• Penggugat:
  JULIMIN
  Tergugat:
  1.BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
  2.KEPALA BKPSDM MAHAKAM ULU

• Penggugat:
  YUYUN
  Tergugat:
  1.PERAWATI
  2.TOTO JULIANTO
  Turut Tergugat:
  BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TEBO

• 
  Terbanding/Tergugat I : PERAWATI
  Terbanding/Tergugat II : TOTO JULIANTO
  Terbanding/Turut Tergugat : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TEBO

• Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor888/6256.03/BKPSDM tentang Revisi Surat Keputusan Bupati Nomor : 888 /1073.03 / BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama SAWIL A.HAKA, S.Sos, Tanggal 18Nopember 2019;3.

  Bahwa penyerahan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor :888/6256.03/BKPSDM Tentang Revisi Surat Keputusan Bupati Nomor:888/1073.03/BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAWIL A.

  : 888/1073..03/BKPSDM TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Sawil A.

  Bupati fTolitoli Nomor:888/6256.03/BKPSDM Tentang Revisi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:888/1073.03/ BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama SAWIL A.

  Nomor: 888/6256.03/BKPSDM Tentang Revisi Surat Keputusan Bupati TolitoliNomor: 888/1073.03/ BKPSDM Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAWIL A.

• Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1078.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Efraim, tanggal 22 April 2019;2. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1079.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Ridwan Husain, S.Pd., M.Si., tanggal 22 April 2019;3. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1090.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs.

  , dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5234.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5236.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5237.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan

  jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5242.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5244.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku;e Nomor: 888/5247.03/BKPSDM

  dengan jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Nomor: 888/5237.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Nomor: 888/5242.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Nomor: 888/5244.03/BKPSDM tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak

  Negeri SipilAtas Nama Abrianto Jafar, S.Sos., tanggal 22 April 2019;Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1076.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ansyari, S.T., tanggal 22 April 2019;Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1086.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Roi Monang, S.T., tanggal 22 April 2019;Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1089.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat

• Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.;4.

  Kemudian Bupati Tebo, padaTanggal 12 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/20/BKPSDM, dan Tanggal19 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/40/BKPSDM telah menyampaikanLaporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPT Pratama KabupatenTebo Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur SipilNegara di Jakarta.Bahwa berdasarkan Surat Bupati Tebo di atas, kemudian Komisi Aparatur SipilNegara, melalui surat Nomor : B204/KASN/1/2018 Tanggal 26 Januari 2018,memberikan Rekomendasi dan memberikan

  (Sesuai dengan aslinya);P.3 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 870/08/BKPSDM tanggal 05 Januari 2017. (Sesuai dengan aslinya);P.4 : Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/21/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tebo atas nama Zulkifli, S.Pd. tanggal 13 Januari2018. (Sesuai dengan aslinya);PBS : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas namaZulkifli, S.Pd. jangka waktu penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2017.

  (Sesuai dengan aslinya);1011Bukti T.4: Surat Bupati Tebo Nomor : 800/20/BKPSDM, tanggal 12Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara diJakarta, perihal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPTPratama Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

  (Sesuai dengan aslinya);Bukti T.5: Surat Bupati Tebo Nomor : 800/21/BKPSDM, tanggal 12Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara diJakarta, perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi Antar JPT Pratama LingkupPemerintah Kabupaten Tebo.

  (Sesuai dengan aslinya);Bukti T.6: Surat Bupati Tebo Nomor : 800/40/BKPSDM tanggal 19 Januari2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta,perihal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPT PratamaKabupaten Tebo Provinsi Jambi.

• /BKPSDM/IX/2020, Tanggal 23 September 2020,Tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 821.29 / 34 /BID./ BKPSDM / IX / 2020, Tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil DariJabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan a.n.

  /BKPSDM/IX/2020, Tentang Perubahan SuratKeputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/34/BID./BKPSDM/IX/2020, Tanggal 23 September 2020,Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan KepalaDinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Seruyan a.n.

  /BKPSDM/IX/2020, Tanggal 23 September 2020Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor821.29/34/BID.I/BKPSDM/IX/2020, Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Kepala Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan KabupatenSeruyan a.n.

  /BKPSDM/X/2020, atas Tanggapan BandingAdministratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap KeputusanBupati Seruyan Nomor: 821.29/34/BID.l/BKPSDM/X/2020, agardisampaikan kepada KASN.

  /BKPSDM/IX/2020, tertanggal 21September 2020 pada Surat Keputusan Nomor:821.29/35/BID.

• Bahwa Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor:821.4/1484/BKPSDM/SETDA Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriHalaman 7 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.DPS.Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan PemerintahKabupaten Karangasem, tertanggal 19 Juli 2019 (vide bukti P.4) danSurat Nomor: 800/1598/BKPSDM/SETDA, Perihal: Undangan Pelantikandan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tertanggal 19 Juli

  BahwaSurat Keputusan Bupati Karangasem Nomor:821.4/1484/BKPSDM/SETDA Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan PemerintahKabupaten Karangasem, tertanggal 19 Juli 2019 dan Surat UndanganNomor: 800/1598/BKPSDM/ SETDA, tertanggal 19 Juli 2019, yangmenerangkan kehadiran Pemohon untuk dilantik dan diambil sumpahnyapada tanggal 22 Juli 2019, bahwa surat undangan tersebut diterimaoleh Pemohon pada tanggal 22 Juli 2019.

  Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Fotokopisesuai dengan aslinya) ; Surat Undangan Rapat Nomor: 800/1898/BKPSDM/SETDA,Tentang Rapat Membahas Surat Keberatan Sdr.

  Bupati Karangasem melalui Surat Nomor800/1907/BKPSDM/SETDA Tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Tanggapanatas keberatan sdr. Ir. Gede Adnya Mulyadi, M.Si terhadap SK BupatiKarangasem Nomor: 821.4/1484/BKPSDM/SETDA (Vide Bukti P23 = Bukti T 3); Bahwa Surat Nomor: 800/1907/BKPSDM/SETDA Tanggal 26 Agustus 2019Tentang Tanggapan atas keberatan sdr. Ir.

  Gede Adnya Mulyadi, M.Siterhadap SK Bupati Karangasem Nomor: 821.4/1484/BKPSDM/SETDAditerima langsung oleh Pemohon Prinsipal pada Tanggal 2 September 2019(Vide Bukti P23 dan Bukti T 6 serta keterangan Saksi bernama Drs.

• Putusan Nomor 526 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yangditerbitkan oleh Tergugat, perihal Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil, Kepada Saudara Ir.

  Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkan olehTergugat (Plt.

  Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang pada tanggaldikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt. Bupati, perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan HormatHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2020(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang padatanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt. Bupati, perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;5.

  Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019;6. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasiharkat martabat dan kedudukan Pemohon' Kasasi/Pembanding/Penggugat Ir. Gatot Rachmanto, NIP 19650409 199403 1 004,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon:;7.

• Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM

  Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu,S.E., tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ahmad H. Batalipu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya pada tanggal satu (1) April 2017 sudah menerima SKPensiun atas nama Ahmad H.

• Bersifat konkret adalah Keputusan Bupati Nomor: 880/21MDI/BKPSDM/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemberhentiandengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil, kepada nama Ratna Kamaliah, S.

  Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan objek sengketa adalah bahwa berdasarkan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor: 862.3/15MDI/ BKPSDM/2020, CalonPegawai Negeri Sipil atas nama Ratna Kamaliah, S.Pd.

  Bahwa sesuai persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan StafKepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 April 2020,Perihal: Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil an.Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 862.3/15MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April2020, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;Bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut meminta pendapatkepada Kepala Badan Kepegawaian

  Negara Regional VIII ProvinsiKalimantan Selatan melalui Surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/374BANG.1/BKPSDM/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal: Mohon Pendapat berkaitan Pengangkatan menjadi PNS an.

  PemerintahKabupaten Tanah Laut, tanggal 23 April 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf Nomor: 800/682MDI/BKPSDM/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PenjatuhanHukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil an.

• Wajo,Nomor: 882/002/BKPSDM, Hal: Pemberitahuan karena telahmencapai batas usia pensiun, tanggal 2 Januari 2018 danlampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wapjo,Nomor:882/246/BKPSDM, Hal: Usul Kenaikan PangkatPengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun an. dr.

  Wajo,Nomor: 882/002/BKPSDM, dimana saksi pada saat itu sebagai Kepala BKD ;Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkanoleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ;Bahwa benar saksi tahu tentang bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan olehBadan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ;Bahwa bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian DanPengembangan SDM Kab.

  Mks.Bahwa saksi pernah dipanggil untuk datang ke BKPSDM melalui lbu Alfianyuntuk membicarakan masalah pemberhentian SK pesiun Penggugat usia 58tahun, untuk berdiskusi terkait masalah Penggugat untuk mengkroscek absenfinger print Penggugat untuk dicocokan dengan rekab di BKPSDM dengan apayang ada di BKPSDM ternyata sinkron;Bahwa benar saksi memberikan Penggugat surat perintah untuk melaksanakantugas, bukan mulai bulan Januari 2019 tetapi bulan Desember 2018 karena saksimengacu pada pada surat mutasi

  Wajo, Nomor : 882/002/BKPSDM itu dikirim kekantornya masingmasing ;Bahwa bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian DanPengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor:882/002/BKPSDM itu tidak kembalilagi kepada saksi karena bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh BadanKepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab.

  Mks.Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat itutidak tahu PP No.11 tahun 2017 dimana waktu itu Penggugat sebagai DirekturRumah Sakit dan saksi menanyakan kepada BKPSDM apakah aturan yangselama ini dipakai masih berlaku atau sudah ada aturan yang baru lalu BKPSDMmenjawab bahwa tidak ada aturan baru lagi dan aturan itu sudah cocok ;Bahwa saksi mengkroscek di BKPSDM dimana Penggugat itu sudah memasukimasa usia pensiun dan hal itu saksi pernah menanyakan kepada BKPSDM apayang

• R642/23/09/2016 tanggal 28September 2016 tentang pemberitahuan penahanan tersangka an.Umar Usman, Sutaryo dan Rustami, maka BKPSDM membuatNota Dinas yang ditujukan kepada Wakil Bupati Banyuasin selakuPelaksana Tugas Bupati Banyuasin nomor 800/59/ND/BKPSDM/2017 tanggal 9 September 201 7;.

  Sutaryo,S.Sos (PENGGUGAT) maka BKPSDM meminta salinan putusanPengadilan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus berdasarkan suratnomor: 800/418/BKPSDM/2017 tanggal 13 April 201 7;.

  ., M.Si (Penggugat) Nomor 168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan alasandikarenakan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidanapenjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian jawaban di atas jelas bahwa keputusan BupatiBanyuasin (TERGUGAT) Nomor: 168/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Februari2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr.

  Sutaryo, S.Sos., M.Si,Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asili);Fotokopi Keputusan Bupati BanyuasinNo.413/KPTS/BPSDM/2017 tanggal 18 Mei 2017tentang Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriSipil atas nama Sutaryo, S.Sos., M.Si,Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Surat BKPSDM No.800/418/BKPSDM/2017,tanggal 13 April 2017 Perihal Permintaan SalinanKeputusan Pengadilan Negeri Atas Nama Drs. UmarUsman, MM.

  BuktiT11 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Nomor 800/205/ND/BKPSDM/2017 tanggal 12 Mei2017 Perihal Status Hukum Pegawai Negeri Sipil(PNS) Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan asli);12 BuktiT 12 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Nomor 800/18000929/ND/BKPSDM/2018 tanggal29 Januari 2018 Perihal Penerbitan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Kabupaten Banyuasin (Sesuai dengan

• I. Dalam Eksepsi:

  Menolak Eksepsi Tergugat;

  II. Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004

  ;

• Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat berupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

  /VII/ BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugattelah menerima Keputusan Nomor: 88ailll. 1400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Pada tanggal 16 Juli 2019 sesuai denganSurat Penyerahan SK.PTDH PNS No. 440/800 4693/ SKRT/VII/2019dan Berita Acara Penyerahan Surat SK.

  SK. / VII / BKPSDM /2019,Tanggal 30 Juli 2019 tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau cacatformil dikarenakan objek kabur (Obscuur Libel);1117.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: Nomor: 888/ 111.1400/ A.SK.

  /VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, Penggugat hanya mencantumkanpertimbangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf (b) sedangkan huruf (d) yangberbuny!

  SK. / VII / BKPSDM /2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Bengan Jabatan atasNama WINARTI, NIP 196803051989112004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor:888/IIL1400/A.SK.

  /VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama WINARTI, NIP 196803051989112004 ;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dan kedudukanpenggugat seperti kKeadaan semula ;5.

• Nomor3, Keluranhan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat Tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM

  /2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar tanggal17 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/243.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman.

  Putusan Nomor 468 K/TUN/2019Sipil atas nama Karsum Umar tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar tanggal17 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang

  formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 21 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 28/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 01 April 2019; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM

  DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar tanggal17 Mei 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/243.27/V/BKPSDM

Dikembalikan kepada BKPSDM melalui saksi MAYA ANDRIYATI BINTI ABAS.

• 1 (satu) buah obeng warna gagang merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAN ROHMANA BINMARSANI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masapenahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetapditahan.3.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah dus laptop merk Asus yang berisikan tas laptopmerk Asus warna hitam; 1 (Satu) Buah laptop merk Asus type 17 warna hitam; 1 (Satu) Buah laptop merk Lenovo type G410 warna hitam; 1 (Satu) Buah laptop merk Toshiba type Portege C830 warnamerah.Dikembalikan kepada BKPSDM

Perobuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa mulanya terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat dengan pasti Bulan Januari 2018 sekira jam 01.30 Wib. terdakwamain ke penjagaan pemda kabupaten Majalengka lalu terdakwa mendekatikantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia) kemudian terdakwa mencongkel jendela ruangan Sub.BidPengadaan dan Pemberhentian Pegawai dengan menggunakan obengkemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan

adalah Pemda Kabupaten Majalengka; Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian Terdakwa selainSaksi sendiri adalah Saksi MAYA ANDRIYANI, pegawai BKPSDM Kab.Majalengka dan barang yang dicuri yaitu 1 (Satu) buah laptop Merk LenovoTipe G410 warna hitam inventaris Pemda Kab.

Majalengka serta uangsebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi MAYA ANDRIYANI,kemudian Saksi EDI NURJAMA, pegawai BKPSDM Kab.

Majalengka serta uangsebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi MAYA ANDRIYANI,kemudian Saksi ATING SUPRIATIN, pegawai BKPSDM Kab.

• MENGADILI:

  1. DALAM PENUNDAAN:
     • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMP N 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

  Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dimana Penggugatmasih menjalani hukuman penjara;11.

  Atas keberatan tersebut, Kepala BKPSDM melalui Surat Nomor:800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 menegaskan bahwatidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut ObjekSengketa. Adanya dalil Penggugat yang menunjuk angka 7 surat tersebutyang intinya memberikan pandangan kepada Penggugat untukmenggunakan haknya menggugat Keputusan pemberhentiannya tersebutin casu Objek Sengketa ke Pengadilan TUN, tidak dapat dipandangsebagai dasar untuk melakukan gugatan.

  Norma atau aturan yang menjadirujukan adalah sebagaimana yang harus ditempuh terlebin dahulu olehHal 22 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PLPenggugat untuk mengajukan Banding Administratif sebagaimana yangdiuraikan pada bagian 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, sebelum mengajukan kePTUN, bukan didasarkan atas surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, pada angka 7;3. DALAM POKOK PERKARA;3.23.3.3.1.

  BuktiP8 : Surat dari Lusyana Margaretha Pondaag kepada BupatiKabupaten Morowali Utara, tanggal 25 Juli 2019, Perihal:keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:Hal 29 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL10.11.12.13.14.15.Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopisesuai asli);: Tanda Terima Surat tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Suratkeberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:880/252.1/BKPSDM/VI/2019 tanggal

  Atas keberatan tersebut kepala BKPSDM melaluiSurat Nomor: 800/422/BKPSDM/VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019menegaskan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugatuntuk mencabut Objek Sengketa.

• Terhadap Keberatan yangPenggugat ajukan, pihak Tergugat telah memberikan Jawabansesual Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yangpenggugat sampaikan tidak dapat dipertimbangkan :3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkankeberatan Penggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugatmengajukan Banding Administratif kepada Gubernur NusaTenggara barat sesuai Surat tanggal 4 Juli 2019.

  Terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugattelan memberikan Jawaban sesuai Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor :820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yang penggugatsampaikan tidak dapat dipertimbangkan ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkan keberatanPenggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019 Nomor :820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugat mengajukanBanding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara barat sesualSurat tanggal 4 Juli 2019.

  Menyatakan batal Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaMataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal29 April 2019 ;4.

  Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan ;3.

  /IV/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29April 2019 (fotokopi sesuai dengan asll) ;Surat dari BKPSDM Kota Mataram kepada Tjatur TotoHardyanto (Penggugat) Nomor : 820/1227/BKPSDM/IV/2019,Perihal : Jawaban Atas Keberatan tanggal 26 Juni 2019(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 862/966/BKD/2019tanggal 18 Juli 2019 kepada Sdr.

• Bersifat Konkret;Objek sengketa yang diputuskan/ditetapkan oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, dan dapatditentukan, dalam perkara ini berupa Keputusan BupatiLuwu Utara No. 888/03/BKPSDM/2019 tanggal 29 April2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat a.n.Wahyudi, S.T.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor: 888/03/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannyadengan Jabatan a.n. Wahyudi, S.T., NIP 19800412200604 1014;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 888/03/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29April 2019 Tentang Pemberhentian karena MelakukanHalaman 17 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Wahyudi, S.T., NIP 19800412200604 1 014;4.

  Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/395/BKPSDM/1X/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 17 September 2018;Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 188.4.45/434/IX/2018 TentangHalaman 27 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.9.

  Luwu Utara yang Terkait TindakPidana Korupsi, tertanggal 7 November 2018;Foto kopi sesuai dengan asli Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/471/BKPSDM/X1/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 5 November 2018;Foto kopi sesuai foto kopi, Surat Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenLuwu Utara, Nomor: 800/547/BKPSDM/XIl/2018 Tentang Usulan Pemberian Sanksi Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang Telah

• OBJEK GUGATANObjek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Banyuasin Nomor : 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada SdrHamzah Lubis, S.IP NIP. 197012291993031002 ; B.

  KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor :290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Kepada Penggugat (Objek Sengketa) tersebutPenggugat merasa dirugikan, diantaranya Penggugat kehilanganpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

  Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati BanyuasinNomor: 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr Hamzah Lubis, S,IPNIP. 197012291993031002 (Penggugat) telah bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu : Pasal 10 ayat (1) Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu : A.

  Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan proseduryang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yakniUndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan)nnnnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nn nc nnnn.

  P25 : Keputusan Bupati Banyuasin 290/KPTS/BKPSDM/2019Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Sadr.Hamzah Lubis S.IP NIP 1970122919933031002 Tanggal 5 April2019 (sesuai dengan asll) ; 26. P26 : Perjanjian Kerja Antara Asisten Administrasi Umum Sekda Kab.Banyuasin dengan Penyedia Jasa Pelayanan Program /Kegiatan Tahun 2019 No. 814.2/219/VIII/2019. Tanggal 2 Mei2019 (sesuai dengan asll) ; 27.