bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas beberapa objek tanahhak milik adat yaitu yang perincian dan batasbatasnya seperti tersebutpada sub. a, b, dalam gugatan ;Bahwa tanah sub. a tersebut dilepaskan haknya oleh Mulyadi selakuahli waris dari Alidjah

atas nama Alidjah binti Mesir,yang terletak di Jalan Angsana VI Rt. 005/Rw. 08 Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat ;Bahwa penerbitan kedua sertifikat a quo tidak sesuai denganprosedur hukum yang berlaku, substansinya diragukan keabsahannya,karena letak yang tertera didalam sertifikat bukanlah berada diatas tanahyang tertera didalam gambar situasinya, dalam hal ini Tergugat salahmenunjuk obyek tanah sertifikat a quo hal mana dapat dibuktikan sebagaiberikut : Pada kolom penunjuk

Girik C. 1855 yang membeli dari Atong Sijo yangkemudian dijual kepada Penggugat (vide P5) dan tidak pernah dijualkepada pihak lain selain Penggugat ;Bahwa sebidang tanah gambar situasi No. 2601/1997 Sertifikat HakMilik No 2750 tersebut adalah tanah Penggugat karena sebelumnya tanahtersebut milik dari Mulyadi (ahli waris Alidjah binti Mesir ) yang kemudiandijual kepada Penggugat dan tidak pernah dijual kepada pihak lain dalamhal ini dapat dibuktikan adanya suratsurat pendukung sebagai berikut ; Surat

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Naseri bin Ishak) terhadap Penggugat (Alidjah binti Alus);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah

76 ayat (1), UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, joPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orangorang yang dekat dengan suamiisteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa saksi I, SAKSI 1 adalah Ayah kandung Pemohon Pemohondan saksi I, Tuti Alidjah