Ditemukan 11 data
16 — 5
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2.Menetapkan Pemohon I (taupik Alwany bin Moch Alwany) diubah menjadi (Taupik A.Bin M.Alwany).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmendapat Bukukutipan Akta Nikah Nomor: 746/57/II/1987, tanggal 24 Februari 1987 dariKantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;a, Bahwa pada Buku kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon yang tertera adalah Taufik Alwany bin Moch. Alwany sedangkan yang benaradalah (Taufik A. bin M. Alwany), berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 521 yangdikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Bone,tanggal 12 Mei 1982:A.
Menetapkan nama Pemohon (Taufik Alwany bin Moch. Alwany)diubah menjadi (Taufik A. bin M. Alwany);3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Pemohon Iltelah hadir sendiri di persidangan;Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon IIHal. 2 dari 9 Hal. Pen.
bin Moch Alwany;.
Alwany sedang nama Pemohon pada Kartu keluarga dansurat kelahiran adalah Taufik A bin M.
Menetapkan nama Pemohon (Taufik Alwany bin Moch Alwany)diubah menjadi (Taufik A. bin M. Alwany);3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmembayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratusempat puluh satu ribu rupiah);Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2653/Pat.P/2018/PA.WitpDemikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaWatampone pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj.
82 — 24
Sertipikat Hak Milik Nomor : 2149, diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2005,Surat Ukur Nomor : 801/Paruga/2005, tanggal 07102005, Kelurahan Paruga,Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima (sekarang Kota Bima), Nusa TenggaraBarat, Luas 385 M2 atas nama MUHAMMAD AWAB ALWANY. TENTANG DUDUK SENGKETA 1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UUNo. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Halaman 4 dari 142 hal.
Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima(sekarang Kota Bima), Nusa Tenggara Barat, Luas 385 M2 atas namaMUHAMMAD AWAB ALWANY bertentangan dengan peraturan perundangundangan, YaitU : 22+ 22+ 222 222 noe nnn nnn nnn non een nen nnn nn nnn enna. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dengan Penjelasan sebagai berikut : 20 == Bahwa catatan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/DesaParuga An.
YUSUF cacat hukum maka Tergugat melakukanperalinan hak dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2149 atasnama MUHAMMAD AWAB ALWANY adalah harus dibatalkan karenaHalaman 26 dari 142 hal.
21 — 6
Nurdin Wahyudin A.K,untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Haeranah Alwany SE.MM,di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh riburupiah).
29 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertipikat Hak Milik Nomor 2149, diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2005,Surat Ukur Nomor 801/Paruga/2005, tanggal 07102005, KelurahanParuga, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima (sekarang Kota Bima),Nusa Tenggara Barat, Luas 385 m* atas nama Muhammad Awab Alwany;Tentang Duduk Sengketa1.
atas namaMuhammad Awab Alwany bertentangan dengan peraturan perundangundangan, yaitu:Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 372 K/TUN/2017Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;Dengan Penjelasan sebagai berikut: Bahwa catatan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/DesaParuga atas nama Haji Abdullah Haji Abubakar berakhir pada tanggal14 Februari 1999 dan jatuh menjadi tanah negara.
Yusuf cacat hukum maka Tergugatmelakukan peralihan hak dengan menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor 2149 atas nama Muhammad Awab Alwany adalah harusdibatalkan karena berdasarkan pada awal pemberian/peralihanHak Milik yang cacat hukum;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 372 K/TUN/2017b.
, atas nama MuhammadAwab Alwany;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa:3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1046, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1993,Surat Ukur Nomor 1294/1992, tanggal 23111992, terletak diKelurahan Paruga (sekarang Kelurahan Dara), Kecamatan Rasanae,Kabupaten Bima (sekarang Kota Bima), Nusa Tenggara Barat, luas324 m*, atas nama H. Yusuf;3.2.
atas nama Muhammad Awab Alwany;4.1.Bahwa dalam kaitan akta jual beli dan sertipikat tersebut, Ahli HukumAgraria (DR. H.
6 — 3
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumahHal. 1 dari 10 hal.kediaman orangtua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknyasuami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Rifkhy Alwany;3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon denganTermohon belum pernah bercerai ;4.
Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
296 — 66
PT KAI (Persero) sebesar Rp.39.723.165.000, (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluhtiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimanalaporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR10279/PW09/5/2012tanggal 26 Desember 2012.Perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM KARTASASMITA yangdilakukan secara bersamasama dengan Robert Jeffry Lumempouwdan Anis Alwany, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang
84 — 60
PT KAI(Persero) sebesar Rp. 39.723.165.000, (tiga puluh sembilan miliartujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)sebagaimana laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR10279/PW09/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.Perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM KARTASASMITA yang dilakukansecara bersamasama dengan Robert Jeffry Lumempouw dan Anis Alwany,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang
;Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa besaran biaya bantuanyang diberikan kepada Anis Alwainy.Bahwa saksi kenal dengan Yuliati Sidharta sebagai Ibu rumahtangga yang sering mengurus perizinan dan sertifikat.Bahwa kemudian saksi memperkenalkan Yuliati Sidharta kepadaAnis Alwany dan Anis Alwainy meminta Yuliati Sidharta untukmengurus permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atassebidang tanah yang terletak di JI. Kemukus No. 69 Kel. PinangsiaKec.
219 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Noerdjanah dan Saleh Alwany;2. Salinan Pernyatan Hibah Nomor 37.498/1991 (duplo) dicatat dalam bukudaftar oleh Mohamad Said Tadjoedin Notaris di Jakarta tanggal 12Desember 1991, yang isinya menerangkan: Ir.
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAI (Persero) sebesarRp39.723.165.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tigajuta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditBPKP Nomor : SR10279/PW09/ 5/ 2012 tanggal 26 Desember 2012.Perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM KARTASASMITA yang dilakukansecara bersamasama dengan Robert Jeffry Lumempouw dan Anis Alwany, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Hal. 25 dari 117 hal. Put.
149 — 59
Saleh Bin Said Alwainy, pihak yang menyewasebidang tanah yang terletak di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota padalintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhir bulanDesember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1974,kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan 31Desember 1977;Bahwa pada tahun 1977 Saleh Said Alwany (PT Dwi Putra Metropolitan)mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah diJakarta Kota kepada pihak PJKA melalui surat
SentotAlibasah) pihak yang menyewakan dan Saleh Bin Said Alwainy pihak yangmenyewa sebidang tanah yang terletak di Emplasemen Stasiun Jakarta Kotapada lintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhirbulan Desember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember1974, kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan31 Desember 1977;Bahwa pada tahun 1977 Saleh Said Alwany (PT Dwi Putra Metropolitan)mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah diJakarta
175 — 420
Tamansari Jakarta Baratukuran + 4.877 M2, bagian Saksi 25% X 4.877 =1.219 M2;Bahwa saksi kenal dengan Yuli Sidharta sebagailbu rumah tangga yang sering mengurus perizinandan sertifikat.Bahwa saksi memperkenalkan Yuli Sidhartakepada Anis Alwany dan Anis alwainy memintaYuliarti untuk mengurus permohonan sertifikatHGB atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Kemukus No. 69 Kel. Pinangsia Kec.