29. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kelengkapan Administrasi dan Substantif (STTKAS) yang bertuliskan tangan Kabupaten Bekasi RDTR P2 WP II & III tanggal 07 Agustus 2017;

30. 30.1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 100/1972/PUPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal Keterangan Data Kepada BPKRD Provinsi Jawa Barat;

31. 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan

fotocopy surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bekasi Nomor: 170/308DPRD tanggal 17 Juli 2017Perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kelengkapan Administrasidan Substantif (STTKAS) yang bertuliskan tangan KabupatenBekasi RDTR P2 WP II & Ill tanggal 07 Agustus 2017;1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Nomor 100/1972/PUPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017Perihal Keterangan Data Kepada BPKRD

fotocopy surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bekasi Nomor: 170/308DPRD tanggal 17 Juli 2017Perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kelengkapan Administrasidan Substantif (STTKAS) yang bertuliskan tangan KabupatenBekasi RDTR P2 WP II & III tanggal 07 Agustus 2017;1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Nomor 100/1972/PUPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017Perihal Keterangan Data Kepada BPKRD

fotocopy surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bekasi Nomor: 170/308DPRD tanggal 17 Juli 2017Perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;Terlampir dalam berkas perkara.1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kelengkapan Administrasidan Substantif (STTKAS) yang bertuliskan tangan KabupatenBekasi RDTR P2 WP II & III tanggal 07 Agustus 2017;30.1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangNomor 100/1972/PUPR/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 PerihalKeterangan Data Kepada BPKRD

adalah bahwakeuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung denganbuktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;Pasal 122 ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjajika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;Pasal 132 ayat (1) : Setiap penggeluaran belanja atas APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah ;e Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRD

Namun dalam rangka pengendalian danpengawasan Perda 16/2009 sudah menjadi Komitmen Pemda Bali untukmenegakkannya melalui BPKRD Provinsi Bali.

BPKRD melakukan rapat untuk membahas surat permohonan dansyaratsyarat yang ada dari pemohon guna diambil kesimpulan apakahpermohonan lokasi pemohon sesuai dengan dokumen tata ruang KSBserta peraturan lainya yang terkait;e.

Namun dalam rangka pengendalian danpengawasan Perda 16/2009 sudah menjadi Komitmen Pemda Baliuntuk menegakannya melalul BPKRD Provinsi Bali.

Ayat (6)BPKRD/TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalammelakukan pengawasan pemanfaatan ruang harus denganmelibatkan masyarakat (Ini masyarakat tidak pernah tahu karenatidak dilakukan)Bahwa dalam proses Penertbitan Objek Sengketa dan Il, tidaksesual dengan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku dalamKetentuan Izin Gangguan dan Penataan RuangDaerah/RTRW,bertentangan pula dengan Perundangnudangan lainnyaseperti :Bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945, pasal 28H

satu persatu karena bukan bagian saksi lagi, namun seingatsaksi ada dari unsur Pemda;Bahwa Saksi tidak mengikuti isi pertemuan, karena saksi duduk dibelakang, intinya tentang pemaparan kawasan industry tetapi saksi tidakikut Sampai jauh pertemuan tersebut;Bahwa Saksi mengurusi perijinan PT KINGS PROPERTY INDONESIAuntuk penerbitan fatwa ijin lokasi, namun saksi tidak mengetahui kapanfatwa ijin lokasi tersebut terbit;Bahwa Saksi hanya mengikuti pengurusan perijinan sampai denganrekomendasi rapat BPKRD

tanah dalam rangka pembebasan lahan di Kecamatan Losari;Saksi pada waktu sudah menawarkan jaminan tetapi SUKIRNO menjawabtidak usah;Bahwa saksi pada tanggal 19 Desember 2017 sudah membuat kwitansipeminjaman, sekarang kwitansi itu Sudah diambil pengadilan perdata;Bahwa ada dua kwitansi;Saksi perintahkan kepada siapa pun investor yang menghadap saksi,silakan memenuhi syaratsyarat untuk perijinan itu sendiri;Bahwa tidak perlu sebenarnya dijamu dengan pengusaha;Bahwa proses perijinan harus melewati BPKRD

(BPKRD NOMOR: 01/HP/XIX/03/2014 TERTANGGAL 6 MARET 2014,PERBUATAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIKMENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESARRP.116.377.693.690, (SERATUS ENAM BELAS MILYAR TIGA RATUSTUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGARIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH).wo Perbuatan Terdakwa MIRMA FADJARWATI MALIK sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang

(BPKRD NOMOR: 01/HP/XIX/03/2014 TERTANGGAL 6 MARET 2014,PERBUATAN TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIKMENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESARRp.116.377.693.690, (SERATUS ENAM BELAS MILYAR TIGA RATUSTUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGARIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH).w Perbuatan TERDAKWA MIRMA FADJARWATI MALIK sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan

seperti didraft Dua dan di draft Tiga, Pak TAUFIK setuju, Terdakwa setuju, karenaapa, tidak ada niat mengurangi, bahkan kita bilang jika ekonomi membaik,naikkan, 40% juga tidak masalah;Bahwa mengenai masukan untuk diatur kedalam Pergub itu yang menarik,kalau tidak disetujui Draft nya tidak balik dan tidak mengatakan sepertiyang sekarang ada, Draftnya yang di Draft Kedua dan Ketiga sudahberubah dan ini bukan produk kami, sudah produk dari Bu TUTY dankawankawan, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD

usulan Selama yang kita usulkan yang kita ubah itu sesuaidengan koridor ataupun peraturan yang ada;Bahwa kalau di tingkat Nasional namanya BKPRN, kalau ditingkat daerahnamanya BKPRD yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, isinyaadalah Kepala Bappeda, Sekda, dan ada lainnya seperti yang terkaitdengan itu, apakah yang terkait dengan reklamasi ada Dinas Pendapatan,Dinas Penataan Kota dan sebagainya, mereka ada forumnya BKPRD,tetapi tentu semuanya harus Pak Gubernur, mereka melaporkan hasilkerja BPKRD