Menyatakan Terdakwa ARFAN Bin BOHAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENYELUNDUPAN DI BIDANG EKSPOR

ARFAN Bin BOHAKRI

.: 137/Pid.Sus/2013/PN.TBK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnon2 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:Nama JARFAN Bin BOHAKRI. Tempat lahir :Alai (Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau). Umur / Tgl:45 Tahun/O1 Januari 1968. lahir Jenis Kelamin:/Lakilaki. Kebangsaan:Indonesia. Alamat :J1.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 137/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 26 September 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidanguntuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; ~ Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; ~ Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;~ Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan padapersidangan tanggal Q4 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut:1 Menyatakan terdakwa ARFAN Bin BOHAKRI

ARFAN Bin BOHAKRI.4 Menetapkan terdakwa ARFAN Bin BOHAKRI dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah). ~ Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisanpada persidangan tanggal 04 Februari 2014, yang pada pokoknya: mengakuikesalahannya dan mohon hukuman yang seringanringannya.

Perkara: PDS08/Ft.2/TBK/09/2013 tertanggal 18 September 2013 adalah sebagai berikut: KESATU: Bahwa terdakwa ARFAN Bin BOHAKRI selaku Tekong/Nahkoda KAPALTANPA NAMA, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB,atau setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2013 atau masih di dalam tahun2013, bertempat di Perairan Tanjung Sampayan Provinsi Riau pada posisi koordinat0129 00 LU / 102 47 10 T yang merupakan wilayah perairan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya pada tempat yang masih

Perbuatan terdakwa ARFAN Bin BOHAKRI tersebut di atas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) UndangUndang RI Nomor17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan.