Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-06-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 29/pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 29 Januari 2014 — Ir.Anentinus Lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Dalam Negeri Cq.Menteri Keuangan Cq.Gubernur Propinsi Kep.Bangka Belitung ,Dkk
7713
  • ANENTINUS Nomor Urut 11 yang tidakada lampiran II NYA ....................
    Anentinus, Nomor Urut 11.
    Anentinus. (telahdicocokkan dan sesuai Aslinya) diberi tanda bukti P 12;Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIDIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA Nomor: HAM?
    ANENTINUS (penggugat) mengenai tidak ada indikasi kerugian perihalPermohonan Ir.
    ANENTINUS(Penggugat) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBangka Selatan perihal Ir.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2490 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — IR. AENTINUS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI CQ. MENTERI KEUANGAN cq. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANENTINUStersebut;
    Babel, tanggal10 Agustus 2011 yang mana pada halaman 7 alinea terakhir yaitu:Menimbang, bahwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadapPara Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena ParaTerdakwa telah mengembalikan posisi ke Anentinus ke posisi semula dst...dan pada halaman 8 pada kalimat halhal yang memberatkan: PerbuatanTerdakwa mengakibatkan kerugian secara moril pada diri Ir.
    Anentinus;5.
    Anentinus Nomor Urut 11 yang tidak adalampiran II nya (Bukti P20);Hal. 5 dari 24 hal. Put.
    Anentinus, danternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor188.44/112/1/2013 tentang: Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 20092014 yang mencantumkan Nama Sar. Ir.
    Anentinus) melainkanorang yang berada di bawah nomor urut Sdr. Adi Permadi, jadi pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Sungailiat ini adalah keliru termasuk jugakekeliruan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;.
Putus : 15-07-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 10/ PDT/ 2014/ PT BBL
Tanggal 15 Juli 2014 — Anentinus M e l a w a n 1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri dalam Negeri c.q. Menteri Keuangan c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitng 2. Adi Permadi 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan
609
  • Anentinus M e l a w a n1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri dalam Negeri c.q. Menteri Keuangan c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitng2. Adi Permadi3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan
    Anentinus Umur 52 tahun, Lakilaki, Agama Katholik, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten BangkaSelatan yang baru dilantik padatanggal 5 April 2013 meskipun terpilihpada pemilu 2009 yang lalu, Alamattempat tinggal Jalan JenderalSudirman No. 47 Toboali KabupatenBangka Selatan Kepulauan BangkaBelitung Dalam hal ini memberikankuasa kepada Jailani Hasyim, S.H.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ; HAMBALI, S.Ag.,
1710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anentinus NomorUrut 10 dari Partai Demokrat Dapil Bangka Selatan pada PemiluLegislatif 2009 kepada saudara Adi Permadi Nomor Urut 4 dari PartaiDemokrat Dapil Bangka Selatan pada Pemilu Legislatif 2009,menetapkan dan mengajukan Calon Terpilin Anggota DPRD KabupatenBangka Selatan atas nama Ir.
    Anentinus, maka tidak ada lagi alasanuntuk pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi KepulauanBangka Belitung terhadap Penggugat ;10.Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusannya Nomor 29/Pdt.G/11.2009/PN.SGT tanggal 17 Februari 2010, menyatakan bahwa PengadilanNegeri Sungailiat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini (Surat Gugatan dengan Nomor Register : 29/Pdt.G/2009/PN.SGT) dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkaraini.