: KETUT SUDIRA, Bahwa saksi tahu tentang masalah permohonan pengesahan perkawinanyang ke dua atau minta ijin kawin lagi ;5Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah mempunyai istri sebelumnyayang dikawini pada tanggal 20 April 1997 ;Bahwa pada saat kawin dengan istri pertama belum ada anak ;Bahwa sekarang sudah ada 2 (dua) orang anak ;Bahwa yang mendapat anak duluan istri pertama lalu disusul dengan istrinyaVAN KEUUAS ~~=nnnnn nnn nnn emer mane mo mi a IBahwa perkawinan dengan istri pertama sudah ada Aktanya

;Bahwa perkawinan dengan istri ke dua belum ada Aktanya ;Bahwa anakanak istri Pertama ada 2 orang yang satu sudah ada aktanyanamun anak yang kedua belum ada Aktanya ;Bahwa pekerjaan Pemohon dulunya sebagai Sopir angkot lalu sekarangSOP GAPE jesnecsesssrenicssemnnnnnnsss amen msnesseeninn snes senneeernniiMinBahwa untuk biaya saksi tidak tahu tapi mereka bisa membiayai anakanakEAE TSIEN PYTETIS KG j~~~ mmm mm nnn een ttiBahwa saksi tahu ada kegiatan lain Pemohon untuk biaya istri dan anakINARA 5

Bahwa pada saat kawin dengan istri pertama belum dikaruniai anak ; Bahwa sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; Bahwa selama yang saksi tahu 3 tahun belum punya anak lalu ingin punyaanak lalu minta izin atau minta persetujuan untuk kawin lagi dengan istriYANG PCrtAaMA) wee nnn nn nan nan ne an nen nen nen ncn cen cen cen cence Bahwa yang mendapat anak duluan istri pertama lalu disusul denganistrinya yang kedua; 202222 222 one one nnn nn nnn ne Bahwa perkawinan dengan istri pertama sudah ada Aktanya

; Bahwa perkawinan dengan istri ke dua belum ada Aktanya ; Bahwa anakanak istri Pertama ada 2 orang yang satu sudah ada aktanyanamun anak yang kedua belum ada Aktanya ; Bahwa pekerjaan Pemohon dulunya sebagai Sopir angkot lalu sekarangsebagai sopir di Cape j 2 22 nnn nnn nnn nne o=ee Bahwa untuk biaya, saksi tidak tahu tapi mereka bisa memelihara anaktersebut; 92222 n2 0 ono nnn nn nao nnn con ence cen cee nnc nen Bahwa yang saksi tahu ada kegiatan lain Pemohon uantuk biaya istriistridan anaknya

Pembetulan inibiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi)namun belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta kelahiran dilakukan atas permintaan darisubjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta kelahiran tersebutmengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkanpada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan hal tersebut dilakukanberdasarkan

Sedangkan untuk pembetulan akta kelahiran karena adanya kesalahantulis redaksional merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yangbersangkutan untuk melaksanakannya sepanjang kutipan akta kelahiran belumdiserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanternyata tidak

mengatur tentang bagaimana pembetulan terhadap akta kelahiranyang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktakelahiran yang kutipannya sudah diserahkan kepada subjek aktanya tidak diaturlebin lanjut oleh UndangUndang yang bersangkutan, dan jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus

Pembetulan inibiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi)namun belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72. berikutpenjelasannya, pembatalan akta kelahiran dilakukan atas permintaan darisubjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta kelahiran tersebutmengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkanHalaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1227/Pat.P/2019/PN Sbypada keterangan

Sedangkan untuk pembetulan akta kelahiran karena adanya kesalahantulis redaksional merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yangbersangkutan untuk melaksanakannya sepanjang kutipan akta kelahiran belumdiserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanternyata tidak

mengatur tentang bagaimana pembetulan terhadap akta kelahiranyang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktakelahiran yang kutipannya sudah diserahkan kepada subjek aktanya tidak diaturlebih lanjut oleh UndangUndang yang bersangkutan, dan jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72UndangUndang Administrasi Kependudukan tersebut, dalam hal terdapatkesalahan penulisan ataupun ketidakbenaran data yang tercantum dalam aktapencatatan sipil, maka dapat dilakukan pembetulan maupun pembatalan;Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 71 berikut penjelasannya,pembetulan akta pencatatan sipil tersebut hanya dilakukan apabila adakesalahan tulis redaksional yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek aktanya

