PT BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT BNSP), 2. IR. ANDREAS EDDYSUSETYO M.M., 3. Drs. H. MUHAMMAD SAID, 4. LIDWINA ARIWIN SUSETYO dan 5. RISBERT, S.H., M.H. tersebut

PT BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT BNSP), DKKVSIr. UNGGUL ABINOWO, M.MA, DK

BaliNuansa Sukses Pratama (PT BNSP) padahal secara nyata Ir.

Rapat Umum Pemegang Saham:Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Direksi PT Bali NuansaSukses Pratama (PT BNSP);b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:1. Penetapan status dan cara pembayaran hutanghutang kepada Kreditursehubungan dengan Pembangunan Rest Area PT BNSP di TolPurbaleunyi Bandung;2. Penyusunan dan Pengesahan Direksi Baru PT Bali Nuansa SuksesPratama (PT BNSP);3.

RUPS Luar Biasa PT BNSP,yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum danHalaman 22 dari 48 hal. Put.

BNSP) cq.Direksi PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) untuk mencatatkanperubahan kepemilikan saham ini pada Register Saham Perusahaan yangdisediakan untuk itu;8.

Pertimbangan Judex Facti merupakan kekeliruanserius dalam penerapan hukum;Perihal dan Alasan Keberatan KeduaBahwa keberatan kedua ini ditujukan masih mengenai pertimbangan hukumJudex Facti tentang pembatalan pemberhentian Penggugat selaku DirekturPT BNSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BNSP dan RUPSPT BNSP sebagaimana bukti T5 dan T6A;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:e Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada LembagaSertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016;3. Memerintahkan:e Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua BadanNasional Sertifikasi Profesi No. KEP.0562/BNSP/2016 tentangLisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesiatanggal 24 Mei 2016;4.

Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTPENGGUGAT, apalagi PARA PENGGUGAT tidak dirugikan akibatadanya keputusan tersebut;Bahwa menurut hemat TERGUGAT Il INTERVENSI sejatinyaTERGUGAT (BNSP) selaku yang mengeluarkan surat keputusan aquo telah tepat dan benar mengeluarkan surat keputusan tersebut,vide ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2004 (PP BNSP)yang berbunyi sebagai berikut: Guna terlaksananya tugas sertifikasikompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapatmemberikan lisensi

dimaksud dalamayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP..

Bahwa Tergugat Il Intervensi2, pada saat memohonkanpenyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja Advokat kepadaTergugat untuk menerbitkan lisensi menyelenggarakan sertifikasikompetensi kerja Advokat dalam lingkungan Organisasi AdvokatKongres Advokat Indonesia (KAI) telah memenuhi persyaratansebagaimana yang telah ditetapbkan dalam Pedoman BNSP 201,202, dan 210, maka BNSP mengeluarkan Keputusan BadanNasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/2016,tertanggal 24 Mei 2016 Tentang Lisensi Kepada

dapat memonitor satu persatu, sedangkan LSP ada LSPpihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal ini LSPPI yangdiinisiasi oleh KAI; Bahwa BNSP mempunyai kewenangan untuk melakukan uji Kompetensikepada para pekerja profesi sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2004tentang BNSP; Bahwa LSPPI adalah bagian atau perpanjangan tangan dari BNSP; Bahwa asosiasi mengajukan permohonan kepada BNSP denganbeberapa tahapan setelah itu baru kKemudian BNSP yang mensertifikasi; Bahwa sertifikat dikeluarkan oleh

BNSP), ; Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM., ; Drs. H. MUHAMMAD SAID, ; LIDWINA ARIWIN SUSETYO, ; RISBER, S.H. M.H., ; Ir. UNGGUL ABINOWO, MMA, ; Dra. Psi ANGRAINI RACMAWATI SRI DEWI ;

BNSP);3. Pengalihan 10 % saham PT.

BNSP perihal pemberhentian tetap Penggugat dan Penggugat II sebagai Direktur Utama dan Direktur PT.

BNSP tersebut telahdilakukan tindakan Perseroan sebagai berikut :Rapat Dewan Komisaris PT. BNSP sebagaimanadalam Akta Notaris tertanggal 18 Juni 2012 No.24,perihal pemberhentian sementara Direksi PT. BNSP.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BNSP sebagaimana dalam Akta Notaristanggal 18 Juli 2012 No. 54 yakni :e Memberhentikan Penggugat selaku Direktur Utama dan Penggugat IIselaku Direktur PT. BNSP secara permanene Mengangkat Direksi dan Komisaris PT.

BNSP oleh Dewan Komisaris danRUPS Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah sah.8.a.

BNSP) dengan alasan pembatalan karena Tergugat dalam rekonpensi tidak memenuhi Kkewajibannya dalamPerjanjian pengambialihan Saham PT. Bali Nuansa SuksesPratama (PT. BNSP) tersebut..

BNSP)) melakukan Perjanjian denganPelawan, dan Terlawan Ill telah menyerahkan sebidang tanah yang telahdiikat dengan Hak Tanggugan oleh Pelawan, atas obyek tanah danbangunan dengan identitas tanah SHGB No. 2546 atas nama PT. BaliNuansa Sukses Pratama (PT. BNSP); seluas 15.125 M2.

BNSP) melauiPengadilandisertaidengan tuntutanpergantian kerugian danbunga;b.

BNSP) bukanlahpemegang Hak milik, melainkan pemegang Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 2546 atas nama PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT.

BNSP) bukanlah pemegang Hak milik, melainkanpemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2546 atas nama PT.Bali Nuansa Sukses Pratama (PT. BNSP);Halaman 20 dari 39 putusan Nomor 58/PDT/2016/PT.BTINDan berkaitan dengan itu pula, sudah ada petunjuk baru mengenaihal tersebut berdasarkan Pedoman Mahkamah Agung, PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku Il), Cet.

BNSP tersebut kepada Kreditur yakni PT.

Pada bulan Agustus 2011, BNSP menerima keluhan dari IKPI atasterbitnya sertifikasi lisensi kepada LSPKPI, sehubungan dengankeluhan tersebut dan sesuai pedoman BNSP yang mewajibkan LSPmempunyai prosedur untuk penyelesaian keluhan atau banding(pedoman BNSP 201 klausul 4.2.6) kami harapkan LSPKPI dapatmenyelesaikan keluhan dimaksud..

Ditujukankepada PENGGUGAT , ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP,tanggal 15 Mei 2007 ;11.P11 : Fotocopy Memorandum PENGGUGAT sebagai KetuaDept. HPSP.DN.IKPI, kepada TERGUGAT (Ketua Umum IKPI Drs.Tjoetjoe Alihartono, MBA.) perihal Paparan Sistem SertifikasiKompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP, tanggal 21 Mei 2007 ;12.P12 : Fotocopy Surat TERGUGAT Nomor S045/PP.IKPI/V1/2007, perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga SertifikasiProfesi (Konsultan Pajak) oleh BNSP.

S007/USKP.0.1/I/2009, tentang verifikasi standar kompetensi konsultanpajak, kepada Ketua BNSP, tanggal 30 Januari 2009 ;30.

KEP57/BNSP/V/2010tentang Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Konsultan Pajakdan Teknisi Perpajakan, tanggal 7 Mei 2010 ;50.P50 : Fotocopy Surat BNSP No. B 518/BNSP/V/2010 hal HasilVerifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Konsultan Pajak danTeknisi Perpajakan, tanggal 24 Mei 2010 ;51.P51 : Fotocopy Keputusan BNSP No. KEP133/BNSP/II/2011,tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KonsultanPajak Indonesia (KPI).

S160/PP.IKPI/VIII/2011 tanggal 1Agustus 2011 Perihal Pemberian Lisensi Kepada LSPKPI yangditujukan oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada BNSP ;42.T23 : Fotocopy Surat BNSP No. B.0845/BNSP/X/2011 tanggal20 Oktober 2011 perihal Keluhan IKPI atas lisensi LSPKPI yangditujukan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Ketua Umum LSPKonsultan Pajak Indonesia, yang juga ditembuskan kepada ParaPenggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi ;43. 124 : Fotocopy Surat Para Penggugat Rekonpensi kepadaBNSP No.

2015; Cek BRI Nomor CFNs70726 senilai Rp. 2.435.000.000 (dua miliyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pencairannya ditulis tanggal 9-11-2015;3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan tanggal 23-12-2015; 2 (dua) lembar surat perjanjian; 3 (tiga) lembar rekening koran; 3 (tiga) lembar foto kopi warkat BG Nomor Cl 034585, Cl 034584 dan Nomor Cl 034583 yang telah dicairkan dan dilegalisir 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP

/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia beserta lampirannya;1 (satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-189-ID, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia; 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP, hari Senin tanggal 10 Agustus 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Foto Kopi Perjanjian Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK) (APBNP) Tahun 2015; Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK.57/PPK/SETBNSP/X/2015;Foto Kopi Tagihan Paket Kontrak PSKK 12 Sektor Prioritas MEA-BNSP Tahun Anggaran 2015;Foto Kopi Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)-APBN-P Tahun 2015;

Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Paket Pelaksanaan Sertifikasi

pembayaran PPH Pasal 21-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/635.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/634.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;Foto Kopi Perjanjian Kerja Sama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP

) Nomor 043/21/PKS/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Kesepakatan Bersama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 042/21/KSB/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Laporan Monitoring Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Program PSKK 2015 LSP Pariwisata Bali Indonesia;Foto Kopi Berita Suara Dewata.Com tentang Ketua BNSP Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata Kabupaten

UJANG KRISNA, S.Sos., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, danketerangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kasubag Pemberdayaan danKerjasama Lembaga Sertifikasi di BNSP;Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.Bahwa Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independenyang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 Ayat (5) UndangUndang Nomor 13tahun

Profesi namun jika hanya untuk sekedarmelakukanpromosi setahu saksi hal tersebut masih diperbolehkan;Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan dalampersidangan yaitu : 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Badan NasionalSertifikasi Profesi Nomor Kep.660/BNSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, 1(satu) lembar Sertifikat Lisensi Nomor BNSPLSP189ID tanggal 31 Agustus2015, 2 (dua) lembar Rapat Pleno BNSP, Senin tanggal 10 Agustus 2015 yangdiajukan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi

Susan Suzana Darmawan akhirnya harus membuka rekening barulagi untuk menampung pencairan dana program sertifikasi dari BNSP; Bahwa sambil menunggu lisensi untuk mensertifikat tenaga kerja, ParaTerdakwa melakukan pendataan calon tenaga kerja yang akan disertifikasisehingga saat itu, Para Terdakwa minta kerjasama dengan saksi Ly Hoa Quynh; Bahwa sebelum mensertifikasi tenaga kerja, pihak LSPPBI melaksanakandeklarasi dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan dari BNSP; Bahwa posisi LSPPBI sebagai

) Nomor 043/21/PKS/B.TAPEM/VII/2015tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Kesepakatan Bersama Bupati Gianyar dengan Kepala BadanNasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 042/21/KSB/B.TAPEM/VII/2015tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Laporan Monitoring Program Pelaksanaan Sertifikasi KompetensiKerja Program PSKK 2015 LSP Pariwisata Bali Indonesia;Foto Kopi Berita Suara Dewata.Com tentang Ketua BNSP Republik Indonesiamenyerahkan secara simbolis Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kerjapariwisata Kabupaten Gianyar

,September 10, 1988.Sertifikat Kompetensi dari BNSP No.950009131 1223731942001 yangmenyatakan tempat tanggal lahir DESTY LINA LESTARI, Lampung,February 05, 1988.Hal. 3 dari 19 hal.

No. 1414 K/Pid.Sus/2014 Sertifikat Kompetensi dari BNSP No.950009131 1223731972011 yangmenyatakan tempat tanggal lahir DEW! NURIZATI, Lampung, October10 10, 1988. Sertifikat Kompetensi dari BNSP No.9500091311223884952011 yangmenyatakan tempat tanggal lahir LISMA YULIDA, Kubukubu,December 15,1987.

yang dikeluarkan oleh BNSP (BadanNasional Sertifikasi Profesi) atas nama DESTI LINA LESTARI.5. 1 (Satu) lembar Hiptek Medical Report No. 20110922255 yangdikeluarkan oleh Rosela Indah Medical Centre atas nama DESTI LINALESTARI.6. 1 (Satu) lembar asli surat penempatan TKI ke Singapura yangdikeluarkan oleh PT Sanjaya Putra Perkasa atas nama DESTI LINALESTARI.7. 1 (Satu) Lembar Sertifikat asli Kompetensi No.9500091311223731952011 yang dikeluarkan oleh BNSP (BadanNasional Sertifikasi Profesi) atas nama

lembar asli surat penempatan TKI ke Singapura yangdikeluarkan oleh PT Sanjaya Putra Perkasa atas nama YULIANDRIYANI1 (Satu) Lembar Sertifikat asli Kompetensi No. 9500091311373972011yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atasnama DEW!

,September 10, 1988.Sertifikat Kompetensi dari BNSP No.950009131 1223731942001 yangmenyatakan tempat tanggal lahir DESTY LINA LESTARI, Lampung,February 05, 1988.Sertifikat Kompetensi dari BNSP No.9500091311223731972011 yangmenyatakan tempat tanggal lahir DEW!

., Ak, Msi (Ketua Umum),DIAH NIEKE (Notulen),Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP) Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011,perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSPKPI, yang ditujukan kepadaKetua Umum LSPKonsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani olehKetua BNSP Dr.

No. 995 K/Pid/201416.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Legalisir foto copy Surat BNSP No.

HPSP kepadaKetua Umum IKPI tertanggal 02 Mei 2007, tentang pertemuan lebihlanjut dengan BNSP.Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomorB210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang PaparanSistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept.

, ditanda tangani olehKetua BNSP Dr.

HPSP kepadaKetua Umum IKPI tertanggal 02 Mei 2007, tentang Pertemuan lebihlanjut dengan BNSP.Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor :B210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang PaparanSistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept.

Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, PerihalKeluhan IKPI atas Lisensi LSPKPI, yang ditujukan kepada Ketua UmumLSPKonsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani oleh Ketua BNSP Dr.H.ADJAT DARADIAT, Msi.50.

HPSP kepada KetuaUmum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjutdengan BNSP.977. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor:B210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan SistemSertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua UmumIKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim SertifikatKompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.9.

HPSP kepada KetuaUmum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjutdengan BNSP.7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor:B210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan SistemSertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua UmumIKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim SertifikatKompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.9.

HPSP kepada KetuaUmum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjutdengan BNSP.7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor :B210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan SistemSertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua UmumIKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim SertifikatKompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.9.

Serta Peraturan Badan Nasional SertifikasiProfesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman PembentukanLembaga Sertifikasi Profesi dalam angka (3). 9 "LSP pihak ketiga:LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesidengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuksektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikanoleh BNSP (Bukti P12).

sertaPeraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dalamangka (3).9 "LSP pihak ketiga: LSP yang didirikan oleh asosiasi industridan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasikompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruanglingkup yang diberikan oleh BNSP.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnyadisebut PP BNSP); danHalaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018e. Angka 3.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi ProfesiNomor 2/BNSP/111/2014 (selanjutnya disebut PeraturanNomor 2/BNSP/111/2014);2.

UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat(1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28M ayat (2) dan ayat(4);Pasal 1 angka (6) UU HAM;Pasal 20 ayat (3) huruf a UU Praktik Kedokteran;Pasal 4 ayat (2) PP BNSP; danAngka 3.9 Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/111/2014.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,020 ocTermohon telah mengajukan bukti berupa:1. Fotokopi tanda terima permohonan uji materiil (Bukti T1);2.

Peraturan Badan Nasional Sertifikat Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014berkedudukan lebih rendah dari Peraturan Menteri, sehingga tidak dapatdijadikan sebagai batu uji;d.

Nomor: B.870/BNSP/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 perihal: Pemberitahuan Pembayaran PSKK T.A. 2015;