kondisi keuanganPerusahaan;"Pertimbangan majelis P4D/BPPKD ini Jelasjelas dan nyatanyatamemanipulasi fakta persidangan.

Menjadi tebukti MajelisP4D/BPPKD justru telah merekayasa alasan PHK a quo guna melindungikepentingan Termohon Kasasi/Perusahaan.Hal. 4 dari 8 hal. Put.

Pol : LP/1743/K/X/2005/SPK/RES BKS tanggal 12 Oktober 2005, yang juga hingga saat dibuatnyaMemori Kasasi ini tidak membuktikan adanya kesalahan Pekerja/Pemohon Kasasi;Bahwa, dari fakta persidangan di P4D/BPPKD, tidak ada keteranganPerusahaan/Termohon Kasasi yang menyatakan Pemutusan HubunganKerja dilakukan karena Pekerja/Pemohon Kasasi telah merugikankeuangan Perusahaan.

Bahkan ketua Majelis P4D/BPPKD, menekankanbahwa atas kerugian keuangan Perusahaan/Termohon Kasasi, Pekerja/Pemohon Kasasi telah diberikan sanksi Surat Peringatan (SP) Ill olehPerusahaan/Termohon Kasasi, vide (Bukti PK3).

Menjadi sangat pantasbila Pekerja/Pemohon Kasasi dan kuasa hukumnya bertanyatanya adaapa gerangan yang membuat Majelis P4D/BPPKD Jawa Barat membuatputusan yang berbeda dengan Fakta Persidangan;Bahwa, majelis P4D/BPPKD a quo, juga tidak mempertimbangkan buktibukti tertulis yang diajukan oleh pihak Pekerja/Pemohon Kasasi,khususnya tidak teliti dalam mencermati dan menelaah bukti SuratPemutusan Hubungan Kerja (SPHK) NO.045/TKMHRD/SPHK/II/I2005tertanggal 21 Pebruari 2005, dan juga tidak meneliti dan

./2003/Pn.Cbn. juncto No. 567/PTS.48/BPPKD dan Berita acaraPenyitaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24Juli 2003 No. 13/Pdt/Sita.Eks/2003/PN.Cbn juncto No. 567/PTS.48/BPPKD atasHal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1173 K/Pdt/2005Sita Eksekusi atas bidang tanah seluas 3.925 m?

/Sita.Eks/2003/PN.Cbn juncto Nomor : 567/PTS.48/BPPKD danBerita Acara Penyitaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinongtertanggal 24 Juli 2003 No. 13/Pdt.

/2003/PN.Cbn juncto No.567/PTS.48/BPPKD atas tanah dan bangunan tersebut ;3.

Sita.Eks/2003.PN/Cbn juncto No.567/PTS.48/BPPKD atas tanah dan bagunan tersebut ;4.

Membatalkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal18 Juni 2003 No. 13/Pdt/eks.Aanm/2003/PN.Cbn juncto No. 567/PTS.48/BPPKD dan tanggal 22 Juli 2003 No. 13/Pdt/Sita.Eks/ 2003/PN.Cbnjuncto No. 567/PTS.48/BPPKD tersebut dengan segala akibat hukumnya ;5.

Bahwa majelis P4D/BPPKD a quo telah salah dan kelirudalam menerapkan hukum sesuai ketentuan dalam UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnyaPasal 168 ayat (1) yang mengatur kewajiban Pengusahauntuk memanggil secara patut dan tertulis bilaburuh/pekerja mangkir, dan Pasal 156 ayat (2) tentangUang Pesangon atas Pemutusan Hubungan. Kerja sertaHal. 7 dari~12 hal. Put. No. 023K/Pdt.Sus/2009Pasal 156 ayat (4) tentang Uang Penggantian Hak,Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 155 ayat (3) ;.

Bahwa majelis P4D/BPPKD a quo juga telah tidakmempertimbangkan bukti bukti kesaksian yang diajukanoleh pihak Pekerja/buruh, yaitua. Bukti Kesaksian Tertulis dari Brigjen (Purn)FX Soerodjo, yang pada saat PHK terhadapPekerja, menjabat sebagai General Manager diPerusahaan. Kesaksian mana memuat perihal PHKyang dialami Pekerja dilakukan secara sepihakoleh Direktur Utama PT. Trimitra Karya Mandiri(bukti P1) ;b.

Bahwa dengan demikian Pekerja menolak dalil majelisP4D/BPPKD a quo, yang telah keliru) dalam putusannya,yang menyatakan Gaji/upah Pekerja perbulan adalahsebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;4. Bahwa sesuangguhnya ketentuan penghitungan Gaji/upahsebagaimana dimaksud UU RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, upah adalah keseluruhan jumlah yangdibayarkan Pengusaha kepada Pekerja, in casu, upahPekerja adalah sebesar Rp /7.500.000, (tujuh jutalima ratus riobu rupiah) perbulan ;5.

Bahwa apabila Pengusaha mendalilkan Upah/gaji Pekerjaadalah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), seharusnyamajelis P4D/BPPKD menolak dalil Pengusaha yang tanpabukti a quo ;6.

Bahwa, lebih subsidair lagi, majelis P4D/BPPKD justrumenerima dalil Pengusaha yang menyatakan bahwa alamatPekerja telah berubah atau pindah, vide putusan a quobagian Menimbang, par 3 jo par 7 halaman 4, jo amarputusan butir I ;8. Bahwa, sesungguhnya alamat a Kea. hing saat inia2 9 Put. No. 023K/Pdt.Sus/2009tidak berubah dan tetap masih beralamat di Jl. Rusa No. 145/147 Cikarang Timur, Bekasi sesuai Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga (bukti P5 dan P6) ;9.

No. 239 K /TUN/ 2007Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah PropinsiJawa Barat di Bandung No. 567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 ;Bahwa Putusan Tergugat a quo dibuat tanggal 9 September 2005 yangdikirimkan lewat pos kilat khusus tanggal 6 Oktober 2005 (Bukti P2) danditerima tanggal 7 Oktober 2005, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal4 Januari 2006, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak Penggugat menerima salinan Putusan Tergugat sesuai dengan

Konkret karena keputusan tersebut nyatanyata dibuat oleh Tergugat,tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yangharus dilakukan yaitu. memperkuat Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yang memberi ijin pemutusanhuhungan kerja kepada Pengusaha Yayasan Universitas KatolikParahyangan terhadap Ir. Achjar Riadi, MSc, yang menjadi Penggugatdalam perkara ini ;b.

No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.

Bahwa Tergugat, sebagaimana tertulis dalam putusannya, memperkuatPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat di Bandung No.5671/PTS.334/BPPKD.2. Bahwa sebagaimana telah diutarakan di atas. Penggugat menolakputusan P4D Propinsi Jawa Barat di Bandung beserta alasanalasannyadan karenanya Penggugat mengajukan permohonan banding padatanggal 15 Agustus 2000 (bukti P4) ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk menerima permohonan banding Penggugatatas Putusan P4D Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.334/BPPKD tertanggal 12 Juli 2005 ;4. Memerintahkan Tergugat untuk memeriksa, menyidangkan dan memutuskankembali banding Penggugat atas putusan P4D Propinsi Jawa Barat diBandung No.567/PTS.334/BPPKD tanggal 2005 ;5.

petugaskeamanan dan petugas kepolisian yang menyaksikan secara langsungjalannya pemogokan;bahwa Pengusaha menganggap para pekerja sebagai penggerak/menggerakkan pemogokan yang tidak sah oleh sebab itu pengusahamengadakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Pekerjadengan diberikan uang kebijaksanaan sebesar 2 (dua) bulan upah;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Baratdi Bandung telah mengambil putusan yaitu Nomor: 567/PTS.356/BPPKD

No. 40 PK/PHI/2007MEMUTUSKAN :Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/Pts.356/BPPKD, tanggal27 Juli 2005, sehingga menjadi sebagai berikut:Menolak permohonan ijin yang diajukan oleh Pengusaha PT. JALCOELECTRONICS INDONESIA, Jalan Maligi II Lot6 Kawasan IndustriKIIC Karawang41361, untuk memutuskan hubungan kerja terhadapPekerja Sdr. ABERNANDO ASMAR dan Sdr. ERRY CAHYONO, D.aSdr. ERRY CAHYONO, JI. K.H.

No. 098 PK /Pdt.Sus/ 2008Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.50/BPPKD.,tanggal 27 Januari 2004 adalah sebagai berikut :1. Menyatakan hubungan kerja putus antara Pengusaha PT. Maspion KencanaKp. Meriuk Desa Gandamekar Cibitung Bekasi dengan Pekerja Sadr. Ir. ErbiaSantoso d/a PC SP KEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi Jalan A. Yani No.1Komplek Pemda Bekasi terhitung tanggal 25 Agustus 2008 ;2.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No.245/2034/3917/X/PHK/012006, tanggal 13 Januari 2006adalah sebagai berikut :Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.50/BPPKD, tanggal 27Januari 2004 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan

UndangKetenagakerjaan Pasal 155 ayat 2 Undang UndangKetenagakerjaan;Bahwa oleh karena itu Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) di Bandungberpendapat dan menilai pekerja telah melakukan kesalahanyaitu. melakukan kelalaian terhadap penanganan order dantidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dari tanggal 28Januari 2004 sampai dengan 10 Pebruari 2004 sehinggamelanggar ketentuan Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 68 KKBPerusahaan, dengan demikian P4D di Bandung telahmengeluarkan Putusan No. 567/PTS.344/BPPKD

Ferry Octavian Rawis untuklengkapnya Penggugat mengutip bunyi amar putusan Tergugatsebagai berikut Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.344/BPPKD tanggal 13 Juli 2004, sehinggamenjadi seperti tersebut dalam amar putusan di bawahini1. Memberi izin kepada Pengusaha PIT. Sun IndoAdipersada, Jalan Raya Bogor Bekasi Km. 22,5Cileungsi Bogor, untuk memutuskan Hubungan Kerjapekerja Sdr.

No. 20 PK/TUN/200912Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.344/BPPKD tanggal 13 Juli 2004, sehinggamenjadi seperti tersebut dalam amar putusan di bawahini1. Memberi izin kepada Pengusaha PIT. Sun IndoAdipersada, Jalan Raya Bogor Bekasi Km. 22,5Cileungsi Bogor, untuk memutuskan Hubungan Kerjapekerja Sdr. Ferry Octavian Rawis, dengan alamat J.Silaban, SH.

No. 224 K/TUN/2006 tanggal 30Agustus 2006;Setelah Pemohon membaca dan meneliti putusanMengadi i Sendiri : Mengubah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat di Bandung No. 567/PTS.344/BPPKD. tanggal13 Juli 2004, sehingga menjadi seperti tersebutdalam amar putusan;a. 1.

HakimAgung yang memeriksa perkara ini Mengadil iSendiri : Mengubah Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi JawaBarat di Bandung No. 567/PTS.344/BPPKD. tanggal13 Juli 2004;Putusan yang demikian dikatagori mengandungultra vires, yakni Hakim yang mengadili perkarainit telah bertindak melampaui wewenangnya;Tindakan ultra vires dengan tegas dilarang olehPasal 50 Rv. pada alinea kedua pasal ituterdapat penegasan melarang Hakim memberikanputusan tentang hal hal yang tidak dituntutdalam

OBYEK GUGATAN :Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor : 2350/1858/4412/PHK/122003, yang amarnya berbunyi :Mengubah putusan Paniitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di bandung No.567/PTS.440/BPPKD tanggal 2 Juli2003, sehingga menjadi sebagai berikut :. Menolak Permohonan Izin Pengusaha PT.

Kurnia Nata Kencanamengajukan Permohonan jin Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa UangPesangon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan KetenagakerjaanDaerah ( BPPKD ) Jawa Barat ( bukti P 13) ;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tanggal 3 Februari 2003mengeluarkan anjuran dengan ketidak hadiran dari pihak Pengusaha :1. Agar Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana mempekerjakan kembaliSdr.

anjurantersebut dan dilimpahkan ke Panitia Penyelesaian PerselisihanKetenagakerjaan Daerah ( BPPKKD ) Jawa Barat ( bukti P 15) ;Pada tanggal 19 Agustus 2003 Perusahaan membuat memori bandingterhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahP4D Propinsi Jawa Barat, tanggal 2 Juli 2003 yang telah diberitahukankepada Perusahaan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003 ( buktiP17);Bahwa pada tanggal 3 September 2003 penyerahaan banding Pengusahaatas putusan P4D Jabar No.567/PTS.440/BPPKD

membenarkan 2 (dua) buah surat PHK yang dijadikan alasanoleh Pekerja karena surat PHK itu dibuat sendiri olen Pekerja, bukan dibuatoleh Perusahaan Penggugat, sehingga tuntutan pembayaran upah sisakontrak terhadap Penggugat yang dituntut oleh Pekerja, oleh PegawaiPerantara tidak dapat mempertimbangkannya;12.Bahwa selanjutnya permasalahan tersebut diajukan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung dan telahdiputus pada tanggal 1 September 2003 No.567/PTS.631/BPPKD

Bahwaatas putusan tersebut Penggugat sangat keberatan dan mengajukanbanding kepada Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat (P4P)), dan telah diputus pada tanggal 11 Maret 2004No.315/237/5348/X/PHK/032004 yang menjadi obyek gugatan dalamperkara ini;Bahwa adapun putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanPusat yang memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PeroburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung yang diputus pada tanggal 1September 2003 No.567/PTS.631/BPPKD

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) No. 2021/1980/2479/X/PHK/122005 tanggal 9Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :1.2.3.Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PeroburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/Pts311/BPPKD tanggal 22Juni 2005. sehingga menjadl sebagai berikut

Bekasi tersebut pihak perusahaan keberatan dan memberikanpenolakan agar sengketa ini dapat dilanjutkan penyelesaianya di tingkatP4 Daerah Propinsi JawaBarat di Bandung.16.Bahwa terhadap sengketa antara perusahaan dengan Pekerja tersebutpihnak P4 Daerah Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan putusanNomor : 567/Pts. 311 /BPPKD pada tanggal 22 Juni 2005 yang berisi :a. Memberikan ijin kepada PT.

No. 108 PK/PDT.SUS/2008Ketenaga Kerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.17.Bahwa atas putusan P4 Daerah Jawa Barat dalam putusannya Nomor :567/Pts. 311/BPPKD pada tanggal 22 Juni 2005 dimaksud, pihak Pekerjamenyatakan menolak / keberatan dan mengajukan permohonan bandingke P4 Pusat.18.Bahwa oleh P4 pusat telah diselesaikan dengan diterbitkanya suratkeputusan No. 2021/1980/2479/X/PHK/122005. tertanggal 09Desember 2005. ( Obyek Permohonan Peninjauan Kembali ) yangamarnya berbuny! :a.

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat I, dimanaPenggugat bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 01Agustus 1990, sampai dinyatakan putus hubungan kerja oleh putusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 090 PK/PDT.Sus/2008,tanggal 25 Nopember 2008 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 313K/PHI/2007 tanggal 29 Agustus 2007, jo putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Provinsi Jawa Barat No.567/PTS.267/BPPKD tanggal 31 Mei 2005.

Jawa Barat No. 567/PTS.267/BPPKD tanggal 31 Mei 2005.2.

Bahwa dengan adanya putusan Pidana Peninjauan Kembali tersebutmaka Para Penggugat tidaklah bersalah seperti apa yang di tuduhkanTergugat I, oleh karenanya Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Provinsi Jabar Di Bandung, Nomor: 567/PTS.267/BPPKD, tanggal 31 Mei 2005, jo putusan Mahkamah, Agung RI No. 313K/PHI/2007 tanggal 29 Agustus 2007, jo putusan Mahkamah Agung RIHal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus/2012No.090 PK/PDT.SUS/2008 tanggal 25 Nopember 2008 haruslahdikesampingkan

Jabar Di Bandung, Nomor: 567/PTS.267/BPPKD, tanggal 31 Mei 2005, jo putusan Mahkamah Agung RI No. 313Hal. 10 dari 18 hal.Put.Nomor 499 K/Padt.Sus/2012K/PHI/2007 tanggal 29 Agustus 2007, jo. putusan Mahkamah Agung RINo. 090 PK/PDT.SUS/2008 tanggal 25 Nopember 2008 adalah putusanyang tidak sah dan harus dikesampingkan berdasarkan adanya putusanperkara pidana Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 83 PK/Pid/2007 tanggal 7 Januari 2009;.

No. 098 PK /Pdt.Sus/ 2008Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.50/BPPKD..,tanggal 27 Januari 2004 adalah sebagai berikut :1. Menyatakan hubungan kerja putus antara Pengusaha PT.Maspion Kencana Kp. Meriuk Desa Gandamekar CibitungBekasi dengan Pekerja Sdr. Ir. Erbia Santoso d/a PC SPKEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi Jalan A. Yani No.1Komplek Pemda Bekasi terhitung tanggal 25 Agustus 2003 ;2.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat No.245/2034/3917/X/PHK/012006, tanggal 13 Januari 2006adalah sebagai berikut :Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.50/BPPKD, tanggal 27Januari 2004 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan

Herbert bersih darimasalah ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia PenyelesaianPerburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung telah mengambilputusan yaitu Nomor. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli 2005 yang amarnyasebagai berikut :. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. BEKASI GRAHA PERMAI JalanCut Mutiah Blok HQ No. 9 Rawa Lumbu Bekasi untuk memutuskanhubungan kerja terhadap pekerja Sdr. DJOKO RIANTO, Sdr.

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 279/2010/2516/X/PHK/12006 Tanggal 13 Januari2006 adalah sebagai berikut: Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli2005 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

No. 585 K/TUN/2005Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5Tahun 1986;bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo amarnya berbunyi sebagaiberikut :Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/Pts.847/BPPKD tanggal26 November 2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengusaha PT.

Pemerintah Kabupaten Bekasi;bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengansuratnya tanggal 28 Agustus 2002 No. 567/4702/II/2002 memberikananjuran;bahwa terhadap anjuran tersebut pihak Penggugat merasa keberatanoleh karenanya Penggugat mengajukan keberatan ke Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat di Bandung menjatuhkan putusan tanggal 26 November 2002 No.567/PTS.847/BPPKD

Agus Triyanto, dkk (56 orang) tidakdapat ditolirir untuk diperjakan kembali oleh karena mereka telahmelakukan mogok kerja dan tindakan tersebut melanggar hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undangundang No. 22 Tahun 1957 ;Bahwa mengenai Perselisihan Hubungan Industrial antaraPerusahaan dan PUK GSPMII tentang Penurunan Upah telah diputuskanoleh Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Propinsi jawaBarat di Bandung No. 565/PTS.125/BPPKD tanggal 18 Juni 2003, denganamar sebagai berikut

Kurnia Nata Kencanamengenai Penurunan Upah telah diputus P4P No. 07/2333/5372/X/PHI/012004 tanggal 8 Januari 2004 tentang memperkuat Putusan P4D Propinsijawa Barat di Bandung No. 565/PTS.125/BPPKD tanggal 18 Juni 2003 ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara disiniadalah Putusan P4P No. 45/1479/2549/X/PHK/12004 tanggal 8 Januari2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Kurnia NataKencana dengan Sadr.

sudah ada kesepakatan dimana kedua belah pihak telahmenandatangani surat pemutusan kontrak kerja tertanggal 3 Mei 2005 dengandemikian maka berakhir juga hakhak dan kewajiban kedua belah pihak (pekerjadan pengusaha) ;Bahwa pekerja menerima upah terakhir pada bulan April 2005sebesar 100% ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Barat di Bandung telahmengambil putusan, yaitu putusan tanggal 07 September 2005 Nomor. 567/PTS442/BPPKD

melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 54Ayat 1.b, 1.c, dan 2.4 yang berbunyi kategori tindakan disiplin untukPemutusan Hubungan Kerja, Ayat 1.6 tidak masuk kerja tanpa izin, Ayat 1.ctidak mentaati waktu kerja dan 2.h mangkir atau tidak masuk kerja untukwaktu 5 (lima) hari berturutturut tanpa ada pemberitahuan secara lisanmaupun tulisan;Bahwa pihak perusahaan masih tetap mau mempekerjakan kemballiPekerja;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah No. 567/PTS/335/BPPKD

No. 156 K/PHI/2006Agar kepada Pekerja diberikan sisa kontrak sampai dengan selesainyaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuan Daerah ( P4D ) Propinsi Jawa Barat di Bandung telah mengambilputusan, yaitu putusan No. 567/PTS.18/BPPKD tanggal 9 Januari 2006 yangamarnya sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.

Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/14/Bag.Keu tanggal 14 Maret2006 tentang penunjukan Bendahara Penerima dan Atasan Langsung padaBadan / Dinas/ Kantor / Bagian Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006dan Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/537/BPPKD tanggal 2 Juli2007 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0101/BPKKD tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran (AtasanLangsung) dan Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Donggala Tahun Anggaran

Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/14/Bag.Keu tanggal 14Maret 2006 tentang penunjukan Bendahara Penerima dan AtasanLangsung pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2006 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/537/BPPKD tanggal 2 Juli 2007 tentang perubahan atas lampiranHal. 9 dari 39 hal. Put.

Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/14/Bag.Keu tanggal 14Maret 2006 tentang penunjukan Bendahara Penerima dan AtasanLangsung pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2006 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/537/BPPKD tanggal 2 Juli 2007 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0101/BPKKD tentangPenunjukkan Penggunaan Anggaran (Atasan langsung) dan BendaharaPenerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten DonggalaTahun Anggaran

Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/14/Bag.Keu tanggal 14Maret 2006 tentang penunjukan Bendahara Penerima dan AtasanLangsung pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2006 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/537/BPPKD tanggal 2 Juli 2007 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0101/BPKKD tentangPenunjukan Penggunaan Anggaran (Atasan Langsung) dan BendaharaPenerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten DonggalaTahun Anggaran

Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/14/Bag.Keu tanggal 14Maret 2006 tentang penunjukan Bendahara Penerima dan AtasanLangsung pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2006 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/537/BPPKD tanggal 2 Juli 2007 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0101/BPKKD tentangPenunjukkan Penggunaan Anggaran (Atasan langsung) dan BendaharaPenerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten DonggalaHal. 23 dari 39

No.219 K/TUN/06Oktober 2004 yang diterima oleh Balai Penyelesaian PerselisihanKetenagakerjaan Daerah (BPPKD) Propinsi Jawa Barat di Bandung padatanggal 11 November 2004. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 21Desember 2004, Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Daerah JawaBarat mengeluarkan putusan No. 567/PTS.656/BPPKD antara lain :I. Menolak permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja Rumah Sakit SantoYusuf, Jalan Cikutra No. 7 Bandung untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Sdr. Y.

No.219 K/TUN/06 Menguatkan putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.656/BPPKD tanggal21 Desember 2004 ; Memerintahkan Rumah Sakit Santo Yusuf (Perusahaan) untukmerehabilitasi nama baik Y. Gabungan Purba, SH. (Penggugat/Pekerja)sebagai seorang Pekerja yang jujur dan berdedikasi tinggi ;4.