• Hal tersebut melanggar ketentuanAzaz Praduka Tak Bersalah (Presumtion of innocence) yangsangat merugikan Nama Baik PEMOHON.Bahwa, kasus atau peristiwa hukum yang dituduhkan kepadaPEMOHON' adalah mengenai Pembayaran Dana InsentifPemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah/BadanPengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambitahun anggaran 2017 2019 dimana hal tersebut telah diatursecara terang benderang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 dan dijabarkan oleh Peraturan

  Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN JmbBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasarpenyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuaidengan peraturan perundangundangan. oleh karena nyasangat dipertanyakan atas dasar apa TERMOHONmeningkatkan status penanganan perkara tersebut dariPenyelidikan menjadi Penyidikan.Bahwa, terhadap dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsidalam Pembayaran Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pengelolaan PajakDana Resiribusi Daerah (BPPRD

  Termohon telah melakukan Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print01/L.5.10/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penyidikan dugaanTindak Pidana Korupsi dalam pembayaran dana insentif Pemungutan PajakDaerah Pada Dinas Pendapatan Daerah / Badan Pengelolaan Pajak DanRetribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 S/D2019(Bukti T1);2.

  Berdasarkan hasil ekspose (Pidsus7) tersebut, Termohon menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor: Print01.A/L.5.10/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 Tentang Penyidikan TindakPidana Korupsi Dalam Pembayaran Dana Insentif Pemungutan PajakDaerah Pada Dinas Pendapatan Daerah / Badan Pengelolaan Pajak DanRetribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 S/D 2019 atasnama Tersangka SUBHI, S.Sos., M.M. selaku Kepada Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

  ) Kota Jambi, bahwa telah dilakukanpemotongan terhadap dana insentif pemungutan pajak yang merupakan hakpara penerima insentif di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah(BPPRD) Kota Jambi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 denganperincian sebagai berikut : Tahun 2017a.

• , TerdakwaYuyun belum pindah ke BPPRD;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;7.

  Tjk10.sedangkan untuk BPPRD hanya mencatat atas realisasipembayarannya saja dalam pembukuan.b. Tahun 2018.

  TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak

  SOMA, kemudian padaacara rapat rutin di kantor BPPRD, yang dipimpin langsung oleh KepalaBPPRD sdr.

  ,BADRUZZAMAN., dan setelah Kepala BPPRD diganti oleh sdr.

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) buah cap stempel BPPRD Kota Jambi;
• 1 (satu) buah cap stempel An. ALING.

  ;

• 1 (satu) berkas permohonan BPHTB EDY KASIM OSCAR yang belum ada cetak SKPDKnya;
• 1(satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi daerah Nomor :973/4610/BPPRD, Perihal Perpanjangan Pajak Reklame tertanggal Jambi, 28 Oktober 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi daerah Nomor :973/4609/BPPRD, Perihal Perpanjangan Pajak Reklame tertanggal Jambi, 28 Oktober 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat

  Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi daerah Nomor :973/4792/BPPRD, Perihal Panggilan Dinas Ke-2 tertanggal Jambi, 13 November 2019;

• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/4816/BPPRD, Perihal Pemberitahuan Pajak Reklame tertanggal Jambi, 19 November 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/5101/BPPRD, Perihal Panggilan Dinas tertanggal

  Jambi, 28 November 2019;

• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/5182/BPPRD, Perihal Pengukuhansebagai wajib pajak daerah tertanggal Jambi, 09 Desember 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/5219/BPPRD, Perihal Panggilan Dinas tertanggal Jambi, 11 Desember 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah

  Nomor :973/5220/BPPRD, Perihal Panggilan dinas, tertanggal Jambi, 11 Desember 2019

• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/5234/BPPRD, Perihal Pengukuhan Sebagai Wajib pajak Daerah tertanggal Jambi, 12 Desember 2019;
• 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kota Jambi Badan Pengelola Pajak Dan retribusi daerah Nomor :973/5313/BPPRD, Perihal Panggilan Dinas tertanggal Jambi, 30 Desember 2019

• Salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohonuntuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanahadalah tanah tersebut harus memiliki Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan(Nomor Objek PBB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak danRetribusi Daerah Kabupaten Belitung (BPPRD Kabupaten Belitung); Dalam formulir permohonan penerbitan Nomor Objek PBB kepada BPPRDKabupaten Belitung, pemohon diwajibkan untuk melampirkan SuratKeterangan Desa bahwa Objek yang Bersangkutan Belum Mempunyai

  Berdasarkanpemeriksaan yang dilakukan di BPPRD Kabupaten Belitung, Penggugatmengetahui bahwa BPPRD Kabupaten Belitung telah menerbitkan Nomorobjek PBB atas objek sengketa yang notabene berada dalam 6 (enam) bidangtanah milik Penggugat. Adapun nomor objek PBB yang didasarkan pada objeksengketa adalah: = 22222 2 nnn nnn nnn nnnHim. 21 dari 86 hlm.

  Berdasarkanpemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung,Penggugat mengetahui bahwa ahli waris Hasnah dan Adra telah mengajukanpermohonan pembuatan/penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yangdidasarkan pada objek sengketa; Merujuk pada nomor objek PBB yang diterbitkan oleh BPPRD KabupatenBelitung atas objek Ssengketa dan permohonan pembuatan/penerbitansertifikat hak milik atas tanah yang diajukan oleh ahli waris Hasnah dan Adrakepada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung,

  maka sangat logis bahwaobjek sengketa benarbenar ada dan nyata; Objek sengketa telah dilegalisasi oleh Tergugat pada tanggal 18 April 2016; 26.24sFaktanya, objek sengketa sebagai dasar permohonan penerbitan nomor objekPBB ke BPPRD Kabupaten Belitung dan sebagai dasar permohonanpembuatan/penerbitan Sertipikat Hak mMilik atas tanah ke Kantor PertanahanKabupaten Belitung telah dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat pada tanggal 18April 2016.

• PUTUSANNomor: 835/Pdt.G/2019/PA.Kis.7 Atay y 2KeesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaanPegawai Negeri Sipil Kantor Badan Pengelola Pajak danRetribusi Daerah (BPPRD), tempat tinggal di dalam hal inimemberi kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat

  Khairuddin, MH,(Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasitersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidakberhasil mencapal kesepakatan damai;Bahwa, oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah(BPPRD), maka sesuai dengan maksud Peraturan dan perundangundangan yangberlaku Pemohon wajib mendapat Surat Izin untuk melakukan perceraian dariPejabat yang berwenang, dalam hal

  ini Pemohon telah mengajukan permohonankepada Pejabat, dan Pemohon telah mendapatkan Izin dari Atasan Pemohon denganNo: 800/885/BPPRD/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Plt.

• Fotocopy surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh FIDELISHARDIANTHO LILING dengan SELI LILING ALLO tanggal 20 Maret2021, diberi tanda P5;6. fotocopy surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanPemerintah Kabupaten Maybrat Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah (BPPRD) tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P6;Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN SonMenimbang, bahwa terhadap bukti suratsurat tersebut di atas berupafotocopy yang telah dicocokan dengan

  terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai PegawaiNegeri Sipil, memiliki aturan yang menentukan bahwa bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan mengajukan perceraian, diwajibkan untukmendapatkan izin dari pimpinan/atasan pada instansi dimana dirinyaberdinas, dan dalam hal ini, Majelis telah membaca bukti surat berupa suratizin untuk melakukan perceraian dengan tertanggal 11 Februari 2021 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat Badan Pengelola Pajak danRetribusi Daerah (BPPRD

• PENETAPANNomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.MdnZN ze 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ceraigugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanPenetapan antara:Penggugat, tempat tanggal lahir Medan, 12 April 1989, umur 30 tahun, WarganegaraIndonesia, NIK : 1271095204890004, Agama Islam,Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer BPPRD, bertempattinggal di Jalan Garu No. 163, Kelurahan Harjosari ,Kecamatan Medan Amplas, Kota

• Merangin di tanda tangani oleh Bupati merangin AL HARIS pada Tanggal 30 Juni 2016;

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan BPPRD Kabupaten Merangin bahwa Sertifikat 2734 atas nama SYAFRI tidak tercatat memiliki Pajak Bumi dan Bangunan pada system Aplikasi PBB NOP 15.02.080.003.003-0190.0 tercatat atas nama JHON MARS SIMATUPANG yang ditandatangani oleh Plt.

• 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Merangin AL HARIS
• 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor 88/BPPRD/2018 tentang Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

  AL HARIS pada tanggal 28 April 2015;26) 1 (Satu) eksemplar Photo copy Peraturan Bupati Merangin ProvinsiJambi Nomor: 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan BupatiMerangin Nomor: 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata caraPengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desa di Kab.Merangin di tanda tangani oleh Bupati merangin AL HARIS padaTanggal 30 Juni 2016;27) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan BPPRD Kabupaten Meranginbahwa Sertifikat 2734 atas nama SYAFRI tidak tercatat memiliki PajakBumi

  Ketetapan Pajak &Pembayaran (DHKP) Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir SelatanKabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2018.30) 1 (Satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, SusunanHalaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBOrganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat danBadan Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Merangin AL HARIS31) 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor88/BPPRD

  PID.SUSTPK/2020/PT JMB29) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak &Pembayaran (DHKP) Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir SelatanKabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2018.30) 1 (Satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat danBadan Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Merangin AL HARIS31) 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor88/BPPRD

  AL HARIS padatanggal 28 April 2015;25)1 (satu) eksemplar Photo copy Peraturan Bupati Merangin ProvinsiJambi Nomor: 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PeraturanBupati Merangin Nomor: 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata caraPengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desa di Kab.Merangin di tanda tangani oleh Bupati merangin AL HARIS padaTanggal 30 Juni 2016;26)1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan BPPRD Kabupaten Meranginbahwa Sertifikat 2734 atas nama SYAFRI tidak tercatat memiliki PajakBumi dan

• Nomor : 321/ Klawujuk atas nama:FERRY SAPUTRA, selanjutnya di beri tanda Bukti P6 ; Foto copy Sertifikat SGHM Nomor : 636/ Klawujuk atas nama:FERRY SAPUTRA, selanjuntya di beri tanda Bukti P7 ; Foto copy Surat Teguran dari Pemerintan Kota Sorong, BadanPengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Nomor : 973/002/ PBPRD/2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P8; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, dan Bukti PembayaranPajak Bumi Dan Bangunan BPPRD

  Kota Sorong, tertanggal 22 Juni 2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P9; Foto copy Surat Teguran dari Pemerintahn Kota Sorong, BadanPengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Nomor : 973/002/ PBPRD/2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P10; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, dan Bukti PembayaranPajak Bumi Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong, tertanggal 22 Juni 2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P11; Foto copy Surat Teguran dari Pemerintah

  Kota Sorong, BadanPengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Nomor : 973/001/BPPRD/2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P12; Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 18 September 2018, antaraFERRY SAPUTRA dan KELVIN CHANDRA atas nama PT.

  Kota Sorong, tertanggal 22 Juni 2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P9; Foto copy Surat Teguran dari Pemerintan Kota Sorong, BadanPengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Nomor : 973/002/ PBPRD/2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P10; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, dan Bukti PembayaranPajak Bumi Dan Bangunan BPPRD Kota Sorong, tertanggal 22 Juni 2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P11; Foto copy Surat Teguran dari Pemerintah

  Kota Sorong, BadanPengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Nomor : 973/001/BPPRD/2021,selanjutnya di beri tanda Bukti P12;Serta keterangan saksisaksi bahwa Penggugat FERRY SAPUTRA adalahpemilik dari Sertifikat SHM Nomor : 1812/ Klawujuk, Sertifikat SHM Nomor :321/ Klawujuk, Sertifikat SHM Nomor : 636/ Klawujuk dan telah melakukankewajibannya sebagai pemilik tanah dengan melakukan pembayaran pajakBumi dan Bangunan dengan demikian Penggugat FERRY SAPUTRA adalahpihak yang cakap dapam melakukan perjanjian

• PUTUSANNOMOR 0156/Pdt.G/2018/PA.TPIEd 7 v YSEAS, z3ows neDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS(BPPRD), tempat tinggal di Kecamatan TanjungpinangTimur, Kota Tanjungpinang, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam

  hak ibu, karena seorang ibu pada umumnya lebih sabar danlebih memahami segala kebutuhan anak yang belum mumayyiz tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan terbukti tentang keadaan dan perilakuPenggugat, yakni pada pokoknya Penggugat berperilaku baik, tidak terbuktitentang adanya perilaku buruk Penggugat, dan Penggugat mempunyaipekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (BPPRD

• SAKSI1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan honorer pada kantor BPPRD, tempat tinggal di Jalan 7Februari Gang Kacapiring, RT. 002 Kelurahan Kota Pagatan,Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawahSumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama, di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir,Kabupaten Tanah

  SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaanPNS di Kantor BPPRD Kabupaten Tanah Bumbu, tempat tinggal diJalan Dharma Praja Perumahan Harun Permai, RT. 012, KelurahanBatulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawahSumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 2 (dua)tahun yang lalu; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama, di

• Pekerjaan : PNS (BPPRD Kota Banjarbaru);Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dedi Sugiyanto, S.H.

  Saksi Rosida Ariyanti binti Suhaimi, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di lingkunganpemerintahan Kota Banjarbaru tepatnya di Dinas BPPRD (BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru;Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksitelah melihat dan membaca postingan di status media sosial WhatsAppyang diduga memuat tentang berita hoax atau berita bohong;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober

  Saksi Nooraida Fitria, S.ST. binti Suaidi Raihan, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Terdakwa karena Terdakwapernah menjadi Lurah, namun sekarang Terdakwa adalah ASN(Aparatur Sipil Negara) di lingkungan pemerintahan Kota Banjarbarutepatnya di Dinas BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah) Kota Banjarbaru;Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksitelah melihat dan membaca postingan di status media sosial WhatsAppyang

• Tarmizi, umur 34 tahun, agam Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Honorer BPPRD, tempat tinggal di Desa Pelawan Rt.02Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, menerangkan dibawahSumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksisaudara sepupu Pemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun2012;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah kekontrakan di Palembang

• PUTUSANNomor 0433/Pdt.G/2017/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanPNS BPPRD Kabupaten Mempawah, bertempat tinggal diMempawah, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanPNS, bertempat

• saDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS(BPPRD Kabupaten Bintan), tempat tinggal di KecamatanTanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PensiunanAntam

• SUPRIAJI, M.Si, dibawah sumpah menerangkan: Bahwa saksi sebagai Kepala BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak danRestribusi Daerah) berupa pajak daerah dan restribusi; Bahwa setahu saksi dalam perkara Terdakwa adalah masalah kegiatanpenambangan tanah di Jalan Trans Kalimantan Dusun Lintang BatangDesa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten KubuRaya; Bahwa lokasi penambangan tanah tersebut adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ditempat tersebuttelah membayar pajak MBLB

• TtePemohon agar Pemohon mengurus cerai/Talak, Namun Pemohonbukanya mempercepat pengurusan cerai akan tetapi Pemohonmenjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang berbeda yaituseorang PNS di Instansi BPPRD/ DISPENDA Kota Ternate, Hal ini bisasaya buktikan dengan surat keterangan dari Instansi terkait ( BPPRD/DISPENDA ) dan surat pernyataan Pemohon dan WIL di kepolisianTernate ( POLRES).9.

• GREEN FORESTRY INDONESIA
  Turut Tergugat:
  1.KEPALA DESA PADANG KANDIS
  2.Camat Kecamatan Membalong
  3.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung
  4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung

• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9271012410720003atas nama MUSA OKTOFIANUS WATORY, selanjutnya diberi tanda bukti Pa;10.Fotocopy Surat Informasi Status Objek Sengketa, tertanggal 4 Agustus2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,selanjutnya diberi tanda bukti P10 ;11.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, tertanggal 29 Juli 2021serta fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan BPPRD KotaSorong

• Terbanding /Tergugat telah melakukanwanprestasi atau ingkar janji kepada Pembading/Penggugat, maka mengenai tuntutanganti rugi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding /Tergugat dengan mendasarkan kepada Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum dan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor55 /BPPRD

  denganadanya pembangunan Jalan Jalur 2 (dua) justru sangat menguntungkan bagiPenggugat di mana nilai tanahnya semakin tinggi.20.Bahwa sejak dibangunnya jalan jalur 2 (dua) pada tahun 2003, Penggugattidak pernah menyampaikan permintaan ganti rugi kepada Tergugat dan barusekarang mengajukan gugatan kepada Tergugat, untuk itu tidak beralasanbila besaran ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak Kelas 075 yangdiberlakukan untuk tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanBupati Merangin Nomor 55/BPPRD

  Photo Copy Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 55/BPPRD/2017,telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.2;3. Photo Copy Surat Edaran Nomor : SE25/PJ.6/2006, telah disesuaikandengan aslinya dan diberi tanda T.3;halaman 59 dari 42 Put 77/PDT/2018/PT JMBMenimbang, bahwa buktibukti T.1 sampai dengan T.3 diatas telah dimaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi dipersidangan ini sebagaiberikut:1.