Memberi izin kepada Pemohon (RUDI HIDAYAT BIN KASTA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ALINIA QARINA BINTI SYARIFUDDIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;3. Menetapkan seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama DINA PUTRI HIDYAH, perempuan, umur 2 bulan, berada di bawah hadhonah Termohon; 4. Menghukum Pemohon (RUDI HIDAYAT BIN KASTA) untuk memberikan kepada Termohon (ALINIA QARINA BINTI SYARIFUDDIN) sebagai berikut: 4.1. Nafkah iddah dan mut

RUDI HIDAYAT BIN KASTAALINIA QORINA BINTI SYARIFUDDIN

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Doni Alinia bin Kardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A tanpa memiliki ijin pejabat yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ivan Doni Alinia bin Kardi oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar

Penyidik Atas Kuasa PU:
AHMAD DARYANTO, SE
Terdakwa:
IVAN DONI ALINIA Bin KARDI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nadih bin Yahya) terhadap Penggugat (Ayi Eliniah alias Ayi Alinia binti Endang);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

13 (tiga belas) halaman 23, alinia 24(dua empat) halaman 27, alinia 27, alinia 28,Put.

No.932 K/Pdt.Sus/2010alinia 29, alinia 30 halaman 29 serta alinia 31,alinia 32 dan alinia 33 halaman 30 adalah keliru,karena Perjanjian telah berulang kalidibuat/diperpanjang oleh Termohon KasasiIl/Tergugat oleh karena itu Perjanjian tersebutbatal demi hukum sebab telah bertentangan denganPasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor100/MEN/V 1/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu ; Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanHubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Manadopada alinia 34 dan alinia 35 halaman 30 adalahkeliru, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat (RACHMATMANOPPO) tidak pernah di panggil oleh TermohonKasasi l/Tergugat secara patut untuk menghadapTermohon Kasasi I/Tergugat sebagaimana suratyang diterbit kan Termohon Kasasi I/Tergugat No.03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal LanutSite : 02 September 2007 panggilan dan05/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007 tertanggal LanutSite : 02 September 2007 panggilan II yang isiSurat

MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor100/MEN/V 1/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu ; Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manadopada alinia 36 dan alinia 37 halaman 30 adalahkeliru, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat(TOMMY.R.OCHOTAN) tidak pernah menandatangi SURATPERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA yang tertanggalLanut Site, 30 Juni 2007 yang dibuat oleh TermohonKasasi/Tergugat I, oleh karena itu PemohonKasasi/Penggugat

Jadi sangat tidak berdasar dan relevanapabila Pemohon Kasasi/Semula Penggugat (Tommy .R.Ochotan) telah merugikan perusahaan = TermohonKasasi I/Tergugat I ;Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manadopada alinia 40 s/d 44 dan Halaman 31 dan halaman32 serta alinia 51 halaman 34 adalah keliru, sebabPekerjaan antara Termohon Kasasi/Tergugat danTermohon Kasasi Il/Tergugat Il sampai sekarang inipekerjaan tersebut masih berlansung terus menerusdengan Jenis

Bahwa sesungguhnya putusan judex facti tingkat pertama yangmengabulkan Permohonan Talak Pemohon Kasasi/Pemohon sudahsangat tepat dan berdasar hukum oleh karena putusan tersebut didasarifaktafakta yang terungkap selama proses pemeriksaan pada tingkatpertama, hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbanganpertimbanganhukumnya, yaitu: Pada hal. 7, alinia ke 1, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimalmendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupunmelalui mediator, akan tetapi tidak berhasil

; Pada hal. 7, alinia ke 2, butir c, yang pada intinya menyatakan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada akhir 2007 sudah pisah rumahsampai permohonan diajukan; Pada hal. 8, alinia ke 3, bahwa dari keterangan anak kandungPemohon dengan Termohon yang bernama Hanifah binti Ishak, bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sudahkurang harmonis, karena Pemohon sudah jarang tinggal di rumah,namun sejak tahun 2009 sudah pisah sampai dengan sekarang.

No. 628 K/AG/2010 Pada hal. 8, alinia ke 4, para saksi yang memberikan keterangandibawah sumpah menyatakan. Bahwa antara Pemohon dan Termohontelah pisah rumah kurang lebih satu tahun dan sampai sekarang tidakpernah kumpul lagi; Pada hal. 8, alinia ke 5, keterangan anak kandung Pemohon denganTermohon dengan pengakuan Termohon yang sudah pisah rumahsejak tahun 2008 dan seterusnya;3.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon sangat tidak sependapat denganputusan judex facti pada tingkat kedua yang mendalilkan padapertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada hal. (2) alinia KeHal. 5 dari 10 hal. Put.

Bahwa judex facti Tingkat Kedua juga mengabaikan pertimbangan hukumjudex facti Tingkat Pertama, sebagaimana terdapat pada hal. (8) alinia Ke(5), yang dengan jelas telah menguraikannya, dan perlu ditegaskan,suatu hal yang sangat mustahil dapat dikatakan, bahwa suami dan istriyang telah pisah rumah dalam kurun waktu 1 tahun masih dapatdikatakan tidak jelas sebabsebabnya.

Memberi izin kepada Pemohon (MARYONO BIN WARDAM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (ALINIA BINTI SARLI) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nova Nur Alinia binti Warimin dengan seorang laki-laki bernama Budi Hermawan bin Sahroni ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dan dihalaman 32 alinia 2 putusan dikatakan bukti T.I15 juga tidak relevan,sehingga hanya tinggal 5 alat bukti saja;Hal ini bertentangan dengan halaman 35 alinia 3 putusan dikatakan bahwa semuaalat Termohon KasasiI/TergugatI/Penggugat Rekonvensi dari alat bukti suratT.I1 sampai dengan bukti T.I17 dapat membuktikan Termohon KasasiI/Penggugat Rekonvensi/TergugatI sebagai pemilik yang sah atas lahan a quo.Pertimbangan hukum mana yang benar;!

kemudian dikurangi T.I15 (halaman 32 alinia 2),sehingga hanya tinggal 5 (lima) alat bukti saja;Hal. 15 dari 21 hal.

Hal 28 alinia 4 putusan). Hal ini ternyata bertentangan denganpertimbangan pada halaman 35 alinia 3 yang menyatakan bahwa bukti P1 yangdimiliki Penggugat tidak bisa membuktikan legal standing Penggugat telah membelilahan secara sah atas objek perkara. Mana yang benar !

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediripada Hal. 40 alinia ke 42 dan alinia 43 adalah tidak salah telah cermatobyektif dan tidak manpulative karena persangkaan adalah kesimpulankesimpulan oleh Undangundang atau oleh Hakim yang ditarik darisuatu peristiwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan surat yangsaling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya keberatankeberatan Pembanding/Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak ataudikesampingkan ;9.

Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris ;Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediripada hal. 42 alinia ke 50, alinia ke 51 alinia ke 52 dan alinia ke 53 yangdikemukakan oleh Tergugat/Pembanding kurang teliti menyebutkan alinia50, alinia 51, alinia ke 52 dan alinia ke 53 yang seharusnya hal. 42 alinia 1dan seterusnya, adapun SPPT PBB yaitu bukti T1 sampai dengan T.10bukan merupakan alat bukti Kepemilikan akan tetapi asas Pengenaan PajakPBB berdasarkan asas pemanfaatan, dimana

siapa yang memanfaatkanatau menikmati tanah tersebut oleh Undangundang diwajibkan membayarPajak PBB ;Demikian pula pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kediri pada hal. 43alinia ke 57 dan alinia ke 58 yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugatjuga kurang teliti menyebut alinia ke 57 dan alinia ke 58 yang seharusnyapada Hal. 43 alinia ke 13 dan seterusnya karena dalam Sertifikat tanahobyek sengketa telah dibalik nama ke atas nama Hermono (Pembanding/Tergugat) dan Pembanding/Tergugat merupakan salah

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kediri hal. 44 alinia ke 60,alinia 61 dan alinia 62 yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding/Tergugatmasih juga kurang teliti menyebut alinianya yang seharusnya hal. 44 aliniake 1 dan seterusnya adalah sudah tepat dan benar karena mengenaikewenangan Pengadilan dalam sengketa hak milik atas tanah adalahmengadili siapa yang paling berhak secara hukum atas tanah terperkara,dan bukan mengenai aspek administrative Sertifikat tersebut dapatditerbitkan oleh instansi

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kedirihal. 44 alinia ke 64 dan alinia ke 65 yang dikemukakan oleh KuasaHalaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2020,Pembanding/Tergugat juga masih tetap saja kurang teliti menyebutalinianya yang seharusnya hal. 44 alinia 15 dan seterusnya.

Nomor 231 K/Pdt.SusPHI/2017Namun, kenyataannya Termohon Kasasi tidak ada memberikan SuratPeringatan 1 ini sudah sangat jelas bahwasannya Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan kesalahan yang telah dituduhkan Termohon Kasasikepada Pemohon Kasasi;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti padahalaman 20 dan 21 alinia 1, 2, dan 3 pada Putusan Pengadilan NegeriMedan Reg.

2 dan 3, serta halaman 22 alinia 1, pada PutusanPengadilan Negeri Medan Reg.

Tentang Judex Facti Salah Mempertimbangan Hukum Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 21 alinia 2 dan 3, sertahalaman 22 alinia 1 tidak berlandaskan pada ketentuan Pasal 161 ayat 1UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangHalaman 13 dari 18 hal. Put.

4 Sampai dengan halaman 23 alinia 1, dan 2, padaPutusan Pengadilan Negeri Medan Reg.

Nomor 56/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Mdn Tertanggal 17 Mei 2016, bahwasannya pertimbangan hukumpada halaman 22 alinia 4 sampai dengan halaman 23 alinia 1, dan 2 tidakberlandaskan pada Pasal 28D UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Setiaporang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan

Anwar) kepada Penggugat (Alinia Sari binti Alamsyah);

23 Maret 2018 M, berita acarapersidangan dan salinan resmi putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor217/Pdt.G/2018/MS.Lsk. tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13Safar 1440 H. dengan duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusandidalamnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara yaitu permohonan itsbatnikah, memandang perlu meluruskan beberapa hal yang tertera dalam putusanMajelis Hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam duduk perkara halaman 4. alinia

kedua daribawah dan pada pertimbangan Hukum halaman 22 alinia pertama dari bawah yangmana tertera bahwa Pemohon telah merubah permohonannya tentang tanggalpernikahannya dari tanggal 15 Maret 1986 menjadi tanggal 15 September 1987,pada hal fakta di persidangan setelah dibacakan surat permohonan Pemohontanggal 23 Maret 2018 oleh Pemohon sendiri tidak melakukan perubahan isipermohonannya (vide berita acara sidang tanggal 25 April 2018);Menimbang, bahwa dalam duduk perkara halaman 4 alinia pertama dariatas

Ruhamah Insya binti Insya) bukan subjekhukum, bahkan untuk perkara itsbat nikah mediasipun tidak perlu dilakukan sesuaipasal 4 ayat (2) Perma nomor 1 tahun 2016;Menimbang, bahwa pada halaman 4 alinia pertama dari atas tertulis...agardapat menyelesaikan sengketa menyangkut dengan peninggalan isteri Pemohonatau ibu kandung Termohon ... dan pada halaman 21 baris ketiga dari bawahtertulis ... untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dan peninggalan warisdari almarhumah Ruhamah binti Insya, dari rangkaian

bahwa dengan memperhatikan segala uraiandalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan MajelisTingkat Pertama dalam perkara aquo, maka Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan putusan tersebutsepanjang yang berkaitan dengan perceraian, akan tetapiMajelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaikipada diktum amar putusan nomor tiga dengan pertimbangansebagai berikut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya sebagai dinyatakan dalam halamansebelas alinia

ke empat menyatakan " Menimbang, bahwaapabila terjadi perceraian Pemohon bersedia danberkesanggupanmemberikan kepada Termohon : mut'ah berupa uang sebesarRp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ~nafkah iddahsebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulanselama masa iddah" dan kemudian dalam alinia kelima3dinyatakan "...sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suamikepada bekas isteri (in cassu Termohon)

"; Menimbang, bahwa ternyata Majelis Tingkat Pertamadalam pertimbangan hukumnya semata hanya didasarkan padakesanggupan Pemohon dan sama sekali tidak mempertimbangkankepatutan sekalipun dinyatakan dalam alinia kelimapertimbangannya "..sesual dengan kepatutan..."

3 (tiga) yangmempertinbangkan : Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.atelah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagaimanaterurai dalam putusannya (Him. 46 alinia kedua dan 52 alinia ketiga s.d8Him. 55 alinia kedua) yang selanjutnya menyatakan bahwa meskipunpengakuan tergugat didepan sidang atas sebagian/iambahan bangunan yangada diatas obyek sengketa a quo sehingga terbukti sebagai harla bersamasesuai Pasal 311 Rbg.

Adapun mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) butir5 (lima)adalah merupakan dalil yang tidak benar serta mengada ada, karena daliltersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap No.110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, pada halaman 53 (lima puluh tiga) alinia ke4(empat) yang juga telah dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi AgamaMakassar sebagaimana dalampertimbangan hukumnya halaman 23 (duapuluh tiga) alinia kedua dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dengandemikian berdasar

dibenarkan pula oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassardalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 (dua puluh tiga) aliniakeduadengan pertimbangan Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.atelah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (him.46 alinia kedua 52 alinia ketiga s.d hlm. 55 alinia kedua), dst. ...... , dalam halini Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukumtersebut sudah tepat dan benar, dst ...., sehingga dengan demikianberdasar hukum jika dalilgugatan

Pertimbangan hukum putusan tersebut dibenarkandan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimanapertimbangan hukumnya pada halaman 23 dan 24 (dua puluh tiga dan duapuluh empat) alinia ke3 (tiga) dengan pertimbangan Menimbang, bahwamengenai obyek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan18Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (him 46 alinia kedua dan 52alinia ketiga a.d hlm 55 alinia kedua), dst...... , dalam hal ini Hakim PengadilanTinggi Agama menilai pertimbangan

, bahwa mengenai obyek sengketa 4.atelah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagaimana teruraidalam putusannya (Him. 46 alinia kedua dan 52 alinia ketiga s.d Him. 55alinia kedua) yang selanjutnya menyatakan bahwa meskipun pengakuantergugat didepan sidang atas sebagian/ambahan bangunan yang ada diatasobyek sengketa a quo sehingga terbukti sebagai harta bersama sesuai Pasal311 Rbg.

M E N G A D I L I

• Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
• Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
• Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wahyudi bin Abd Malik) terhadap Penggugat (Alinia Putri Wuarlela binti Nixon Wuarlela);
• Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000,00

Hal tersebuttidak perlu karena Para Penggugat menganggap, pertukaran batasbatas tanah tersebut bukan persoalan rumit seperti yangdigambarkan oleh Yudek Faksi ( Majelis Hakim Pengadilan NegeriGianyar ) dalam pertimbangan putusan halaman 38 39 ;e Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 39 alinia pertama,Yudek Faksi sangat keliru menganggap Para Penggugat/ParaPembanding telah merubah batasbatas tanah yang ada padaputusan nomor : 23/Pts.Pdt.G/1985/PN.Gir tersebut.

/Gin,bukti ini adalah photo copy dari photo copy tetapi didukung olehfakta bahwa Tergugat tidak berani menggunakan SK Redistribusitersebut sebagai dasar pensertipikatan atas tanah sengketa ; Bahwa pertimbangan Yudek Faksi halaman 41 alinia ke2smenyatakan, ... Nyoman Rasta dalam kesaksiannya selakuPetugas Pemungut Pajak menyatakan tidak tahu letak, batasbatas dan luas tanah sengketa, demikianpula dengan saksi Gusti Agung Made Karija ..

Bahwa fakta diatas menunjukkan Yudek Faksi telah nyatanyatamemanipulasi faktafakta persidangan sehingga sudahsepatutnya Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkanputusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diatas ; Bahwa Yudek Faksi dalam pertimbangannya dari halaman 41 aliniake 8 sampai dengan halaman 42 alinia ke 6 yang seolaholahmenyimpulkan dan membenarkan Tergugat yang memiliki tanahsengketa.

Pertimbangan Yudek Faksi tersebut sangat dangkal dansepotongsepotong dengan sengaja menutupnutupi kebenaranyang terungkap didepan persidangan ; Bahwa pertimbangan halaman 41 alinia ke 8 dan halaman 42 aliniake 1, 2 dan ke 3 yang seolaholah menunjukkan dan membenarkandasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa. Dalam hal iniYudek Faksi tidak mempertimbangkan halhal sebagai berikut :SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 Nomor : A.31/18.A/Agr/Ginyang tercatat atas nama Cedug ( A.W.

Pertimbangan Yudek Faksipada halaman 43 alinia ke 24 tersebut dibuat seolah olah tanahwarisan dari Ngayom tersebut adalah tanah sengketa itusendiri ; 202022 neon nonoBahwa tidak benar pertimbangan Yudek Faksi halaman 43 alinia ke7 yang telah menyimpulkan bahwa sangkalan dari Tergugat Iladalah mendukung sangkalan dari Tergugat .

di atas, maka putusan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2011 No 03/G/2011/PHI.PDG yangdimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan karena :Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan .Hal ini tergambar dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusan PHItersebut sebagaimana tertuang pada halaman 18 Alinia

termasuk komponen gaji dariPenggugat, untuk itu gugatan terhadap tunjangan insentif mengajar tersebutdimasukan sebagai komponen upah dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa apa yang menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang tersebut di atas dan dihubungkan dengan pasal 30 UUNo.14/1985 jo UU No.5/2004 jo UU No.3/2009 tentang Mahkamah Agung makaputusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan dengan alasan hukumnya :e Bahwa pertimbangan hukum pada alinia

ke 5 halaman 18 putusan tersebutbertentangan dengan pertimbangan hukum pada alinia ke 6, dimana padaalinia ke 6 dinyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bekerjapada KJUB dengan jabatan sebagai Pengelola data Amprah dan jugaPengelola Jadicom yang merupakan unit usaha dari KJUB dengandiberikan gaji sebagai tunjangan mengajar dan seterusnya ;Dimana tunjangan tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi terima setiap bulannya.Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa tunjangan tersebut merupakantunjangan

Bahwa dalam Pertimbangan WHukunya Putusan Pengadilan TinggiYogyakarta halaman 13 (tiga belas) alinia Pertama menyebutkan: PermohonanBanding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ... dan seterusnya, secarategas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal sejak semula tidak pernahmemberikan kuasa kepada siapapun akan tetapi untuk dirinya sendiri,Berdasarkan Pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut oleh karenatidak sesuai dengan kenyataan, maka putusan Pengadilan Tinggi Yogyakartatersebut adalah cacat

Nomor 2411 K/Pdt/2017Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada halaman 19 (Sembilan belas)alinia 2 (dua) dan alinia 3 (tiga), bahwa oleh karena PemohonKasasi/Pembanding/ Penggugat asal membeli tiket dari Termohon kasasiIII/Terbanding III/Tergugat asal III adalah dari Jogjakarta menuju Palkembangdan transit di Jakarta, Perjalanan dari Jogjakarta ke Jakarta denganmengunakan pesawat Batik air dengan kode boking TUUHHR jam 13.05sedangkan penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Palembangmengunakan pesawat

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal tidak sependapatdan keberatan atas Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakartapada halaman 19 (sembilan belas) alinia 5 (lima) dan alinia 6 (enam), olehkarena didalam Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011tanggal 8 Agustus 2011; Dalam Pasal 9 berbunyi: Keterlambatan angkutan udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) terdiri dari:a. Keterlambatan Penerbangan (flight delayed)b.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal tidak sependapatdan sangat keberatan atas pertimbangan Hukum Pengadilan TinggiYogyakarta pada halaman 19 (Sembilan belas) alinia 6 (enam) yangmenyatakan: dengan telah dikembalikannya harga tiket pesawat dari pihakpengangku (Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat Asal , termohonKasasi lI/terbanding ll/Tergugat Asal Il kepada PemohonHalaman 10 dari 12 hal.Put.

Bahwa disamping Pemohon Kasasi Mengajukan Keberatan atasPertimbangan Hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pemohon KasasiSependapat atas Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakartasebagaimana tersebut dalam halaman 17 alinia 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima)oleh karenanya haruslah putusan tersebut dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, JudexFacti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan

(Salinan Putusan Nomor 123/Pdt/2016/PT.Pdgtanggal 9 November 2016, halaman 6, alinia ke5);Halaman 7 dari 13 hal.Put.

Nomor 716 K/Pdt/2017menggugat ke pengadilan yang berwenang (berikut dilampirkansuratnya);Hal yang seperti ini menurut aturan adat Minangkabau adalah sebuahperistiwa hukum yang melekat pada norma adat terhadap soko (gelar)dan pusoko (harta) yang didalam hukum adat disebut dengan PerdataAdat, dan dalam hukum positif (Perdata Nasional) adalah disamakandengan perbuatan melawan hukum atau perampasan hak; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (alinia ke5 halaman 14Salinan Putusan Nomor 2/Pdt/2016/PN.Swl

(Salinan Putusan Nomor 123/Pdt/2016/PT.Pdg tanggal 9 November 2016, (halaman 6, alinia ke5 dan 6);Sehubungan dengan rujukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padangtersebut di atas, sangatlah tidak tepat dan tidak cermat membaca gugatanPemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat karena didalam gugatanHalaman 9 dari 13 hal.Put.

Nomor 716 K/Pdt/2017Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Swl, halaman 2 alinia ke3 tentang Objek Perkara sangat jelas PemohonKasasi/semula Pembanding/Penggugat tuliskan Adapun Objek yangdisengketakan adalah berupa Tanah Kering seluas kl. 4000 m? (40 m X 50m), berlokasi di Jorong Balai Lamo Nagari Manganti Kecamatan SumpurKudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera barat, dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M.

Jati Malako Kayo;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari;Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Baidah;Selanjutnya, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat perlumenjelaskan bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor2/PDT/2016/PN.Swl tanggal 23 Agustus 2016 halaman 8 alinia ke3 tentangketerangan saksi Penggugat Darlis dengan tegas menjelaskan danmengetahui dengan terang bahwa tanah objek sengketa yakni; Sebelah Utara berbatas dengan

Berita acara sidang, memori banding, dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada dasarnya setuju dansependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya tersebut halaman 9 (Sembilan) alinia pertama yangmerupakakan alinia terusan dari halaman 8 (delapan) yang menyatakanbe eeeeeeeeaene ees maka ketentuan keterangan saksi untuk dapat dijadikan buktisebagaimana diatur Pasal 171 HIR tidak terpenuhi

Agama Ponorogo tanggal 17 Juni 2020No. 732/Pdt.G/2020/PA.PO, yang dimohonkan banding danMENGADILI SENDIRI Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo untukmemeriksa dan membuka kembali sidang perkara gugatan ceraiPembanding Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.PO di Pengadilan AgamaPonorogo;Menimbang, bahwa Meajelis Tingkat Banding mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai dengan Bendel A yang antara lain BeritaAcara Sidang perkara yang dimohonkan banding pada halaman 20 (duapuluh), alinia

Penggugat untukpemeriksaan saksi tambahan adalah telah tepat dan benar dan sesuai hukumacara, dimana permohonan Pembanding tersebut diajukan setelah selesaitahapan persidangan kesimpulan yang berarti sesudah tahapan persidangankesimpulan sudah tidak ada tahapan persidangan lagi, kecuali tahapanpersidangan pembacaan hasil musyawarah Majelis hakim/putusan;Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai dengan Bendel A antaralain Berita Acara Sidang perkara yang dimohonkan banding halaman 20 (duapuluh) alinia