AMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMARAMAR AMAR

amar amar amar amaramar amar amar amaramar amar amar amar

dalamgugatannya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 ayat(3) HIR yang berbunyi : Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;Apabila ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HIR tersebutdihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quo, ternyata tampakdengan jelas kalau putusan Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 189 (3)Rbg/Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimana terlihat dari amaramar

putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jambi pada angka 2, 3 yang berbunyi:Sedangkan amaramar putusan angka 2,3 Judex Facti a quo dengan petitumpetitumTermohon Kasasi yang termuat dalam petitumpetitutm angka 2, 3 yang berbunyi:02.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3975 tahun 2008, Surat Ukur No. 308/WA/2008 atas nama Juwahir tidak mempunyai kekuatan Hukum;Melihat pada amaramar putusan pada angka 2, 3 dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggitersebut nyata dengan jelas, bahwa amaramar putusan Judex Facti a quo berbedadengan petitumpetitum yang diminta oleh Termohon Kasasi;Di dalam surat gugatannya, Termohon Kasasi mengajukan petitum angka 2, yaitusebagai berikut:2 Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Pahlawan

putusan yang saling bertentangan dan tidakbersesuaian, serta bersifat negatif, seolaholah pihak Penggugat danTergugat kesemuanya dimenangkan, terlihat amaramar putusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/PDT.G/2004/PN.PBR, Tanggal01 September 2005, halaman53 berbunyi, (dikutip):MENGADILIDALAM KONPENSI :TENTANG KESEPSI:Hal. 14 dari 33 Hal.

Putusan Nomor 506 PK/Pdt/2013(Vide, BUKTI PK4);Dari amaramar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/PDT.G/2004/ PN.PBR, Tanggal 01 September 2005 (Vide, Bukti PK4)tersebut di atas, yang jelasjelas merupakan suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan nyata amaramar putusan hakim sebagai kesalahanpenerapan hukum ternyata dikuatkan ditingkat banding dan kasasi yakniputusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 09/PDT/2006/PTR, tanggal 15Maret 2006 dan putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi) Nomor396K

Putusan Nomor 506 PK/Pdt/2013Bukti PK5), pertimbanganpertimbangan dan amaramar putusannyanampak jelas ketidaktertiban beracara, menyalahi ketentuan danperaturan yang berlaku, terjadi pertentangan kepentingan dalam amaramar putusan termaksud, sehingga sangat memenuhi alasan dan dasarhukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali, sesuai ketentuan Pasal67 huruf d dan f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Jo.

, yang terletak di KelurahanSimpang Baru, Kecamatan Tampan KotaPekanbaru, Jo.sesuai Akta Jual Beli Nomor706 / 2004, tanggal 26 Agustus 2004, yangdibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi,SH,Notaris / PPAT di Pekanbaru);e AmarAmar Putusan(1) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 87/ PDT/G/2008/PN.PBR, Tanggal 13 Januari 2010, dengan amarputusannya berbunyi (dikutip) :MENGADILIDALAM PROVISI:e Menolak tuntutan Provisi Pelawan Pelawan;DALAM REKONPENS!

putusansaling bertentangan dan tidak bersesuaian dan cenderungOnvoeldoende gemotiveerd, yakni nampak jelas dalam amaramarputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan ditingkatbanding dan Kasasi, sangatlah menyalahi tertib hukum acaraperdata, penggarisan Yuripsrudensi tetap Mahkamah Agung Rl,karena memberi amaramar putusan yang bersifat negatif danmemenangkan kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupunPihak Tergugat, yakni :Hal. 25 dari 33 Hal.

Putusan Nomor 95 PK/Pdt/2015 Pada amaramar putusan yang mengabulkan gugatan Penggugatberbunyi :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat dengan Tergugat IIsepanjang mengenai tanah seluas 500 m?

(limaratus meter persegi) dari objek jual belli;> Bahwa amaramar putusan tersebut di atas secara yuridis tidaklahmungkin dapat dilaksanakan, tidak memenuhi syarat yuridis untukdieksekusi (non eksekutable) dengan alasan dan fakta yuridis sebagaiberikut:a)Batasbatas tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidakada dalam kenyataan khusus untuk tanah seluas 500 m (lima ratusmeter perseg)) ;Hasil peninjauan lokasi plaatsonderzoek tatkala pemeriksaan dilokasi perkara ini tidak ditemukan batasbatas

beli, tanpa melibatkan PPAT selakuPejabat Pembuat Akta Tanah dan apakah memang dibenarkanoleh UndangUndang (7);Berdasarkan alasan pertama permohonan peninjauan kembali tersebut diatas, maka kiranya jelas putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 954K/ Pdt/2013, Tanggal 30 Juli 2013 yang membatalkan Putusan PengadilanMakassar Nomor 310/PDT/2012/PT.MKS, tanggal 24 Oktober 2012 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mu, tanggal 17 Juli 2012 adalah nampak jelas bahwa amaramar

putusanMahkamah Agung RI tingkat kasasi dan amaramar putusan PengadilanNegeri Mamuju, tidak dapat dilaksanakan secara yuridis karena tidak konkritdan tidak jelas (mengambang) sehingga cenderung bersifat negatif,berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan, dengan berpedoman padaketentuan Pasal 67 Huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni: apabila dalam suatu putusanterdapat suatu kekhilafan Hakim

Putusan Nomor 95 PK/Pdt/2015putusan a quo tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) karena tidakkonkrit bagaimana untuk melaksanakan amaramar putusan yang tidakkonkrit dan bersifat negatif tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembalidihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi dan putusanJudex

ribusembilan ratus lima puluh rupiah);Berdasarkan Alasan KasasiV (Kelima) tersebut di atas, kiranya pula berdasar/beralasanhukum untuk membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara perdata ini di tingkatKasasi;Il Alasan Kasasi VI (Keenam):Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Mei 2009,Nomor 50/PDT/2009/PT.KT.SMDA yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriBalikpapan Tanggal 10 September 2008, Nomor 82/Pdt.G/2007/PN Bpp, khususnyadalam hal mengabulkan gugatan Rekonvensi amaramar

No. 3034 K/Pdt/200940tidaklah berdasar hukum untuk dilaksanakan, mengingat amaramar putusan Rekonvensitersebut, justru telah dilaksanakan oleh TergugatI, Tergugatll, Turut TergugatI, yaknitanah seluas = 27 Ha, dengan penilaian sisa harga tanah sebesar Rp2.014.165.950,00(dua miliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluhrupiah)telah disalurkan/dikonsinyasi oleh Pihak Notaris/PPAT Hamid Gunawan, SH(Turut TergugatI) kepada OrangOrang atau Pihak lain yang mengakungaku

memilikitanah di atas penguasaan lahan PT.Adiguna Unggul (PT.AGU), sehingga amaramarputusan Judex Facti tersebut adalah sangat berlebihan ("Overbodig"), terlihat amaramar putusan Judex Facti /Pengadilan Negeri pada halaman99, berbunyi (dikutip):1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek tanahyang diklaim dan dikuasai oleh warga seluas 27 HA yang merupakanbahagian dari seluruh obyek tanah seluas +108 Ha yang terletak diPropinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan BalikpapanTimur

tersebut tidak jelas pihakpihaknya, karena tidak terlibat dalamperkara perdata ini;Berdasarkan Alasan KasasiVI (Keenam) tersebut di atas, kiranya pula berdasar/beralasan hukum untuk membatalkan putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda Tanggal 25 Mei 2009, Nomor 50/ PDT/2009/40AlPT.KT.SMDA jo.Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tanggal 10 September 2008,Nomor 82/Pdt.G/2007/PN Bpp) dalam perkara perdata ini ditingkat Kasasi.Il Alasan Kasasi VII (Ketujuh):Bahwa amaramar

putusan Judex Facti Pengadilan Negeri pada point2 dan point5yang dikuatkan ditingkat Pengadilan Tinggi adalah merupakan kesalahan penerapanhukum, karena di samping bertentangan dengan hukum acara perdata, sistem peradilanperdata, juga bunyi amaramar putusan point2, point5 tersebut tidaklah relevanmenurut hukum untuk dicantumkannya dalam amar putusan perkara perdata ini;Demikianlah kekeliruan penerapan hukum putusan Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda Tanggal 25 Mei 2009, Nomor 50/PDT/

DAN REKONVENSI: Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat Konvensi untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkatKasasi ini, ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Terhadap amaramar putusan tersebut di atas, adalah jelas tidak sesuaipersyaratan suatu putusan yang benar dan tepat menurut tertiob hukumacara perdata dan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRl, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 195 Ayat (1)RB.g/Pasal 184 Ayat (1)

HIR, Jo.Pasal 23 Ayat (1) UndangUndangNo.14 Tahun 1970 Jo. perubahannya UU No.35 Tahun 1999 Jo.UU No.4Tahun 2004, Jo.Perubahan UU No.48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, yakni suatu putusan Hakim tidaklah boleh cacat yuridis,harus nampak penguraian hukumnya secara Obyektif (the objectiveberoodering van objective positie) dan tidak terjadi keberpihakan kepadasalah satu pihak yang berperkara; Terlinat bunyi amaramar putusan yang sama sekali merupakanpenyimpangan tertib hukum acara perdata dan

Dr.Stefanus Widodo;secara bersamasama sebagai yang berhak sah sebagai pemilik atasbidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di JalanR.A.Wiryaatmaja No.50 Purwokerto Barat;Hakim Agung Yang Terhormat; Bahwa terhadap amaramar putusan Judex Juris tersebut di atas, adalahjelas tidak lazim menurut tertib hukum acara perdata dan penggarisanYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa suatu putusan HakimHal. 32 dari 44 hal. Put.

tanggal O09 September 2001, dengan amarputusannya berbunyi (dikutip) sebagai berikut :MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding,tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal04 September 2000, No.04/Pdt.G/2000/PN.PWT, yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Para Tergugat/Pembanding, untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingsebesar Ro110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),Hakim Agung Yang Terhormat;Terhadap amaramar

ANDI SUPRIYATNA,4.DIANA SULASTRI tersebut;Hakim Agung Yang Terhormat,Terhadap amaramar putusan a quo yang mengabulkan gugatan BeniSuperianto (Penggugat Asal, Terbanding, Termohon Kasasi, kini TermohonPeninjauan Kembali) adalah kiranya jelas sangat menyalahi dari tertib hukumacara dan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karenaamaramar seperti termaksud, bukanlah kewenangan peradilan umum, tetapi masukkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai suatu keabsahansurat

UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI, yakni: diputusnya perkara tanpadipertimbangkan sebabsebabnya, dan terdapatnya suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan nyata putusan hakim;IV Alasan Keempat PK:Bahwa amaramar putusan Judex Facti dan Judex Juris tidaklahmenyelesaikan secara tuntas proses perkara perdata ini antara Beni Superiantomelawan Djodi Wirahadikusuma,dkk, karena ternyata secara yuridis amaramarputusan a quo hanya bersifat Declaratoir yang tidak memberi solusi dan

samasekali tidak terdapat amar putusan Comdemnatoir dan Constitutif, sehingga amaramar putusan seperti ini, tidak dapat dilaksanakan dan hanya bersifat NonExecutable;Hakim Agung Yang Terhormat,Demikianlah secara yuridis putusanputusan dalam perkara perdata ini,adalah Non Executable, sehingga tidak dapat dilaksanakan Eksekusi Riildilapangan, karena tidak adanya amar putusan tentang penyerahan Obyek sengketatermaksud;45Terhadap putusanputusan dalam perkara perdata ini yang dimohonkan PeninjauanKembali

(PK) terdapat amaramar putusan Non Executable, yakni terlihat sebagaiberikut:1 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.TPI,Tanggal 10 Januari 2007 dengan amar putusannya berbunyi (dikutip) sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidangtanah yang terletak di Kampung Sido Mukti KM.11, RT.O1 / RW.V,Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, sebagaimanamasingmasing

Putusan Pengadilan Tinggi Riau di PekanbaruNomor 100/PDT/2008/PTR, Tanggal 5 Pebruari 2009, Jo. putusan PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.TPI, Tanggal 10 Januari 2007,yang memuat amaramar putusan bersifat Non Executable tidaklah menyelesaikanperkara secara tuntas dan menyeluruh, karenanya Djodi Wirahadikusuma, dkkselaku Tergugat Asal, Pembanding, Pemohon Kasasi, kini Pemohon PeninjauanKembali (PK) adalah sangat memenuhi alasan dan dasar hukum untuk dimohonkanpembatalan ditingkat

Soreatman selaku Termohon Peninjauan Kembali, yangsampai dengan sekarang, ini masin dalam proses pemeriksaan di TingkatPeninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI di Jakarta dan belum adaputusannya termaksud ;Bahwa Pelawan berdasarkan buktibukti Otentik adalah selaku pemilikdan pemegang hak atas 2 (dua) bidang Tanah/Persil, Kebun termaksudsebagaimana yang telah disebutkan dalam amaramar putusanputusan dalamperkara perdata tersebut di atas, yang perincian dan penegasannya sebagaiberikut :1.

Kuasa Menjual No.46 tanggal 29 September 2007Hal. 7 dari 19 hal.Put.No. 229 K/Pdt/2012yangtidak pernah dibatalkan dan mengikat menurut hukum karena pencantumannama Terlawan X, semula Tergugat IX, Turut Terbanding, Turut TermohonKasasi dan Terlawan XI, semula Tergugat X, Pembanding, Pemohon Kasasi Il,Termohon Kasasi dan Terlawan XII, semula Tergugat XI, Pembanding,Pemohon Kasasi Il, Termohon Kasasi dan semula Tergugat XII, Pembanding,Pemohon Kasasi II ; Termohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam amaramar

Soeratman (KiniTerlawan yang dinyatakan sebagai ahli waris/anak kandung, sebagaimanatercantum dalam amaramar putusan perkara perdata tersebut adalahberdasarkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidakmengikat menurut hukum, karena Terlawan disamping sesuai fakta yuridis dankenyataan bukanlah ahli waris/anak kandung dari A.

No. 444 K/Pdt/2009Dengan melihat dan memperhatikan sepanjang amaramar putusan HakimBanding yang berbunyi (dikutip) :Menerima dst dstnya ;Membatalkan dst dsinya ;MENGADILI SENDIRI :Mengabulkan gugatan Penggugat dst dstnya ;Menyatakan dst dstnya ;Menyatakan Surat Kuasa No. 20, tanggal 03 Mei 1983 yang dibuatdihadapan Notaris SITSKE LIMOWA, SH. antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat dst dstnya ;Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Tergugat Il adalah batal demihukum

;Menyatakan segala surat yang terbit sepanjang didasari Surat Kuasa No. 20tahun 1983 cacat yuridis dan batal demi hukum ;Memerintahkan Turut dst dsinya ;Memerintahkan Turut Tergugat Il untuk memulihkan dan mengembalikanhak Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No. 265 tahun 1981;Menetapkan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ... dstnya ;Menolak gugatan dst dstnya;Amaramar putusan Hakim banding tersebut di atas, yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Makassar termaksud, adalah sama sekali

tidakberdasar hukum dan melampaui batas wewenangnya dengan alasan hukumsebagai berikut :1.Amar putusan yang berbunyi :"Menyatakan Surat Kuasa No. 20, tanggal 03 Mei 1983 yang dibuatdihadapan Notaris SITSKE LIMOWA, SH. antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;"Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Tergugat Il adalah batal demihukum;Amaramar putusan tersebut di atas bukan kewenangannya Hakim Bandinguntuk membatalkannya dan/atau menyatakan batal demi hukum, tetapiseandainya benar "quadnon"

Kesemuanya inijelas merupakan amaramar putusan yang kabur dan tidak "eksekutorial"artinya tidak mungkin dilaksanakan eksekusinya, karena kekaburannya/ketidakjelasannya termaksud, kendatipun bersifat "declaratoir;3.

2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 201#@.danmemori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikp kepadaTergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penvelahan MemoriBanding pada tanggal 24 Maret 2017, dan tambahan mb banding yangditerima di Kepaniteran Pengadilan Tata U ra Jakarta padatanggal 9 Juni 2017, yang pada pokok ws banding tersebut ParaPembanding menolak, membantah dan Cig@hyangkal seluruh pertimbanganhukum sekaligus amaramar

kepastian hukum;Menimbang, bahwa karena tidak membawa kemanfaatan lagi, makaberarti nilainilai spiritual ke /lahian sebagaimana telah diintrodusir ke dalamPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin diwujudkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasdan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama KabupatenMalang, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talakadalah sudah tepat, karena itu amaramar

Yururisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Rangkuman YurisprudensiMahkamah Agung Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata, penerbitanTahun 1977, halaman 238 dan 249;Keberatan Kasasi Kedua:Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 676/Pdt/2011/PT.DKI, tanggal12 April 2012, yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo. 166/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 27 September 2011, tidak mengikuti ketentuanformal putusan yang digariskan oleh undangundang hukum acara perdata, karenaternyata dalam amaramar

Panjang No. 47, KelurahanPenjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, eks tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No. 2195/Penjaringan, GambarSituasi No. 138/1979, tanggal 19 Februari 1979 dan tanahseluas 2.000 meter persegi, terletak di Jalan Gedong PanjangNo. 47, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara, eks tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2929/Penjaringan, Gambar Situasi No. 3203/1983, tanggal 22Oktober 1982, dalam kondisi bebas dari segala beban kepadaPenggugat;Terdapat amaramar

perbuatan melawan hukum, karena kepemilikan hak ParaTergugat yang memiliki buktibukti sertipikat sebagai bukti yang sah danotentik (terkuat dan terpenuh menurut UUPA/UndangUndang Pokok AgrariaNo. 5 Tahun 1960) tidak pernah dinyatakan sebagai bukti yang tidak benar,karenannya amar putusan Majelis Hakim a quo tentang perbuatan melawanhukum dan obyek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat adalahmerupakan kekeliruan penerapan hukum yang mengakibatkan cacatnyaputusan termaksud;2 Oleh karena dalam amaramar

kepada Penggugat;Terhadap amar putusan tersebut di atas, nampak jelas kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh judex facti, karena menjatuhkan amar putusan tentangmenghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketakepada Penggugat dalam kondisi bebas dari segala beban adalah sama sekali tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan yuridis sebagai berikut:1 Bahwa bagaimana mungkin obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat,sedangkan Penggugat sendiri tidak ada amaramar

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal178 ayat (3) HIR yang berbunyi Hakim dilarang menjatuhkan putusan atasperkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;Apabila ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HIR tersebutdihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quo, ternyatatampak dengan jelas kalau putusan Judex Facti telah melanggar ketentuanPasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimana tampak dari amaramar putusan

Nomor 873 K/Pdt/20135204.05.Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang memperjualbelikan tanah objek sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 159/TlIp/S.IV S/TIp/1976 tanggal20 September 1976 yang diterbitkan oleh Terbanding V/Tergugat IVselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan TelanaipuraKota Jambi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bandingkan amaramar putusan angka 3, 4, dan 5 Judex

selaku Penjabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan perbuatan hukum tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;Menyatakan perbuatan hukum Tergugat IV selaku Penjabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang mengeluarkan/menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 159/Tlp/S.IV S/1976, tanggal 20September 1976 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga cacathukum dan batal demi hukum;Merujuk pada amaramar

Halitu menunjukkan dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambidalam perkara a quo telah melampaui batas wewenang, karena mengabulkansesuatu yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi, sehingga Judex Factimelanggar asas ultra petita dan harus dibatalkan di tingkat kasasi;Dengan demikian, amaramar putusan tersebut adalah amaramar putusan yangbertentangan dengan asas ultra petitum partium (tidak boleh mengabulkanmelebihi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam suratgugatannya

sebagaimana tersebut dalam amaramar putusan dalam perkara perdatatersebut diatas, yang mana tanahtanah yang dimaksud sebagai berikut:a Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, seluas 100.670 M? Pipil Nomor 173 PersilNomor 35 Klas d.IJ atas nama Soeratman (alm) yang terletak di DesaSumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malangdengan batasbatasnya:e Sebelah Utara Tanah P. Maiman;e Sebelah Timur Tanah Kuburan;e Sebelah Selatan Jalan Raya Sumbermanjing Wetan;e Sebelah Barat Tanah P.

Soeratman bin Soemijati dan Minatoen sampai dengan1314meninggal dunia tidak memiliki keturunan/anak, sehingga semua suratsuratketerangan yang dimiliki dan diperoleh Hery Soenarto (Terlawan I) yang dinyatakansebagai ahli waris/anak kandung, sebagaimana tercantum dalam amaramar putusanperkara perdata tersebut adalah berdasarkan dan beralasan hukum untuk dinyatakantidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, karena Terlawan I disamping sesuaifakta yuridis dan kenyataan bukanlah ahli waris/anak kandung

,tertanggal 17 November 2014 adalah salah menerapkan hukum, tidaktertib dalam menjalankan peradilannya, tidak tertib dalam menyusunputusan, tidak konsisten antara pertimbanganpertimbangan putusandengan amaramar putusan sehingga bertentangan dengan undangundang Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI;Dari alasan tersebut di atas, maka kiranya jelas pertimbanganpertimbangan putusan dengan amaramar putusan tidaklah sejalan/tidakkonsisten sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat

Nomor 2510 K/Pdt/2017 Dari faktafakta yuridis tersebut di atas maka kiranya jelas Para Penggugatdapat membuktikan dalildalil/posita dan petitum gugatannya sesuai maksuddan ketentuan Pasal 283R.BG/Pasal 163 HIR, sehingga seharusnyamenurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan dan bukanditolak gugatannya; Dari alasan kasasi tersebut di atas maka kiranya jelas pertimbanganpertimbangan putusan dengan amaramar putusan tidaklah sejalan/tidakkonsisten sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3)HIR yang berbunyi:Hakim dilarang menjatuhnkan putusan atas perkara yangtidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yangdituntut.Apabila ketentuan Pasal 178 ayat (8) HIR tersebut dihubungkandengan putusan Judex Factie dalam perkara a quo, ternyatatampak dengan jelas kalau putusan Judex Factie telahmelanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimanatampak dari amaramar putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Timur pada angka 4, 5, 8 dan

No. 877 K/Pdt/2011tanggal 11 Oktober 1963 atau Sertifikat penggantinya No.3/Makasar, tanggal 14 Desember 1980;Merujuk pada amaramar putusan pada angka 4, 5, 8 dan 9 dariMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut nyatadengan jelas, bahwa amaramar putusan Judex Factie a quo samasekali tidak merujuk pada tuntutan yang diminta oleh TERMOHONKASASI di dalam Surat Gugatannya.

amar putusan a quo, khususnya pada bagian anak kalimat yangditebalkan dan digarisbawahi yang berbunyi: "bersamasama secaratanggung renteng" merupakan anak kalimat yang ditambahkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara a quo,karena bagian anak kalimat tersebut telah tidak pernah diminta olehTERMOHON KASASI di dalam Surat Gugatannya sebagaimanatampak dari petitum angka 11, yang berbunyi sebagai berikut:"Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara".Dengan demikian amaramar

Kelahiran sebagaimana merupakan pencatatan peristiwapenting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon berdomisili;Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon tersebut, maka semuabiaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Berdasarkan halhal diatas Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutusHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 83/Padt.P/2021/PN CkrPerkara Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amaramar

menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding;Kedua, didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ada penggabunganantara putusan menolak dengan tidak menerima, sedangkan menurut MajelisHakim tingkat banding kedua bentuk amar putusan itu harus dipisah karenasatu putusan positif (menolak) dan satu lagi negatif (tidak menerima) makaantara positif dan negatif harus dipisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim perlu memperbaiki susunan dan urutan jumlah nomor amaramar

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal178 ayat (3) HIR yang berbunyi:Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntutatau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;Apabila ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut dihubungkan denganputusan Judex Facti dalam perkara a quo, ternyata tampak dengan jelaskalau putusan Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIRsebagaimana tampak dari amaramar putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Batam pada angka 4, 5, dan 8 yang berbunyi

No. 1675 K/Pdt/201232Merujuk pada amaramar putusan pada angka 4, 5, dan 8 dari Majelis HakimPengadilan Negeri Batam tersebut nyata dengan jelas, bahwa amaramarputusan Judex Facti a quo sama sekali tidak merujuk pada tuntutan yangdiminta oleh Termohon Kasasi.

dalamperkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.491.000,00 (dua jutaempat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Batam termasuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangtelah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam adalah telahmengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi, sehingga putusana quo melanggar asas ultra petita dan harus dibatalkan di tingkat kasasi;Dengan demikian amaramar

putusan tersebut adalah amaramar putusan yangbertentangan dengan asas ultra petitum partium (tidak boleh mengabulkanmelebihi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya).