BOENARTO TEDJOISWORO

P UTUSANNo. 108 PK/PID/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauankembali telah memutus sebagai berikut dalam perkaraTerpidana:Nama : BOENARTO TEDJOISWORO;Tempat lahir : Surabaya;Umur/tanggal lahir : 56 tahun/25 Oktober 1947;Jenis kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Jl.

Raya Gubeng No. 64Surabaya;Agama : Kristen;Pekerjaan : Swasta;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri di Surabaya sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia Terdakwa Boenarto Tedjoisworo bersama samadan berserikat dengan Jemmy Tjahyadi, Ronny Tjahyadi danJustisia Soetandio, SH.

Lintje Tangkudung,sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan kesatu tersebutdi atas, dan Terdakwa Boenarto Tedjoisworo menggunakan aktatersebut dengan jalan sebagai berikut: Pada tanggal 15 Juni 1999, ketika Terdakwa menggugat:l.a. Lintje Tangkudung;b. Jemmy Tjahyadi;Ronny Tjahyadi;d. Oliviane Tjahyadi;beeen eee enacts eeeeeeeeeneeee Sebagai para Tergugat ;Ila. H. Abdullah;b. Ny. Nunung H.

LintjeTangkudung, Jemmy Tjahyadi, Ronny Tjahyadi yangmerupakan ahli waris dari Tjahyadi Susantoadalah pemilik dari sepuluh bidang tanah yangakan dijual kepada terdakwa BOENARTO TEDJOISWORO(pihak kedua/pembell) ; Bahwa pihak pertama akan menjual 10 (sepuluh)bidang tanah tersebut dengan harga Rp350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) ; Bahwa tanah yang dijual tersebut tidakdijaminkan secara bagaimanapun juga dan pulabebas dari sitaan; Bahwa kesepuluh bidang tanah tersebut adalah:1.

Menjatuhkan terdakwa Boenarto Tedjoisworo dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan bahwalamanya terdakwa ditahan sebelum putusan tersebutmempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkanseluruhnya;. Memerintahkan terdakwa Boenarto Tedjoisworo untuk segeraditahan;Menyatakan barang bukti berupa: Akta perikatan untuk mengadakan jual beli No. 32 danakta kuasa No. 33 tanggal 26 November 1998 dibuat16 dari 24 hal.Put.No. 108 PK/PID/2010Notaris ST. Sindhunata, SH.

BOENARTO TEDJOISWORO

BOENARTO TEDJOISWORO

BOENARTO TEDJOISWOROmelawanLINTJE TANGKUDUNG Cs

BOENARTO TEDJOISWORO VS Nyonya TJENDRAWATI DKK

Tergugat ) serta identitas dan tempat tinggal/domisili Tn.Harun (Tergugat II) tidak disebutkan dalam gugatan a quo, sehingga sudahtepat sebagaimana dipertimbangkan oleh /Pengadilan Tinggi Surabayabahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah gugatantidak jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BOENARTO

JUSTISIA SOETANDIO, S.H ; BOENARTO TEDJOISWORO

Tuan Jimmy Tjahjadi;Dimana kesemuanya bertindak selaku ahli waris dari Tuan Tjahjadi/Susanto;e Pihak II/pembeli/penerima kuasa, yaitu:e Tuan Boenarto Tedjoisworo (Penggugat);Bahwa kehadiran pihakpihak yaitu Penggugat dan Pihak Ketiga, dalampembuatan Akta No. 64 & Akta No. 65 keduanya tanggal 19 Juni 1997 dihadapan Tergugat jelas dan tegas terbukti secara materi dan formal dari buktibukti sebagai berikut:a.

Tuan Boenarto Tedjoisworo, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/pembeli;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 327 PK/Pdt/2011b. Bahwa dari ketentuan pada awal Akta No. 64 dan Akta No. 65 yangdengan jelas dan tegas menyebut: "menghadap saya.. berarti Pengugatdan Pihak Ketiga hadir menghadap Tergugat;Bahwa lebih lanjut di dalam Akta No. 64 dan Akta No. 65 yang dibuat dihadapan Tergugat selaku notaris, Tergugat juga dengan tegas pada bagianakhirnya mencantumkan: ..."

Novum 1:Putusan PK Mahkamah Agung No. 597 PK/Pdt/2007 tertanggal 26 Februari2008 antara Haji Abdullah melawan Boenarto Tedjoisworo (PPK1);(yang ditemukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2009);Novum 1 ini membuktikan halhal sebagai berikut:1. Putusan PK MA No.597 PK/Pdt/2007 tanggal 26 Februari 2008 telahmembatalkan Putusan Mahkamah Agung No.2812 K/Pdt/2001 tanggal28 November 2002 jo.

Bahwa putusan pidana terhadap Termohon PK(Boenarto Tedjoisworo) telah mempunyai kekuatanhukum yang bersifat final dan binding;2. Bahwa telah terbukti Termohon PK bukan pemiliktanah dan harus bertanggung jawab atas perbuatanpidananya sehubungan dengan Akta Jual Beli No. 64tanggal 16 Juni 1997 karena akta tersebut telahdinyatakan sebagai akta yang palsu;3.

Dalam kasus a quo adalah Pemohon PK, hal ini bertentangandengan asas keadilan dan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 PK/PDT/2007(bukti PPK1), gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Boenarto Tedjoisworotentang kepemilikan objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali ditolak,atas dasar alatalat bukti palsu (Termohon Peninjauan Kembali telah dipidanakarena terbukti memberi keterangan

ICHWAN NASHIRUDIN melawan BOENARTO TEDJOISWORO

ICHWAN NASHIRUDIN, VSBOENARTO TEDJOISWORO

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang secara tegasmenolak permohonan penerbitan sertifikat atas tanah a quoyang diajukan oleh Tergugat karena di atas tanah tersebut telahterbit sertifikat Hak Milik Nomor 848/Pondok Cabe Udik atasnama Boenarto Tedjoisworo (sekarang Penggugat), yangberasal dari Konversi bekas milik adat persil 116D.II C.543;Bahwa sesuai dengan surat Badan Pertanahan Kabupaten Tangerangtersebut (vide bukti P2 dan P3), jelas dan nyata tidak dapat dibantahlagi bahwa tindakan Tergugat

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau: apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena dalam perkara sengketatanah ini yang mempersoalkan keabsahan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor848/Desa Pondok Cabe Udik atas nama Boenarto Tedjoisworo (Penggugat

(tiga ratus delapan puluhenam meter persegi) yang terletak di Desa Pondok Cabe UdikKecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat(sekarang Propinsi Banten) tercatat atas nama Boenarto Tedjoisworomenurut hukum adalah hak milik Penggugat;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);7.

(tiga ratus delapanpuluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pondok Cabe Udik,Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat(sekarang Propinsi Banten) tercatat atas nama Boenarto Tedjoisworomenurut hukum adalah hak milik Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapathak dari padanya untuk membongkar, mengosongkan sertamenyerahkan tanah milik

LINTJE TANGKUDUNG DKK VS BOENARTO TEDJOISWORO DKK

Surat Kuasa demikian patutditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi prosedur hukum acara.Disamping itu pihak prinsipal tidak pemah berhadapan dengan kuasahukum a quo;Bahwa, untuk menguatkan lagi, yaitu Boenarto Tedjoisworo adalahBuronan, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KepolisianRepublik Indonesia Cq.

Boenarto Tedjoisworo adalah keliru danmelampaui batas kewenangannya, karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya pemeriksa perkara telah sungguhsungguh tidak menerapkanhukum secara benar dan hal ini tampak nyata pada halaman 18 dikatakan;Menimbang, bahwa Boenarto Tedjoisworo selaku Penggugat principalsebagai seorang buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)oleh Kepolisian RI. cq.

Boenarto Tedjoisworo sejak ituhingga sekarang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggal(domisilinya) baik di dalam dan di luar Negeri;b. Jika seorang dalam status buron berada di dalam Negeri tentunya jelasyang bersangkutan ketika di persidangan tahap Mediasi, Pemberi Kuasa prinsipal harus hadir mediasi berlangsung, ternyata Kuasa Hukum HadiPranoto, S.H.,M.H. tidak dapat menghadirkan saat Mediasi berlangsung;c.

Apabila prinsipal Boenarto Tedjoisworo berada di luar Negeri atau tidakberada di Negara Indonesia harus bisa menunjukkan Surat Kuasa dariyang bersangkutan itu yang diketahui atau dilegalisasi oleh KepalaKedutaan Besar Indonesia dimana Boenarto Tedjoisworo seorang buronberada dan jika tidak ada jelas seorang Kuasa Hukum tidak dapatmelakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewakili dan bertindakuntuk dan atas nama Kliennya tersebut;d. Apabila benar Kuasa Hukum i.c. Hadi Pranoto, S.H.

Boenarto Tedjoisworo berarti Kuasa Hukum telah sengaja melindungidan menyembunyikan buron tersebut dari Kepolisian Daerah Jawa Timurdan seharusnya ada kewajiban untuk menyerahkan kepada pihakKepolisian Daerah Jawa Timur sesuai dengan Penetapan DaftarPencarian Orang (DPO) tersebut;Hal. 17 dari 22 Hal.

BOENARTO TEDJOISWORO VS KWOK UNTUNG SINATRA, dkk.

BOENARTO TEDJOISWORO VS 1. TJENDRAWATI ,DKK

BOENARTO TEDJOISWORO vs. HARUN ARRASYID, dkk

jual beli antara Penggugat danTergugat X selain belum dituangkan dalam akta jual beli juga obyek jual belli(obyek sengketa) belum diserahkan kepada Penggugat sehingga belumterjadi peralihan hak atas obyek sengketa dari Tergugat X kepadaPenggugat, karena itu dalil Penggugat sebagai pemilik obyek sengketaadalah dalil tidak berdasar alasan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BOENARTO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BOENARTO TEDJOISWORO tersebut

BOENARTO TEDJOISWOROVSLINTJE TANGKUDUNG, DKK

Tedjoisworo masih dalam statusburon dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga dari padanya i.cHadi Pranoto, S.H., M.H., tidak berhak untuk mewakili Boenarto Tedjoisworo dalammenghadiri persidangan perdata ini, sebagaimana diamanatkan oleh SEMA23Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988, tanggal 10 Desember1988;Bahwa Hadi Pranoto, S.H., M.H., selaku penerima kuasa dari Boenarto Tedjoisworoselaku pemberi kuasa telah memberi kuasa sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 12Juli 2010

Diketahui alamat pemberi kuasa secarayuridis tercatat dalam surat kuasa berada di Jalan Raya Gubeng Nomor 64 Surabaya,padahal dalam beberapa kali mediasi di hadapan Kuasa Hukum Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III serta di hadapan Hakim Mediator dan Hakim Utama yangmenangani perkara a quo dan Hadi Pranoto, S.H., telah nyatanyata menyampaikanbahwasannya Boenarto Tedjoisworo sudah tidak berada di Negara Indonesia,melainkan berada di Negara Singapura;Bahwa keberadaan Boenarto Tedjoisworo di Jalan

Tedjoisworo tersebut sehingga dapat melakukan tindakan hukumdengan mengajukan gugatan perdata a quo;Bahwa sebaaimana disampaikan oleh Hadi Pranoto, S.H., M.H. dalam sidangmediasi dan sidang utama bahwa Boenarto Tedjoisworo sekarang masih berada diNegara Singapura sejak menjadi DPO tahun 2004, berarti tanda tangan harusdilakukan oleh Boenarto Tedjoisworo di hadapan Pejabat Kedutaan Besar RepublikIndonesia yang berada di Singapura dengan disahkan dengan tanda tangan DutaBesar Republik Indonesia di

Olehkarenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa hingga sekarang ini status Penggugat Boenarto Tejo Isworo masih berstatusDPO sesuai vide surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya Nomor B/223/0.5.4/Euh. 1/1/2007, tanggal 25 Januari 2007 Perihal Permohonan Daftar Pencarian Orangatas nama terdakwa Boenarto Tejo Isworo dan Surat Kapolda Jatim Nomor Pol.B/491/11/2007/Dit Reskrim tanggal 5 Februari 2007 Perihal Daftar Pencarian orang(DPO) atas nama Tersangka Boenarto Tejo Isworo

., M.H.Berdasar surat kuasa khusus dari Penggugat yang ditanda tangani oleh BoenartoTedjoisworo dimana Boenarto Tedjoisworo masuk dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) Polda Jatim, sehingga surat kuasa yang diberikan oleh Boenarto Tedjoisworokepada kuasa hukumnya adalah fiktif atau tidak sah karena orangnya tidak ada tetapibisa menanda tangani surat kuasa juga Surat Kuasa tersebut tanpa nama kota dimanasurat kuasa tersebut ditanda tangani, sehingga tidak diketahui dimana keberadaanPenggugat, oleh karena

BOENARTO TEDJOISWORO lawan HARUN ARRASYID, Dkk

BOENARTO TEDJOISWORO vs PT LAKSANA BUDAYA

Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: Boenarto Tedjoisworo tersebut;Il.

Direktur PT Laksana Budaya sedangkan PemohonPeninjauan Kembali (Tergugat) tidak menjabat posisi apapun, baik selakuDireksi ataupun Komisaris PT Laksana Budaya, sehingga penguasaanPemohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/KelurahanDarmo atas nama PT Pembangunan dan Perdagangan Laksana Budaya(disingkat PT Laksana Budaya) adalah perbuatan melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali BOENARTO

Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BOENARTO

BOENARTO TEDJOISWORO VS HARUN ARRASYID DKK

Mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi BOENARTO TEDJOISWORO tersebut;

BOENARTO TEDJOISWORO >< LINTJE TANGKUDUNG, dk

BOENARTO TEDJOISWOROmelawan TJENDRAWATI (Tjendrawati) Cq Ahli Warisnya

BOENARTO TEDJOISWOROmelawan KWOK UNTUNG SINATRA Dkk

BOENARTO TEDJOISWORO VS KWOK UNTUNG SINATRA DKK

PUTUSANNomor 271/Pdt.G/2014/PN SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: BOENARTO TEDJOISWORO, swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya GubengNo. 64 Surabaya, dalam hal ini memilin tempatkediaman hukum di kantor Kuasanya HADIPRANOTO,SH.MH.