Pembetulan ini biasanyadilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) namun belumdiserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan ataspermintaan dari subjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta pencatatansipil tersebut mengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannyadidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan hal tersebutdilakukan

Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirpada register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan dari kepemilikansubjek aktanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negerimemiliki kKewenangan untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatansipil dengan alasan adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya yangdidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Sedangkan untukpembetulan akta pencatatan sipil karena adanya kesalahan tulis redaksionalmerupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan untukmelaksanakannya sepanjang kutipan akta tersebut belum diserahkan kepadasubjek aktanya;Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2003/Pdt.P/2019/PN SbyMenimbang, bahwa dengan demikian UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana pembetulan terhadap aktapencatatan sipil yang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada pihak yangberhak menerimanya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktapencatatan sipil yang kutipannya sudah diserahkan kepada pihak yang berhakmenerimanya tidak diatur lebih lanjut oleh undangundang, maka denganmerujuk Pasal 106 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana

Pembetulan inibiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi)namun belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta kelahiran dilakukan atas permintaan darisubjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta kelahiran tersebutmengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkanpada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan hal tersebut dilakukanberdasarkan

Sedangkan untuk pembetulan akta kelahiran karena adanya kesalahantulis redaksional merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yangbersangkutan untuk melaksanakannya sepanjang kutipan akta kelahiran belumdiserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanternyata tidak

mengatur tentang bagaimana pembetulan terhadap akta kelahiranyang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada subjek aktanya;Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1511/Pat.P/2019/PN SbyMenimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktakelahiran yang kutipannya sudah diserahkan kepada subjek aktanya tidak diaturlebih lanjut oleh UndangUndang yang bersangkutan, dan jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72UndangUndang Administrasi Kependudukan tersebut, dalam hal terdapatkesalahan penulisan ataupun ketidakbenaran data yang tercantum dalam aktapencatatan sipil, maka dapat dilakukan pembetulan maupun pembatalan;Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 71 berikut penjelasannya,pembetulan akta pencatatan sipil tersebut hanya dilakukan apabila adakesalahan tulis redaksional yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek aktanya

Pembetulan ini biasanyaHalaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 949/Pdt.P/2019/PN Sbydilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) namun belumdiserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan ataspermintaan dari subjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta pencatatansipil tersebut mengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannyadidasarkan

Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirpada register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan dari kepemilikansubjek aktanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negerimemiliki kKewenangan untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatansipil dengan alasan adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya yangdidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Sedangkan untukpembetulan akta pencatatan sipil karena adanya kesalahan tulis redaksionalmerupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan untukmelaksanakannya sepanjang kutipan akta tersebut belum diserahkan kepadasubjek aktanya;Menimbang, bahwa dengan demikian UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantidak

mengatur lebih lanjut tentang bagaimana pembetulan terhadap aktapencatatan sipil yang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada pihak yangberhak menerimanya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktapencatatan sipil yang kutipannya sudah diserahkan kepada pihak yang berhakmenerimanya tidak diatur lebih lanjut oleh undangundang, maka denganmerujuk Pasal 106 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013

Perumahan Cimenyan Endah jSebelah Barat Jalan jSebelah Timur : Ir Arif jSebelah Selatan : Taufik Husni yang aktanya telah dibuat olehdan dihadapan Noer Firdaus SHNotaris/PPAT di Kabupaten Bandung( Tergugat Ill ) ; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 /2012 tertanggal 28Januari 2012 yaitu untuk tanah seluas 200 M2 dengan batasbatasnyayaitu :Sebelah Utara : Jl.

Perumahan Cimenyan Endah ;Sebelah Barat Jalan ;Sebelah Timur : Ny.Rinda Desyana ;Sebelah Selatan : Jalan yang aktanya telah dibuat oleh sertadihadapan Yusri Busra SH MKn Noatris di KabupatenBandung ( Turut Tergugat I ) ;Halaman 4 dari 24 halaman perkara No. 427/Pdt/2013.PTBdg3. Bahwa untuk kedua objek jual beli tersebut di atas Penggugat telahmembayar lunas kepada Tergugat ;4.

Akta Jual beli No.312/2009 tertanggal 10 Desember 2009 yaituuntuk tanah seluas 168 M2 dengan batasbatasnya yaitu :Sebelah Utara : Ji Perumahan Cimenyan = Endah ;Sebelah Barat : Jalan ;Sebelah Timur : Ir Arif ;Sebelah Selatan : Taufik Husni yang aktanya telah dibuat oleh dandihadapan Noer Firdaus SH Notaris/PPAT diKabupaten Bandung (Tergugat Ill) ;3.2.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 Tertanggal 28 Januari2012 yaitu untuk tanah seluas 200 M2 dengan batasbatasnyayaitu:Sebelah Utara : Ji Perumahan Cimenyan = Endah ;Sebelah Barat : JalanSebelah Timur : Ny.Rinda Desyana ;Sebelah Selatan : Jalan yang aktanya telah dibuat oleh Yusri Busra SHMKn Noatris di Kabupaten Bandung ;Halaman 8 dari 24 halaman perkara No. 427/Pdt/2013.PTBdg4.

Akta Jual beli No.312/2009 tertanggal 10 Desember 2009 yaituuntuk seluas 168 M2 yang aktanya telah dibuat oleh dandihadapan Noer Firdaus SH Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung ;1.2.

No. 2400 K/Pdt/2014Sebelah Selatan : Taufik Husni yang aktanya telah dibuat oleh dandihnadapan Noer Firdaus S.H. Notaris/PPAT diKabupaten Bandung (Tergugat III);2.2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 /2012 tertanggal 28Januari 2012 yaitu untuk tanah seluas 200 m? dengan batasbatasnyayaitu:Sebelah Utara: Jalan Perumahan Cimenyan Endah;Sebelah Barat : Jalan;Sebelah Timur : Ny. Rinda Desyana;Sebelah Selatan : Jalan yang aktanya telah dibuat oleh sertadihnadapan Yusri Busra S.H., M.Kn.

No. 2400 K/Pdt/2014Sebelah Selatan : Taufik Husni yang aktanya telah dibuat oleh dan dihadapan Noer Firdaus S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung(Tergugat III);3.2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 Tertanggal 28 Januari2012 yaitu untuk tanah seluas 200 m? dengan batasbatasnya yaitu:Sebelah Utara : Jalan Perumahan Cimenyan Endah;Sebelah Barat : Jalan;Sebelah Timur : Ny. Rinda Desyana;Sebelah Selatan : Jalan yang aktanya telah dibuat oleh Yusri BusraS.H., M.Kn.

yang aktanya telah dibuat oleh dandihadapan Noer Firdaus S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung;5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Buku Sertifikat HakMilik Nomor 862/Cimenyan tercatat atas nama Djadja Wihardja surat ukurtanggal 3 Agustus 2005 Nomor 00043/2005 seluas 3542 m* kepadaTergugat ;6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pensertifikatantanah yang menjadi hak Penggugat yaitu yang bersumber dari:1.1.

No. 2400 K/Pdt/201410.11.12.13.atas nama Djadja Wihardja (Tergugat ) yang aktanya telah dibuat olehdan di hadapan Yusri Busra S.H., M.Kn. Notaris di KabupatenBandung;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pensertifikatantanah yang menjadi hak Penggugat II yaitu yang bersumber dari Akta JualBeli Nomor 257/2010 tertanggal 9 Juni 2010 yaitu tanah seluas 168 m? yangmerupakan bahagian dari sebahagian tanah seluas 3542 m?

yang aktanya telah dibuat oleh dan di hadapanNoer Firdaus S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung;7,2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26/2012 tertanggal 28Januari 2012 yaitu untuk tanah seluas 200 m? yang mana tanahHal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2400 K/Pdt/2014tersebut adalah merupakan bahagian dari sebahagian tanah seluas3542 m?

Kependudukan tersebut, dalam hal terdapatHalaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1336/Pdt.P/2019/PN Sbykesalahan penulisan ataupun ketidakbenaran data yang tercantum dalam aktapencatatan sipil, maka dapat dilakukan pembetulan maupun pembatalan;Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 71 berikut penjelasannya,pembetulan akta pencatatan sipil tersebut hanya dilakukan apabila adakesalahan tulis redaksional yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek aktanya

Pembetulan ini biasanyadilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) namun belumdiserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan ataspermintaan dari subjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta pencatatansipil tersebut mengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannyadidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan hal tersebutdilakukan

Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirpada register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan dari kepemilikansubjek aktanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negerimemiliki kKewenangan untuk mengadili perkara pembatalan akta pencatatansipil dengan alasan adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya yangdidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Sedangkan untukpembetulan akta pencatatan sipil karena adanya kesalahan tulis redaksionalmerupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan untukmelaksanakannya sepanjang kutipan akta tersebut belum diserahkan kepadasubjek aktanya;Menimbang, bahwa dengan demikian UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur lebih lanjut tentangbagaimana pembetulan terhadap akta pencatatan sipil yang kutipan

Muhamad (penjual) dengan saksi Tumpak Naibaho (pembeli),transaksi jual beli tersebut dibuatkan aktanya di kantor PPAT Bonar Sihombing, SHyaitu akta jual beli (AJB) No.65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan olehPPAT Bonar Sihombing, SH. Oleh PPAT Bonar Sihombing, SH bahwa ia mauHal. 3 dari 22 hal. Put. No. 453 K/Pid/2012menerbitkan AJB No. 65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tersebut, karena Terdakwa H.Hotib Bin H.

Billy & MoonHousing Development (selaku pembeli), selanjutnya transaksi jual belitersebut dibuatkan aktanya di Kantor Kecamatan Jatinegara hingga akhirnyaterbit Akta Jual Beli (AJB) No. 1478/DB/1975 tertanggal 01 Desember 1975yang diterbitkan oleh Usman Lembah selaku PPAT Camat Jatinegara JakartaTimur. Bahwa dasar transaksi jual beli bidang tanah seluas sekitar 672 M2tersebut adalah Girik No. C1215 Persil 31 Blok D.I atas nama Kaman BinSilin.

Muhamad (penjual) dengan saksi Tumpak Naibaho (pembeli),transaksi jual beli tersebut dibuatkan aktanya di kantor PPAT Bonar Sihombing, SHyaitu akta jual beli (AJB) No.65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan olehPPAT Bonar Sihombing, SH. Oleh PPAT Bonar Sihombing, SH bahwa ia maumenerbitkan AJB No. 65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tersebut, karena Terdakwa H.Hotib Bin H.

Muhamad (penjual) dengan saksi Tumpak Naibaho (pembeli),transaksi jual beli tersebut dibuatkan aktanya di kantor PPAT Bonar Sihombing, SHHal. 9 dari 22 hal. Put. No. 453 K/Pid/2012yaitu akta jual beli (AJB) No.65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan olehPPAT Bonar Sihombing, SH. Oleh PPAT Bonar Sihombing, SH bahwa ia maumenerbitkan AJB No. 65/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tersebut, karena Terdakwa H.Hotib Bin H.

sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum PerpanjanganKredit No.38 tanggal 25 Maret 2004 yang aktanya dibuat oleh NotarisMujiriyatno AM, SH, 8 Maret 2021, yang yang selanjutnya pada fotokopibukti Surat tersebut diberi tanda T3.b,Fotokopi dari asli yang telah dilegalisir sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum PerpanjanganKredit No.28 tanggal 28 Maret 2005 yang aktanya dibuat oleh NotarisMujiriyatno AM, SH, 8 Maret 2021, yang selanjutnya

Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN KbuKredit, Peningkatan Nilai Pengikatan dan Penambahan Jaminan No.24tanggal 29 Maret 2007 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mujiriyatno AM,SH, 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T6;.

Fotocopy yang telah dilegalisir Ssesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum Perjanjian SuplesiKredit, Peningkatan Nilai Pengikatan dan Penambahan Jaminan No.29tanggal 28 Maret 2008 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mujiriyatno AM,SH, 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T7;.

Fotocopy yang telah dilegalisir Ssesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum Perjanjian SuplesiKredit, Peningkatan Nilai Pengikatan dan Penambahan Jaminan No.40tanggal 23 Maret 2009 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mujiriyatno AM,SH, 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T8;.

Fotocopy yang telah dilegalisir Ssesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum PerpanjanganKredit No.43 tanggal 31 Maret 2010 yang aktanya dibuat oleh NotarisMujiriyatno AM, SH, 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T9;10.Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2010, Akta Addendum PerpanjanganKredit No.23 tanggal 31 Maret 2011 yang aktanya dibuat oleh NotarisMujiriyatno AM, SH, 8

Pembetulan inibiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi)namun belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta kelahiran dilakukan atas permintaan dari subjekaktanya atau orang lain dengan alasan akta kelahiran tersebut mengandung cacathukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yangtidak benar dan tidak sah, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan

Selanjutnya PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabutkutipan akta yang dibatalkan dari kepemilikan subjek aktanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negerihanya memiliki Kewenangan untuk mengadili perkara pengajuan pembatalan aktakelahiran dengan alasan adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya yangdidasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Sedangkan untukpembetulan akta kelahiran karena adanya kesalahan tulis redaksional merupakanHalaman 5 Penetapan Nomor : 2118/Pdt.P/2019/PN.Sby.kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan untukmelaksanakannya sepanjang kutipan akta kelahiran belum diserahkan kepadasubjek aktanya;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan ternyata tidakmengatur tentang bagaimana pembetulan terhadap akta kelahiran yang kutipanaktanya sudah diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktakelahiran yang kutipannya sudah diserahkan kepada subjek aktanya tidak diaturlebih lanjut oleh UndangUndang yang bersangkutan, dan jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang

SUMARLI yang merupakantetangga Pemohon (surat jual beli terlampir) ;e Bahwa kapal KARYA SEJATI VIII berukuran panjang 10,50 m, lebar 5,15 m,dalamnya 1,70 m, terbuat dari kayu, tanda selar GT 16, tahun buatan2004, warna dasar merah atasnya biru;e Bahwa kapal tersebut hingga kini masih layak jalan dan tidak pernah adaASA asesesse eee seeeeeme teers etn oreeemeee nee ete nee enee Bahwa setahu saksi, dari sejak dibeli oleh Pemohon kapal tersebut GrosseAktanya sudah hilang, sehingga waktu jual beli Grosse Aktanya

tidak ada;eBahwa kapal KARYA SEJATI VIII milik Pemohon, Grosse Aktanya masihatas nama SUMARLI (pemilik lama) belum dibalik nama, karena prosesbalik nama kapal agak rumit dan lama; 0eBahwa Pemohon sangat membutuhkan grosse akta pengganti karena bilagrosse akta tidak ada, maka SIPI Pemohon tidak bisa diperpanjangsehingga kapal tidak bisa dipergunakan melaut;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;2.

SUMARLI yang merupakantetangga Pemohon (surat jual beli terlampir) ;e Bahwa kapal KARYA SEJATI VIII berukuran panjang 10,50 m, lebar 5,15 m,dalamnya 1,70 m, terbuat dari kayu, tanda selar GT 16, tahun buatan2004, warna dasar merah atasnya biru;e Bahwa kapal tersebut hingga kini masih layak jalan dan tidak pernah adaPRS Alaa escent cee eee eer re eSe Bahwa setahu saksi, dari sejak dibeli oleh Pemohon kapal tersebut GrosseAktanya sudah hilang, sehingga waktu jual beli Grosse Aktanya tidak ada;e Bahwa

kapal KARYA SEJATI VIII milik Pemohon, Grosse Aktanya masihatas nama SUMARLI (pemilik lama) belum dibalik nama, karena prosesbalik nama kapal agak rumit dan lama;eBahwa Pemohon sangat membutuhkan grosse akta pengganti karena bilagrosse akta tidak ada, maka SIPI Pemohon tidak bisa diperpanjangsehingga kapal tidak bisa dipergunakan melaut;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;woncennen= Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidakakan mengajukan sesuatu apapun lagi

SUMARLI (penjual)kapal tersebut Grosse Aktanya sudah hilang, sehingga waktu jual beliGrosse Aktanya tidak ada (vide bukti P2 Surat Tanda Laporan Kehilangandan P3 Surat Jual Beli) ;00nc nc enc nenae Bahwa benar suratsurat/dokumen kelengkapan kapal seperti SIPI, SIUP,Pas Besar, Surat Ukur, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal, sertadalam Grosse Akta yang hilang, Kapal KARYA SEJATI VIII milik Pemohonmasih atas nama SUMARLI (pemilik lama) karena memang kapal tersebutbelum dibalik nama oleh Pemohon

,M.Kn;Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2020*10.11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta perjanjian kerjasamapengelola dan pengoperasian dermaga Nomor 69 tanggal21 September 2016 dan minuta Aktanya serta bukti kehadiran parapihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFIN SAMUEL CANDRA, S.H.,M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 68 tanggal 13Maret 2017 tentang pendirian perseroan terbatas PT.

OceanPerkasa Enargi Katulistiwa dan minuta Aktanya sertabuktikehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFIN SAMUELCANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 64 tanggal 15 Juni2017 tentang perjanjian pengakuan hutang dan minuta Aktanyaserta bukti kehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFINSAMUEL CANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 14 tanggal 4 Mei2017 tentang Perjanjian lkatan Jual Beli dan minuta Aktanyaserta bukti kehadiran para

pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFINSAMUEL CANDRA, S.H., M.Kn;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 15 tanggal 4 Mei2017 tentang kuasa menjual dan minuta Aktanya serta buktikehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFIN SAMUELCANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir PIJB Nomor 32 tanggal 8 Juni2017 dan bukti kehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPATARIFIN SAMUEL CANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir PIJB Nomor 34 tanggal 8 Juni2017 dan bukti kehadiran

Ocean PerkasaEnargi Katulistiwa dan minuta Aktanya serta bukti kehadiran parapihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFIN SAMUEL CANDRA, S.H.

.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 14 tanggal 4 Mei2017 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli dan minuta Aktanya sertabukti kehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFINSAMUEL CANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 15 tanggal 4 Mei2017 tentang kuasa menjual dan minuta Aktanya sertabuktikehadiran para pihak dibuat oleh Notaris/PPAT ARIFIN SAMUELCANDRA, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel fotokopi legalisir PIJB Nomor 32 tanggal 8 Juni2017 dan bukti kehadiran para

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ma- lang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;4.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnyamemberikan Penetapan sebagai berikut :1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 17 Juni 2002 telah dilahirkan seorang anakperempuan bernama JESSY FIA MAULANA, anak sah dari pasangan suami isteriyang bernama BAMBANG SUPRIANTO dan INDAH RIANTI ;3.Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMalang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam Register yang sedangberjalan dan menerbitkan Aktanya

uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjenmemberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam registeryang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan danmenerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap ;4.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000, (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : R A B U, tanggal 08 PEBRUARI 2012oleh kami : Y.ERSTANTO WINDIO

yang diajukan Para Pemohon dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Bukti P.1 , P.2 dan P.4. adalah Fotokopi Kartu TandaPenduduk dan kartu Keluarga atas nama Para Pemohon ) yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinyaisinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisanadalah pada aktanya

, sehingga Pengadilan AgamaMojokerto mempunyai kewenangan relatif dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan isinya tidakterbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalahpada aktanya

Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Mrterbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalahpada aktanya yang asli", maka alat bukti P.5 dan P.6. tersebut merupakan buktioutentik =mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat danmenentukan bahwa nama Pemohon XXX dan nama Pemohon II XXX;Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Iljazah atas

nama XXX(anak Pemohon dan Pemohon Il) yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya isinya tidakterbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalahpada aktanya yang asli", maka alat bukti P.7 tersebut merupakan bukti outentikmempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwanama

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.pada tanggal 09 Maret 2006. telah dilahirkan anak ke (satu) berjenis kelaminlakilaki yang diberi nnma GINANJAR. anak sah dari pasangan suami isteri yangbernama J IO N O. dan LULUK KRISTIANL ;3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmiPenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya

uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjenmemberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam registeryang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMalang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya;4 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000, (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari: K AMIS, tanggal: 07 JUNI 2012oleh kami : DEMON SEMBIRING,SH.MH.

rupiah) dengan jangkawaktu selama 12 (dua belas)bulan dari tanggal 04 Februari 2013 s/d 04 Februari 2014sehingga pembayaran bunga KMK wajib dibayar setiap bulandan pokok KMK wajib dilunasi selambatlambatnya tanggal 04Februari 2014;KMK tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas:1) SHM No.2703 a/n Fitria Ningsih, SH yang dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No.112/2014 tanggalHalaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu6.7.8.9.BahwaBahwaBahwaBahwa04 Februari 2014, yang aktanya

: 1603/2014.Selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan KreditNo.67 tanggal 24 Februari 2014 yang aktanya dibuat olehNotaris Herry Aprizal, S.H., S.pN (Selanjutnya cukup disebutPerjanjian Il), dilakukan perpanjangan jangkawaktu kreditselama 12 (dua belas) bulan, sehingga KMK yang semulaharus dibayar lunas selambatlambatnya tanggal 04 Februari2014 menjadi selambatlambatnya tanggal 04 Februari 2015.Selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan KreditNo.41 tanggal 25 Februari 2015 yang

aktanya dibuat olehNotaris Kuspermadi Putra, S.H..M.H.

(Selanjutnya cukupdisebut Perjanjian III), dilakukan perpanjangan jangkawaktukredit selama 12 (dua belas) bulan, sehingga KMK yangsemula harus dibayar lunas selambatlambatnya tanggal 04Februari 2015 menjadi selambatlambatnya tanggal 04 Februari2016.Selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan KreditNo.18 tanggal 03 Februari 2016 yang aktanya dibuat olehNotaris Notaris Kuspermadi Putra, S.H..M.H.

(selanjutnyacukup disebut Perjanjian IV), dilakukan perpanjangan jangkawaktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, sehingga KMK yangsemula harus dibayar lunas selambatlambatnya tanggal 04Februari 2016 menjadi selambatlambatnya tanggal 04 Februari2017.Selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan KreditNo.63 tanggal 23 Februari 2017 yang aktanya dibuat olehHalaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu10111213BahwaBahwaBahwaBahwaNotaris Notaris Kuspermadi Putra, S.H..M.H.

tersebut telah bermaterai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P1 dan P2memangaslinya;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksisebagai berikut:Saksi 1.TARSILAH, yang dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak saksi; Bahwa saksi masih mengingat betul kapan pemohon lahir Bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 1983; Bahwa saksi melahirkan dibantu oleh dukun bayi yang bernama Karoah; Bahwa dulu ada kesalahan dalam aktanya

karena saksi tidak memeriksakembali saat sudah jadi;Saksi 2.SAMSUDIN, yang dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah orang tua (ayah Pemohon); Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahirPemohon pada akta kelahiran Pemohon; Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 11 Juni1982 ; Bahwa dulu ada kesalahan dalam aktanya karena saksi tidak memeriksakembali saat sudah jadi; Bahwa pada KTP, KK dan ijazah Pemohon tertulis

sehingga dengan demikian PengadilanNegeri Pati berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksisaksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh faktahukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan putri dari Samsudin dan Tarsilah ; Bahwa saksi Tarsilah melahirkan dibantu oleh dukun bayi yang bernamaKaroah; Bahwa dulu ada kesalahan dalam aktanya

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Pe- netapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang- untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;4 .Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh--- puluh satu ribu rupiah) ;

. ;3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi Penetapan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Malang untuk dicatat dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan danmenerbitkan Aktanya ;4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telahdatang menghadap sendiri dipersidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjenmemberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yangsedang berjalan dan menerbitkan Aktanya

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malanguntuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;4 .Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000, (seratus tujuhpuluh satu ribu rupiah) ;Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : RABU, tanggal : 23 MEI 2012 olehkami : Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.