Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Agus Koswara bin Odih) terhadap Penggugat (Lia Risnawati binti Dedi Supardi) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majalengka Tahun Anggraran 2020 sejumlah Rp276.500,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya semua biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karenaPenggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Agama Tanjung Karang 04 April 2019 2017 mengabulkanpermohonan Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan BiayaPerkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Tanjung Karang Tahun Anggraran

7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya semua biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karenaPenggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Agama Tanjungkarang mengabulkan permohonanPenggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaTanjung Karang Tahun Anggraran

Tentang penggunaan anggraran Renovasi rumah, Penggugatsudah mengeluarkan banyak,Tergugat diminta ikut membantu tapiTergugat menjawab bisaku cuma segini dan Penggugat kurang puasterus terjadilah percekcokkan; Keluarga pernah mengadakan Mediasi tahun 2015 dan yangmenjadi Mediator orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat.Pendapat dalam keluarga, Penggugat dan Tergugat sebaiknyapisah/cerai saja soalnya diberi saran dan masukan susah samasamaegonya tinggi; Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal

Asambu;

Asambu;

Proposal rencana Kerja Anggraran (RKA) dana Kelurahan Asambu(Tahap dan Tahap II) TA.20194. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatanBendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor :357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN3 1. 1 (Satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatanLurah Asambu Kec. Unaaha Kab.

Bukti pengeluaran belanja kegiatan Tahap II TA.2019;Proposal rencana Kerja Anggraran (RKA) dana Kelurahan Asambu(Tahap dan Tahap II) TA.2019;1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatanBendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor :357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN;Halaman 38 dari 66 halaman, Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2021/PN. KdioobE1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatanLurah Asambu Kec. Unaaha Kab.

Proposal rencana Kerja Anggraran (RKA) dana Kelurahan Asambu(Tahap dan Tahap II) TA.2019;3.1 (Satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatanBendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor :357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN;3) 1.1 (Satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan LurahAsambu Kec. Unaaha Kab.

Nomor: 02 tanggal 01 November 2019, tidaksah atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,Bahwa berdasarkan fakta bahwa dasar atau alas diterbitkannya SK tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena perubahan dalamAnggaran Dasar Perkumpulan seharusnya adalah melalui mekanisme RapatUmum Anggota Perkumpulan, sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku dan juga berdasarkan Anggaran dasar dan Anggraran Rumha Tanggaperkumpulam.Bahwa dengan dimikian Surat Keputusan Nomor

Kalbar Tahun 2012;1 (satu) berkas fotocopy Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sintang2012;1 (satu) berkas fotocopy Prioritas dan Flafon anggraran SementaraKabupaten Sintang 2012;4 (empat) lembar fotocopy SK PPK UPJJ Dinas PU KabupatenSintang Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentangHal. 9 dari 25 hal.

Dan Karnaini.SH.MSImenyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat Kesehatan tanggal 27 Juli 2012dengan total HPS sebesar Rp.1.499.000.000 ( satu milyar empat ratus sembilan puluhsembilan juta rupiah)Menimbang, bahwa HPS yang ditetapkan Terdakwa adalah Rp. 1.499.000tersebut, padahal pagu dananya Rp. 1.500.000.000 ( satu milyar lima ratus ribu rupiah),dengan demikian terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)mendekati pagu anggraran, sehingga berpotensi penggelembungan harga, karnapenawaran

Gambargambar tender, spesifikasi, rencana anggraran biaya termasukpekerjaan persiapan dan dokumen lainnya yang sesudi... dst) ;Setelah itu keberadaan Lump Sum Contract Conditions dalam Perjanjian diperkuatdengan telah ditandatanganninya Addendum to Contract for Guestroom and Frontof House Renovation, tertanggal 25 September 2008 (Bukti T4), Addendum toContract for Structural / Architectural Works for Public Areas, tertanggal 25September 2008 (Bukti T5), Addendum to Structural / Architectural Works

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT PTK47)48)49)50)51)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)4 ( empat ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran;1( satu ) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / /DPUkepada Rudi Gunawan untuk tugas Pengawasan Pekerjaan Ruas JalanSerawai Ambalau;1( satu ) berkas foto copi rencana awal Rencana Kerja PemerintahDaerah Prov Kalbar tahun 2012;1( satu ) berkas foto copi Kebijakan Umum APBD Kab Sintang 2012;1( satu ) berkas foto copi Prioritas dan Flafon anggraran

