Bahwa Pemohon (XXXX) adalah suami dari seorang wanita yangbernama (Alm) XXXX,(Alm) XXXX meninggalkan harta benda berupatanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas+375 M2,terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabayaberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1221/K, Gambar Situsi Nomor1419 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraraia KotamadyaSurabaya ;7. Bahwa Pemohon = (XXXxX)berkeinginan untuk menjual hartapeninggalan (almarhumah) XXXX;8.

izin kepada Pemohon (XXXX) selaku wali darike 2 (dua) anak kandungnya yang belum cukup umur dan belumdewasa bernama XXXX, LakiLaki, Umur 9 (Sembilan) tahun danXXXX, LakiLaki, Umur 3 (Tiga) Tahun untuk menjual hartapeninggalan (almarhumah) XXXX berupa tanah pekarangan yangdiatasnya berdiri bangunan seluas + 375 M2, terletak di Kelurahan4.AtauGading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 1221/K, Gambar Situsi Nomor 1419 Tahun1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraraia

Kepala Kantor Kementrian Agraraia daan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang

BESSIE, SH
Tergugat:
1.EKSAM SODAK, S.SiT,M.Si
2.Bapak Menteri Agraraia Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ. Direktorat Jenderal VII (Ditjend VII)

Sedangkan pelaksanaannya harus sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BPN No. 9 Tahun 1997 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutmaka status tanah obyek sengketa tersebut belumlah beralin kepada siapapunkarena masih berstatus tanah negara, sehingga bukanlah hak milik dari orangperorang, termasuk bukan hak milik dari Tergugat maupun masyarakat lainyang mengklaim mendapat

bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat di tolak makaPenggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal192 ayat (1) Rog terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biayabiayayang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yangbesarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat pasalpasal dalam RBg, UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraraia

Apalagisebagai seorang Sarjana Hukum yang menjabat sebagai Notarisdan Pejabat Pembuat Akta Tanah Saudara Ninoek Peornomo, SHseolaholah tidak paham hukum bahwa sejak diberlakukannyaUndangUndang Pokok Agraraia No.5 tahun 1960 tanah Swaprajamenjadi tanah negara bukan milik kerajaan maupun PuraMangku negaran 2= 2n2 non nee one en nee enone3.

Sedngkan pelaksanaannya harus sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BPN No. 9 Tahun 1997 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemerintah Desa maupunPemerintah Kecamatan mauapun Muspika sendiri tidak memiliki kewenanganuntuk melakukan pembagian tanah atau pemberian hak atas tanahsebagaimana yang dimaksud tersebut, Karena yang berwenang memberikanhakhak atas tanah terhadap warga negara adalah Negara itu

ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak makaPenggugat berada di pihak yang kalah, maka penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan MenteriAgraraia/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,Peraturan Menteri Agraraia

dapatditerima ;11.bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 3halaman 6, yang pada intinya meminta batal atau tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1045/Kelurahan Lontar,Tergugat II menolak tegas dengan pertimbangan dan alasanyuridis bahwa tata cara pembatalan suatu Keputusan TataUsaha Negara (Beschiking) yang diterbitkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasiPertanahan harus mendasarkan kewenangan pembatalanhak sebagaiamana diatur dalam PeraturanMenteri ..........Menteri negara Agraraia

adalah16hanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau sering di sebut tanahnegara dan tanah hak yaitu tanah yang ada bukti hak diatas tanah tersebut,seperti dalam Pasal 16 UU Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria pengertian Tanah hak adalah yang jelas haknya sepertitanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain sebagainya.Terhadap tanah negara yang tidak diletaki hak di atasnya, maka dalampembebasannya tidak membayar apapun, berdasarkan Pasal 20 PeraturanMenteri Agraraia

adalahhanya tanah yang di kuasai langsung oleh negara atau sering di sebut tanahnegara dan tanah hak yaitu tanah yang ada bukti hak diatas tanah tersebut,seperti dalam Pasal 16 UU Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria pengertian Tanah hak adalah yang jelas haknya sepertitanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain sebagainya.Terhadap tanah negara yang tidak diletaki hak di atasnya, maka dalampembebasannya tidak membayar apapun, berdasarkan Pasal 20 PeraturanMenteri Agraraia

Terhadap tanah negara yangtidak diletaki hak di atasnya, maka dalam pembebasannya tidak membayarapapun, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BPN Nomor: Tahun 1994 kepada yang memakai tanpa sesuatu hak disebut di bawah inidiberikan uang santunan yaitu mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16Desember 1960, mereka yang memakai tanah bekas hak barat, bekas pemegangHGB yang tidak memenuhi syarat, dan bekas pemegang Hak Pakai yang tidakmemenuhi syarat.

