari orangdengan cara membeli atau diberi secara gratis kemudian memilikinya,menguasai dan menyimpannya;Bahwa Penuntut Umum maupun judex facti tidak boleh mendasarkanpertimbangannya hanya pada perbuatan lahiriah atau actus reus semata,hanya melihat saat Terdakwa ditangkap sedang membeli, memiliki, menguasai,menyimpan narkotika, melainkan wajidb mempertimbangkan mens reaTerdakwa.

Penuntut Umum maupun judex facti yang hanya mendasaripertimbangannya pada perbuatan lahirian / actus reus Terdakwa melanggarprinsip hukum pidana yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam dunia peradilanyaitu tentang mens rea atau kesalahan Terdakwa.

Hakim tidak hanyamempertimbangkan actus reus Terdakwa tetapi Hakim wajibmempertimbangkan mens rea / sikap batin atau niat Terdakwa membeli,memiliki, untuk maksud / tujuan apa, apakah untuk digunakan secara melawanhukum ataukah untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;Bahwa terbukti dalam perkara a quo kepemilikan shabu olehTerdakwa untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum.

Agungyang sejak beberapa puluh tahun telah diakui dan diikuti oleh pengadilan danMahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atauserumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis / sosialkarena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukanpenyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwamengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika;Bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan lahirian / actus

Bukankah ketentuan tersebut diperuntukkan bagi pelaku yangmempunyai mens rea dan actus reus memiliki, mMengusai, Menyimpan Narkotikadalam jumlah banyak (melebihi batas kepemilikan bagi penyalah guna) dengantujuan untuk dijual, diedarkan, diperdagangkan;Sedangkan berbanding terbaliknya dengan pembelian, pemilikan, penguasaanNarkotika oleh Terdakwa berada dalam konteks penyalahgunaan NarkotikaPasal 127 Ayat (1) huruf a;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579 K/Pid.Sus/2017Penerapan ketentuan Pasal

Bahwa judex facti tidak sematamatamempertimbangkan perbuatan lahiriah atau actus reus pelaku kemudianmencocokkan dengan rumusan undangundang.

Hal inilah yang dilakukan olehJudex facti maupun Penuntut Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo;Pernyataan judex facti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidanamelanggar pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan hanya melihatperbuatan lahiriah/actus reus belaka kemudian mencocokkan rumusan undangundang tidak seharusnya terjadi, sebab untuk menyatakan Terdakwa bersalahwajib hukumnya mempertimbangkan mens rea Terdakwa ;Sesuai dengan azas hukum pidana yang dijunjung tinggi selama

Pandangan ini pun sangatkeliru sebab pengguna yang sedang memakai Narkotika secara faktual membelidulu kemudian memiliki, menguasai Narkotika;Untuk menentukan apakah Terdakwa penyalah guna atau pengedar/ bandar,harusnya tidak didasarkan pada actus reus atau perbuatan lahiriah belaka, tetapimelalui konteks perbuatan dengan mempertimbangkan mens rea/kesalahanTerdakwa ;Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa benar penyalah guna Narkotikamaka akan dipertimbangkan beberapa indikator, selain alasan/indikator

Hakim tidak dapatmenghukum Terdakwa hanya mendasarkan pada perbuatan pidanaatau actus reus semata, untuk menghukum seseorang wajibdibuktikan adanya unsur perbuatan pidana atau actus reus dan unsurpertanggungjawaban pidana diantaranya unsur kesalahan atau mensrea.Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agarTerdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) hanyamendasarkan pertimbangnnya pada pembuktian actus reus atauperbuatan materil semata tanpa mempertimbangkan niat, maksudtujuan

Terakhir Terdakwa menggunakan ganja padatanggal 2 Juni 2017;Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu sebagaipenyemangat dalam bekerja dan digunakan apabila mengalami sudahtidur;Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa memilikiganja, tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yangsusungguhnya terjadi pada dirinya Terdakwa.

Padahal berdasarkan faktasidang mens rea Terdakwa sangat jelas telah menggunakan ganja;Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana bahwa untuk menghukum seseorang harusterbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan ditunjujung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus sematasama sekali tidak

ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 24 Oktober 2019, Nomor :150/Pid.B/ 2019/PN.Tjk. dan surat surat dalam berkas perkara yangbersangkutan secara cermat dan teliti, maka majelis hakim tingkat bandingberpendapat sebagai berikut ;Menurut teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsurpenting yaitu unsur objektif/ohysical yaitu actus

reus(perbuatan yang melanggarundangundang pidana) dan unsur subyektif/mental yaitu mens rea (sikap batinpelaku ketika melakukan tindak pidana), dengan demikian actus reus merupakanunsur suatu delik, Sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawabanpembuat.

Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atauperbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelakupada saat melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dimaksud, seseorang dapatdipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun Halaman 6 dari 12 hal. Put.

Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundangundangandan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun haltersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena harusdilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saatmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawanhukum, sebagaimana azas actus Non Facit Reum Nisi MensSit Rea menyatakanbahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan

Terdakwa membeli, memiliki Narkotika sematamata tujuannyauntuk digunakan Terdakwa untuk membantu apabila mengalami rasangantuk;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu memilikisabu tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yang sesungguhnyaterjadi pada diri Terdakwa.

Padahal berdasarkan fakta sidang mens reaTerdakwa sangat jelas telah menggunakan sabu beberapa saat sebelumditangkap;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukum seseorangharus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar

actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasudah menjadi notoire feiten bahwa pembelian dan kepemilikan sisa sabudalam sedikit sebagaimana dalam perkara a quo dapat diyakini untuk sekalipemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;Bahwa ganja yang dibeli dan dimiliki terdakwa tersebut masih sejalandengan