Magelang ;Bahwa berawal pada bulan Juni Juli didapatkan jumlah surat keteranganpalsu. cukup besar, akhirnya pihak BPPKAD Kab.

Selainitu BPPKAD Magelang mengirimkan surat keterangan palsu ke BKADSleman untuk membandingkan secara riil dari mulai format sampai denganmaterinya.

Magelang dari pajak mineral bukan logam dan batuan (Golongan C)selama dari kurun waktu bulan Januari Juni tahun 2020 adalahRp.3.661.276.000,00 sedangkan dengan adanya penggunaan suratketerangan palsu tersebut pemasukan BPPKAD Kab. Magelang dari pajakmineral bukan logam dan batuan (Golongan C) menjadi Rp.3.595.526.000,00 yang artinya BPPKAD Kab. Magelang mengalamikerugian sebesar Rp. 65.750.000,00 yang muncul dari penggunaan suratketerangan palsu tersebut.

Magelang Saksi menjabat sebagai KasubbidPenagihan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan danaset Daerah ;Bahwa Tupoksi dari petugas Pos Pare adalah menerima pembayaran dariKru Armada/sopir pengangkut MBLB ;Hal 25 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdBahwa Korelasi antara BPPKAD Magelang dengan BPPKAD Sleman terkaitpenerbitan surat keterangan tersebut, BPPKAD Magelang merupakan pihakpenerima.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Mungkid yang dilakukan oleh petugas dari BPPKAD Kab.Magelang serta melakukan pendampingan petugas BPPKAD yangmelakukan penindakan apabila ada sopir truk yang melakukan pelanggaransaat melintas di pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid;Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul13.00 Wib di Pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. MungkidKab. Magelang.

TurutTergugat Il , sekarang disebut TURUT TERBANDING III ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG (ATR) / KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) c/qg KEPALA BPN PROPINSI NTB ci/qKEPALA BPN KABUPATEN BIMA, beralamat di DesaDadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnyasemula disebut sebagai Turut Tergugat Ill, sekarangdisebut TURUT TERBANDING IV ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q MENTERI DALAM NEGERIcilq BUPATI BIMA clq KEPALA BADAN PENGELOLAPENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH(BPPKAD

Sanusi(Penggugat II);Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Desa Belo tersebut kemudianPenggugat II mengurus mutasi obyek pajak ke BPPKAD Kabupaten Bima (TurutTergugat IV) dan pada tanggal 17 Juli 2018 BPPKAD mengeluarkan BUKTIHalaman 9 dari 42 Putusan Nomor 185/PDT./2019/PT.MTR.19.20.21.22.PENERIMAAN SURAT (BPS) Nomor : 2018.0003.687 tanda proses MutasiObyek Pajak ke nama Zaharudin (Penggugat II);Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat II KepalaDesa Belo mengeluarkanSurat

Pembatalan Permohonan Mutasi PBB atasnama Zaharuddin, ST., yang ditujukan kepada Kepala BPPKAD KabupatenBima (Turut Tergugat IV), sehingga pada Tanggal 16 Januari 2019 KepalaBPPKAD Menolak PermohonanMutasi yang diajukan oleh Zaharudin H.Sanusi (Penggugat II);Bahwa para Penggugat pernah melaporkan Tergugat dan Tergugat II ke PolresPanda Bima dengan dugaan penyerobotan tanah obyek sengketa tetapi dalamPutusan Pengadilan Negeri Bima Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Rbi tanggal 14Pebruari 2019 menyatakan bahwa

Surat tersebut adalah menjelaskan bahwa pada saattransaksi jual beli antara Penggugat dengan Penggugat II terhadap tanah tambaksengketa adalah tidak pernah dilakukan di Kantor Desa ataupun di Kantor Camatpada saat Tergugat Ill menjabat sebagai Kepala Desa Belo sehingga jual bellidimaksud tidak ada dalam Nomor Registrasi Desa Belo.Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 185/PDT./2019/PT.MTR.Benar Tergugat III mengeluarkan Surat Pengantar Nomor 591/03/2018 tanggal 3Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPPKAD

Sanusi,tetapi surat tersebut bukan Penggugat II mendatangi Tergugat III yang benaradalah Penggugat II datang ke rumah Tergugat III untuk meminta tanda tangan,dan surat tersebut telah dibuat lebin dahulu oleh Penggugat II.Benar Tergugat III pada tanggal 7 Januari 2019 mengeluarkan Surat Nomor :591/01/I/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Mutasi PBB atas namaZaharuddin, ST. yang ditujukan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Bima.Didalam surat itu Redaksi Lengkapnya berbunyi Agar tidak dimutasikan duluatas

Laboratorium rumah dinasdokter; Bahwa benar diatas tanah Sertifikat hak pakai nomor 14 gambarSituasi tanggal 9 September 1997, Nomor 582/1997, luas 664 M2(enam ratus enam puluh empat meter persegi) Kelurahan RongtengahKecamatan Sampang Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur telahberdiri bangunan yang ditempati sebagai KLINIK dan PERUMAHANDOKTER akan tetapi tanah atau aset tersebut bukanlah milikINSTANSI DINAS KESEHATAN (TERGUGAT II), akan tetapi MILIKBADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (BPPKAD

Laboratorium rumah dinas dokterBahwa benar diatas tanah Sertifikat hak pakai nomor 14 gambarSituasi tanggal 9 September 1997, Nomor 582/1997, luas 664 M2 (enamratus enam puluh empat meter persegi) Kelurahan Rongtengah KecamatanSampang Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur telah berdiri bangunanyang ditempati sebagai KLINIK dan PERUMAHAN DOKTER akan tetapitanah atau aset tersebut bukanlah milik INSTANSI DINAS KESEHATAN(TERGUGAT II), akan tetapi MILIK BADAN PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD

sebuahbangunan klinik dan telah menjadi rumah Dinas Dokter, dan pulapada perkara no 1/Pdt.G/2018/PN Spg bahwa jawaban dariTergugat juga menyebutkan bahwa oleh karena tanah sengketatelah ditempati sebagai rumah dinas dokter maka haruslah DinasKesehatan Kabupaten Sampang diikutsertakan menjadi pihak danpada eksepsi dalam perkara a quo menyebutkan bahwa benar tanahyang menjadi obyek sengketa telah ditempati sebagai rumah dinasdoketer, akan tetapi milik Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD

dariperkara no 1/Pdt.G/2018/PN Spg yang menjadikan kabur dariperkara tersebut adalah tidak dimasukkannya Dinas Kesehatanselaku yang berwenang membawahi Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Sampang, sedangkan diatas tanah sengketa telahdipergunakan rumah dinas dokter, meskipun berdasarkan eksepsidari poin kesatu Tergugat I,II dan Turut Tergugat II menyatakan salahalamat oleh karena bangunan yang ditempati untuk rumah dinasdokter tersebut adalah milik Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD

) yang disertai dengan buktisurat yang tertanda bukti TI2 tidak menjadikan gugatan menjadicacat formil, karena pihakpihak tersebut tidak mempunyaiHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Spgkepentingan hukum yang cukup mengingat bahwa sebelumbangunan diatas tanah sengketa telah dibangun bangunan milikBPPKAD akan tetapi telah ditempati sebagai rumah dinas dokterRumah Sakit Umum Daerah yang nota bene pengajuan jinpemakaian tetap dilakukan oleh Dinas kesehatan yang mengajukankepada BPPKAD;

(BPPKAD) Kab.

Aset Daerah (BPPKAD) Kab.

Daerah (BPPKAD) Kab.

Jumlah yang dibayarkan Rp94.500.000.00,-;

Jumlah yang dibayarkan Rp273.544.450,-;

Jumlah yang dibayarkan Rp48.600.000,-;

Jumlah yang dibayarkan Rp170.974.533,-;

Jumlah yang dibayarkan Rp114.962.400,-;

APBD / 2015 tanggal 15 Desember2015, SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwazak.Jumlah yang dibayarkan Rp119.737.267,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM : 1255 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 25 September2015, SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwazak.Jumlah yang dibayarkan Rp114.962.400,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM : 1598 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 18 Novemberhalaman 5 dari 206 Putusan Nomor 04/Pid.Sus2015, SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung

Jumlah yang dibayarkanRp48.600.000.00,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM: 1048 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 12 Agustus 2015,SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwasak. Jumlah yangdibayarkan Rp19.900.000,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM: 1249 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 23 september 2015,SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwasak.

Jumlah yangdibayarkan Rp170.974.533,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM: 1871 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 15 Desember 2015,SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwasak. Jumlah yangdibayarkan Rp 119.737.267,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM: 1255 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 25 September 2015,SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwasak.

/ 2015 tanggal 12 Agustus2015, SKPD BPPKAD kepada ADK Kampung Perwasak.Jumlah yang dibayarkan Rp19.900.000,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM : 1249 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 23september 2015, SKPD BPPKAD kepada ADK KampungPerwasak.

,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM : 1871 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 15Desember 2015, SKPD BPPKAD kepada ADK KampungPerwasak. Jumlah yang dibayarkan Rp119.737.267,;Surat perintah pencairan dana nomor SPM : 1255 / SPMLS /BANTUAN / ADK / PPKD / APBD / 2015 tanggal 25September 2015, SKPD BPPKAD kepada ADK KampungPerwasak.

PA.DthAZoM ENF 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yangdilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhnkan putusan dalam perkaraCerai Talak antara:Pemohon, NIK. 8105011308XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Bemo,13 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan $1,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil denganJabatan XXXXXXX pada Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD

Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur.8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon KetuaPengadilan Agama Dataran Hunimoa segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkanTermohon sebagai seorang Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SMKNegeri 3 Seram Bagian Timur telah memperoleh surat keterangan dariatasannya terkait digugat cerai oleh Pemohon sebagaimana Surat KeteranganNomor 421.05/49/SMK3/2021 tertanggal 9 Juni 2021;Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini secara elektronik danTermohon pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secaraelektronik;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon

Fotokopi Surat Persetujuan Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkandan ditanda tangani an Kepala BPPKAD Kabupaten Seram BagianTimur, Nomor: 900/96/2021 tertanggal 18 Mei 2021, Bukti tersebut telahbermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon tersebut telahdiperlinatkan oleh Majelis kepada Termohon, dan isi buktibukti surattersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon:B. Saksi1.

DthMenimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat PersetujuanIzin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan dan ditanda tangani olehSekretaris BPPKAD atas nama Kepala BPPKAD Kabupaten Seram BagianTimur, Nomor: 900/96/2021 tertanggal 18 Mei 2021, yang telah bermeteraicukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai hubunganSeorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cerai talak diPengadilan Agama

Fotokopi Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 140/32/07.3/2021 tanggal15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola PendapatanHalaman 34 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm10.keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bukti surat tersebut diberi meteraicukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,setelah itu asli silsilan keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugatsebagai bukti T.3;Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0015 OBukti surat tersebut

Terhadap buktitersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelisberpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Para Tergugat berupacatatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Asetdaerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak52.06.140.014.014.0015.0 yang berada di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas namawajib pajak H.

Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehinggadengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Para Tergugat berupacatatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Asetdaerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak52.06.140.014.014.0020.0 yang berada di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas namawajib pajak HM.

Terhadap bukti tersebuttidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelisberpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Para Tergugat berupacatatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Asetdaerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak52.06.140.014.014.0021.0 yang berada di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas namawajib pajak Hj.

Terhadap bukti tersebuttidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelisberpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.8 yang diajukan oleh Para Tergugat berupacatatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Asetdaerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak52.06.140.014.014.0022.0 yang berada di So Mangge Maju Desa SanggaKecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas namawajib pajak HM.

Situbondo pada bulanSeptember 2017, hal ini jelas tidak masuk akal karena nota dinas tanggal03 Maret 2017 dan pencairan juga pada tanggal 03 Maret 2017,sedangkan proses pengajuan ke BPPKAD Kab.

Situbondo kenapa uang kegiatan tidak bisa cair selanjutnyaSekretaris DPRD menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untukmencairkan permintaanBu Zeiniyetersebut dengan alasanbahwagaragara uang kegiatan tidak bisa cair Sekretaris, DPRD terkena dampakdimarahiBu Zeiniye, apabila dalam proses pencairantersebut adahambatan di BPPKAD makasdri. HUSNOL HOTIMAH melaporkanhaltersebut kepada Bu Zeiniye kemudian Bu Zeiniye langsung menelponkepada Bu Tri (Kepala BPPKAD Kab.

Situbondo selanjutnya setelahdiproses oleh BPPKAD terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil.Bahwa sebelum = akhir bulan pelaksanaan kegiatan Terdakwa selalumengingatkan kepada sdr. Husnol Hotimah agar SPJ kegiatannya untuk segeradiserahkan kepada Terdakwa karena tanggal 10 bulan berikutnya Terdakwaharus mempertanggungjawabkan untuk membuat pelaporan kegiatan tersebutke BPPKAD Kabupaten Situbondo, namun selalu dijawab oleh sdr.

HusnolHotimah SPJnya belum selesai sedangkan Terdakwa selalu mendapat tegurandari BPPKAD Kabupaten Situbondo.Bahwa Terdakwa menerima nota dinas tersebut dari sdr.

Situbondo, selanjutnya setelah dibuatkanSPP dan SPM secara otomatis muncul Surat PernyataanTanggungjawab Belanja (SPTJB) kemudian SPP dan SPM tersebutdikirim ke BPPKAD Kab.

delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah); Tanggal 14 Oktober 2016, terima dana BOS Triwulan IV sebesarRp329.386.200.000,00 (Rp320.584.500.000,00 + Rp8.801.700.000,00)(tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam jutadua ratus ribu rupiah);Bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NusaTenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masingmasingsekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPPKAD

) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada,selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTmengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTuntuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yangmenyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan DanaHalaman 10 dari 184 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT

) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada,selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTmengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTuntuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yangmenyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah PencairanDana(SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTTdengan

) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada,selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTmengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala BadanPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTTuntuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yangmenyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan DanaHalaman 76 dari 184 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT