MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agrarian Tedy Kurniawan Bin Budiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.

Penuntut Umum:
DEKRY WAHYUDI, SH
Terdakwa:
AGRARIAN TEDY KURNIAWAN Bin BUDIONO

, tanda tanda batas : Tugu berdiridisudut batas dan memenuhi peraturan mentri agrarian no. 8/1961Pasal 2 ayat c. tembok b/c, d/a berdiri didalam batas. Tembok abberdiri diluar batas;e = Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 90 / Desa Mranggen Seluas+1.500 m? atas Nama AMI, penerbitan Sertifikat Kediri Tanggal 29Juli 1993. Gambar Situasi Tanggal 10 Februari 1992, Nomor : 549,Luas +1.500 m?

, tanda tanda batas : Tugu tugu s/d Ill telahmemenuhi peraturan Menteri agrarian no.8/1961 pasal 2 ayat c danberdiri disudut batas. Tembok cd dan tembok de berdiri diluarbatas, sedangkan tembok ab berdiri didalam batas;e = Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 91 / Desa Mranggen Seluas+2.510 m? atas Nama AMAT, penerbitan Sertifikat Kediri Tanggal 29Juli 1993.

Gambar Situasi Tanggal 10 Februari 1992, Nomor : 550,Luas +2.510 m*, tanda tanda batas tugu tugu IV telah memenuhiperaturan Menteri agrarian no.8/1961 pasal 2 ayat c dan berdiridisudut batas.6. Bahwa atas pinjaman dana tersebut antara Ibu dari Para Penggugat (Ami)dengan H.

, tanda tanda batas : Tugu tugu s/d Ill telahmemenuhi peraturan Menteri agrarian no.8/1961 pasal 2 ayat c danberdiri disudut batas. Tembok cd dan tembok de berdiri diluarbatas, sedangkan tembok ab berdiri didalam batas;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 91 / Desa Mranggen Seluas+2.510 m? atas Nama AMAT, penerbitan Sertifikat Kediri Tanggal 29Juli 1993.

, tanda tanda batas : Tugu berdiridisudut batas dan memenuhi peraturan mentri agrarian no. 8/1961Pasal 2 ayat c. tembok b/c, d/a berdiri didalam batas. Tembok abberdiri diluar batas;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 90 / Desa Mranggen Seluas+1.500 m? atas Nama AMI, penerbitan Sertifikat Kediri Tanggal 29Juli 1993.

Fotokopi Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang Btasan UsiaDewasa dalam rangka PelayananPertanahan yang dikeluarkan olehKantor Menteri agrarian dan Tata Ruang Kepala Badan PertanahanNasional yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2015 yangtelah diregalisir oleh Ketua Majelis, telah diberi meterei cukup dandistempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.B.

Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentangBtasan Usia Dewasa dalam rangka Pelayanan Pertanahan yangdikeluarkan oleh Kantor Menteri agrarian dan Tata Ruang Kepala BadanPertanahan Nasional yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari2015, maka Pemohon diharuskan mengajukan permohonan perwaliandalam rangka memenuhi persyaratan untuk kepentingan penjualan tanahPemohon, dimana salah satu anaknya yang masih di bawah umur tersebutuntuk memperoleh hak perwalian dari ibu kandungnya

Betung, Jalan Agrarian, Kp. Kempok Dayun, SiakRegency, Riau;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I2.

Himoye; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Himoye;= Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga AdrieElias; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Camat Lama;Berdasarkan Pasal 18 B (2) UndangUndang Dasar 1945 menyinggungbahwa tanah (agrarian) bersinergi dengan hukum adat, menyatakan :Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakathukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia

IX/MPR/2001menyebutkan bahwa dalam pembaruan agrarian dan pengelolaansumber daya alam harus didasarkan pada prinsipprinsip : Mengakui,Halaman 3 Putusan NOMOR 26/PDT/2020/PT JAPmenghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dankeagamaan budaya bangsa atas submer daya agrarian/sumber dayaalam, lebih jauh Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 menyebutkan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atasBumi, air dan ruang angkasa talah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan

kepada Isak Ondi (Penggugat) dengan luastanah keseluruhan adalah8.272 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yoseph (Yopi)Monim dan Herlan Sarjono; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Camat Lama; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah KeluargaTorobi; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bandar UdaraSentani;Berdasarkan Pasal 18 B (2) UndangUndang Dasar 1945 menyinggungbahwa tanah (agrarian

IX/MPR/2001 menyebutkanbahwa dalam pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alamharus didasarkan pada prinsipprinsip : Mengakui, menghormati, danmelindungi hak masyarakat hukum adat dan keagamaan budayabangsa atas submer daya agrarian/sumber daya alam, lebih jauhPasal 5 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960menyebutkan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas Bunii, airdan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentanganHalaman 3 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor

Penggugat:
1.YENNY WIRIAWATY
2.IYARITA WIRIAWATY MAWARDI
Tergugat:
1.KOPERASI SIMPAN PINJAM HARUM WISESA SUKSES
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
3.KEMENTRIAN AGRARIAN dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. Kantor Pertanahan Jakarta Utara

Isak Ondi (Penggugat) dengan luas tanah keseluruhan adalah 8.272M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yoseph (Yopi) Monim danHerlan Sarjono; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Camat Lama; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah Keluarga Torobi; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani;Berdasarkan Pasal 18 B (2) UndangUndang Dasar 1945 menyinggungbahwa tanah (agrarian

IX/MPR/2001 menyebutkan bahwa dalam pembaruan agrarian danpengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsipprinsip :Mengakul, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dankeagamaan budaya bangsa atas submer daya agrarian/sumber daya alam,lebih jauh Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960menyebutkan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas Bumi, air danruang angkasa talah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan

dan Tata Ruang/kepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep3.38/IIl / 2016 tanggal 8Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas diLingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi PapuaBarat;22.2 (dua) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep3.38/III/2016tanggal 8 Maret 2016 an.

RICHARD FRENCINUSSY;26. 3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tataruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatanadministrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi PapuaBarat;27. 2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017;28. 1 (Satu) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan

RICHARD FRENCI NUSSY;3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tataruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP3.38/III/2017Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administratorkantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan

RICHARD FRENCI NUSSY.3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tataruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administratorkantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat.2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017.1 (Satu) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan

RICHARD FRENCINUSSY.3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tataruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatanadministrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi PapuaBarat.2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep3.38/III/2017tanggal 14 Maret 2017.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan

bdan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991;

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep-3.38/III / 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat

RICHARD FRENCI NUSSY;

Selanjutnya diberi tanda Bukti TXXIII 4A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi Bukti TXXIII 5A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa

Selanjutnya diberi tanda Bukti TXXIV 4A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi Bukti TXXIV 5A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa

Selanjutnya diberi tanda Bukti TXXV 4A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberiwo Bukti TXXV 5A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa

Selanjutnya diberi tanda Bukti TXXVII 4A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberiBukti TXXVII 5A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa

Selanjutnya diberi tanda Bukti TXXX 4A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu.Tertanggal 19 Oktober 1962 Selanjutnya diberiwo Bukti TXXX 5A.Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeondengan Luas Tanah 2.03 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa

GERY JR FRENDERG (warga negara asing)dalam hal ini diwakili oleh ahli waris WENI dan sebagianya lagi milik /kepunyaan TERGUGATI di inisiasi oleh kantor agrarian saat itu maka di berilahhak dari tananh yang dikuasai negara agar terakomodirnya kepentinganpenggurusan tanah sebagian seluas + 6 Ha termasuk didalamnya tanah seluas+ 19.951 m* dari total seluruhnya obyek tanah seluas + 12 Ha sebagian milik /kepunyaan MR.

GERY JR FRENDERG (warga negara asing) suamidan almarhuma ALBERTINA TANDI (warga negara Indonesia) istri,yang kemudianmenjadi asal usul / terikat terhadap obyek sengketa a quo sehingga diberikannyasurat kantor agrarian tertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hakmilik tanah atas nama PROF. DR. IR.

EFRAIM J TANDlyang terletak di LeduLedu,dahulu Kecamatan Nuha sekarang Kecamatan Wasuonda dan surat dari pemerintahpropinsi daerah tingkat Sulawesi selatan direktorat agrarian pada tanggal 17Desember 1985 perihal pemberian hak milik PROF. DR. IR. EFRAIM J TANDIterhadap tanah luas 19.951 m2 dari total kKeselurunhan tanah asal seluas +12 Ha;3.

tanah luas 19.951 m2dari total Keseluruhan tanah asal seluas +12 Ha berdasarkan pertimbangan hukumbahwa tanah seluas + 12 Ha adalah asal usul sehingga diberi hak oleh pemerintahyang berkewenangan diatas tanah + 12 Ha yaitu surat kantor agrarian tertanggal 3juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hak milik tanah atas nama almMantong Willem yang terletak di LeduLedu, dahulu Kecamatan Nuha sekarangKecamatan Wasuonda dan surat dari pemerintah propinsi daerah tingkat Sulawesiselatan direktorat

agrarian pada tanggal 17 Desember 1985 perihal pemberian hakmilik PROF.

salinan surat keputusan kepala kantor wilayahbdan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.1281/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilmenjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991;20. 2 (dua) lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantorwilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya NomorSK.221.1.1281/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMOPARULIAN IMANUEL PANGGABEAN;21. 3 (tiga) lIembar Keputusan menteri agrarian

dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep3.38/III /2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatanPengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Papua Barat;22. 2 (dua) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep3.38/III/2016tanggal 8 Maret 2016 an.

lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantorwilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya NomorSK.221.1.1281/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMOPARULIAN IMANUEL PANGGABEAN.23. 3 (tiga) lembar Keputusan menteri agraria dan TataRuang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep3.38/III /2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatanPengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Papua Barat,24. 2 (dua) lembar lampiran keputusan menteri agrarian

Dan menurut pertimbangan daripihak Agrarian Kabupaten Kupang bahwa sesuai ketentuan yangHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 175/Pdt/2019/PT KPGberlaku justru yang berhak melakukan pembagian tanah adalahBupati Kepala Daerah Tingkat II jika benar obyek yangbersangkutan adalah Tanah Negara Kosong. Dan ditegaskan pulamenurut pihak Agraria Kabupaten Kupang sesuai Surat Instruksibahwa tindakan pembagian tanah tersebut adalah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku.a.

Dengan demikian artinyapembatalan tanah kapling di Desa Oebelo bukanhanya dasar ada anggota masyarakat yang bukanpenduduk akan memperoleh tanah kapling, akantetapi perlu dipahami bahwa yang menjadi dasarmenurudt surat agrarian yaitu bukti T.1.11.43 adalahhanya satu dasar yaitu sesuai ketentuan yangberlaku Bupati Kepala Daerah Tingkat Il yangmemiliki Kewenangan untuk melakukan pembagiantanah kepada masyarakat dan bukan oleh KepalaDesa.

Disinilah lebih terbukti dan lebih jelas bahwapenilaian hakim tingkat pertama tentang dasarpembatalan pembagian tanah kapling benar telahKeliru.a) Bahwa menunjuk pertimbangan hakim tingkatpertama yang mempersoalkan surat agrarian (buktiT.1.11.43) bahkan majelis hakim menilai tidak sahdengan alasan mengapa pihak agrarian tidak turunlangsung ke Desa Oebelo untuk mengklarifikasimasalah pembagian tanah kapling.

Dengan demikian persoalan yang diangkatmajelis hakim bahwa mengapa pihak agraria tidakturun ke lokasi, maka yang jelas dan pasti hal itutidaklah penting, karena Camat Kupang Tengahsudah turun langsung dan tentu. dalammenyampaikan pembatalan oleh camat pastimenyebutkan dasardasar baik yang tersebut dalamsurat Bupati maupun surat dari agrarian (buktiT.1.1L42 dan 43).

Sertifikat tersebut pada waktu itudikeluarkan oleh kepala kantor agrarian Jakarta Selatan tertanggal1 Mei 1984;Bahwa selanjutnya PELAWAN dan TERLAWAN sepakat membuat AktaNomor 13 tanggal 19 September 2011 tentang Pengakuan Hutang yangdibuat oleh NURAINI ZACHMAN, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta, bahwaHal. 2 dari 21 hal. Put. No.264/PDT/2016/PT.DKI.berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor12 yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Hutang.

Sertifikat tersebut pada waktu itudikeluarkan oleh kepala kantor agrarian Jakarta Selatan tertanggal1 Mei 1984;Bahwa selanjutnya PELAWAN dan TERLAWAN sepakat membuat AktaNomor 15 tanggal 19 September 2011 tentang Pengakuan Hutang yangdibuat oleh NURAINI ZACHMAN, S.H., M.Hum., Notaris Jakarta, bahwaberdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor14 yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Hutang. DimanaHal. 3 dari 21 hal. Put.

Sertifikat tersebut pada waktu itudikeluarkan oleh kepala kantor agrarian Jakarta Selatan tertanggal1 Mei 1984;Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1748/2013 (Peringkat Pertama)tertanggal 20 Maret 2013, yaitu berupa : 1 (satu) bidang tanah sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 957/Ragunan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal24 Juni 1987 nomor 720/1987, seluas 1.800 M2 (seribu delapanratus meter persegi) terdaftar atas nama Insinyur Prihadikari.Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Lebih lanjutdiuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan olehHal. 5 dari 16 halamanKepala Kantor Agrarian Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 8(delapan) Oktober 1988 atas nama Rafiq. Batasbatas sebagai berikutUtara dengan Laya 35 m2,Selatan dengan Jalan Raya LirikJapura 30 m2, Timurdengan Rapik 30 M2 dan M. Nasir 15 m2,Barat dengan Saidil 45 m2.d.

Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Agrarian Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 14 (empatbelas) Nopember 1988 atas nama Rafiq. Batasbatas sebagai berikutUtara dengan M.Nasir 30 m2,Selatan dengan Jalan Raya LirikJapura 35 m2,Timur dengan TUSO 45 m2,Barat dengan Rapik 62 m2.e. Sebidang tanah Hak Milik nomor 456 Desa/Kelurahan Labuh Baru, seluas1275 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), Nomor1799/1990.

Tergugat masih hidup dikolong rumah Dg Tutu dan saksi tahukarena saat bayar pajak saksi berada dirumah Dg Tutu, sedangkantahunnya saksi sudah lupa;Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat serta saudaranyasudah mempunyai bagiannya masingmasing;Bahwa saksi tidak diberi tahu, tetapi melihat langsung kertas SPPT untukmerubah nama di SPPT dengan nama Dg Kancing oleh petugas penagihPBB;Bahwa pada saat perubahan nama di SPPT tersebut ada Dg Serang,ada Kaseng sebagai kepala dusun dan petugas dari agrarian

dirumahDg Tutu;Bahwa Dg Serang sebagai kepala lingkungan desa Tuju pada saat itu;Bahwa perubahan nama tersebut diberikan kepada Sugi karena anak DgTutu sebagai anak tertua;Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada petugas agrarian Bantaengyang merubah nama di SPPT tersebut;Bahwa saksi tidak melihat Sampara (tergugat) pada saat itu;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN JnpBahwa pada saat itu Sampara (tergugat) sudah tinggal diatas tanahsengketa tersebut;Bahwa saksi tidak tahu umur Sampara

Serang, Sugi (penggugat),Kancing (Suami penggugat) dan saksi;Bahwa pada saat perubahan nama di SPPT ada orang dari agrarian;Bahwa perubahan juga ada pada buku rincik;Bahwa Malla mempunyai anak yaitu: Sugi (penggugat), Sampara(tergugat ), suryani, Mallawa (sudah meninggal) dan satu lagi saksi lupa;Bahwa malla sudah membagibagikan tanah kepada anaknya dansemuanya sudah mendapatkan bagian;Bahwa pembagian tanahnya Sampara (tergugat !)

Bahwa pembelian tanah Absente tersebut telah dibayar oleh ParaPenggugat kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten.Banyuwangi,kemudian diterbitkan Sertipikat oleh Kepala Agrarian Daerah Kabupaten.Banyuwangi, untuik Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No : 13/DesaSukorejo sekarang Ringitelu) tahun 1967 dan gambar situasi No : 1524/1967tanggal 8 September 1967 untuk Penggugat Il diterbitkan Sertipikat (SHM)No : 60/Desa Sukorejo (sekarang Ringintelu) tahun 1967 gambar situasiNo : 1523/1967 tanggal

IR.EFRAIM J TANDI yang terletak di leduledu, dahulu kecamatan nuha sekarangkecamatan wasuponda dan surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Direktorat Agrarian pada tanggal 17 desember 1985 perihalpemberian hak milik PROF. DR. IR.

GERY JR FRENDERG (warga negara asing) suamidan almarhuma ALBERTINA TANDI (warga negara Indonesia) istri,yang kemudianmenjadi asal usul / terikat terhadap obyek sengketa a quo sehingga diberikannyasurat kantor agrarian tertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hakmilik tanah atas nama PROF. DR. IR.

EFRAIM J TANDlyang terletak di LeduLedu,dahulu Kecamatan Nuha sekarang Kecamatan Wasuonda dan surat dari pemerintahpropinsi daerah tingkat Sulawesi selatan direktorat agrarian pada tanggal 17Desember 1985 perihal pemberian hak milik PROF. DR. IR. EFRAIM J TANDIterhadap tanah luas 19.951 m2 dari total kKeselurunhan tanah asal seluas +12 Ha;3.

EFRAIM J TANDlyang terletak di LeduLedu, dahuluKecamatan Nuha sekarang Kecamatan Wasuonda dan surat dari pemerintahpropinsi daerah tingkat Sulawesi selatan direktorat agrarian pada tanggal 17Desember 1985 perihal pemberian hak milik PROF. DR. IR.

EFRAIM J TANDIterhadap tanah luas 19.951 m2 dari total keseluruhan tanah asal seluas +12 Haberdasarkan pertimbangan hukum bahwa tanah seluas + 12 Ha adalah asal usulsehingga diberi hak oleh pemerintah yang berkewenangan diatas tanah + 12 Hayaitu surat kantor agrarian tertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usulpemberian hak milik tanah atas nama PROF. DR. IR.

EFRAIM JTANDIlyang terletak di leduledu, dahulu kKecamatan nuha sekarang kecamatanwasuponda dan surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi SelatanDirektorat Agrarian pada tanggal 17 desember 1985 perihal pemberian hak milikAlbertina Tandi atas tanah luas 19.951 m2".Bahwa untuk dasar pemberian hak tersebut terhadap obyek sengketa a quosepanjang dimaknai sebagai berikut:6.1 Sepanjang dimaknai bahwa memang dari awal / sejak tahun 1978 /1979 atas6.26.3usulan / solusi yang didapat MR.

GERY JR FRENDERG (warga negaraasing) dalam hal ini diwakili oleh ahli waris WENI dan sebagianya lagi milik /kepunyaan TERGUGAT di inisiasi oleh kantor agrarian saat itu maka di berilahhak dari tanah yang dikuasai negara agar terakomodirnya kepentinganpenggurusan tanah sebagian seluas + 6 Ha termasuk didalamnyatanah seluas+ 19.951 m* dari total seluruhnya obyek tanah seluas + 12 Ha sebagian milik /kepunyaan MR.

GERY JR FRENDERG (warga negara asing)suami dan almarhuma ALBERTINA TANDI (warga negara Indonesia) istri,yangkemudian menjadi asal usul / terikat terhadap obyek sengketa a quo sehinggadiberikannya surat kantor agrarian tertanggal 3 juli 1985 dengan perihal surat usulpemberian hak milik tanah atas nama ALBERTINA TANDlyang terletak di LeduLedu, dahulu Kecamatan Nuha sekarang Kecamatan Wasuonda dan surat daripemerintah propinsi daerah tingkat Sulawesi selatan direktorat agrarian padatanggal 17 Desember

pada tanggal 17 Desember 1985 perihalpemberian hak milik ALBERTINA TANDIterhadap tanah luas 19.951 m2 dari totalkeseluruhan tanah asal seluas +12 Ha berdasarkan pertimbangan hukum bahwatanah seluas + 12 Ha adalah asal usul sehingga diberi hak oleh pemerintah yangberkewenangan diatas tanah + 12 Ha yaitu surat kantor agrarian tertanggal 3 juli1985 dengan perihal surat usul pemberian hak milik tanah atas nama ALBERTINATANDIlyang terletak di LeduLedu, dahulu Kecamatan Nuha sekarang KecamatanWasuonda

dan surat dari pemerintah propinsi daerah tingkat Sulawesi selatandirektorat agrarian pada tanggal 17 Desember 1985 perihal pemberian hak milikALBERTINA TANDIterhadap tanah luas 19.951 m2 dari total keseluruhan tanahasal seluas +12 Ha yang berasal dari jual beli sekitar tahun 1978 dan/atau 1979antara salah satu masyarakat (Suku PADOE) atas nama P.