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraraia yang menyebutkan ayat (1) : Hak milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyaPutusan PTUN Medan Nomor: 150/G/2018/PTUN MDN halaman 73).A).5).dengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuanyang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) : Pendaftaran termaksuddalam ayat (1) merupakan pembuktian yang kuat mengenaihapusnya hak milik serta

berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang terdaftar dantercatat atas nama Penggugat pada Kantor Kepala KelurahanPolonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tidak pernah adaperalihan, penghapusan dan / atau pembebanan hak atas buktikepemilikan baru kepemilikan baru berupa Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) dalam bentuk Surat Keterangan Tanah kepada atasnama pihak lain ;Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuan yangterdapat pada Pasal UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraraia

Keputusan Tergugat Melanggar Peraturan PerundangUndangan/AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara;16.Bahwa seharusnya tidak perlu terjadi tumpang tindih apabila Tergugatmenaati Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yang menyatakan :Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batasbatasnya baikdalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberiNomor

No. 65 K/Pid.Sus/2014diletaki hak diatasnya, maka dalam pembebasannya tidak membayarapapun, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraraia/ KepalaBPN Nomor : Tahun 1994 kepada yang memakai tanpa sesuatuhak disebut di bawah ini diberikan uang santunan yaitu mereka yangmemakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960, mereka yangmemakai tanah bekas hak barat, bekas pemegang HGB yang tidakmemenuhi syarat, dan bekas pemegang hak pakai yang tidakmemenuhi syarat.

Terhadap tanah negara yangtidak diletaki hak diatasnya, maka dalam pembebasannya tidakmembayar apapun, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BPN Nomor : 1 Tahun 1994 kepada yang memakai tanpasesuatu hak disebut di bawah ini diberikan uang santunan yaitumereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960,mereka yang memakai tanah bekas hak barat, bekas pemegang HGByang tidak memenuhi syarat, dan bekas pemegang hak pakai yangtidak memenuhi syarat.

Terhadaptanah negara yang tidak diletaki hak di atasnya, maka dalampembebasannya tidak membayar apapun, berdasarkan Pasal 20 PeraturanMenteri Agraraia/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Kepada yang memakaitanpa sesuatu hak disebut di bawah ini diberikan uang santunan yaitumereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960, merekayang memakai tanah bekas hak barat, bekas pemegang HGB yang tidakmemenuhi syarat, dan bekas pemegang Hak Pakai yang tidak memenuhisyarat.

Terhadap tanahnegara yang tidak diletaki hak di atasnya, maka dalam pembebasannya tidakmembayar apapun, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraraia/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 kepada yang memakai tanpa sesuatuhak disebut di bawah ini diberikan uang santunan yaitu mereka yangmemakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960, mereka yang memakaitanah bekas hak barat, bekas pemegang HGB yang tidak memenuhi syarat,dan bekas pemegang Hak Pakai yang tidak memenuhi syarat.

EDI tertanggal 15 Juni 1988Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapatdipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keteranganAhli, yaitu :1 Prof.Dr.M.Yamin,SH.MS.CN;Bahwa benar surat keteranagan tanah yang dikeluarkan oleh kepaladesa kedudukannya dalam hukum agraraia sebagagai bukti bahwaseseorang dapat mengajukan bukti haknya ke kantor pertanahan ataubukan sebagai alat kepemilikan karena jika di telusuran

Menteri NegaraAgraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta CQ Kepala KantorWilayah Kementerian Negara Agraraia dan Tata Ruang Propinsi JawaTengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ KantorPertanahan Kabupaten Banyumas dan IV. Yudho Santoso tersebutHalaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 465/Pdt/2020/PT SMGMembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor515/PDT/2015/PT.

mendaftarkan kepada TURUT TERGUGAT IlHal initidaklah benar karena perobuatan Turut Tergugat Il bukanmenerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor: 1200 / Kelurahan KubuGulai Bancah tetapi Turut Tergugat Il melakukan proses pencatatan/pendaftaran balik nama dan pencatatan Hak Tangguganganterhadap Sertipikat Obyek Perkara bukanlah merupakan perbuatanmelawan hukum, tetapi sebaliknya karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangan pertanahan yang berlaku yakniberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraraia

Bahwa Turut Tergugat Il bukan menerbitkan sertipikat Hak MilikNomor: 1200 / Kelurahan Kubu Gulai Bancah tetapi Turut Tergugatll melakukan proses pencatatan/pendaftaran balik nama danpencatatan Hak Tanggugangan terhadap Sertipikat Obyek Perkarabukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi sebaliknyakarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganpertanahan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan MenteriNegara Agraraia / Kepala BPN Nomor: 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan

(hal. 2223 putusan).Memang benar kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah adalahkewenangan dari Tergugat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang pertanahan yakni UndangUndang Pokok Agraraia (UUPA) jo.

merupakan fasilitas bagi karyawan yangmasih aktif bekerja;Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang atau warga yang memiliki SuratKeterangan tanah tersebut, dan yang menjadi barang bukti dalam perkara inihanya yaitu atas nama Mijem;Atas keterangan saksisaksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli, yaitu :1 Prof.Dr.M.Yamin,SH.MS.CN;Bahwa benar surat keteranagan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desakedudukannya dalam hukum agraraia

yangberwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku dimana Tergugat III dan Tergugat VI telah memprosessesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat III dan VII tidak ada melakukanperbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat VII mendalilkan tidak ada melakukanperbuatan melawan hukum sebab seluruh penerbitan sertifikat yang permasalahkanPenggugat dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum terutamanUndangUndang Pokok Agraraia

yangberwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku dimana Tergugat III dan Tergugat VI telah memprosessesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat III dan VII tidak ada melakukanperbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat VII mendalilkan tidak ada melakukanperbuatan melawan hukum sebab seluruh penerbitan sertifikat yang permasalahkanPenggugat dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum terutamanUndangUndang Pokok Agraraia