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT PTK47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.4 ( empat ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran;1( satu ) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / /DPUkepada Rudi Gunawan untuk tugas Pengawasan Pekerjaan Ruas JalanSerawai Ambalau;1( satu ) berkas foto copi rencana awal Rencana Kerja PemerintahDaerah Prov Kalbar tahun 2012;1( satu ) berkas foto copi Kebijakan Umum APBD Kab Sintang 2012;1( satu ) berkas foto copi Prioritas dan Flafon anggraran

yangbertindak sebagai Penjual saham Tuan ABRAHAM TODING yangdiwakili oleh DANIEL TODING berdasarkan surat kuasa tanggal25 Mei 1999 dijual kepada PAUL TODING, yaitu. sahamsebanyak 16.800 helai saham masingmasing dengan harganominal Rp. 2.500,atau sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluhdua juta rupiah) dalam Perseroan terbatas PT.Bank PerkreditanRakyat Capta Sakti Sejahtera berkedudukan dikecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu.Akta Pemyataan Keputusan Rapat No.3 tanggal 17 Januari2000, yang merubah pasal 4 Anggraran

NovotelIndonesia Tentang Perubahan Anggraran PT. NovotelIndnesia Nomor: 78, tertanggal 12 Oktober 2006 yangdibuat dihadapan Inggrid Lannywaty, SH. Notaris di Jakarta(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 25/G/2009/PTUNJKT.584. Bukti T.IIINTV4. : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: W703011 HT.01.04TH.2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.

Pelindo (Persero) sebesar Rp. 1.425.245.650, melalui suratnomor : KU.63 / 10 / 15 / UGK11, tanggal 14 Desember 2011 denganmelampirkan Rencana Kerja dan Anggraran Perusahaan (RKAP) UnitGalangan Kapal PT. Pelindo (Persero) Tahun 2011 dan Berita Acara RapatPembahasan Rencana Penyeberangan Kapal Tunda Bayu Ill CabangDumai tanggal 7 Desember 2011. Namun karena surat permintaan droppingtersebut tidak ditanggapi oleh Direktur Keuangan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Perseroan) berkedudukan diJakarta berdasarkan Anggraran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tok yangtelah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara RINo. 97 tanggal 4Desember 1998, tambahan Berita Negara No. 6859, berikut perubahanperubahannya;Menimbang, bahwa Hotma Ruma Parlindungan H, sebagai Senior VicePresident/regional CEO Sumatera 1 Region ,/Sumatera PT.

Bahwa secara keseluruhan kerugian keuangan negara yang diajukan JaksaPenuntut Umum dalam persidangan berdasarkan Laporan HasilKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Sdr ARIFIN KURNIAWANseluruhnya untuk tahun anggraran 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagai berikut:Perhitungan TAHUN ANGGARAN NILAI KERUGIAN NEGARA (Rp)2012 947.454.776.23,2013 1.000.074.692.67,2014 269.600.399.39,2015 1.835.949.487.95, Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana dakwaan Penuntut Umumdidasarkan pada LHKPN hasil

KLIWON yang dilakukan pada tanggalTanggal 30 September 2020 untuk tahun anggraran 2012, 2013, 2014 dan 2015(terlampir) adalah sebagai berikut: TAH pop POTONGA NILAI HASIL KERUGIANUN N (PPn) BERSIH AUDIT NEGARAoe 996,864,000. 90,624,000. 906,240,000. 698,817,000. 207,423,0000 00 00 00 0.00508 1,498,000,00 136,181,00 1,361,819,00 700,809,000. 661,010,000.00 0.00 0.00 00 0.0050t4 997,350,000. 90,668,000. 906,682,000. 906,682,000.

No. 1148 K/Pid.Sus/201 1Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Huluberdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No.1 Tahun 2008tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Angaran 2008 danDokumen Pelaksanaan Anggraran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) pada Tahun Anggaran 2008 salah satu proyek yang dilaksanakanadalah proyek pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan PuringKencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan dana berjumlah Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) yang

dari 62 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks.tangan yang ada pada dokumen SPP dan SPM hal tersebut menyimpangdari:1) Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :Pasal 35 ayat 1: Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negaradiwajibkan mengganti kerugian dimaksud.2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara :a.Pasal 18 ayat 1 : penggunaan Anggraran

jikaperbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwaperbuatanTerdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Bendahara / Pemegang Kas pada Sekretariat DPRDKabupaten Seruyan dalam melaksanakan program/kegiatan yang dananyabersumber dari APBN/APBD dalam hal ini adalah APBD Kabupaten SeruyanTahun Anggraran

, jabatan Terdakwa adalah selaku UPK di Kabupaten Melawi,Kecamatan Pinoh Selatan;e Bahwa, di setiap kecamatan ada 3 (tiga) pengurus yang terdiri dari: Ketua; Sekretaris Bendahara;Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyelewengkan dana PNPMkarena pada waktu dilakukan audit ada perbedaan antara Bendahara denganFasilitator;Bahwa, dana yang diselewengkan oleh Terdakwa adalah dana kegiatan simpanpinjam;Bahwa, anggaran PNPM di Kecamatan Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2009 dan2010 adalah :Tahun Anggraran