dana (SP2D) Alokasi dana desa Tahap IV Desa Labuang Pamajang Nomor : 5866/SP2D-LS/BPKPAD/ 2017, Tanggal 20 Desember 2017 Senilai Rp.170.004.699,-

5. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Desa Tahap I Desa Labuang Pamajang Nomor : 1981/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 31 Juli 2017 Senilai Rp.484.572.392,-

6. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Desa Tahap II Desa Labuang Pamajang Nomor : 4840/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 11 Desember 2017 Senilai

Rp.323.048.262,-

7. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa Tahap I Desa Labuang Pamajang Nomor : 1882/SP2D-LS/VI/BPKPAD/ 2018, Tanggal 08 Juni 2018 Senilai Rp.191.068.550,-.

8. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa Tahap II Desa Labuang Pamajang Nomor : 3087/SP2D-LS/VIII/BPKPAD/ 2018, Tanggal 10 Agustus 2018 Senilai Rp.191.068.550,-.

Pamajang Nomor : 1883/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2018, Tanggal 08 Juni 2018 Senilai Rp.200.235.000,-

12. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Desa Tahap II Desa Labuang Pamajang Nomor : 2079/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 02 Juli 2018 Senilai Rp.400.470.000,-

13. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Desa Tahap III Desa Labuang Pamajang Nomor : 5772/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 12 Desember 2018 Senilai Rp.400.470.000,-

14. 1 (satu

/V/BPKPAD/2019, Tanggal 23 Mei 2019 Senilai Rp.247.826.400,-

17. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana Desa Tahap II Desa Labuang Pamajang Nomor : 1766/SP2D-LS/VI/BPKPAD/2019, Tanggal 21 Juni 2019 Senilai Rp.495.652.800,-

18. 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) bagi hasil pajak dan retribusi daerah (SP2D) Desa Labuang Pamajang Nomor : 5042/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.21.750.000,-

19. 1 (satu) Bundel

03 1406 52 untuk Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program KreditUsaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (Asli).2. 1(satu) buah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor35/KPTS/MU/2017 tanggal 07 Februari 2017 Tentang PenunjukanBendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung BiroPerekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah PropinsiMaluku Utara (Asli);3. 1(satu) buah Print out rekening koran Biro Perekonomian PropinsiMaluku Utara Nomor: 008613511 (Asli);4. 1(satu) lembar SP2D Nomor: 2522/SP2DTU/BPKPAD

menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana),kemudian bendahara pengeluaran SKPD membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja (SPTB)beserta lampiran lainnya untukselanjutnya diserahkan ke BPKPAD untuk penerbitan SP2d .Bahwa pada tanggal 9 bulan Juni 2017, terdakwa mengajukan pencairandana untuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi program KUR bagi UMKMdengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPPTU) Nomor : 006/SPPTU/14.06

Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah PropinsiMaluku Utara dengan nilai Rp. 378.528.500, (Tiga Ratus Tujuh PuluhDelapan Juta Lima ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)selanjutnyaSPP dan SPM dengan dasar SPD dari Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), selanjutnya SPP danSPM dibawa ke BPKPADuntuk di verifikasi guna penerbitan SP2D.Bahwa setelah SP2d terbit terdakwa lalu membawa SP2d tersebut keBank Mandiri Cabang Ternate selanjutnya

menerbitkan SPD (SuratPenyediaan Dana), kemudian bendahara pengeluaran SKPD membuatSurat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM),Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) beserta lampiranlainnya untuk selanjutnya diserahkan ke BPKPAD untuk penerbitan SP2d.

Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah PropinsiMaluku Utara dengan nilai Rp. 378.528.500, (Tiga Ratus Tujuh PuluhDelapan Juta Lima ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)selanjutnya SPP dan SPM dengan dasar SPD dari Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), selanjutnya SPPdan SPM dibawa ke BPKPAD untuk di verifikasi guna penerbitan SP2D.Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.TteBahwa setelah SP2d terbit terdakwa lalu membawa

PUTUSANNomor 289/Pdt.G/2018/PA.Pspwns Ise) oy *SDF aul, atDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :XXXXXXXXXXXXXXAXXXXXX, UMur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Honorer BPKPAD Paluta, tempat tinggal diJI. KH.

lagi keberadaannya; Bahwa Penggugat beserta keluarga Penggugat sudah berusahamencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluargaTergugat yang berada di Desa Pangirkiran, Kecamatan Halongonan,Kabupaten XxxXxXXXXXXXXXXXXXXXxXX, Namun tidak berhasil; Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkannafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagaipengganti nafkah oleh Penggugat; Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, Penggugatbekerja sebagai Honorer BPKPAD

Putusan Nomor : 289/Pdt.G/2018/PA.Psp Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkannafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagaipengganti nafkah oleh Penggugat; Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, Penggugatbekerja sebagai Honorer BPKPAD XxxxxxXxXXxXXXXXXXXXXXXX; Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat danTergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimanatelah

(exaequa et bono);Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh izindari atasannya dengan Nomor: 800/0123.1/IM/BPKPAD/IV/2019 tanggal 22April 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris BPKPAD Provinsi Maluku Utara;Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasidengan mediator

1. Surat Perintah Pencairan (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Padang Lawas Utara nomor : 01180/SP2D-BS/4.04.01.02/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dilegalisir dengan lampiran :
   1. Surat Permohonan SP2D dari Bendahara Pengeluaran BPKPAD kepada Kepala BPKPAD Kab. Paluta Nomor : 900/1440/2018, tanggal 28 Mei 2018.
   2. Surat Perintah Membayar Kepala Badan BPKPAD Kab.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BPKPAD KOTA SIBOLGA

Badan PengelolaKeuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD)Kota Sibolga, alamat JI. S. Parman No. 26, KelurahanPasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga,sebagai Tergugat Il;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZulfriantoHutagalung, S.H., Zein Idris Panjaitan, S.H., RioMarganda L.

., kesemuanyaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sibolga,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/304.atanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Kuasa KhususNomor : 800/1355/BPKPAD/2019 tanggal 12 Agustus2019;Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G/2019/PN SbgPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2Agustus

Seksi Tindak Pidana Khusus, Rali Dayan Pasaribu, S.H., yangmeneriangkan bahwa terhadap uang pengganti, denda dan biaya perkaraNo. 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn, No. 38/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn,No. 39/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn, dan No. 39/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn,telah dibayar Terpidana Jamaluddin Tanjung;19.Bahwa kemudian, Milda Sartika Pasaribu, juga telah membawa surat dariKejaksaan Negeri Sibolga tersebut ke Inspektorat Kota Sibolga, denganmaksud agar Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan AsetDaerah (BPKPAD

Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 900/071/IM/BPKPAD/2017 tanggal 12 September 2017. 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 13. Fotocopy Berita Acara Penarikan sisa SKPD (tanpa nomor) tanggal 12 September 2017 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 14. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 900/0136.1/IM/BPKPAD/XI/2017 tanggal 30 Oktober 2017. 1 (satu) bundel Ramlany Hayatudin 15.

Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor :020/309/2015 tanggal 25 Agustus20161 (satu) bundelRamlany Hayatudin Fotocopy rekapan SKPD yangkeluar ke UPTB Samsat SulaMaluku Utara Tahun 2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 10.Fotocopy Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor :020/18/2017 tanggal 28 Januari20171 (satu) bundelRamlany Hayatudin 11.Fotocopy Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor :900/12/2017 tanggal 26 April2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 12.Fotocopy Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor900/071/IM/BPKPAD

/2017tanggal 12 September 2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 13.Fotocopy Berita Acara Penarikansisa SKPD (tanpa nomor)tanggal 12 September 20171 (satu) bundelRamlany Hayatudin 14.Fotocopy Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor :900/0136.1/IM/BPKPAD/X1/2017tanggal 30 Oktober 2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 15.Rekapan permintaan dana untukPSKB Nomor : 20300PSKB140014 tanggal 28 Januari 2016beserta lampiran focopy noticepajak (lembar 1)1 (satu) bundelHusen Ahmad 16.Rekapan permintaan dana untukPSKB

/2017tanggal 12 September 2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 13.Fotocopy Berita Acara Penarikansisa SKPD (tanpa nomor)tanggal 12 September 20171 (satu) bundelRamlany Hayatudin 14.Fotocopy Berita AcaraPenyerahan Barang Nomor900/0136.1/IM/BPKPAD/X1/2017tanggal 30 Oktober 2017.1 (satu) bundelRamlany Hayatudin 15.Rekapan permintaan dana untukPSKB Nomor : 20300PSKB140014 tanggal 28 Januari 2016beserta lampiran focopy noticepajak (lembar 1)1 (satu) bundelHusen Ahmad 16.Rekapan permintaan dana untukPSKB

Sedangkan untukkendaraan lama (Penul) yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah : PKB(Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana KecelakaanLalu Lintas), serta biaya administrasi pencetakan STNK dan TNKB;Bahwa lembaran pajak yang dikeluarkan ketika wajib pajak membayar pajak diUPTB Samsat Kabupaten Kepulauan Sula adalah dilakukan pencetakan NoticePajak yang terdiri dari 5 (lima) rangkap yakni masingmasing :o Lembar Pajak untuk Wajib Pajak,o Lembar pajak Il untuk Arsip Keuangan BPKPAD

Fotocopy Berita Acara 1 (satu) bundel Ramlany HayatudinPenyerahan Barang Nomor :900/071/IM/BPKPAD/2017tanggal 12 September 2017. Fotocopy Berita Acara 1 (satu) bundel Ramlany HayatudinPenarikan sisa SKPD (tanpanomor) tanggal 12 September2017 Fotocopy Berita Acara 1 (satu) bundel Ramlany HayatudinPenyerahan Barang Nomor :900/0136.1/IM/BPKPAD/X1/2017tanggal 30 Oktober 2017. Halaman 77dari83 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019.

delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

: 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

ribu delapan ratus rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa:1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0087/BPKPAD/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang Pembentukan Pembatu Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017.2) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 210.371.723,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus

paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap danapabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyitaharta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanyatidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga)tahun dan 6 (enam) Bulan.Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan AsetDaerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0087/BPKPAD

Propinsi MalukuUtara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara barang yaitu menerima, mencatat danmenyalurkan barang milik daerah;Bahwa saksi Barang milik daerah yang saksi salurkan berupa Notice pajakdari BPKPAD Propinsi Maluku Utara ke UPTB se wilayah Maluku Utara;Bahwa Notice pajak disalurkan ke UPTB Samsat berdasarkan permintaan dankebutuhan.

Pada tahun 2017 UPTB Samsat Kota Ternate ada mengajukanpermintaan Notice pajak ke BPKPAD Propinsi Maluku Utara;Bahwa yang dicatat adalah jumlah Notice pajak yang diserahkan dan NomorSeri Notice pajak;Bahwa Mekanisme penyaluran Notice pajak : UPTB Samsat mengajukan permintaan Notice pajak dengan membuatsurat permintaan ditujukan kepada Kepala BPKPAD Propinsi MalukuUtara; Surat tersebut didisposisi ke Bidang Pajak dan Retribusi kemudiansurat tersebut diserahkan kepada saya selaku Bendahara barang untukmelakukan

HUSEIN GANDA PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Sub BagianTata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate pada BadanPengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Propinsi MalukuUtara Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkanSurat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013tanggal 22 Januari 2013; Bahwa Terdakwa Hj.

HUSEIN GANDA sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan PropinsiMaluku Utaradan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan(UPTB) Samsat Kota Ternate pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan danAset Daerah (BPKPAD) Propinsi Maluku Utara;Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, SE Binti Hi.

delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

: 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

ribu delapan ratus rupiah)

dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

ratus enam puluh satu rupiah);

ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Biaya Perkara Sesuai Hukum;SUBSIDER :Menjatuhkan putusan yang seadiladilnya; (ex aequa et bono)Menimang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Sipil padaPemerintah Propinsi Maluku Utara telah mendapatakan jjin untuk melakukanperceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Izin dari Kepala BadanPengelola Keuangan dan Pendapata dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraNomor 800/0364/BPKPAD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, olehkarenanya pemeriksaan perkara gugatan cerai Penggugat tersebutdapatdilanjutkan

Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inicukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Behwa, Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil pada PemerintahPropinsi Maluku Utara telah mendapatkan jjin untuk melakukan perceraiandari atasan Penggugat berdasarkan Surat dari Kepala BPKPAD

dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

ratus enam puluh satu rupiah);

ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa:1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 900/0087/BPKPAD/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang Pembentukan Pembatu Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017;2) Surat Tanda Setor model Bend-17 untuk penerimaan tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 210.371.723,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus

paling lama dalam wakiu 1 (satu) bulan setelah putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidakmembayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanyaguna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidakmencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga)tahun dan 6 (enam) Bulan.Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan DanAset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor900/0087/BPKPAD

Menetapkan barang bukti berupa:1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan DanAset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor900/0087/BPKPAD/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang PembentukanPembatu Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2017.2) Surat Tanda Setor model Bend17 untuk penerimaan tanggal 12Januari 2017 sebesar Rp. 210.371.723, (dua ratus sepuluh juta tigaratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga

Menetapkan barang bukti berupa:1)Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan DanAset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor900/0087/BPKPAD/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang PembentukanPembatu Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2017;Surat Tanda Setor model Bend17 untuk penerimaan tanggal 12Januari 2017 sebesar Rp. 210.371.723, (dua ratus sepuluh juta tigaratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah

(Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ributujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian yaitu :1)2)Uang MukaPada tanggal 17 Juli 2018, Penyedia (Saksi ENDANG HASMI)bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran TermynUang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJPUPR/APBD/2018 dan padatanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selakuBendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan UangMuka sebesar Rp 1.469.222.949.

(Seratus dua puluh lima juta rupiah).Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota TanjungbalaiWaktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu : No Waktu Jumlah Keterangan1 31 Juli 2018 Rp 582.733.302. Termyn U Muka 20 %2 29 November 2018 Rp 2.185.249.882. Termyn 100%3 29 November 2018 Rp 145.683.326. Termyn 5%JUMLAH Rp 2.913.666.510. Terbilang : Dua MilyarSembilan Ratus Tiga BelasJuta Enam Ratus EnamPuluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota TanjungbalaiWaktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu : No Waktu Jumlah Keterangan 1 31 Juli 2018 Rp 582.733.302. Termyn U Muka 20 % 2 29 November 2018 Rp 2.185.249.882. Termyn 100% 3 29 November 2018 Rp 145.683.326. Termyn 5 % JUMLAH RP 2.913.666.510. Terbilang : Dua MilyarSembilan Ratus TigaBelas Juta Enam RatusEnam Puluh Enam RibuLima Ratus SepuluhRupiah).

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui BPKPAD Kota TanjungbalaiWaktu dan jumlah dana yang masuk dari SP2D yaitu : No Waktu Jumlah Keterangan 1 24 Juli 2018 Rp 1.469.222.949. Termyn U Muka 20 % 2 10 Oktober 2018 Rp 3.856.710.242. Termyn 70%U.Muka 20% Halaman 104 dari 211 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2022/PT MDN Ret5% 3 29 November 2018 Rp 367.305.738. Termyn 5 % 4 29 November 2018 Rp 1.652.875.817. Termyn 100 % JUMLAH RP 7.346.114.746.

Vang MukaPada tanggal 17 Juli 2018, Penyedia (Saksi ENDANG HASMI)bersama PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran TermynUang Muka 20 % Nomor : 900/293/RPJJPUPR/APBD/2018 danpada tanggal 23 Juli 2018, Pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai selakuBendahara Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah mengirimkan UangMuka sebesar Rp 1.469.222.949.

yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Humbang Haundutan terdapat kegiatan fiktifHalaman 16 dari 53 Perkara Nomor : 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnyang dilakukan oleh Kepala Desa Sibuluan Kecamatan OnanganjangKabupaten Humbang Hasundutan atas pembukaan jalan rambaganjang senilai Rp.236.662.000,Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.BATARA FRANZ SIREGAR, di bawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2018 Saksi sebagai KabidAkuntansi danPembendaharaan BPKPAD

;Bahwa tupoksi Saksi yaitu fungsi pembendaharaan dan akuntansikeuangan daera;Bahwa tidak terdapat administrasi pertanggungjawaban/dokumen yangharus diberikan oleh desa kepada pihak BPKPAD Kabupaten HumbangHasundutan, karerna setelah Kepala Desa Sibuluan melakukanpenarikan dana desa, semua anggaran sepenuhnya berada diRekening Kas Desa Sibuluan.Bahwa pembayaran Pajak Penghasihal dan Pajak Pertambahan Nilaidisetor ke Rekning Kas Umum Negara, sedangkan pajak daerah ataskegitan makan dan minum disetor

yang dibuatkan perdes; pencairan tahap II berhak cair/dapatdilaksanakan berdasarkan laporan realisasi Tahun Anggaransebelumnya yang sudah selesai; dan pencairan tahap Ill berhakcair/dapat dilaksanakan berdasarkan laporan realisasi tahap dan tahapIl yang bisa dipertanggungjawabkan;Bahwa Saksi mencairkan anggaran Desa Sibuluan hanya pada tahapIll, Karena saksi mulai bertugas sebagai Kabid Administrasi per Agustus2018;Bahwa pengajuan pencairan melalui mekanisme Desa, kemudianCamat, dan diterima oleh BPKPAD

tahap sebesar 20%,tahap Il sebesar 40%, dan tahap III sebesar 40%;Bahwa pencairan tahap berhak cair/dapat dilaksanakan berdasarkanAPBDes yang dibuatkan perdes; pencairan tahap II berhak cair/dapatdilaksanakan berdasarkan laporan realisasi Tahun Anggaransebelumnya yang sudah selesai; dan pencairan tahap Ill berhakcair/dapat dilaksanakan berdasarkan laporan realisasi tahap dan tahapIl yang bisa dipertanggungjawabkan;Bahwa pengajuan pencairan melalui mekanisme Desa, kemudianCamat, dan diterima oleh BPKPAD

didalam isidokumen tersebut terhadap tandatangan saksi korban selaku KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan telah dipalsukan olehTerdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;Bahwa terkait pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yangdiduga telah dipalsukan oleh Terdakwa selaku Bendahara PengeluaranDinas Kesehatan Pemkab Nias Selatan terhadap tandatangan saksikorban selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Nias Selatan yang manaarsip dokumen tersebut saat sekarang ini ada pada BPKPAD

Nias Selatan dan lembar salinan (4) SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) yang berwarna biru saksi serahkankepada bidang akuntansi BPKPAD (badan pengelolaan keuanganpendapatan asset daerah) Pemkab. Nias Selatan sebagai arsip untukpembuatan LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) KabupatenNias Selatan. Dan dapat saksi terangkan bahwa setelah lembarsalinan (1) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang berwarnaputin diserahkan oleh Staf Keuangan BUD Pemkab.

Nias Selatan dan lembar salinan (4) SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) yang berwarna biru saksi serahkankepada bidang akuntansi BPKPAD (Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Asset Daerah) Pemkab. Nias Selatan sebagai arsipuntuk pembuatan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)Kabupaten Nias Selatan. Dan dapat saksiterangkan bahwa setelahlembar salinan (1) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yangberwarna putih diserahkan oleh Staf Keuangan BUD Pemkab.

Nias Selatan dan lembar salinan (4) SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang berwarna biru saksiserahkan kepadabidang akuntansi BPKPAD (Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Asset Daerah) Pemkab. Nias Selatan sebagai arsipuntuk pembuatan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)Kabupaten Nias Selatan;Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi terlebin dahulu kepadapengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Pemkab.

secara otomatis akan diterbitkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan cara diprint out/dicetakmelalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)yang ada pada BUD (Bendahara Umum Daerah);Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengajuan untuk memintamenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada saksi, saksitidak pernah menerima ataupun meminta uang kepada Terdakwa dandalam proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebuttidak ada biaya yang harus dibayar kepada BPKPAD

untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1, 3 dan 5 dengan lembar 2Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Ttedan 4, sekaligaus dengan catatan angka biaya yang berbeda antara lembar 1, 3dan 5 dengan lembar 2 dan 4.Adapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (Satu) kendaraan bermotor yaitu : Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat; Lembar 2 untuk BPKPAD

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte Bahwa Terdakwa ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerimauang hasil penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB SamsatHalmahera Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku UtaraNomor : 900/0059/BPKPAD

akan tetapi tidakditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatankeuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp.54.119.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratusrupiah ).Bahwa terdakwa ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerima uanghasilpenerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timuryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor900/0059/BPKPAD

dengan tugas seharihari sebagai pembantubendahara penerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak DaerahPKB/BBNKB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1,3 dan 5 denganlembar 2 dan 4, sekaligaus dengan catatan angka biaya yang berbeda antaralembar1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4.Adapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (Satu) kKendaraan bermotor yaitu : Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat; Lembar 2 untuk BPKPAD

Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;3. Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;4. Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;5.

Pada saat itu Tergugat baru diberi tanggapanatas Surat tanggal 15 Februari 2021 dari Perwakilan PemilikRuko sebagaimana dari Walikota Tarakan Nomor : 032/242/BPKPAD tanggal 28 Maret 2021 perihal Tanggapan. Surattersebut pada intinya tetap tidak memperpanjang Sertifikat HakGuna Bangunan setelah berakhirnya jangka waktu.

Putra Kaltim Membangun :Setelah berakhirnya HGB tersebut tanah besertabangunannya boleh dimohon kembali untuk diteruskanHalaman 52 dari 185 HalamanPutusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.SMDlagi/diperpanjang kembali sepanjang lokasi tersebut masihditetapkan sebagai lokasi pertokoan.Apabila lokasi tersebut dirubah fungsinya setelah 25 tahunmendatang, akan diperhitungkan ganti ruginya kepadapemakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saatmitu.Bahkan Tergugat menyatakan melalui surat Nomor : 032/242/BPKPAD

P133134.Bukti P134135.Bukti P135136.Bukti P136Perbelanjaan Tarakan/THM, (Sesuai denganfotokopi);Fotokopi Surat tanggal 25 Maret 2021 di tujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan olehYenni Agustinah, S.H., M.Kn atas nama Pemilik Ruko,(Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTarakan Nomor : 175/64.73.HP.01.04/IV/2021 tanggal14 April 2021, Perihal : Permohonan PerpanjanganHak Guna Bangunan (Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Walikota Tarakan Nomor : 032/242/BPKPAD

dan HGB No. 491 Tahun1996 berakhir 11 Agustus 2021;Bahwa Saksi melihat Bukti 17.29, Dokumentasi Foto PapanPengumuman, pada bulan Juni 2021, dan dapat Pengumumantersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum di sekitarpemasangan Papan Pengumuman tersebut;Halaman 148 dari 185 HalamanPutusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.SMDBahwa Pengumuman tersebut tentang berakhirnya perjanjian,dan Pengembalian Aset kepada Pemkot Tarakan;Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.11 berupa : Surat WalikotaTarakan Nomor: 032/242/BPKPAD

(2), Majelis Hakim berpendapat bahwaSurat tersebut merupakan bentuk keberatan Para Penggugat atasdikeluarkannya objek sengketa a guo oleh Walikota Tarakan (incasuTergugat), sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa Para Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupakeberatan kepada Walikota Tarakan (incasu Tergugat) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77ayat (4), dihubungkan dengan bukti P131 = T11, berupa Surat WalikotaTarakan Nomor : 032/242/BPKPAD