Ditemukan 73716 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 02/G/2013/PTUN.SMD Tanggal 26 Februari 2013 — APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KAB. MALINAU;
5. BUPATI KAB. MALINAU.
171 — 118
171 — 118
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KAB. MALINAU;5. BUPATI KAB. MALINAU.
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATENSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT4 ;5. BUPATI KABUPATEN MALINAU ; = ==Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT5 ; Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat masingmasing berupa : 1. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran2012, Nomor : 04/SK/RSUD/M/n/II/2012, tanggal 4 Februari 2012 ; 2.
Register : 07-11-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 1001/Pdt.G/2017/PA.Pra Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 10
56 — 10
Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 kepada pemohon secara suka rela aman dan tanpa syarat, apabila penyerahan tidak dapat dilakukan dengan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka dapat dilakukan secara paksadengan bantuan aparat kepolisian atau aparat terkait ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
mengasuh anaknyaHal 13 dari 15 halyang bernama Alifia Aisya Ramadhani, perempaun umur 3 tahun 6 bulan patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut kini berada dalamasuhan Termohon, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, majelishakim memrintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak tersebutkepada Pemohon secara suka rela aman dan tanpa syarat, apabila penyerahantidak dapat dilakukan dengan secara suka rela aman dan tanpa syarat mkadapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimanadisebutkan pada diktum angka 2 kepada Pemohon secara suka rela amandan tanpa syarat, apabila penyerahan tidak dapat dilakukan dengan secarasuka rela aman dan tanpa syarat mka dapat dilakukan secara paksa denganbantuan aparat kepolisian dan atau aparat terkait;4.
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
99 — 145
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
99 — 145
Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
- RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;
- Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap III 2015;
- Bukti Transfer Tunjangan Guru Mengaji Tahap III 2015;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1312/2015 tanggal 17 September 2015 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2015;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1313/2015 tanggal 17 September 2015 -
tanggal 5 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
- BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap I 2016;
- RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap I 2016;
- Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa I 2016;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/296/2016 tanggal 8 April 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap I 2016;
- 1 (satu) rangkap dokumen
pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 01194/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 8 Juni 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
- BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;
- RK 104.01.05.000010-0 - realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap II 2016;
- Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa II 2016;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/661/2016 tanggal 20 Mei 2016 - Tunjangan Aparat
Desa Tahap II 2016;
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap III TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 02471/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 - Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2016;
- Surat Pengantar BPMD 045.2/562/BPMPD/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
- BKU PPKD - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
- RK 104.01.05.000010-0 - realisasi
Dana Tunjangan Aparat tahap III dan Block Grant 2016;
- Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa III 2016;
- Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1269/2016 tanggal 30 Agustus 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016;
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV TA. 2016 Desa Batu Api yang terdiri dari :
- Lembaran SP2D 03233/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 - Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016;
/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 Dana Tunjangan Aparatur Desa III 2015;Lembaran SP2D 02255/SP2D/1.20.05.02/2015 tanggal 22 September 2015 DanaTunjangan Guru Mengaji Ill 2015;Surat Pengantar BPMD 045.2/185.2/BMPD/2015 tanggal 20 September 2015 Tunjangan Aparat Tahap III 2015;BKU PPKD Dana Tunjangan Aparat Tahap III dan Guru Mengaji Tahap III 2015;RK 104.01.05.0000100 realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap Ill dan GuruMengaji Tahap III 2015;Bukti Transfer Tunjangan Aparat Tahap III 2015
Desa Tahap TA. 2016Desa Batu Api terdiri dari :Lembaran SP2D 00497/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 April 2016 Tunjangan Aparat Desa Tahap 2016;BKU PPKD Tunjangan Aparat Desa tahap 2016;RK 104.01.05.0000100 realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap 2016;Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa 2016;Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/296/2016 tanggal 8 April 2016 Tunjangan Aparat Desa Tahap 2016;67. 1 (Satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap II TA. 2016Desa Batu Api yang terdiri
dari :Lembaran SP2D 01194/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 8 Juni 2016 Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;BKU PPKD Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;RK 104.01.05.0000100 realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap II 2016;Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa II 2016;Halaman 7 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/661/2016 tanggal 20 Mei 2016 Tunjangan Aparat Desa Tahap II 2016;68. 1 (Satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap
III TA. 2016Desa Batu Api terdiri dari : Lembaran SP2D 02471/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 September 2016 Tunjangan Aparat Desa Tahap III 2016; Surat Pengantar BPMD 045.2/562/BPMPD/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016; BKU PPKD Tunjangan Aparat Desa tahap III 2016; RK 104.01.05.0000100 realisasi Dana Tunjangan Aparat tahap III dan BlockGrant 2016; Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa III 2016; Surat Keterangan Penerimaan SPJ 412.2/1269/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Tunjangan
Aparat Desa tahap III 2016;69. 1 (Satu) rangkap dokumen pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa Tahap IV TA. 2016Desa Batu Api terdiri dari : Lembaran SP2D 03233/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 14 November 2016 Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016; BKU PPKD Tunjangan Aparat Desa tahap IV 2016; RK 104.01.05.0000100 realisasi Dana Tunjangan Aparat Tahap IV 2016; Bukti Transfer Tunjangan Aparat Desa IV 2016;70.1 (satu) rangkap dokumen pencairan Dana Block Grant 2016 Desa Batu Api terdiri dari :Lembaran SP2D
Register : 05-08-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PA BIMA Nomor 1372/Pdt.G/2022/PA.Bm Tanggal 13 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 2
31 — 2
Penggugat;
- Menetapkan Penggugat ( Roslaini binti Usman) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhammad Dzakwan Hisyam, lahir tanggal 6 Mei 2018 M ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Register : 23-05-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby Tanggal 15 Agustus 2023 — - Pembanding : CV. Kanaan Jaya, dkk
- Terbanding: Liem Benny Bendatu
103 — 0
103 — 0
Menyatakan Kurator tidak berwenang untuk memerintahkan aparat negara, aparat pemerintah setempat, orang-orang suruhannya, dan/atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan hukum apapun, hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Register : 19-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 9 Februari 2016 — Syamsudin bin Muhammad - Ramlah binti M. Ali
14 — 6
14 — 6
kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah Iddah sejumlah RP. 3.000.000Uang mutah sejumlah Rp. 2.000.000Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnyaMenghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tercantum dalam diktum 2.1 2.2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakn secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat yang terkait
Register : 22-08-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PA BIMA Nomor 1471/Pdt.G/2022/PA.Bm Tanggal 7 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
18 — 9
Ismail);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Kayra Nadifah lahir pada tanggal 30 April 2019;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait
Register : 08-12-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1603/Pdt.G/2015/PA.Bm Tanggal 11 April 2016 — Termohon melawan Pemohon
18 — 7
18 — 7
2.000.000Uang mutah sejumlah Rp. 2.000.000Biaya persalinan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnyaMenghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tercantum dalam diktum 2.1 2.2 dan 2.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakn secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat yang terkait
persalinan Tergugat rekonvensi nant, dengan sejumiah wangRp. 1.000,000, ( satu juta ruplah ;Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugatrekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimanadisebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapatHim, 73 dad 7 Putusan Nomor 1503/Pot Geo ara oi, cdaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akandiaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat@amanan lain yang berwenang:Meenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhialasanhukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugatrekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;j Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang Uundang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka relaaman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi benipa kewajibanseabagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 angka 2.1.2.2 dan 2.5putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secarasukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksadengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait,Him 18 dan 7?
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 2 Maret 2016 — Hairul bin Syamsudin - Annisa binti Abidin
16 — 7
16 — 7
kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah Iddah sejumlah RP. 3.000.000Uang mutah sejumlah Rp. 2.000.000Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnyaMenghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tercantum dalam diktum 2.1 2.2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakn secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat yang terkait
Register : 10-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
li>Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah Iddah sejumlah RP. 1.000.000
- Uang mutah sejumlah Rp. 1.000.000
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagai mana tercantum dalam diktum 2.1 2.2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakn secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat yang terkait
Kab.Bima, maka wajar kalauMajelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi Mut'ahsebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah):Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugatrekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimanadisebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapatditaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka relaaman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajibansebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 angka 2.1,2.2 putusan ini danapabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dantanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparatkepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENS!
Register : 22-05-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PA SELONG Nomor 514/Pdt.G/2014/PA.Sel. Tanggal 27 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 7
16 — 7
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 3 dan 4 putusan ini secara suka rela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.
Register : 19-05-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sel Tanggal 2 Oktober 2023 — Penggugat:
H. MUNSIP ARPAH
Tergugat:
1.AMAQ ABDUL MAJID
2.MUHAMMAD MAR'I
3.MUHAMMAD NUR
4.AMAQ MAISUN Alias H. MUKSAN
5.INAQ NURJANAH
6.H. SADARUDIN
Turut Tergugat:
H. MUHAMMAD SIDIK
53 — 53
H. MUNSIP ARPAH
Tergugat:
1.AMAQ ABDUL MAJID
2.MUHAMMAD MAR'I
3.MUHAMMAD NUR
4.AMAQ MAISUN Alias H. MUKSAN
5.INAQ NURJANAH
6.H. SADARUDIN
Turut Tergugat:
H. MUHAMMAD SIDIK
53 — 53
menguasasi objek sengketa poin 1 (satu), objek sengketa poin 2 (dua) dan objek sengketa poin 3 (tiga) merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala surat-surat yang yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat Konvensi untuk menguasai seluruh objek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak sah;
- Menghukum Tergugat Konvensi I untuk mengosongkan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas objek sengketa poin 2 (dua), bila perlu pengosongan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat
Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum Tergugat Konvensi II untuk mengosongkan bangunan bengkel yang berdiri di atas objek sengketa poin 1 (satu), bila perlu pengosongan dimaksudi dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum/memerintahkan Tergugat Konvensi I, untuk menyerahkan objek sengketa poin 1 (satu) dan objek sengketa poin 2 (dua) kepada Penggugat Konvensi dengan tanpa sarat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum/memerintahkan Tergugat Konvensi III untuk menyerahkan objek sengketa poin 3 (tiga) kepada Penggugat Konvensi dengan tanpa sarat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
DALAM POKOK PERKARA:
DALAM
Register : 25-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 324/PDT.P/2014/PN JKT.UTR Tanggal 1 Oktober 2014 — Pemohon:
MINA LIANA
98 — 72
MINA LIANA
98 — 72
Memerintahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang dan aparat keamanan Komp. Perumahan Griya Inti Sentosa untuk memberikan perlindungan kepada Pemohon agar Pemohon dapat memperoleh perlindungan secukupnya ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
Memerintahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang dan aparat keamanan Komp.Perumahan Griya Inti Sentosa untuk memberikan perlindungan kepada Pemohon agar Pemohondapat memperoleh perlindungan secukupnya ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000 (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;
Register : 14-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pdg Tanggal 23 April 2019 — MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH APIP
9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
39 — 8
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH APIP
9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
39 — 8
MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH APIP
9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahAPARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP),(Oknum yang menandatangani rekomendasi ) beralamat di Gedung Utama Lantai , JI. Pattimura 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dalam hal ini digugat secarapribadiSelanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.9.
Register : 15-06-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN RABA BIMA Nomor 38/Pdt.G/2022/PN RBI Tanggal 27 Oktober 2022 — Rukmini Binti H. Anwar sebagai Penggugat
lawan
Sulaiman, S.Kep,Dk sebagai Para tergugat
111 — 21
111 — 21
Bilamana Tergugat I tidak sukarela melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka dilakukan esekusi putusan pengadilan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu aparat polisi dan aparat terkait lainnya;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.265.000,- (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Register : 07-01-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PA BIMA Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.BM Tanggal 2 April 2015 — Pemohon
melawan
Termohon
18 — 6
18 — 6
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum nomor 2 (dua)putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;
Tergugat Rekonpensiharuslah dihukum untukmembayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensisejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepadaTergugat Rekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah,mutah, nafkah madiyah dan nafkah anak, dan apabila putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakanupaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksudPasal 89 ayat 1UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar putusan ini;Mengingat segala
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela,aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajibansebagaimana dalam dictum nomor 2 (dua)putusan ini, dan apabila putusan initidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lainyang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensiuntukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,
Register : 01-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN MANADO Nomor 484/Pdt.G/2016/PN Mnd Tanggal 6 Juni 2017 — -SILVANA RUNTULALO LAWAN Direktur Utama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Pusat Jakarta Selatan cq PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado, Dkk
98 — 35
98 — 35
Memerintahkan kepada Tergugat atau turut Tergugat I dan turut Tergugat II atau siapapun yang menguasainobjek sengketa untuk mengembalikan obbjek sengketa tersebut berupa 1 unit mobil merek Inova Nomor Polisi DB 1201 S jenis Inova G M/T Nomor rangka MHFXW42G3D245971, Nomor Mesin ITR746858 kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa alasan apapun dengan bantuan atau tanpa bantuan aparat kepamanan (TNI dan POLRI) serta aparat Pengadilan setempat yang berwenang,-4.
Rangka MHFXW42G3D245971 No Mesin ITR746858 kepadaPenggugat dalam keadaan bebas tanpa alasan apapun dengan bantuan atautanpa bantuan aparat keamanan (TNI dan Polri) serta aparat Pengadilansetempat yang berwenang;Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT MND5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil ditambah denganKerugian Imateril Penggugat sebesar Rp 690.917.000 (Enam Ratus Sembilanpuluh juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)6.
Memerintahkan kepada Tergugat atau turut Tergugat I dan turut Tergugat IIatau siapapun yang menguasainobjek sengketa untuk mengembalikan obbjeksengketa tersebut berupa 1 unit mobil merek Inova Nomor Polisi DB 1201 Sjenis Inova G M/T Nomor rangka MHFXW42G3D245971, Nomor MesinITR746858 kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa alasan apapundengan bantuan atau tanpa bantuan aparat kepamanan (TNI dan POLRI) sertaaparat Pengadilan setempat yang berwenang ;4.
Register : 29-03-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 25-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 419/Pdt.G/2017/PA.Bm Tanggal 12 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 8
24 — 8
nafkah yang dilalaikan sejak bulan Mei 2016 sampai Maret 2017 ( 10 bulan ) sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ),-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3.1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah),-
Penggugat rekonvensi tidakterbukti, maka Majelis Hakim sepatutnya menyatakan gugatan rekonvensiPeenggugat tersebut harus ditelak:Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Teraugatrekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimanadisebuikan dalam dictum putusan ini dan apabila putwsan ini tidak dapatdilaksanakan secara suka rela, aman dan ftanpa syarat maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat
Pdtcy2017/P4.8m 3.1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakanSsecara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upayaPaksa dngan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lainyang terkait;4. Menolak gugatan Pengaugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya:DALAM KONVENSI DAN REKONVENS!
Register : 26-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 732/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 23 Agustus 2016 — Termohon melawan Pemohon
18 — 6
18 — 6
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela aman tanpa syarat, kepada Penggugat berupa kewajiban dalam dictum angka 2 sampai 4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat amak akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar Biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela aman tanpasyarat, kepada Penggugat berupa kewajiban dalam dictum angka 2 sampai4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat amak akan dilaksanakan upaya paksa denganbantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait:DALAM KONVENSI DAN REKONVENS Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensimembayar Biaya perkara sebesar Rp 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).Demikianlah
Register : 09-09-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 25-05-2016
Putusan PA BIMA Nomor 1105/Pdt.G/2014/PA.BM Tanggal 23 Desember 2014 — Pemohon
melawan
Termohon
40 — 12
40 — 12
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum Nomor 2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp696.000,-
TergugatRekonpensi haruslah dihukum untuk membayar mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa uang Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepadaTergugat Rekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah danmut'ah, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela,aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuanaparat kepolisian atau aparat
Menghukum Tergugat Rekonvensi = untukmeyerahkan secara sukarela, aman dan tanpasyarat kepada Penggugat Rekonvensi berupakewajiban sebagaimana dalam dictum Nomor 2putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpasyarat maka akan dilaksanakan upaya paksadengan bantuan aparat kepolisian atau aparatlain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp696.000, (enam ratus