Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia (APPSI) Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru,berkedudukan di Pasar Pagi Arengka, Jalan Soekarno Hatta,RT.001, RW.002, Kelurahan Sidomulyo Timur KecamatanMarpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaiTergugat Il;3.

Permodalan Ekonomi Rakyat melalui DPK APPSI. Bahwa mengenai perjanjian DPD APPSI dengan PT.

Eksepsi tentang salah pihak (Error In Persona);Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Pbrkarena Penggugat hanya menarik pihak Pengurus APPSI saja dan tidak menarikpihak pedagang, dimana yang menerima kucuran dana sebagaimana disebutkan didalam gugatan Penggugat adalah pedagang dan bukan hanya pengurus, sehinggaberalasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);3.

(DPD APPSI) Kota Pekanbaru tentang PenyaluranKredit Bakulan Nomor MoU. 027/1.2PER/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 tersebutdiatas, selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit No. 061/PKPER/KCU/KBL/IV/17Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Pbrtertanggal 2 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT.

Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) DenganDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI)Kota Pekanbaru tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor MoU. 027/1.2PER/X/2016tertanggal 31 Oktober 2016, yang mana ternyata Kesepakatan Kerjasama tersebutdibuat dan ditandatangani oleh PT.

Selanjutnya FKPPBtersebut sudah berubah menjadi DPK APPSI Babat melalui Forum SarasehanPedagangPasar Babat pada tanggal 31 Oktober 2009 ;372 Perundingan dan sosialisasi sepanjang tahun 2010 s/d 2011 yang melibatkanPemkab.

Abdul Mukidi, Mustamar tokoh masyarakat Babat, ImamAhmad tokoh masyarakat Babat, Imam Santoso dari PDI Perjuangan, dan paraundangan ; Bahwa benar dari perwakilan pedagang Pasar Babat tidak ada yang hadir ;Bahwa ada upaya penolakan terhadap pembongkaran Pasar Babat dari wargaPasar Babat ; Bahwa alasan penolakannya adalah karena belum adanya kesepakatan mengenaiharga kios ; Bahwa protes tidak melalui APPSI karena APPSI tidak mewakili semuaPedagang Pasar, namun kalau PPTBB murni orangorang pasar dan

saksi ada kesepakatan sebelum Pasar Babat dibongkar,tetapi ada perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan misalnya Site planoleh APPSI minta dirubah ; Bahwa tidak ada perwakilan dari anggota APPSI ketika ada pertemuan di rumahH.

H.Abdullah Rofii berjualan daging ; SAKSI ZAINAL ARIFINYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai anggota APPSI lalu saksi menunjukkan kartu anggota,dengan jabatan Ketua II APPSI ; Bahwa saksi tahu sebelum penggusuran Pasar Babat ada sosialisasi dariPemerintah Kabupaten atau Investor pernah ada sosialisasi, waktu itu tahun 2009ada tim dari Pemerintah Kabupaten ketuanya dari Dinas Koperasi danPerindustrian, saya menyampaikan aspirasi pedagang minta untuk diajakmusyawarah

persoalan relokasi pasar Babat dan saksi juga diundang ;56Bahwa surat undangannya ditujukan kepada APPSI ; Bahwa saksi menghadiri undangan pada waktu sosialisasi ada 5 kesepakatanyang ditanda tangani oleh Ketua APPSI pak Ayok Kristian, kesepakatannyaantara lain : 1.

Agrobis membangun swakelola tidakdibangun sebesar 6 Milyar sampai sekarang tidak dicukupi, saksi tahu haltersebut karena saksi juga sebagai anggota DPRD ;Bahwa perjanjian 3 pihak itu adalah Bupati, Pemkab yang diwakili olen PDPasar, Investor dan APPSI ;Bahwa ada 2 kepengurusan APPSI, yaitu APPSI yang dipimpin oleh Ayok yangterbentuk pada tanggal 4 Pebruari 2011 dan APPSI yang dipimpin oleh Heruyang dibentuk pada tanggal 24 Agustus 2011;Bahwa ada Perjanjian yang mengatur jaminan bagi Pedagang lama

Jadi APPSI tidak memliki Pedagang karena APPSI bukan Pedagang ;e Bahwa setahu saksi pedagang lama (para penggugat) sudah mendaftar dansudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ( bukti P11);e Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Investor, APPSI dan Pemkab yaituperjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Pebruari 2011 ;e Bahwa saksi juga tahu Adendum yaitu perjanjian antara Pemkab denganInvestor ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Adendum yang ke II ;e Bahwa saksi tidak tahu prosedur pendaftaran

yang ketuanya Ayok, akan tetapi sekarang APPSI ketuanyaHeru, sama sekali tidak mewakili pedagang, hanya mewakili kepentingan diasendiri ;Bahwa Tahun 2010, APPSI Ayok ini masih mewakili pedagang di dalamNegosiasi dengan Bupati, Investor yang membahas adanya PembangunanPasar Agrobis, dan setelah APPSI Ayok disuruh menanda tangani suratPerjanjianperjanjian yang merugikan Pedagang APPSI Ayok tidak mau laludiganti ketuanya yaitu Heru ;Bahwa Tahun 2011, setelah APPSI Heru ini dibentuk maka dilakukanPembangunan

Ill 1;Undangan dari Penggagas dan Pemrakarsa APPSI Komisariat Pasar Babatyang ditujukan kepada beberapa elemen masyarakat, Pemerintah KabupatenLamongan guna Reposisi Pengurus APPSI Komisariat Pasar Babat yangditandatangani oleh Ayok Kristian tertanggal 26 Desember 2009, yang telahdiberi materai secukupnya dan foto copynya telah dicocokkan dengan aslinyadi persidangan lalu diberi tanda T.

dan ketuanya bernama Pak HERU akantetapi saksi sebagai anggota tidak aktif di perkumpulan tersebut ;Bahwa waktu APPSI diketuai Pak Ayok ada pertemuan/ kesepakatan denganInvestor dan Pemkab, setelah pertemuan tersebut kemudian disosialisasikankepada para pedagang ;Bahwa yang mensosialisasikan akan dibangunnya Pasar Babat, adalahsekretaris APPSI yaitu Pak Baidowi ;Bahwa Ketua APPSI pernah diganti, karena Pak Ayok mengundurkan diri laludiganti oleh Pak Heru ;Bahwa saksi mengetahui kalau pasar Babat

ataupun yang tidak menjadianggota APPSI Kecamatan Babat ;Halaman 7 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 188 K/TUN/2013e Bersamasama dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur melakukan perundinganulang yang konstruktif dengan melibatkan seluruh pedagang dan tidak hanyamelibatkan APPSI Kecamatan Babat untuk memformulasikan atas perjanjianNomor 050/46/413.501/2011 tertanggal 24 Februari 2011 dan Nota KesepakatanNomor 050/272/413.501/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang mengaturtentang pendataan pedagang, perubahan site plan, gambar dan RAB, harga danmekanisme pembayaran, pemberian subsidi dan

lambat 30 hari terhitung batas akhiryang telah ditetapkan, apabila dalam batas waktu yang dimaksud pedagang tidakmelakukan pendaftaran maka pedagang dinyatakan mundur dan tidakmempunyai hak untuk memiliki toko, stand, kios dan los di Pasar Babat ;Bahwa sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain yaitu tidak menampung seluruhnya kepentingan parapedagang, (termasuk Para Penggugat) melainkan hanya menampung kepentingan parapedagang yang tergabung di dalam APPSI

ataupun yang tidak menjadianggota APPSI Kecamatan Babat ;Bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 050/19/413.501/2012 tertanggal 10 Februari 2012 dan tindakanTergugat II didalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha NegaraSekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 050/130/413.021/2012tertanggal 16 Februari 2012.

Putusan Nomor 188 K/TUN/2013pedagang pasar babat baik yang tergabung di dalam APPSI maupun PedagangPasar Tradisional Babat Bersatu (PPTBB) ;Bahwa dengan demikian jelaslah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 050/19/413.501/2012 tertanggal 10 Februari 2012Tentang Pendaftaran Penempatan Kembali di Pasar Babat dan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas nama Sekretaris DaerahKabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh Asisten Ekonomi dan

Penggugat:
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pimpinan Komisariat Pasar Purwadadi
Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang

PEN ETA PANNOMOR : 92/G/2019/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama denganacara biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA (APPSI) KOMISARIATPASAR PURWADADI, SUBANG, beralamat di PasarPurwadadi

NESA PUTRA DAYA, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Ketua APPSI Komisariat Pasar Purwadadi,Beralamat di BTN Purwadadi Indah RT. 27, RW. 05,Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang ;2. MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Sekretaris APPSI KomisariatPasar Purwadadi, Beralamat di Bojong Gending RT. 09RW. 02, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi,Kabupaten Subang.

Dalam hal ini keduanyaberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan DaerahAsosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia KabupatenSubang Nomor 05/SK APPSI/VII/2019 tertanggal 25 Juli2019 Tentang Pengukuhan Pengurus AsosiasiPedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) KomisariatPasar Purwadadi Kabupaten Subang ;Selanjut disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANKABUPATEN SUBANG, Berkedudukan di Jalan KS. Tubun,Subang.

., TimAdvokasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang PasarSeluruh Indonesia (APPSI), berkantor di Jalan FatmawatiRaya No. 38, Pusat Perbelanjaan Pasar Cipete Blok C Lt. 2,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang

Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.

permohonan keberatan yang diajukan memenuhipersyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legalstanding) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakahpermohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yangditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun2004 ;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah selakupribadi juga sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Sekretaris Dewan PimpinanPusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI

Hal ini disebabkan perhitungan terkait subsidi & diskonTergugat II sebesar 50% yang ada di RAB & Kesepakatan APPSI ternyataHalaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 1671 K/Pdt/2016 hanya Abalabal atau kebohongan sebab antara harga awal dan hargasetelah dipotong subsidi Pemkab & diskon Tergugat Il ternyata tetap samadan bahkan ada yang lebih tinggi;Contoh 1 : Kios milik Imam Fauzi dengan luas 12 m*/unit (Blok U/A Nomor24) Harga awal satuan/m? Harga satuan setelah subsidi Pemkab/m?

Bahwa Nota Kesepakatan Tindak lanjut 5 (Lima) Kesepakatan Nomor050/46/413.501/2011 dan Nomor AII/APPSIKB/26.12.009/0303/2011, pada tanggal 4 Februari 2011 adalah antara PemerintahKabupaten Lamongan, PT Karsa Bayu Bangun Perkasa (Tergugat II)dan Dewan Penggurus Komisariat Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia (DPK APPSI) Babat (Tergugat Ill) (vide Gugatan ParaPenggugat Dalam Faktafakta Hukum Nomor 5);d.

jika Tergugat mempertanyakankedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan (vide1338 juncto 1340 Kitab Undangundang Hukum Perdata), hal manadalam dalildaliinya menggarisbawahi kesepakatan antara BupatiLamongan (Tergugat I), PT Karsa Bayu Bangun Perkasa (Tergugat II)dan DPK APPSI Babat (Tergugat III) (vide Gugatan Para PenggugatDalam Faktafakta Hukum Nomor 8, 9 dan 10);2.

Namun fakta hukumnyayang didata ulang hanya pedagang pasar yang hanya ikut APPSI sajatermasuk di dalamnya pemberian fasilitas jaminan kredit dankelonggaran pembayaran dan untuk pedagang yang tergabung dalamPPTBB diabaikan, padahal sebagaimana rekomendasi Komnas HAM RI(vide Bukti P8) Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II wajibHalaman 26 dari 36 hal. Put.

Nomor 1671 K/Pdt/201610.11.12.13.mendata ulang seluruh pedagang pasar babat tanpa kecuali baik yangtergabung dalam APPSI maupun PPTBB, oleh karena itu terbuktiTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatanmelawan hukum.

Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Asosiasi Pedagang PasarSeluruh Indonesia (APPSI) Pasar Baru Panam KotaPekanbaru, berkedudukan di Pasar Baru Panam, Jalan BudiDaya, RT.003, RW.007, Kelurahan Tuah Karya, KecamatanTampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selanjutnya disebutsebagai Pembanding Il semula Tergugat II ;3.

Penggugat:
Dede Rizka Nugraha
Tergugat:
1.PT PURNA GRAHA ABADI
2.PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Cq BUPATI KEPALA DAERAH MAJALENGKA
3.Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Majalengka

(Permendag No. 53/2008 Harus Direvisi, Harian Umum Suara Pembaruan,Hal. 1, Jakarta 23 Desember 2008) (P12).Bahwa menurut Negadiran, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia (APPSI) ; Permendag itu masih mengawangawang, tak jelas.Harusnya Permendag mengatur rinci jarak pendirian Pasar Modern dariPasar Tradisional ;(Pedagang Pasar protes soal jarak Pasar Modern, Tabloid Kontan, Hal 1,Jakarta 35 Januari 2009) (P13).Bahwa menurut Tajudin Nursaid, Anggota KPPU.Pemerintah tidak perlu mengintervensi

(Aturan Trading Term Sarat Kepentingan, Harian Umum Investor Daily,Hal. 12, Jakarta 06 Januari 2009) (P14) ;Bahwa menurut Negadiran Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia (APPSI) : Permendag No. 53/2008 tidak mengakomodasikepentingan Pasar Tradisional, tetapi lebih banyak mengatur trading termantara ritel modern dan pemasok, aturan tersebut terlalu menganakemaskan pemasok.

Jangan buruburu Judicial Review, Koran Jakarta, Hal 9, 20 Januari 2009) (P15).Menurut Negadiran Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia(APPSI) : Permendag itu hanya mengatur soal izn pendirian pasartradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, sementara izin pendirianminimarket tak disinggung. Semua juga tahu, yang mematikan warungkecil itu minimarket, jadi kenapa aturan ini mengecualikan minimarket.

Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Asosiasi Pedagang PasarSeluruh Indonesia (APPSI) Pasar Pagi ArengkaKota Pekanbaru, berkedudukan di Pasar PagiArengka, Jalan Soekarno Hatta, RT. 001, RW. 002,Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan MarpoyanDamai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding Il semula Tergugat Il;3.

Nomor 180 PK/Pdt/2016Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Forum Komunikasi Pedagang PasarParung (FKP3) berupa demontrasi yang berlanjut dengan huru hara danpengrusakan. (bukti P5);.

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya upaya apapun dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalah penentangan dan APPSI dan FKP3, makaantara bulan April 2003 sampai dengan Juni 2003, Penggugat berinisiatifuntuk melaksanakan musyawarah dengan Pengurus FKP3 dan akhirnyapada bulan Juli 2003 terjadi musyawarah antara Penggugat denganKoperasi Pengusaha dan Pedagang Pasar Parung (KP4);.

Penghapusan BangunanPasar Parung Milik Pemerintah Kabupaten Bogor terletak di Desa Waru,Kecamatan Parung;Pelaksanaan penghapusan/pembongkaran bangunan pasar Parungdilakukan oleh Penggugat dengan, biaya yang ditanggung sendiri olehPenggugat; Adapun biaya pembongkaran yang dikeluarkan oleh Penggugatadalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);(bukti PIl dan 12);17.Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006 terjadi kesepakatan antara Penggugatdengan para pedagang (TIM 15, KP4, FKP3,APPSI

., Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT PURNA GRAHA ABADI
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Cq BUPATI KEPALA DAERAH MAJALENGKA
Terbanding/Tergugat III : Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Majalengka

perbuatan terdakwaselanjutnya saksi korban diajak ke Polsek PandakBahwa saksi pernah didatangi oleh teman terdakwa dirumah saksi,dan saksi menyarankan untuk berdamai saja dan dipersilahkanlangsung bertemu ke saksi korban.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak pernahmemegang alat kelamin saksi korban dan keterangan selebihnyaterdakwa membenarkannya.3.SURYADI.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena sudah 6 tahunberdagang di pasar PijenanBahwa saksi bekerja di pasar Pijenan sebagai ketua APPSI

., S.H.Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumAsosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)Jakarta, yang berkedudukan di Jalan H. Muchtar No.45 Rt. 003 Rw. 004 Kreo, Larangan Kota Tangerang,Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Februari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2019No. 973/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng;Lawan :PT.

Tng Fotocopy surat dari LKBH APPSI selaku Kuasa dari H. Syafrudin yangditujukan kepada Camat Serpong selaku PPAT Sementara tanggal 11 Juli2019 No. Ikbhappsi.07.19, diberi tanda (bukti P 1.b);. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tanah a quo seluas 1.000 m2 milikPenggugat dengan bukti hak Akta Pengikatan Jual Beli No.2413/JB/AGR/1993 tanggal 03 September 1993, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Camat Serpong Drs. Bunyamin, dari tahun 2009sampai dengan 2019, diberi tanda (bukti P 2);.

(Makalah Jaksa Agung disampaikan pada RAKERNAS APPSI(Asosiasi Pemerintah Propinsi seIndonesia tanggal 9 Juli 2007 diPontianak, Kalimantan Barat). Bahwa terdapat pandangan dariMahkamah Agung sebagaimana dalam perkara Prof. DR. NazaruddinHal. 47 dari 58 hal. Put. No. 210 K/Pid.Sus/2017Sjamsudin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain(dengan adanya putusan MK tersebut) "Menyebabkan unsur melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusannya".

mengatakan iklan bando tersebut diasuransikan ; Bahwa menurut Saksi tentang iklan yang tidak boleh didirikan diJalan A.Yani adalah yang non permanen ;Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM Bahwa Saksi mengatakan semua anggota mengasuransikan karenamerupakan salah Satu Syaral ; Bahwa Saksi mengatakan tidak ada izin khusus diluar reklame ; Bahwa Saksi mengatakan kekuatan bando tersebut kalau tidakdirawat lamanya 10 tahun ; Bahwa Saksi mengatakan reklame ada mempunyai Asosiasinamanya APPSI

Dokumen APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia) DKI Jakartab. Dokumen KOPPIC (Koperasi Pedagang PasarInduk Cipinang) JAYAc. Dokumen PT Andika Cahaya Abadid. Dokumen AP2TPHI (Asosiasi Pedagang dan TaniTanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia)e. Dokumen PD Bangkit Bangun Jayaf. Dokumen Agri Nusa Sejati4 Odner 4 Dokumen Food Station Cipinang Jaya Sdri.

Dokumen APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia)n. Dokumen PT Paskomnas Indonesiagq mooaro S o. Dokumen DPD Perpadi11 Odner 11 LAKLOG (Pelaksanaan Logistik) Sdri. DIESTAMAYASARIBukti Setor, Kartu Ploting, SPSa. Dokumen PT Tani Hidup Mandirib. Dokumen PT Karya Besaric. Dokumen PT Sinergi Sahabat Setia12 Odner 12 Dokumen Food Station Cipinang Jaya Sdri.

Dokumen APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia) tahun 2015c. Dokumen SPPI (Serikat Pedagang PasarIndonesia) tahun 201527 Odner 27 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Sdri. DIESTAOrder (DO), GD1K, Surat Jalan MAYASARI hal 171 Gudang Sunter Timur (GST) III 28 Odner 28 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Sdri. DIESTAOrder (DO), GD1K, Surat Jalan MAYASARIGudang Sunter Timur (GST) V29 Odner 29 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Sdri.

Dokumen APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar SeluruhIndonesia) DKI Jakartah. Dokumen KOPPIC (Koperasi Pedagang PasarInduk Cipinang) JAYAi. Dokumen PT Andika Cahaya Abadij. Dokumen AP2TPHI (Asosiasi Pedagang dan TaniTanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia)k. Dokumen PD Bangkit Bangun Jaya. Dokumen Agri Nusa Sejati4 Odner 4 Dokumen Food Station Cipinang Jaya Sdri.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalildalilPara Penggugat butir 7 posita yang menyatakan ParaTergugat telah bertindak sewenangwenang dalammenetapkan harga jual kios dengan tidak melibatkanPara Penggugat.Bahwa meskipun dalam hal menetapkan harga jual kiosmerupakan hak dan kewenangan Tergugat dan Tergugat Il,namun demikian proses penetapan harga jual kios baru,telah melalui sosialisasi dan pengkajian yang melibatkanOrganisasi IWAPA Pasar Rebo dan IWAPA Pasar Simpangserta APPSI Kabupaten Purwakarta

sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan A XIC tertanggal 27 Desember 2007.Halaman 28 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.BDG227228.229.230.231.252.233.234.235.236.237%238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.2333.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan APPSI

tertanggal 27 Desember 2007.Surat Permohonan Dana Pembuatan SKCK untuk PPK dan PPS se KabupatenPurwakarta tertanggal 26 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan A XIC tertanggal 27 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan APPSI

tertanggal 27 Desember 2007.Surat Permohonan Dana Pembuatan SKCK untuk PPK dan PPS se KabupatenPurwakarta tertanggal 26 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan IWARTA tertanggal 27 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan AXIC tertanggal 27 Desember 2007.Kwitansi Rp.5.000.000, untuk pembayaran sosialisasi pemilih pada Pemilu Bupatidan Wakil Bupati dengan APPSI