Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA SUMBER Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Sbr
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
1511
  • September 2010, dicatat di Kantor UrusanAgama Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta NikahNomor 407/27/IX/2010 tanggal 15 September 2010:Bs Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtuaTermohon yang beralamat di Dusun Balong RT.002 / RW.005 Desa Gebangllir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang keturunan yangbernama :2.1 BAIM ANDHARESTA
    bin NUR ROHMAN, lakilaki, lahir tanggal 09Mei 2011;2.2 MEGA NOVA ANDHARESTA binti NUR ROHMAN, perempuan, lahirtanggal 24 Oktober 2014:3.
Register : 28-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 5176/Pdt.G/2019/PA.Badg
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
152
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Willy Andharesta Bin Jerry Agustiani) terhadap Penggugat (Susi Sulastri Binti Dahlan);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
Register : 01-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Sby
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1311
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon (Yopie Andharesta, SE Bin Usman Zamil, AM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nita Ismalasari, SE Binti Bambang Subagus) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
    4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara