DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PERKAYUAN APKINDO-MPI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PERKAYUAN APKINDO - MPI

./2012 tanggal 27 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:KOPERASI PERKAYUAN APKINDO MPI, tempat kedudukandi Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok IVLantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta,10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PERKAYUAN APKINDO MPI (KOPKAPINDO)

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1823/PJ/2014, tanggal 15 Juli 2014:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOPERASI PERKAYUAN APKINDO

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51703/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 1 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1415/WPJ.06/2011, tanggal 21 November 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor 00023/206/07/077/10, tanggal 20 September 2010, atasnama Koperasi Perkayuan Apkindo

untuk dan atas nama Asosisi Panel KayuIndonesia (disingkat APKINDO) selaku Penggugat berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Agustus 2002...Bahwa berdasarkan Munas APKINDO No.012/Munas/2001 tanggal 9November 2001, tidak disebutkan secara jelas dan tegas perihalkewenangan yang diberikan APKINDO kepada Martias, selain adanyawewenang yang untuk menyelesaikan dana APKINDO di BPPN.

Untuk itu Tergugat dan turutTergugat Mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya kewenanganMartias selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APKINDO dalambertindak mewakili untuk dan nama Dewan Pengurus Pusat APKINDO,maupun bertindak untuk dan atas nama APKINDO;Bahwa jelas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaAPKINDO, kekuasaan tertinggi ada pada Musyawarah Nasional (MUNAS)APKINDO, bukan pada Dewan Pengurus ataupun Dewan Pusat APKINDO.Dengan demikian Saudara Martias yang dalam hal ini

menjabat selakuKetua Umum Dewan Pengurus Pusat APKINDO tidak memiliki kewenanganbertindak untuk dan atas nama APKINDO dihadapan Pengadilan NegeriHal. 8 dari 19 hal.

No. 155 PK/Pdt/2007Jakarta Selatan dalam perkara a quo, sebelum yang bersangkutanmendapatkan Mandat/kuasa secara khusus dari Munas APKINDO;Oleh karena itu, surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh Kantor HukumBastaman & Partners untuk mengajukan atas nama APKINDO adalah suratkuasa yang tidak jelas dasar hukumnya dan karenanya tidak sah. Sehinggadengan demikian sangatlah patut dan adil apabila gugatan tersebut ditolakseluruhnya, atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;.

(dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/turut Tergugat ) yang pernahmenjabat Ketua Umum APKINDO karena di dalam APKINDO tidakdiutamakan pengelolaan usaha untuk mencari keuntungan dan tidak dikenaladanya pembagian tugas dan wewenang yang tergambar dalam StrukturOrganisasi dan tidak menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan secaraterus menerus.

DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN INDONESIA ( GPPI )/PENGURUS CABANG GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), DEWAN PIMPINAN DAERAH ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDO) KALIMANTAN SELATAN, vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA( APKINDO) KALIMANTAN SELATAN, merupakan AsosiasiPerusahaan yang bergerak di Sektor Industri Kayu Lapis/Plywood diKalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili olen Ketua KARLIE HANAFIKALIANDA, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Aes Nasution No.51Rt.020/Rw. 006 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah,Kota Banjarmasin 70231 ;sebagai para Pemohon Keberatan ;melawan:GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman No. 14;sebagai

Namun ~ ternyata GubernurKalimantan Selatan sama sekali tidakmenanggapinya dan justru. pada tanggal 22Maret 2007 menerbitkan Keputusan Nomor188.44/0135/KUM/2007 ;Bahwa ~s mengingat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/ KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 diterbitkan tanpadidasari kesepakatan antara Asosiasi perusahaandan Serikat Pekerja, maka berdasarkan keputusanRapat Bersama Organisasi Pengusaha SektoralKalimantan Selatan (PHRI Kalimantan Selatan,GPP/GAPKI dan APKINDO Kalimantan Selatan

0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007 (vide bukti P1 dan P2) ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Dewan Pimpinan Daerah GabunganPerusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) /Pengurus Cabang GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan, merupakanAsosiasi perusahaan yang bergerak di Sektor Pertanian TanamanLainnya/Perkebunan di Kalimantan Selatan, dan Dewan Pimpinan DaerahAsosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO

diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANINDONESIA (GPPI)/PENGURUS CABANG GABUNGAN PENGUSAHAKELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) KALIMANTAN SELATAN, dan DEWANPIMPINAN DAERAH ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDO

bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap asosiasipemegang HGU (Hak Guna Usaha) tempat pengusaha yang dimaksudbernaung;Bahwa masih banyak Pinjaman Anggota Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) kepada anggotaanggotanya, akan tetapi dapatdiselesaikan secara perdata dan tidak pernah diangkat menjadi kasuspidana korupsi sebagaimana kasus hutang piutang dalam perkara a quobahkan masih banyak pinjaman anggota lain yang lebih besar daripadapinjaman yang dijadikan perkara a quo;.Bahwa APHI yang juga APKINDO

ataupun ISA adalah organisasi yangsama karena anggota APHI merupakan anggota APKINDO maupunanggota ISA sehingga apapun yang terjadi di APHI, APKINDO maupun ISAsemua anggotanya akan menaatinya karena sudah merupakankesepakatan bersama dan APKINDO berdasarkan Risalah Rapat DewanPengurus tanggal 29 Maret 2001 APKINDO mengembalikan sisa TitipanDana Program Promosi sebesar US $ 20.000.000 kepada anggotanyadengan persentasi berdasarkan data realisasi ekspor masingmasingperusahaan tahun 1984 2994 sesuai

MUNAS tanggal 17 Juli 2000,sehingga dengan pengembalian dana tersebut seluruh anggota APHImaupun ISA juga mendapatkan hak yang sama karena tetap satu wadah,hal ini menunjukkan apabila keuangan APHI (APKINDO, ISA) adalahkeuangan Negara tidak mungkin akan dikembalikan kepada anggota danseharusnya dikembalikan kepada Negara bukan kepada anggota, haltersebut jelas bahwa keuangan APHI (APKINDO, ISA) bukanlah keuanganNegara;Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas dan nyata Judex Facti mengakuibahwa keuangan

Terdakwatelah mengundurkan diri dan keluar dari keanggotaanPemuda Pancasila terkait dengan adanya penyerangan kerumah Sembiring dan terdakwa dituduh ikut penyerangantersebut dan sekarang tidak menjadi anggota kepemudaanmanapun; Bahwa terdakwa sehari hari bekerja dengan pemborong untukmengawasi pekerjaan pemborongan dan aktif di Apkindo diStabat Kabupaten Langkat; Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitarpukul 7.30 Wib datang teman terdakwa yang bernamaErginta Sembiring dengan naik sepeda

Lalu sekitar pukul 08.00 Wiba terdakwa danErginta berangkat ke Stabat dengan mobil Katana milikterdakwa sedangkan sepeda motor Erginta dititip dirumah20terdakwa dan biasanya memangbegitu; Bahwa terdakwa dan Erginta hari itu ke stabat karena adayang mau diselesaikan masalah pemborongan.terdakwa danErginta ke Stabat dan mampir ke kantor Apkindo LangkatdiStabat; ee ee ee eeeBahwa sekitar tengah hari teman terdakwa yang bernamaPutra menelepon terdakwa dan mengatakan agar terdakwadatang kerumah Ucok Zahar

Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia APRISINDO Gabungan Industri Elektronika Indonesia Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia~ APSYFI Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman SeluruhIndonesia GAPMMI Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan ProfilSeluruh Indonesia ABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO

No. 41 K/TUN/20114Tata Gabungan Industri Elektronika Indonesia Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia APS YFI Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia GAPMMI* Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil Seluruh Indonesia ABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO Asosiasi Semen

No. 41 K/TUN/201118 Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia APS YFI Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia AMI Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh IndonesiaGAPMMI Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil Seluruh IndonesiaABBEPSI Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia ASMINDO Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia AEKI Asosiasi Ekportir Lada Indonesia AELI Asosiasi Kakao Indonesia ASKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO Asosiasi Semen Indonesia ASI Asosiasi Produsen The Indonesia

Inhutani V dan sebagian besar anggota Asosiasi Panel KayuIndonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota Asosiasi Panel KayuIndonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota PerhimpunanPengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).1.

Inhutani IV, PT.Inhutani V dan sebagian besar anggota Asosiasi Panel Kayu Indonesia(APKINDO) serta sebagian besar anggota Asosiasi Panel KayuIndonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota PerhimpunanPengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).2. Dana sejumlah tersebut seharusnya dipergunakan untuk programinventarisas!

Inhutani V dan sebagian besar anggotaAsosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggotaPerhimpunan Pengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).2.

Inhutani V dan sebagian besar anggotaAsosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggotaPerhimpunan Pengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).Dana sejumlahtersebut seharusnya dipergunakan untuk program inventarisasi danpembinaan hutan atau untuk pengadaan foto udara dan pemetaan arealHPH yang hasil pemotretan dan pemetaannya adalah milik Negara dalamhal ini Departemen Kehutanan Republik Indonesia sesuai Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 442/KptsII/1989

Sudirdjo (Fraksi Apkindo / dari PAN)Anggota : M.

Sudirdjo (Fraksi Apkindo / dari PAN)Anggota : M. Syaifi (PKB),Sudarwati Rorong (PDS),Adi Sutarwijono (PDI Perjuangan)Junaidi (Partai Demokrat).Bahwa rapat Panitia Pemilihan digelar tanggal 30 Oktober 2013, diRuang Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya, untuk memeriksasemua berkas 2 (dua) Calon Wakil Walikota : Whisnu Sakti Buana danSyaifuddin Zuhri, sekaligus mengambil keputusan apakah kedua calonwakil walikota itu memenuhi syarat/tidak untuk diajukan ke RapatParipurna DPRD.

Apkindo dan ISA Rp85.500.000,005. Pajak dll = Rp214.437.266,00TOTAL = Rp2.101.077.072,23(Buktibukti P.V.1,2,32,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14)Yang setiap Tingkat Putusan Nomor 301/PK/PDT/2003 Jo. PN.JKT.PSTNomor 579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst Kasasi Nomor 3553 K/Pdt/2000 JoPN.JKT.PST, Nomor 579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst,PT.DKI.JKT. Nomor379/PDT/2000/PT.DKI jo Nomor 579/PDT.G/1999/PN.Jkt.Pst yang setiapTingkat Putusan tidak pernah membatalkan Putusan Serta Merta yangberkekuatan Hukum Tetap dan Final.

Apkindo dan ISA = Rp. 85.500.000,005. Pajak dil =Rp. 214.437.266,00 TOTAL = Rp. 2.101.077.072,23(Buktibukti P.V.1,2,32,4,5,6, 7,8,10,11,12,13,14)6. Yang setiap Tingkat Putusan No.301/PK/PDT/2003 Jo. PN.JKT.PSTNo.579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst Kasasi No.3553 K/Pdt/2000 Jo PN.J KT.PST, No.579/Pdt.G/1 999/PN.Jkt.Pst,PT.DKI.UKT.No.379/PDT/2000/PT.DKI jo No.579/PDT.G/1999/PN.Jkt.Pst yang setiap TingkatPutusan tidak pernah membatalkan Putusan Serta Merta yangberkekuatan Hukum Tetap dan Final.

Inhutani V,dan sebagian besar anggota Asosiasi PanelKayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota PerhimpunanPengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).2.

No.716 K/Pid/2006Kayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota PerhimpunanPengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).Dana sejumlah tersebut seharusnya dipergunakan untuk programinventarisasi dan pembinaan hutan atau untuk pengadaan foto udara danpemetaan areal HPH yang hasil pemotretan dan pemetaannnya adalah milikNegara dalam hal ini Departemen Kehutanan R.I sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan R.