putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan SuratKeputusan Kuasa Pengguna Anggaaran

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubiler milikperusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh Terdakwa(ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudiandiserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di Surabaya danselebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST saatberada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan;Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran

teknis barang dan Standar Harga Meubiler milikperusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh Terdakwa(ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudiandiserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di Surabaya danHalaman 39 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALselebinnya diberikan Terdakwakepada saudara SUMITRO ESA, ST saatberada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan.Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran

Bahwadasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebut adalah :a. Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Nomor : 0098/833.300/I/2013, tanggal 07 Januari 2013,tentang penetapan lokasi kegiatan prona Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.c.

PakumbulanKecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungan anggaran dariAPBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebut adalah :a. Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b.

PakumbulanKecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungan anggaran dariAPBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebut adalah :a. Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b.

PakumbulanHal 98 dari 124 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungan anggaran dariAPBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebut adalah :a. Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b.

dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar HargaMeubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat olehTerdakwa = (ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono)kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada diSurabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITROESA, ST saat berada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan;Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang danJasa dan Rencana Anggaaran

teknis barang dan Standar HargaMeubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat olehTerdakwa = (ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono)kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada diSurabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITROESA, ST saat berada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan;Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALAdapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang danJasa dan Rencana Anggaaran

teknis barang dan Standar HargaHalaman 40 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALMeubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat olehTerdakwa(ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono)kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada dikepada saudara SUMITROESA, ST saat berada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan.Surabaya dan selebihnya diberikan TerdakwaAdapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang danJasa dan Rencana Anggaaran

Pekalongan.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) KantorPertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebut adalaha. Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Nomor : 0098/833.300/l/2013, tanggal 07 Januari 2013,tentang penetapan lokasi kegiatan prona Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.c.

BAMBANG SUSANTO, M.Me) Koordinator tehnis Kepala Sub seksi survei dan pengukuranSaudara PURWANTO, S.H., M.H.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) KantorPertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaaran 2013 tersebutadalah:a) Dipa Kantor Kanwil BPN Prof Jateng Tahun Anggaran 2013.b) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor : 0098/833.300/I/2013, tanggal 07Januari 2013, tentang penetapan lokasi kegiatan prona KantorHal 59 dari 143 halaman

2013 Pemerintah mengadakan program Prona dimanakegiatan tersebut tentang pengadaan sertipikat massal yang ditujukankepada warga masyarakat yang belum memiliki sertipikat termasuk di Ds.Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungananggaran dari APBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah);Hal 95 dari 143 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smqg.Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) KantorPertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaaran

hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti :e Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah mengadakan program Prona dimanakegiatan tersebut tentang pengadaan sertipikat massal yang ditujukankepada warga masyarakat yang belum memiliki sertipikat termasuk di Ds.Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungananggaran dari APBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah)e Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) KantorPertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaaran

2013 Pemerintah mengadakan program Prona dimanakegiatan tersebut tentang pengadaan sertipikat massal yang ditujukanHal 113 dari 143 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smqg.kepada warga masyarakat yang belum memiliki sertipikat termasuk di Ds.Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan dukungananggaran dari APBN 2013 perbidang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah)Bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah (prona) KantorPertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaaran

Pid.SusTPK/2020/PT JAP3korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.1.Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur ProvinsiPapua Barat mengangkat Saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH menjadi KepalaDinas Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: 954/36/I/2015tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengelolah dana anggaaran

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimanaterurai dibawah ini:1.Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur ProvinsiPapua Barat mengangkat Saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH menjadi KepalaDinas Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/I/2015tentang Penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelolah dana anggaaran pendapata danbelanja daerah tahun 2015, kemudian pada tanggal 22 September 2015 Saksi

Bahwa setelah itu berdasarkan Pendapat Panitia AnggaranDPRD atas Rancangan Perubahan APBD KabupatenLabuhanbatu tahun anggaaran 2005 pada tanggal 13Desember 2005, yang akhirnya disahkan oleh DPRDKabupaten Labuhanbatu pada tanggal 13 Desember 2005,terjadi perubahan yang sebahagian isinya sebagai berikut :(bukti P4) ;Pos Sekretariat Daerah semula Rp 63.338.697.503,Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1378 K/Pdt/2008 bertambah Rp 370.000.000, berkurang Rp (219.000.000, )Uraian Pengurangan :e.

rennin nnn nnn nnn nner cn nnn Bahwa sewa menyewa tanah dibuat antara Penyewa dan Terdakwa Bahwa nilai sewa menyewa tanah kas desa tersebut sebesar Rp. 60.000.000, Bahwa untuk sewa tanah kas desa pada periode Tahun tanam 2013 / 2014 sejumlahRp.60.000.000, oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada saksi selaku Bendahara sehinggasaksi tidak pernah mencatat hasil penyewaan tanah kas desa tersebut dalam buku kasumum Bahwa saksi mencantumkan penerimaan uang tanah kas desa tersebut dalamlaporanrancangan anggaaran

Palbarang dan Standar Harga Meubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDENINDONESIA yang dibuat oleh PIEN THIONO (ukuranukuran meubiler tersebutditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada terdakwa saatberada di Surabaya dan selebihnya diberikan PIEN THIONO kepada Terdakwasaat berada di kantor DPRD Bangggai Kepulauan.Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut :Y Rekapitulasi Harga Perhitungan

PalAdapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut :Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) NO URAIAN Jumlah Harga1 2 3Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD1 Pengadaan Meja Kerja Rp. 914.771.000,002 Pengadaan Kursi Kerja Rp. 405.823.800,003 Pengadaan Kursi Sofa Rp. 459.091.499,92Jumlah Rp. 1.779.686.299,92Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % Rp. 177.968.629,99Jumlah Total Rp. 1.957.654.929,91Dibulatkan

Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubiler milikperusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh PIEN THIONO(ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudiandiserahkan kepada terdakwa saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikanPIEN THIONO kepada Terdakwa saat berada di kantor DPRD BangggaiKepulauan.Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasadan Rencana Anggaaran

Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubiler milikperusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh PIEN THIONO(ukuranukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudiandiserahkan kepada terdakwa saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikanPIEN THIONO kepada Terdakwa saat berada di kantor DPRD BangggaiKepulauan.Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barangdan Jasa dan Rencana Anggaaran

Bahwa berdasarkan:1 Surat Keputusan Walikota Madiun No. 050/5322/401.109/2009, tanggal 15Desember 2009 tentang Penetapan pemenang penyedia jasa kegiatan pembangunangedung/bangunan pekerjaan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun;e) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku Pengguna anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun Anggaaran 2009 No. 050/PA/8831/401.109/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) pekerjaan pembangunan Pasar Besar

) Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2006, karena dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jayasebesar Rp. 45.000.000.000, tersebut baru disahkan pada tanggal 4 April 2006, olehkarena itu tidak sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapat danBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan Anggaaran

Bagaimanadapat dikatakan transparan kalau dalam perencanaan pengadaan bahanpraktek para dosen praktek tidak pernah diajak rapat anggaaran ;Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 391 K/TUN/20155) Penugasan staf memang sesuka Ketua Jurusan , walaupun belum memilikikompetensi memadai ( Contoh penugasan penyusunan soal uji kompetensi)... seharusnya dosen ( S2) , tetapi justru lulusan D3 yang baru ;6) Kendaraan dinas bukan hanya untuk pelayanan Ketua Jurusan.

ARKITEKTEAM EMPAT membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan PembangunanGedung Auditorium Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk KecamatanMerawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaaran 2013 yang menyesuaikan padaprogress/bobot pekerjaan sebesar 70%, sesuai dengan kesepakatan rapat padatanggal 19 Desember 2013 dan atas perintah dari terdakwa Ir. DARUSMAN, MT BinCIK DAMIT selaku PPK, DEDIH SAPJAH, ST., M.

ARKITEKTEAM EMPAT membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan PembangunanGedung Auditorium Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk KecamatanMerawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaaran 2013 yang menyesuaikan padaprogress/bobot pekerjaan sebesar 70%, sesuai dengan kesepakatan rapat padatanggal 19 Desember 2013 dan atas perintah terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen, DEDIH SAPJAH, ST., M.

ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 205.549.884, (dua ratus limajuta lima ratus empat puluh sembilan delapan ratus delapan puluh empat rupiah) untukdiajukan ke KPPN Pangkalpinang.Menimbang, bahwa setelah pembayaran dilakukan 100% kepada saksi AHMADSUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI, hingga batas waktu yang telah ditentukan dalamkontrak yaitu tanggal 31 Desember 2013 pekerjaan Pembangunan Gedung AuditoriumUniversitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang KabupatenBangka Tahun Anggaaran

ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 205.549.884,(dua ratus lima juta lima ratus empat puluh sembilan delapan ratus delapan puluhempat rupiah) untuk diajukan ke KPPN Pangkalpinang.Bahwa setelah pembayaran dilakukan 100% kepada saksi AHMAD SUBANDI, ST BinKUSNA JUNAWI, hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak yaitutanggal 31 Desember 2013 pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung AuditoriumUniversitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang KabupatenBangka Tahun Anggaaran

Hal tersebut membuat keuntungan bagi terdakwa yang telahnyata ingkar janji.Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Universitas Bangka Belitung diDesa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaaran 2013tetap dilanjutkan setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dansenyatanya riil di lapangan selesai pada tanggal 31 Mei 2014 yang disertai dengankeharusan bagi Saksi AHMAD SUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI membuatpernyataan jika pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 50 hari

., selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa mekanisme pembayaran Kepala Rekanan adalah setelahRekanan menyerahkan barang dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksayang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan lampiranberita acara pemeriksa barang, lalu bendahara pengeluaran yangdisetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaaran, membuat permintaanpembayaran kepada bendahara umum daerah atau pejabat pengujiSPM dan kemudian diterbitkan surat perintah pembayaran yangdijadikan dasar pencairan dana pengadaan

Belu dengan anggaaran sebesar Rp.730,000,000, (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pekerjaan jalan masuk Ke kantorCamat Laenmane dan Rp. 320,000,000, (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untukpekerjaan jalan masuk kantor Camat Weliman; lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya,Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan, Uraian Analisa harga Satuan, AnalisaHarga Satuan Mata Pembayaran Utama, Uraian Analisa Alat, Site Plan;Menimbang, bahwa dari saksisaksi yang dihadirkan oleh Majelis atas permintaandari

penguasaan Terdakwa, tanpa diketahui oleh perangkat DesaKahiyangan pada malam hari di tanggal 9 September 2015 Terdakwa beserta istridan 3 orang anaknya pergi meninggalkan Desa Kahiyangan menuju ke ProvinsiLampung dengan membawa serta dana ADD dan DD tahap kedua DesaKahiyangan TA 2015 sebesar Rp. 231.606.284,00 (dua ratus tiga puluh satu jutaenam ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kahiyangandengan menggunakan anggaran dana ADD dan anggaaran

Pancalang Kabupaten Kuningan tahun Anggaaran 2015dengan metode manual yaitu menghitung volume pekerjaan dibandingkan dengananalisa teknis harga satuan pekerjaan tahun 2015 yang telah ditetapkan, dengan hasilsebagai berikut :1. Pembangunan TPT sebesar Rp.38.187.951.09 dibulatkan menjadi Rp.38.187.000,00,2.

I, MSi) baru mengeluarkan Surat Keputusan BupatiWonosobo, antara lain1 Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/023/2003tanggal 3 januari 2003 tentang Penunjukan PemimpinProyek dan Bendaharawan Proyek APBD PembangunanKabupaten Wonosobo Tahun Anggaaran 2003 yang1415isinya mengangkat Tatang Sontani sebagai PimpinanProyek2 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang , denganSurat Keputusan Nomor 050/022/2003 tanggal31 Januari 2003. Dengan susunan PanitiaPengadaan Barang Ketua Drs. M. Kristiadi Sekretaris Drs.

berdasarkanKeputusan Guibernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengahNomor : 821.2/2814/99 tanggal 26 Mei 1999 dan Tatang Sontani(telah dilakukan = penuntutan tersendiri dan dinyatakanbersalah hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap) selakuPimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran DPU Kab.Wonosobo tahun 2003 yang diangkat berdasarkanKeputusanBupati Wonosobo Nomor 050/023/2003 tanggal 3 januari 2003tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan ProyekAPBD Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaaran