Ditemukan 16 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3081 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Februari 2015 — KUD OLAT OJONG SUMBAWA VS PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD-NTB), DKK.
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa tersebut telahdijaminkan ke Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 4 September 2004;17.Bahwa disamping itu objek sengketa telah beberapa kali disewakan kepadapihak lain sebagai gudang tempat penampungan dan/atau pendistribusianpupuk, dan saat ini pihak yang menyewa dan/atau mengontraknya adalahTurut Tergugat dan Turut Tergugat II;18.Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Penggugatadalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh adanya suatuItikad buruk (dwang dwaling in bedrok
    sebagaiberikut:1.2.Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diproyeksikanoleh Pemerintah (Pusat);Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objeksengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu perbuatan melawan hukum,karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna danpenguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk(dwang dwaling in bedrok
    Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diproyeksikanoleh Pemerintah (Pusat); Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objeksengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna danpenguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk(dwang dwaling in bedrok
Register : 04-06-2012 — Putus : 23-12-2012 — Upload : 25-10-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 24/PDT.G/2012/PN.SBB
Tanggal 23 Desember 2012 — NY. HJ. SALMAH lawan 1. ABDULLAH 2. BURHANUDDIN 3. M. SALEH
7028
  • ;5 Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketamenurut hemat Kami adalah suatu rekayasa semata yang telah dilakukannyadengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi oleh adanyasuatu dasar hukum yang jelas;6 Bahwa selain dari itu penguasaan Penggugat dan/atau pensertifikatan yang telahdilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah melalui programProna adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatu ItikadBuruk ( Owang Dwaling end Bedrok
    ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,untuk selanjut berkenan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :1 Menolak dalildalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa tidakdilandasi oleh suatu dasar hukum yang sah ;114 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat dan/atau PensertifikatanPenggugat terhadap tanah objek sengketa dilakukannya berdasarkan suatuitikad buruk ( Dwang Dwaling end Bedrok
    dibuktikan.Menimbang, pula dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa kepemilikanPenggugat terhadap tanah objek sengketa menurut adalah suatu rekayasa semata yang31telah dilakukannya dengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi olehadanya suatu dasar hukum yang jelas dan penguasaan Penggugat dan/ataupensertifikatan yang telah dilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalahmelalui program Prona adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatuItikad Buruk ( Owang Dwaling end Bedrok
Putus : 20-05-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PT MATARAM Nomor 50/Pdt./2013/PT.Mtr.
Tanggal 20 Mei 2013 — PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD NTB) Melawan KUD OLAT OJONG SUMBAWA, Dkk
207
  • tersebut telah dijaminkan ke BankBUKOPIN Jakarta pada tanggal 4 September 2004 ; Bahwa disamping itu Objek Sengketa telah beberapa kali disewakankepada pihak lain sebagai gudang tempat penampungan' dan/ataupendistribusian Pupuk. dan saat ini pihak yang menyewa dan/ataumengontraknya adalah Turut Tergugat dan turut tergugat II ;e Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Kami selakuPenggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh adanyasuatu Itikad buruk ( Dwang dwaling in Bedrok
    Menerima dan/atau mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;e Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diproyeksikanoleh Pemerintah (Pusat) ;e Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan Objeksengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna danpenguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu Itikad Buruk ( Dwangdwaling In Bedrok
    POKOK PERKARA:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;ysMenyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yangdiproyeksikan oleh Pemerintah ( Pusat );Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan / atau pengelolaanobyek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu PerbuatanMelawan Hukum karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yangsempurna dan penguasaannya tersebut dilandasai pula oleh adanyasuatu Itikad Buruk (Dwang, Dwaling In Bedrok
    DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yangdiproyeksikan oleh Pemerintah ( Pusat );Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan / atau pengelolaanobyek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu PerbuatanMelawan Hukum karena tidak dilandasi olen adanya alas hak yangsempurna dan penguasaannya tersebut dilandasai pula oleh adanyasuatu Itikad Buruk (Dwang, Dwaling In Bedrok
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 177/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : M JAFAR SANAPIAH S SOS
Terbanding/Tergugat : SYAHABUDDIN SANAPIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Turut Terbanding/Penggugat II : IBRAHIMSYAH SANAPIAH
8564
  • pada tahun 1998 lalu, dan/atau peralihanhak atas sebagian tanah tersebut diatas seluas = 70 Are serta menguasalsebagian besar uang hasil ganti ruginya secara tidak sah menurutketentuan hukumnya, mengindikasikan adanya itikad buruk (DwangDwaling End Bedrok) yang telah dilakukan Tergugat atas tanah asalwarisan Kakek/Nenek Para Penggugat guna menghilangkan hakkewarisannya dari seluruh Ahli Warisnya, sehingga perbuatan hukumHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MTRTergugat atas Halhal tersebut
    Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah menguasai dan/ataumengakui kepemilkannya atas tanah asal warisan Kakek/Nenek ParaPenggugat serta melakukan pensertifikatan atas sebagiannyasebagaimana tersebut diatas, telan dapat dikwalifikasikan sebagai suatuperbuatan hukum yang telah dilakukannya berdasarkan Itikad Buruk (Dwang Dwaling End Bedrok) guna mengaburkan jejak kewarisan daritanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat dari Para AbhliWarisnya;.
Register : 12-03-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sbw
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat:
SOEDOMO MERGONOTO
Tergugat:
1.SAHARUDDIN
2.MUSTARUDDIN
3.SAMSUL GAZALI
4.LALU PESAH
5.SENAH alias AMAQ SANIL
6.SAPARUDDIN
7.KATING ALIAS AMAQ SELAMAT
8.BUDIANTO
9.BAHARUDDIN
10.ABDUL GANI
11.RIAN SAFAAT
12.ARFAH ALIAS AMAQ REMAN
13.JAFARUDDIN ALIAS AMAQ PANJI
14.CENDRA ALIAS AMAQ SAWAL
15.SAWALUDDIN ALIAS AMAQ IRI
16.H KARIM
17.ALI SANAPIAH ALIAS SAPO
18.MULASI ALIAS AMAQ NYANAP
19.RUSLAN
20.DAVID CARDI
21.ADRI AHMADI
22.ADITIYA PRATAMA
23.SAJARUDDIN
24.SONI ADE HERMAWAN
25.SAUDI ALIAS AMAQ GUNAWAN
13367
  • Menyatakan secara hukum penguasaan dan/atau pengakuan hak garapan serta pengelolaan Para Tergugat atas obyek sengketa sejak pertengahan tahun 2014 lalu sampai saat ini telah berlangsung 3 tahun lebih secara sepihak tanpa dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang sah dan dilakukannya berdasarkan suatu Itikad Buruk (Dwang dwaling In Bedrok) yang telah merugikan Penggugat secara Materil dan Moril, maka perbuatan hukum Para Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai
    TanahObjek Sengketa) telah dilakukan pembebasan tanahnya berdasarkanPerjanjian Kesepakatan Bersama dalam suatu proses ganti rugi denganPenggarap sebelumnya, sehingga perbuatan hukum Tergugat dan/atauTergugat Il yang telah membagibagikan Tanah Objek Sengketa HakPenggugat kepada 23 Orang anggota Kelompok Tani mentingal DesaPlampang secara sepihak tanpa adanya suatu alas hak yang sah dansempurna adalah suatu) Perbuatan Hukum yang telah dilakukannyaberdasarkan suatu Itikad Buruk ( Dwang Dwaling End Bedrok
    Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengakuan hak garapanserta pengelolaan Kelompok Tani Mentingal Desa Plampang dan/atauPara Tergugat atas Lahan Tanah seluas= 50 ha ( tanah objek sengketa )di Lokasi Peliuk Mentinggal sejak pertengahan tahun 2014 lalu sampai saatini telah berlangsung 3 tahun lebih secara sepihak tanpa dilandasi olehadanya suatu dasar hukum yang sah dan dilakukannya berdasarkan suatuItikad Buruk ( Dwang dwaling In Bedrok ) yang telah merugikan Penggugatsecara Materil dan
    Tergugat tanpa dilandasi alas hukum yang sah, makaterhadap petitum keempat patutlah dikabulkan dengan menyatakan secara hukumHalaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Sbw.penguasaan dan/atau pengakuan hak garapan serta pengelolaan Para Tergugatatas obyek sengketa sejak pertengahan tahun 2014 lalu sampai saat ini telahberlangsung 3 tahun lebih secara sepihak tanpa dilandasi oleh adanya suatudasar hukum yang sah dan dilakukannya berdasarkan suatu Itikad Buruk (Dwangdwaling In Bedrok
    Menyatakan secara hukum penguasaan dan/atau pengakuan hak garapanserta pengelolaan Para Tergugat atas obyek sengketa sejak pertengahantahun 2014 lalu sampai saat ini telah berlangsung 3 tahun lebih secarasepihak tanpa dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang sah dandilakukannya berdasarkan suatu Itikad Buruk (Dwang dwaling In Bedrok) yangtelah merugikan Penggugat secara Materil dan Moril, maka perbuatan hukumPara Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu Perbuatan MelawanHukum (Onderecht
Register : 04-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 12 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : WIJAYA
Terbanding/Tergugat : WAHIDUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMBAWA
Terbanding/Turut Tergugat II : RIDHO SAMSUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat III : SYARAFUDDIN M.N
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATTA
Terbanding/Turut Tergugat V : MASUJI
3823
  • Objek Sengketa letaknya adalah di BlokNo. 045, sehingga tentunya letak Tanah Objek Sengketa yangsesungguhnya adalah di Blok No. 045, bukan di Blok No. 046 seperti yangdiakui oleh Tergugat dalam Dalidalil Bantahannya dulu;22.Bahwa oleh karena itu perbuatan hukum Tergugat dalam menguasaidan/atau mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa menuruthemat Kami selaku pihak Penggugat adalah suatu perbuatan hukum yangbersifat sepihak yang dilandasi oleh adanya suatu Itikad Buruk (DwangDwaling end bedrok
Register : 22-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Sbw
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
SOEDOMO MERGONOTO
Tergugat:
1.MUSTARUDDIN
2.JAHARUDDIN
8726
  • tidak jelasdan/atau bersifatmanipulative ( Palsu ), karena dasar hukum pengakuan haknya bukanlahsuatualas hak yang sah dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukumnya;Bahwa Penguasaan sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atasLahan Tanah seluas = 50 Ha. yang merupakan hak Penggugat berdasarkanIzin Lokasi yang telah diberikan oleh Bupati Sumbawa menurut hemat Kamiselaku pihak Penggugat adalah suatu) Perbuatan Hukum yang telahdilakukannya berdasarkan suatu Itikad Buruk ( Dwang Dwaling End Bedrok
    Notaris Nomor : 3tanggal 3 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Ermin Yuniastuti, SH.tentang Akta Pelepesan Hak Garapan atas Tanah;Menyatakan sebagaihukum penguasaan dan/atau pengakuan hak garapandan/atau pengelolaan Para Tergugat atas Lahan Tanah seluas 50 Ha. diLokasi Peliuk Mentinggal sejak pertengahan tahun 2014 lalu sampai saat initahun 2017 telah berlangsung 3 tahun lamanya, tidak dilandasi oleh adanyasuatu dasar hukum yang sah dan dilandasi oleh adanya suatu Itikad Buruk(Dwang dwaling In Bedrok
Putus : 19-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 19 Oktober 2017 — MAS RIFFANDI melawan AGUS POERNOMO NOTOSUWIRJO dkk
2215
  • : Bahwa Pembanding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan NegeriSemarang tersebut di atas, baik mengenai pertimbanganpertimbanganhukum dalam eksepi maupun dalam pokok perkara dan amar putusannyaHalaman 13, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMGyang tidak mempertimbangkan dalil gugatan dari Penggugat bahkancenderung berat sebelah (unfair);Bahwa senyatanya Pembanding tidak pernah menjual atau membuat aktaakta yang mana sudah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat karena dalampembuatannya adanya unsur bedrok
Register : 15-01-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
1.M JAFAR SANAPIAH S SOS
2.IBRAHIMSYAH SANAPIAH
Tergugat:
SYAHABUDDIN SANAPIAH
Turut Tergugat:
1.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Cq PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
9177
  • Bahwa dengan demikian nampak jelas bila perbuatan hukum Tergugat dalammelakukan penguasaan dan/atau pengakuan hak serta pensertifikatan atassebagian tanah asal warisan Kakek/Nenek Para Penggugat seluas = 19.642m* pada tahun 1998 lalu, dan/atau peralinan hak atas sebagian tanahtersebut diatas seluas = 70 Are serta menguasai sebagian besar uang hasilganti ruginya secara tidak sah menurut ketentuan hukumnya,mengindikasikan adanya itikad buruk (Dwang Dwaling End Bedrok) yangtelan dilakukan Tergugat atas
    Sumbawapada tahun 1998 lalu, karena pada saat itu tanah warisan Kakek/NenekPara Penggugat belum pernah dilakukan pembagian warisnya kepadaseluruh Ahli Warisnya;Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah menguasai dan/ataumengakui kepemilkannya atas tanah asal warisan Kakek/Nenek ParaPenggugat serta melakukan pensertifikatan atas sebagiannya sebagaimanatersebut diatas, telah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatanhukum yang telah dilakukannya berdasarkan Itikad Buruk (DwangDwaling End Bedrok
Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Ag/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — H. EDY MOKHTAR, S.Sos. bin H. FATAHOLLAH,DKK VS 1. KARYAWATI binti GANDHI,, DKK
7758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukummengikat terhadap pensertifikatan tanah obyek sengketa poin 8.2. oleh TurutTergugat , kKarena pengajuan dan/atau penerbitannya dilakukan berdasarkan iktikad buruk (dwang dwaling en bedrok) sehingga mengandung cacatyuridis;.
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 07/Pdt.G/2009/PN-Sim
Tanggal 13 Nopember 2009 — SUNARYO SALIM NG LAWAN TIO DOHAR LUMBAN TOBING, Dkk
6313
  • objek perkara dan bahwasanya pokokPersengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian, sehinggapemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannyatersebut diatas ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk sahnya perjanjian dalam pasal1320 KUH Perdata yaitu :e Sepakat antara para pihak yang ikut menandatangani, tidak karena paksaan(dwang), Kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrok
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 K/PDT/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — M. TAHIR, dkk. VS DANDIM 1607 SUMBAWA, dkk. ;
11844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adalah suatu hal yang tidak sahkarena mengandung cacat hukum karena permohonan hak yang dilakukanberdasarkan suatu itikad buruk (dwang dwaling end bedrok),;4.
Register : 01-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sbw
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
WIJAYA
Tergugat:
WAHIDUDDIN
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMBAWA
2.RIDHO SAMSUDDIN
3.SYARAFUDDIN M.N
4.HATTA
5.MASUJI
9336
  • Tanah Objek Sengketa letaknya adalah di Blok No.045, sehingga tentunya letak Tanah Objek Sengketa yang sesungguhnyaadalah di Blok No. 045, bukan di Blok No. 046 seperti yang diakui olehTergugat dalam Dalidalil Bantahannya dulu;Bahwa oleh karena itu perbuatan hukum Tergugat dalam menguasaidan/atau mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa menuruthemat Kami selaku pihak Penggugat adalah suatu perbuatan hukum yangbersifat sepihak yang dilandasi oleh adanya suatu Itikad Buruk (DwangDwaling end bedrok
Register : 08-07-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.SUB
Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT vS TERGUGAT
4838
  • Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat terhadap Pensertifikatan Tanah Objek Sengketa Point8.2. oleh Turut Tergugat , karena pengajuan dan/atau penerbitannyadilakukan berdasarkan itikad buruk ( Dwang Dwaling En Bedrok )sehingga mengandung Cacat Yuridis ;. Menyatakan. Perbuatan Hukum Turut Tergugat dan/atau ParaTergugat dalam menguasai secara sepihak sebagian besar objeksengketa point 8.1. dan/atau mengoper alihkan Tanah Objek SengketaPoint 8.4.
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
44352
  • No. 2tahun 1991 saat mengetahui adanya kepentingan dirugikan pada saatmengetahui bukan diterima;Bahwa Sertifikat itu dikatagorikan sebagai yang bersegi satu itu tidakboleh ada cacat apabila dua ling apakah bedrok atau duaam itu adalahsesuatu yang harus dijaga oleh pihak yang akan menerbitkan satu tindakPemerintah salah satu adalah SHM adalah dikatagorikan sebagai yangbersegi satu tindakan Pemerintahan yang bersegi satu dimana harusdijaga jangan sampai terjadi kecacatan Administratif di dalamnya,apakah
    itu dualing atau bedrok atau droom apakah itu tipuan atau satukehilapan dan paksaan untuk diterbitkanya satu tindakan Pemerintahan;Bahwa jika si A dan si B maka si A itu adalah Sertifikat atas orangtertentu adalah invidual yang tertujuh dalam agres sedangkan si Badalah pemilik atau pemegang hak itu adalah merupakan subjek hukumyang tidak tertujuh sehingga jika memang seorang pemegang itu barumenyadari atau baru tahu ada Sertifikat yang terbit baru terhitungnyapada saat mengetahui dalam waktu tenggang
Register : 15-10-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Sbw
Tanggal 28 April 2015 —
79157
  • Adalah suatu hal yang tidak sah karena mengandung cacathukum karena permohonan hak yang dilakukan berdasarkan suatu itikad buruk (dwang dwaling end bedrok) ;Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum penerbitan sertifikat hak pakaiNo. 09 tahun 2006 an.