AKHIARLI ,SE,.MM

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHIARLI, S.E, M.M denganPidana Penjara Selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan ;3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;Hal. 2 dari 15 hal.

Menghukum pula agar Terdakwa AKHIARLI, S.E, M.M dibebani untukmembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 43/Pid.SusTPK/2017/PN.PDGtanggal 2 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Kesatu Primair :2.

Membebaskan Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM oleh karenanya daridakwaan Kesatu Primair tersebut:3. Menyatakan Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.

Menyatakan Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaanKesatu Primair tersebut:3. Menyatakan Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHIARLI ,SE,.MM tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5.

TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 2 April 2018 sekedar mengenai penulisan nama Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Akhiarli. SE.

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;2.Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3.Menyatakan Terdakwa Akhiarli, SE., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;4.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhiarli, SE., MM., tersebut oleh karena itu dengan

AKHIARLI, SE, MM;

PUTUS ANNomor 11/TIPIKOR/2018/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap >: AKHIARLI, SE, MM;Tempat Lahir : Sungai Penuh;Umur/ Tgl.

Suratsurat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16Nopember 2017 Nomor Reg.Perk: PDS02/PDG.ARO/11/2017, Terdakwa telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu Primair:Bahwa terdakwa AKHIARLI, S.E, M.Mpada saat menjabat Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor :900.903172010, tanggal 11 Januari 2010 Tentang Penetapan Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 216 ayat (1), Pasal 216 ayat (3) dan Pasal216 ayat (7).Bahwa perbuatan Terdakwa AKHIARLI, S.E, M.M bersama dengan Saksi ERIFALZESKIN, S.E pgl ERI dan Saksi Drs.

ADRIL DATUAK BANDARO KUNIANGMenghukum pula agar terdakwa AKHIARLI, S.E, M.M dibebani untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2018Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Akhyarli. SE.

Menyatakan Terdakwa Akhiarli SE. MM., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Kesatu Primair ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa Akhiarli, SE., MM., telah teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;4.

Penuntut Umum:
AGUNG PURWOTO
Terdakwa:
AKHIARLI,SE,MM

Akhiarli bin Rusli Zamar
Tergugat:
Widia Yuliani binti Mawardi

Akhiarli bin Rusli Zamar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikanSO, pekerjaan pedagang tas, tempat kediaman di OesaKaluat, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman,Propinsi Sumatera Sarat, sebagai Pemohon;melawanWidia Yuliani binti Mawardi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikanSO, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediamandi Korong Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang,Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman,Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca

Akhiarli bin Rusli Zamir)untukmenjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Widia Yuliani bintiMawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;10.

Akhiarli danTermohon bernama Widia Yuliani.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pad a tanggal 23Agustus 2013.Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon denganTermohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Oesa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, KotaPariaman kemudian merantau ke Jambi sampai berpisah tempattinggal.Bahwa pad a awalnya rumah tangga Pemohon

Akhiarli danTermohon bernama Widia Yuliani.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23Agustus 2013.Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon denganTermohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, KotaPariaman kemudian merantau ke Jambi sampai berpisah tempattinggal.Bahwa pada awalnya rumah tangga

Akhiarli bin Rusli Zamar)untukmenjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Widia Yuliani bintiMawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;19. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PariamanTimur Kota Pariaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;20.

Selanjutnya saksi AKHIARLI, S.E,M.M selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.903172010 tanggal 11 Januar 2010 memiliki kewajiban untuk meneliti kelengkapan administrasipendukung SPM uang persedian (UP) dengan Nomor tersebut diatas dan setelah menelitikelengkapan dokumen pendukung lainnya saksi AKHIARLI, S.E, MIM memprosespenerbitan SP2D.

Solok Selatan menghubungi saksi AKHIARLI, S.E, M.Mlewat teloon dimana saksi Drs. H. ADRIL Dt. BANDARO KUNIANG berpesan kepada saksiAKHIARLI, S.E, M.M agar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) GU bagianumum tersebut dibantu penyelesaian admintrasinya, masalah Surat Pertanggungjawaban(SPJ) fungsionalnya menyusul.

Selanjutnya saksi AKHIARLI, S.E,M.M selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2010yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.903172010 tanggal 11 Januar 2010 memiliki kewajiban untuk meneliti kKelengkapan administrasipendukung SPM uang persedian (UP) dengan Nomor tersebut diatas dan setelah menelitikelengkapan dokumen pendukung lainnya saksi AKHIARLI, S.E, M.M memprosespenerbitan SP2D.

ADRIL Dt BANDAROKUNIANG dan saksi AKHIARLI SE, MM sehingga memperjelas tujuan terdakwa ERIFALZEZKIN, SE Pgl ERI bersamasama dengan saksi saksi Drs. H. ADRIL Dt.

SolokSelatan dan saksi AKHIARLI SE, MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.

Kemudian saksi AKHIARLI, SE selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan menelitikelengkapan dokumen SPM GU Bagian Umum tersebut, namun saksi AKHIARLI, SEmenemukan ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi Saksi ERIFAL ZEZKIN,S.E Pgl ERI yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya Bagian Umum. LaluSaksi ERIFAL ZEZKIN, S.E Pgl ERI mengatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban(SPJ) fungsionalnya menyusul, tidak selang berapa lama terdakwa Drs. H.

BANDARO KUNIANG bersamasama dengan Saksi ERIFAL ZEZKIN, S.E pgl ERI dan Saksi AKHIARLI, SE (BerkasPerkara terpisah) sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Negara cq.

Kemudian saksi AKHIARLI, SE selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Solok Selatan menelitikelengkapan dokumen SPM GU Bagian Umum tersebut, namun saksi AKHIARLI, SEmenemukan ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi Saksi ERIFAL ZEZKIN,Hal 23 dari 53 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2018/PT PdgS.E Pgl ERI yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsionalnya Bagian Umum.

ADRIL DT.BANDARO KUNIANG bersamasama dengan saksi ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI dansaksi AKHIARLI, SE. MM. adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

MM., akibat perobuatan Terdakwa bersama Saksi Akhiarli, SE.,MM., dansaksi Erifal Zeskin, SE., pgl.

TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 2 April 2018 sekedar mengenai penulisan nama Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Adril Datuak Bandaro Kuniang, selanjutnyaSPMTU tersebut diajukan kepada saksi Akhiarli, SE, MM Kepala BidangAkuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatanselaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan untukmendapat persetujuan pencairan dana setelah disetujui, kemudian diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 3.200.000.000, (Tiga milyar duaratus juta rupiah).19Setelah

, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatanselaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan untukmendapat persetujuan pencairan dana setelah ditanda tangani oleh Akhiarli,kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.3.200.000.000, (Tiga milyar dua ratus juta rupiah).11 Bahwa setelah Terdakwa menerima SP2D sebesar Rp.

SetelahSPPTU disetujui dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh WardiJufri selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diterbitkanlah SP2D yang ditandatangani oleh Akhiarli sejumlah Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yangseharusnya dipergunakan untuk kegiatan makan dan minum Kepala daerah/Wakil Kepaladaerah sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah (Bagian Umum Setdakab

(limaratus juta) rupiahyang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan TahunAnggaran 2009.Menimbang, bahwa setelah Peminjaman Dana Tambahan Uang (TU) untukkegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bagian Umum Setda KabupatenSolok Selatan yang diajukan terdakwa disetujui dengan diterbitkannya Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) oleh Akhiarli seyjumlah Rp. 3.200.000.000.

(tiga milyar dua ratus juta) rupiah) dan kemudian terdakwamengajukan lagi kepada Akhiarli, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.3.200.000.000, (Tiga milyar dua ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima SP2D sebesar Rp.

Akhiarli Idris bin Syahrial) terhadap Penggugat (Husna Zuriati binti Fitri Can);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

, Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PA.Mna2.Bahwa antara Naima Heliyanti binti Helianto dan calon suaminyatidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yangmenghalangi pernikahan mereka; Bahwa Nopan Chayo Joni Iskandar bin Muksin sudah datang kerumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima olehorang tua Naima Heliyanti binti Helianto;Bahwa tidak ada paksaan terhadap Naima Heliyanti binti Heliantountuk menikah dengan Nopan Chayo Joni Iskandar bin Muksin,mereka suka sama suka;Akhiarli

Akhiarli bin Burmansyah, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa PalakBengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi tetangga ParaPemohon; Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untukmenikahkan anak Para Pemohon bernama Nopan Chayo JoniIskandar bin Muksin namun Kantor Urusan Agama menolak karenaNopan Chayo Joni Iskandar bin Muksin belum

tahun 2009 sebesarPutusan Nomor. 21/Pid.Pus/TPK/2014.PN.Pdg Halaman 38 dari 94 halRp.2.242.040.000, (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta empat puluh riburupiah);Bahwa Dana Rp. 3,200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) itu ada diAPBDP dimana keluarnya Peraturan Daerah APBD P itu tahun 2009 danDPPAnya tidak ada di tanda tangani oleh Sekda (Terdakwa) tapi ringakasannyaada di tanda tangani oleh Sekda (Terdakwa)Bahwa untuk tahun 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten SolokSelatan Pak Akhiarli

Presman;Bahwa setelah Pak Ismail menelepon Presman, barulah Presman maumembuatkan SP2Dnya;Bahwa dana yang Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) itu adatermuat di dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);Bahwa pada saat itu Jabatan Endang Prayitno Kasubag Rumah Tangga Bupatidan yang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM), saksi kemudianWardi Jufri, setelah itu di bawa ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D dan yangdibawa ke DPPKAD adalah SPP dan SPM;Bahwa SP2D ditanda tangani oleh Akhiarli

rumah Bupati pada malam harinya dimana malam itu selainTerdakwa yang datang ke rumahnya Bupati malam itu sdr Erifal, sdr Endang sertasdr Ismail;Bahwa malam itu ada disampaikan kepada Bupati, memang ada arahan dari Ismai,kata Bupati, itu Kabag WHukum tolong carikan solusinya yang terbaik, untukdikonsultasikan bagaimana mencarikan solusinya dan setelah itu Terdakwa kembalike Hotel tempat Terdakwa menginap;Bahwa sebelumnya ada Pertemuan di Rumah Makan Saruaso itu, Terdakwadiberitahu oleh Erifal dan Akhiarli

Setelah sampai dirumah makan tersebut yang juga dihadiri oleh Ismail, Erifaldan Akhiarli serta pihak ketiga.

., M.M. dan pihak ketiga (rekanan), danpertemuan di ruang kerja Sekretaris Daerah di Solok Selatan ;dengan keterangan saksi ISMAIL, SH, dan AKHIARLI, SE, MM yangpada pokoknya juga menerangkan bahwa Terdakwa Drs. H.

rapat ataupertemuan pembahasan penyelesaian masalah temuan BPK RIini yang dilakukan di antaranya di :1. pertemuan di rumah Bupati di Jakarta ;2. pertemuan di Hotel Mega Matra (Sebagaimana tersebut di atas) ;3. pertemuan di Rumah Makan Suaso di Padang yang juga dihadiri4.Bahwa keterangan saksi ERIFAL ZESKIN, SE tersebut juga bersesuaianoleh Saksi AKHAIRLI, S.E., M.M. dan pihak ketiga (rekanan), danpertemuan di ruang kerja Sekretaris Daerah di Solok Selatan ;dengan keterangan saksi ISMAIL, SH, dan AKHIARLI

tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam ribu tigaratus tujuh puluh tiga rupiah ) ( BB No, Urut 109 ).Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar TU (SPM) No. 900/009/Pol.PP/IItanggal 23 Pebruari 2009 diterbitkan SP2D oleh DPPKAD untuk Kegiatan KemahBhakti HUT Satpol PP se Sumatera Barat 1 (satu) kali yaitu SP2D TU No. 900/009/Pol.PP/II2009 tanggal 23 Februari 2009 Kode Rek. 1.19.03 Nama Kegiatan TUKemah Bhakti Satpol PP se Sumbar, jumlah SP2D sebesar Rp. 175.636.373,.yangditandatangani oleh AKHIARLI

SolokSelatan tahun 2009 yang ditandatangani oleh AKHIARLI,SE selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah antara lain :SP2D No. 6250/DPPKAD/Pol PP/DAU/BL2009 tanggal 10 Desember 2009 KodeRek. 5.2.1.5.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, jumlah dana sebesar Rp.9.510.000,SP2D No. 6249/DPPKAD/Pol PP/DAU/BL2009 tanggal 10 Desember 2009 KodeRek. 5.2.1.5.1 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan LuarDaerah, jumlah dana sebesar Rp. 53.650.000,SP2D No. 4309/DPPKAD/Pol PP/DAU/BL2009 tanggal

Urut 109 ).e Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar TU (SPM) No. 900/009/Pol.PP/IItanggal 23 Pebruari 2009 diterbitkan SP2D oleh DPPKAD untuk Kegiatan KemahBhakti HUT Satpol PP se Sumatera Barat 1 (satu) kali yaitu SP2D TU No. 900/009/Pol.PP/II2009 tanggal 23 Februari 2009 Kode Rek. 1.19.03 Nama Kegiatan TUKemah Bhakti Satpol PP se Sumbar, jumlah SP2D sebesar Rp. 175.636.373,.yangditandatangani oleh AKHIARLI,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan danauntuk kegiatan kemah Bhakti tersebut dicairkan

SolokSelatan tahun 2009 yang ditandatangani oleh AKHIARLI,SE selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah.Bahwa berdasarkan Ringkasan laporan Realisasi APBD berdasarkan Objek BelanjaTahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara TAYUSMANdan KPA ANAS MANEDI diperoleh rincian Biaya Perjalanan Dinas per Kegiatanyang dicairkan (SP2D) sesuai dengan rincian sebagai berikut :e Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebesar Rp. 189.940.000, Kode Rek.5.22.15.01 (dalam daerah) dan 5.22.15.01 (luar

putra,Kamaruzaman, Hendriyanto, ErnitaJumarni dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan ,Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar TU (SPM) No. 900/009/Pol.PP/IItanggal 23 Pebruari 2009 diterbitkan SP2D oleh DPPKAD untuk Kegiatan KemahBhakti HUT Satpol PP se Sumatera Barat sebesar Rp. 175.636.373,. ( seratus tujuh puluhlima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah ) yangditandatangani oleh AKHIARLI