Majelismemperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa dan selanjutnya dari fakta tersebutMajelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telahmelakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan kedua yaitu diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUndang

Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnya;e Setiap orang ;e Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangansaksi saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan dakwaan Jaksa PenuntutUmum maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur yang disyaratakan dalam dakwaan kedua pasal 127 Ayat (1) huruf aUndang Undang RI No. 35 Tahun 2009 oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakantelah

Agama Aundang pada tanggul 24 Petra 2006, dan eomoe handing tereebus fata degen petut unite momertkes den mempelajart berks perkare imcpe)schelum perkara tenebat dikirim ke Pengoctilan Tinggi Ager .TESTANG HUKUMRNY AMenimnang, halwa oleh karena permohonan handing dalam perkarw imtelah diajmkan Pembending dalam ienggeny waklu dan dengan carcarn sbayer iitentukam diabeer) Pasal 7 ayat (1) ()eadanglledemg Sour 0 Thun47, maku permohonsn handing terscthut harus dinyatakan dapat diterisna .DALAM POKOK

Si, Apt.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) aUndang Undang Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa M.

Si, Apt.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) aUndang Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat (1)KUHP.LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa M.

Si, Apt.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) aUndang Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.LEBIH SUBSIDAIR LAGI :Bahwa ia terdakwa M.

Si, Apt.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) aUndang Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat(1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBlitar tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa M.

ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telahmenghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkandalil dalil permohonan tersebut dengan bukti buktiseperti diuraikan di atas.Menimbang, bahwa surat bukti P.1l, P.2 dan P.3 yangdiajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah. diberimeterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos,hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf aUndang

tidak sah.Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktatersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pernikahanPemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukundan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa berdasarkan hal halsebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonanPemohon tersebut sesuai dengan pasal 49 ayat (2) huruf aUndang

Menyatakan Terdakwa ANTHONY LIANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair; 2.

ccccceceeeceeeceeeeeeeeeeeeaaeees Hakim;ANAS MUNJIR MALIK, S.H. oo... ce ceccceeseeeeeeseeeseneeeeees Panitera Pengganti;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidikselaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimanaberkas perkara nomor: B/165/Res.1.24/X1/2021/Reskrim tertanggal 23 Nopember2021 sebagai berikut :Telah terjadi tindak pidana penguasaan tanah tanpa jjin yang berhakatau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat ( 1) huruf aUndang

korban namun tidak diindahkan oleh tersangkaMUKSIN, S.H Dan tetap membangun kamar mandi di Ssamping rumahnya,sehingga Juwisah selaku pemilik tanah yang sah belum bisa menguasai tanahseluas kurang lebih 4 are yang saat ini sudah ada rumah milik tersangka dandikuasai oleh tersangka ;Dari perbuatan tersangka Muskin, SH tersebut, Juwisah selaku pemiliksah tanah pekarangan tersebut mengalami kerugian material sekitar Rp187.000.000, ( seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)Bahwa pasal 6 Ayat (1) huruf aUndang

Bahwa, keterangan korban / pelapor di persidangan menerangkanbahwa dirinya sudah pernah melaporkan Terdakwa di Polisi dandivonis di Pengadilan Negeri Barru serta sudah di jalani olehterdakwa karena terdakwa menguasai tanah menurut pelapor /korban adalah miliknya namun terdakwa juga mempunyai Suratsuratberupa akta hibah, tetapi tetap terdakwa dihukum penjara selama 30hari karena dianggapnya melanggar pasal 6 ayat (1) huruf aUndang undang No. 51/Prp/1960 dan itu sudah dijalani olehterdakwa.

Namun ......... sekarang Pemohon Banding dilapor lagiuntuk yang kedua kalinya karena terdakwa setelah bebas / keluar darilembaga Pemasyarakatan memanam lagi kacang diatas tanahtersebut , karena merasa tanah tersebut miliknya sehingga TerdakwaHal 6 dari 11 hal.Put.No.218/Pid/2016/PT.Mksdivonis lagi karena dianggap melanggar lagi pasal 6 ayat (1) huruf aUndang undang No. 51/Prp/1960 karena pemohon Bandingtinggal dilokasi tersebut sejak lahir sampai sekarang;6.

Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat = (2)Kompilasi Hukum Islam jo.

BONE yang masing masing telah memberikanketerangannya dibawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.ldan P2 terbuktibahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karenaitu. sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat = (2)Kompilasi Hukum Islam jo.

BONE yang masing masing telah memberikan keterangannyadibawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwapara Pemohon beragama Islam dan bertempat' tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karenaitu. sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

PELAKSANPerlakuan Barang Bukti : Bk arAPaNKeS JcbidabeBiaya Perkara : Rp. 2009,Tanda tangan Tanda tanganPanitera Jaksa PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak m enghadap s aundang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasa 216 KUH HP Sith Gpencel irenery: UadengET PUTIH. : Pengadilan ; Merah ; Tersangka ; Biru: Kejaksaan :Hijau: Arsip ; Kuning : Arsip Polrestabeseeeayer carpe apenas

PELAKSANPerlakuan Barang Bukti : Bk arAPaNKeS JcbidabeBiaya Perkara : Rp. 2009,Tanda tangan Tanda tanganPanitera Jaksa PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak m enghadap s aundang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasa 216 KUH HP Sith Gpencel irenery: UadengET PUTIH. : Pengadilan ; Merah ; Tersangka ; Biru: Kejaksaan :Hijau: Arsip ; Kuning : Arsip Polrestabeseeeayer carpe apenas

Tersangka acre HESORT NOTA BESAR ep = 7 AGATE> ff #y f= PUTUSAN PENGADILANKurungan BaeDenda aaPerlakuan Barang Bukti :(>r Biaya Perkara Rp. ete tsTanda tangan PERHATIAN 3 aundang dapat dituntPengadilanTersangka. PUTIHMERAH e@>? = ie

Menyatakanterdakwa I EDI SANTONIdan terdakwa II SAFRItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, korupsisecara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penuntut Umum sebagaimana dalamsurat dakwaannya 20 Maret 2013 No.Reg.Perkara : PDM 166/Ep.1/PDANG/2013berbunyi sebagai berikut: DAKWAAN: Kesatu:aan2=~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1)Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 ;Atauwannaa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1 )huruf aUndang

pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapatbahwa Narkotika Golongan I pada diri terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan telahterpenuhi secaraMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapatbahwa unsur Kelima ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara Hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah unsurkedua ini karena merupakan unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf aUndang

Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat = (2)Hal.5 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.Kompilasi Hukum Islam jo.

BONE, yang masing masing telah memberikanketerangannya dibawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PI terbukti bahwapara Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karenaitu. sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) PeraturanMenteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watamponeberwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbatnikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebutdapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalilHal. 6 dari 10 Pnt.

BONE yang masing masing telah memberikan keterangannyadibawah sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.ldan P2 terbuktibahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karenaitu. sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulanbahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk registerperkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkanpendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yangbersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf aUndang

Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN StbUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.

Pengadilan Agama Stabat berpendapat berdasarkanketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal273 RB.g, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaraPenggugat telah dapat dibatalkan pendaftarannya dari registerperkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telahdibatalkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatatpembatalan perkara yang bersangkutan dalam register perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf aUndang

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUL HIDAYAH Pgl ARIF Bin RONALDO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana" Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYARIFUL HIDAYAH Pgl RONALDO oleh karena itu dengan pidana pnjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan