DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4314/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00283/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00177/207/13/431/15Tanggal 07 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah

MOLTEN ALUMINIUM PRODUCER INDONESIA;

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4324/P J/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00286/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak April 2013 Nomor 00180/207/13/431/15 TanggalO7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai

SHOWA ALUMINIUM;

INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2567/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDAL ALUMINIUM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4323/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00277/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 16 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00186/207/13/431/15 Tanggal 7Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia,NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telah sesuai

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4317/Pd/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Pajak Nomor PUT111410.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00280/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00183/207/13/431/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium

Putusan Nomor 4067/B/PK/Pjk/2020(PPN) Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00183/207/13/431/15, tanggal07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di JalanMaligi VII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

3293/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4319/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Pengadilan Pajak NomorPUT111405.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/2016tanggal 20 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00178/207/13/431/15 tanggal 07 Oktober2015 atas nama PT Daiki Aluminium

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00178/207/13/431/15Tanggal 07 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryHalaman 3 dari 8 halaman.

GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4316/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111409.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00279/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00279/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal19 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia,NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telan sesuai

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK.

/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1804/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDAL ALUMINIUM

tanggal 28 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put075561.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1907/WPJ.07/2013 tanggal 18September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00100/406/10/054/12 tanggal22 Juni 2012, atas nama: PT Indal Aluminium

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00100/406/10/054/12tanggal 22 Juni 2012, atas nama PT Indal Aluminium Industry, Tbk.,NPWP. 01.122.535.6054.000, beralamat di di Desa Sawotratap,Gedangan, Sidoarjo 61254, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK.

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2570/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDAL ALUMINIUM

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2455/WPJ.07/2014, tanggal 17 September 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/207/11/054/13, tanggal 28 Juni 2013, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Indal Aluminium Industry, Tok., NPWP 01.122.535.6054.000, beralamat di Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo61254, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK;

PUTUSANNomor 1154/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2568/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDAL ALUMINIUM

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2459/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00365/207/11/054/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Oktober2011 , atas nama PT Indal Aluminium Industry, Tbk., NPWP01.122.535.6054.000, beralamat di Desa Sawotratap, Gedangan,Sidoarjo 61254, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00365/207/11/054/13tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Oktober 2011 , atas nama PTIndal Aluminium Industry, Tbk., NPWP 01.122.535.6054.000,beralamat di Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2020perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4322/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Pajak Nomor PUT111414.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00278/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak November 2013, Nomor 00187/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00278/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 16Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak November 2013, Nomor 00187/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

GUBERNUR SUMATERA UTARA, vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

MOLTEN ALUMINIUM PRODUCER INDONESIA

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4321/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00276/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak September 2013 Nomor 00185/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah