Ditemukan 289 data
42 — 14
Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 03 Juni 2006 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADDI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 03 Juni 2006 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
Antang Kalang Nomor : 141/05/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 05 Januari 2013 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan PT.
Plk.55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 05 Januari 2013 beseta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYADI, JT.1 (satu) lembar foto copy KTP An.
Antang Kalang Nomor : 141/04/PEMDES tentangPengangkatan / Pemberhentian Bendaharan Desa Rantau Suangtertanggal 21 Januari 2012 beseta lampirannya.(satu) lembar foto copy KTP An. HERMUYAD, JT.(satu) lembar foto copy KTP An. SANGEN(satu) lembar foto copy Buku tabungan PT.
44 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatasdilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatandesa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan
Desa wajibmempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakanBendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek
Desa wajibmempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatasdilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sahPasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala
Sus/2015 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah;Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukanpengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kaspengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namunpada kenyataannya perangkat
58 — 26
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1),Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2),Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2015/PT YYKSetiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebutharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), BendaharanDesa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan
LPJpengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulanHalaman 8 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPkK/2015/PT YYKberikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaansebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaranyang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah; Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas NegaraPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan
Desawajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3)diatas dilampiri dengan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sahPasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJpengeluaran kepada Kepala
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FAJARSYAH, SE.
120 — 8
1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang di beri weweng menandatangani SPM, Pejabat yang di beri wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisir;
Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-03-2014Putusan PN BINJAI Nomor 363/Pid.B/2013/PN.BJ
Tanggal 16 Januari 2014 — SURYA EFENDI Als. FENDI
28 — 8Binjai Selatan,e Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan,e Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan,e Rumah Muhammad Juhri, di Kel. Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis alias Wak Ling, di Kel. Setia, Kec. Binjai Kota,e Rumah Jumingan alias Wak Telor, di Kel. Bhahrang, Kec.
Binjai Selatan, Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan,e Rumah Muhammad Juhri di Kel. Rambung Dalam, Kec Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis Wak Ling, di Kel. Setia, Kec Binjai Kota,e Rumah Jumingan alias Wak Telor. di Kel. Bhahrang, Kec.
Binjai Selatan,e Rumah Amdani Nasution, di Bendaharan Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Rumah Iman Sugiyanto, di Jl. Letjen Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. BinjaiSelatan, Rumah Muhammad Juhri di Kel. Rambung Dalam, Kec Binjai Selatan,e Rumah Sariono Lubis Wak Ling, di Kel. Setia, Kec Binjai Kota, Rumah Jumingan alias Wak Telor. di Kel. Bhahrang, Kec. Selesai Kota BinjaiDilakukan secara terus menerus.
Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-09-2013Putusan PN GORONTALO Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 21 Mei 2013 — 1. ANTHON NANGO 2. MUHYIN IYABU, S.E.
87 — 15Pengeluaranuntuk Pembayaran yang membebani Uang Persediaan.Membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ataspelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.Hal. 9 s/d Hal. 97PUTUSAN NO. 11/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLOv Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat Kontraktualmaupun Non Kontraktual. 22202222222ono= Setelah menerima Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat PerintahMembayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan
97PUTUSAN NO. 11/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLO Utama Jumlah cabang/ Minimal 3Thallus Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010, Menteri Kelautan danPerikanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan Nomor117/MEN/KU.611/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 tentang PerubahanKetigabelas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.02/MEN/KU.611/2010, tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatangananSurat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan
==Setelah menerima Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuatan Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendaharan Pengeluaran padaSatuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana Tugas Pembantuan LingkupDitjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan TA. 2010,untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 06-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 26-07-2018Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 1/PID.TPK/2018/PT BBL
Tanggal 6 Maret 2018 — BUDI MARSELIUS melawan SELPIANA PRIHATINI ALMUKAROMAINI
209 — 107masuk kerekening atasNama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening NomorRekening: 145301007 2.e Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.Halaman 8 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBLe Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuansoasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dariterdakwa ke bendaharan
kKemudian terdakwa cairkan di bulan Februari2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danterdakwa simpan di brankas.Halaman 20 dari 57 Putusan Pidana PT No.1/PID/TPK/2018/PT BBLe Dariuang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwagunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat,UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan dibrankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimanaterdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dariterdakwa ke bendaharan
ke Bank SumselBabel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atasNama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening NomorRekening: 145301007 2.e Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.e Dari uang yang terdakwa~ cairkan terdakwa gunakan untukbantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serahterima dari terdakwa ke bendaharan
direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kKemudian terdakwa cairkan di bulan Februari2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danterdakwa simpan di brankas.Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP)terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian keUPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masihterdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosialyang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan buktiserah terima uang dari terdakwa ke bendaharan
SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairanyang nanti langsung masuk kerekening atas Nama BendaharaPengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 1453010072.Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yangterdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uangterdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untukpembayaran bantuan sosial.Dari uang yang terdakwa~ cairkan terdakwa gunakan untukbantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serahterima dari terdakwa ke bendaharan
Register : 20-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 30-10-2019Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2danTergugat tidak pernah meminta maaf bahkan ketika Penggugat bertanyaTergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;Bahwa atas izin orang tua Tergugat akhir Tahun 2017 Penggugat besertaanak Penggugat dan Tergugat pergi ke Bantul dikarenakan anak memintaberkunjung ke tempat Bapak XXXX yang merupakan teman Penggugatdan Tergugat, dan Tergugat marah dikarenakan Penggugat belum pulangke rumah dan memukul Penggugat dengan siku tangan kiri ke bagianhidung Penggugat sehingga Penggugat mengalami bendaharan
Register : 14-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 01-04-2015Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Desember 2014 — IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK
51 — 14tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008.22 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, KuasaPerkara No.13/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb Hal. 52324252627Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
19 Februari2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati BatangHari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
16Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpanbarang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten BatangHari Tahun Anggaran 2009.23).
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpan brangbelanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 201026).
Register : 19-12-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 12-01-2022Putusan PT JAMBI Nomor 13/PID.TPK/2014/PT JMB
Tanggal 30 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAUT MULATUA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ida Nursanti, SE Binti Sidik
130 — 48- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Peneriaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010
- Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
16Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari Tahun Anggaran 2008.22)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
atas keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
19Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidaklangsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas KeputusanBupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu) Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendaharan
2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiHari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
Putus : 09-05-2012 — Upload : 03-08-2012Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 Mei 2012 — SAMPURNO, S.Pd. ;
22 — 9 — Berkekuatan Hukum TetapGogol dengan nama penerima Sertifikat ;Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 desa WatesnegoroKecamatan Ngoro ;Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dibaut oleh AgusKhodori Bendaharan Redis Tanah Ex.
Gogol dengan nama penerima Sertifikat;Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 desaWatesnegoro Kecamatan Ngoro;Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dibaut oleh AgusKhodori Bendaharan Redis Tanah Ex.
Register : 04-05-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 02-09-2013Putusan PN AMBON Nomor 17/PID.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 17 Juli 2013 — JERMIAS TOTOMUTU, SE
65 — 20menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau Sarana yag ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :11e Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 021.34.02/BS tanggal 29Oktober 2008 tentang pengangkatan Pejabat esalon Ill dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.e Bahwa selaku bendaharan
Soulissa, dan setelah ditandatangani saya langsung menyerahkan kwitansi tersebut ke tangan tersangkaJeremias Totomultu 5 nnn nn nnn nnnn nnn nnn nnn en ne nen nnncnennncesBahwa terkait penerimaan dana sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)dari Terdakwa dimana di gunakan untuk kepentingan penyelenggaraan PILEGdan PILPRES tahun 2009, dan dana tersebut telah saksi pertanggung jawabmelalui Panwas Kabupaten Buru ;Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut adalahSekretariat dan Bendaharan
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013Putusan PN SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
53 — 9DARMI,SE;Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;Bahwa dalam slip pencairan deposito dan memasukkan kembali depositoDesa Buduran terdapat tanda
DARMI,SE; Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;e Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;e Bahwa yang melakukan proses pembukuan dan penerimaan dana danpengeluaran adalah dilakukan
DARMI,SE;e Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;e Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;e Bahwa tindakan pencairan, pendepositoan dana desa tersebut tidaklahdapat dilakukan oleh
DARMI,SE;Bahwa dalam buku laporan Kas Desa Buduran sejak bulan Agustus 2005sampai 2009, masih disebutkan adanya Deposito Desa Budiran sebesarRp 565.000.000, dan demikian pula dalam APBDes, masih disebutkanadanya deposito tersebut ;Bahwa setiap bulannya, Desa masih menerima bunga dari depositotersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diterima dandilaporkan oleh Terdakwa selaku Bendaharan Desa ;Bahwa tindakan terdakwa yang mencairkan uang deposito Desa Budurandengan tetap menyatakan dalam
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADIN MUNANSYAH ALIAS BONAR MARPAUNG.
105 — 47Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang di beri weweng menandatangani SPM, Pejabat yang di beri wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisirRegister : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. URGAMAWAN BACHTIAR .
123 — 271 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 5/1/ tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerima Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah dilegalisir;
Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Riza, SH
85 — 31
Bireuentahun anggaran 2011, Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 29 Tahun 2011 tanggal 17Februari 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharan Umum,Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada pada Satker di LingkunganPemerintah Kab. Bireuen. Bahwa pada tahun 2011 terdakwa selaku bendahara pengeluaran ada mengajukanUang Muka Kerja (UMK) pada Sekdakab.
70 — 24
tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan
Mei2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja LansungPada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hariselaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTKbelanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
Februari 2010 tentangpenunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
2014PN.Jmb Hal. 151penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 201027) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13tahun 2010 tanggal, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,Pembantu Bendaharan
16 — 3
Bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian olehKetua Majelis diberi tanda P.9;Fotokopi Daftar Honor dan TKPK Tenaga Tenaga Kontrak atas namaPemohon yang dikeluarkan oleh Bendaharan Departemen KeuanganProp. Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juni 2016.
64 — 20
Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran KeputusanBupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung PadaSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2008.22)Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu) Bendaharan
Lampiranatas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hariselaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentangpenunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 200925) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu) Bendaharan
111 — 32
Dinarsi Raharjanti, SH;Sekretaris Il : Gegen Diosya, SR ;Bendaharan : Drs. Raden Adiwisastra ;Berdahara Il: Mohammad Husein Wiradiredja ;Anggota : Roesdiono iAnggota > Ny. Euis Wiwin Wirahmati, SE ;Anggota > Ny.