Ditemukan 289 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — DEWAK HERMUYADIE, JT
4214
  • Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 03 Juni 2006 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADDI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
    Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 03 Juni 2006 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
    Antang Kalang Nomor : 141/05/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 05 Januari 2013 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan PT.
    Plk.55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 05 Januari 2013 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An.
    Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 21 Januari 2012 beseta lampirannya.(satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYAD, JT.(satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN(satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
Putus : 07-04-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3003 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 April 2016 — Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodi Mejo
4442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatasdilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatandesa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan
    Desa wajibmempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakanBendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek
    Desa wajibmempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatasdilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sahPasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala
    Sus/2015 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah;Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukanpengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kaspengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namunpada kenyataannya perangkat
Register : 09-10-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK
Tanggal 23 Oktober 2015 — WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO
5826
  • tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1),Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2),Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2015/PT YYKSetiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebutharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), BendaharanDesa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan
    LPJpengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulanHalaman 8 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPkK/2015/PT YYKberikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaansebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaranyang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah; Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas NegaraPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan
    Desawajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3)diatas dilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sahPasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FAJARSYAH, SE.
1208
  • 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang di beri weweng menandatangani SPM, Pejabat yang di beri wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisir;

Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 363/Pid.B/2013/PN.BJ
Tanggal 16 Januari 2014 — SURYA EFENDI Als. FENDI
288
  • Binjai Selatan,e Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan,e Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan,e Rumah Muhammad Juhri, di Kel. Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis alias Wak Ling, di Kel. Setia, Kec. Binjai Kota,e Rumah Jumingan alias Wak Telor, di Kel. Bhahrang, Kec.
    Binjai Selatan, Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan,e Rumah Muhammad Juhri di Kel. Rambung Dalam, Kec Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis Wak Ling, di Kel. Setia, Kec Binjai Kota,e Rumah Jumingan alias Wak Telor. di Kel. Bhahrang, Kec.
    Binjai Selatan,e Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan, Rumah Muhammad Juhri di Kel. Rambung Dalam, Kec Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis Wak Ling, di Kel. Setia, Kec Binjai Kota, Rumah Jumingan alias Wak Telor. di Kel. Bhahrang, Kec. Selesai Kota BinjaiDilakukan secara terus menerus.
Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 21 Mei 2013 — 1. ANTHON NANGO 2. MUHYIN IYABU, S.E.
8715
  • Pengeluaranuntuk Pembayaran yang membebani Uang Persediaan.Membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ataspelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.Hal. 9 s/d Hal. 97PUTUSAN NO. 11/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLOv Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat Kontraktualmaupun Non Kontraktual. 22202222222ono= Setelah menerima Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat PerintahMembayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan
    97PUTUSAN NO. 11/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLO Utama Jumlah cabang/ Minimal 3Thallus Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010, Menteri Kelautan danPerikanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan Nomor117/MEN/KU.611/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 tentang PerubahanKetigabelas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.02/MEN/KU.611/2010, tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatangananSurat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan
    ==Setelah menerima Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan Pengeluaran padaSatuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana Tugas Pembantuan LingkupDitjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan TA. 2010,untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 06-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 1/PID.TPK/2018/PT BBL
Tanggal 6 Maret 2018 — BUDI MARSELIUS melawan SELPIANA PRIHATINI ALMUKAROMAINI
209107
  • masuk kerekening atasNama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening NomorRekening: 145301007 2.e Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.Halaman 8 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBLe Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuansoasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dariterdakwa ke bendaharan
    kKemudian terdakwa cairkan di bulan Februari2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danterdakwa simpan di brankas.Halaman 20 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBLe Dariuang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwagunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat,UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan dibrankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimanaterdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dariterdakwa ke bendaharan
    ke Bank SumselBabel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atasNama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening NomorRekening: 145301007 2.e Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.e Dari uang yang terdakwa~ cairkan terdakwa gunakan untukbantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serahterima dari terdakwa ke bendaharan
    direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kKemudian terdakwa cairkan di bulan Februari2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danterdakwa simpan di brankas.Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP)terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian keUPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masihterdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosialyang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan buktiserah terima uang dari terdakwa ke bendaharan
    SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairanyang nanti langsung masuk kerekening atas Nama BendaharaPengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 1453010072.Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.Dari uang yang terdakwa~ cairkan terdakwa gunakan untukbantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serahterima dari terdakwa ke bendaharan
Register : 20-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • danTergugat tidak pernah meminta maaf bahkan ketika Penggugat bertanyaTergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;Bahwa atas izin orang tua Tergugat akhir Tahun 2017 Penggugat besertaanak Penggugat dan Tergugat pergi ke Bantul dikarenakan anak memintaberkunjung ke tempat Bapak XXXX yang merupakan teman Penggugatdan Tergugat, dan Tergugat marah dikarenakan Penggugat belum pulangke rumah dan memukul Penggugat dengan siku tangan kiri ke bagianhidung Penggugat sehingga Penggugat mengalami bendaharan
Register : 14-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Desember 2014 — IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK
5114
  • tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008.22 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, KuasaPerkara No.13/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb Hal. 52324252627Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
    19 Februari2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati BatangHari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    16Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
    Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpanbarang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten BatangHari Tahun Anggaran 2009.23).
    Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpan brangbelanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 201026).
Register : 19-12-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 13/PID.TPK/2014/PT JMB
Tanggal 30 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAUT MULATUA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ida Nursanti, SE Binti Sidik
13048
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.
    Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010
  • Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    16Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari Tahun Anggaran 2008.22)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    atas keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    19Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidaklangsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas KeputusanBupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu) Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
    2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiHari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
Putus : 09-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 Mei 2012 — SAMPURNO, S.Pd. ;
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gogol dengan nama penerima Sertifikat ;Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 desa WatesnegoroKecamatan Ngoro ;Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dibaut oleh AgusKhodori Bendaharan Redis Tanah Ex.
    Gogol dengan nama penerima Sertifikat;Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 desaWatesnegoro Kecamatan Ngoro;Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dibaut oleh AgusKhodori Bendaharan Redis Tanah Ex.
Register : 04-05-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 17/PID.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 17 Juli 2013 — JERMIAS TOTOMUTU, SE
6520
  • menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau Sarana yag ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :11e Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34.02/BS tanggal 29Oktober 2008 tentang pengangkatan Pejabat esalon Ill dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.e Bahwa selaku bendaharan
    Soulissa, dan setelah ditandatangani saya langsung menyerahkan kwitansi tersebut ke tangan tersangkaJeremias Totomultu 5 nnn nn nnn nnnn nnn nnn nnn en ne nen nnncnennncesBahwa terkait penerimaan dana sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)dari Terdakwa dimana di gunakan untuk kepentingan penyelenggaraan PILEGdan PILPRES tahun 2009, dan dana tersebut telah saksi pertanggung jawabmelalui Panwas Kabupaten Buru ;Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut adalahSekretariat dan Bendaharan
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
539
  • DARMI,SE;Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;Bahwa dalam slip pencairan deposito dan memasukkan kembali depositoDesa Buduran terdapat tanda
    DARMI,SE; Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;e Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;e Bahwa yang melakukan proses pembukuan dan penerimaan dana danpengeluaran adalah dilakukan
    DARMI,SE;e Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;e Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;e Bahwa tindakan pencairan, pendepositoan dana desa tersebut tidaklahdapat dilakukan oleh
    DARMI,SE;Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;Bahwa tindakan terdakwa yang mencairkan uang deposito Desa Budurandengan tetap menyatakan dalam
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADIN MUNANSYAH ALIAS BONAR MARPAUNG.
10547
  • Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang di beri weweng menandatangani SPM, Pejabat yang di beri wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisir
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. URGAMAWAN BACHTIAR .
12327
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisir;

Register : 08-06-2015 — Putus : 03-07-2015 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 3 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : RIZKI, SE BIN JAFAR SYEHDU
Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Riza, SH
8531
  • Bireuentahun anggaran 2011, Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 29 Tahun 2011 tanggal 17Februari 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharan Umum,Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada pada Satker di LingkunganPemerintah Kab. Bireuen. Bahwa pada tahun 2011 terdakwa selaku bendahara pengeluaran ada mengajukanUang Muka Kerja (UMK) pada Sekdakab.
Register : 14-04-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB
Tanggal 3 Desember 2014 — Drs. ZULFIKAR Bin TAJUL ARIFIN
7024
  • tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
    Mei2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja LansungPada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
    atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hariselaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTKbelanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
    Februari 2010 tentangpenunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
    2014PN.Jmb Hal. 151penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
Register : 19-07-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PA BANTUL Nomor 119/Pdt.P/2016/PA.Btl
Tanggal 18 Agustus 2016 — PEMOHON I, PEMOHON II
163
  • Bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian olehKetua Majelis diberi tanda P.9;Fotokopi Daftar Honor dan TKPK Tenaga Tenaga Kontrak atas namaPemohon yang dikeluarkan oleh Bendaharan Departemen KeuanganProp. Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juni 2016.
Putus : 18-07-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB
Tanggal 18 Juli 2014 — ARDIANSYAH,SY,SE Bin SYAMSUDIN
6420
  • Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran KeputusanBupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung PadaSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2008.22)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu) Bendaharan
    Lampiranatas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hariselaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentangpenunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu) Bendaharan
Register : 11-05-2009 — Putus : 08-10-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 79/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2009 — Herwanto Tentamiono, SH;1. Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, 2. Gegen Diosya SR Umum
11132
  • Dinarsi Raharjanti, SH;Sekretaris Il : Gegen Diosya, SR ;Bendaharan : Drs. Raden Adiwisastra ;Berdahara Il: Mohammad Husein Wiradiredja ;Anggota : Roesdiono iAnggota > Ny. Euis Wiwin Wirahmati, SE ;Anggota > Ny.