Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukanperceraian dari Bupati Pasangkayu, Nomor 873.4/197/2020/BPKPPD, tanggal21 Februari 2020;9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesusi denganketentuan yang berlaku;Hal.2 dari 15 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PA.PkyBerdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Pasangkayu Cq.

patutsebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Pky,tertanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 17 Juni 2020 dan ketidakhadiran Termohontersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar maurukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang PNS pada Kantor CamatBambaira, Kabupaten Pasangkayu, telah melampirkan surat izin mengajukangugatan cerai dari Bupati Pasangkayu, Nomor: 873.4/197/2020/BPKPPD

Surat Keputusan Wali Kota Banjar Nomor:xxx.x/Kpts.xxx BPKPPD/xxxx tanggal,25 Mei 2011(bukti P2);Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing masing1.

No. 1308 K/Pid.Sus/2012608182838485868788899091921 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bengkulu Utara kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor : 800 / 1029 /BKPPD / III / 2009, tanggal 26 Agustus 2009 tentang Audit UlangTenaga Honorer beserta (satu) lembar lampiran ;5 (lima) lembar Surat BPKPPD Kabupaten Bengkulu Utara nomor :800 / 1049 / BPKPPD / III / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentangklarifikasi hasil audit tenaga honorer tanpa cap / stempel BKPPD ;3 (tiga) lembar foto copy surat

Kabupaten Bengkulu Utara nomor : 800 /1049 / BPKPPD / III / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang klarifikasihasil audit tenaga honorer tanpa cap / stempel BKPPD ;3 (tiga) lembar foto copy surat BKPPD Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :800 / 1205 / BKPPD / III / 2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor15 Tahun 2008 tentang Pedoman Audit Tenaga Honorer ;1 (satu) buah buku Kumpulan Peraturan Pemerintah dan Peraturan KepalaBKN Badan Kepegawaian

Tanggal 09 Oktober 2009, Tentang Penjelasan FinalisasiLaporan Hasil Audit Tenaga Honorer oleh Tim BKN dan BPKPpada tanggal 10 s/d 19 November 2008 di Kabupaten BengkuluUtara ;1 (satu) berkas Daftar Namanama Honorer yang akan diverifikasiUlang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Bengkulu Utara kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor : 800 / 1029 /BKPPD / III / 2009, tanggal 26 Agustus 2009 tentang Audit UlangTenaga Honorer beserta 1 (satu) lembar lampiran ;5 (lima) lembar Surat BPKPPD

Kabupaten Bengkulu Utara nomor :800 / 1049 / BPKPPD / HII / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentangklarifikasi hasil audit tenaga honorer tanpa cap / stempel BKPPD ;3 (tiga) lembar foto copy surat BKPPD Kabupaten Bengkulu UtaraNomor : 800 / 1205 / BKPPD / III / 2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Audit Tenaga Honorer ;1 (satu) buah buku Kumpulan Peraturan Pemerintah dan PeraturanKepala BKN Badan Kepegawaian

Lembar foto kopi Surat BupatiBengkulu Utara kepada Kepala BadanKepegawaian Negara di Jakarta Nomor800 / 1029 / BKPPD / III / 2009, tanggal26 Agustus 2009 tentang Audit Ulang TenagaHonorer beserta 1 (satu) lembar lampiran.82)5 (lima) lembar Surat BPKPPD Kab. BklUtara nomor : 800 / 1049 / BPKPPD/ III /2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentangKlarifikasi hasi audit tenaga honorertanpa cap / stempel BKPPD.83)3 ( tiga ) lembar Foto Kopi Surat BKPPDKab.

O09 Oktober 2009,Tentang Penjelasan Finalisasi Laporan Hasil AuditTenaga Honorer oleh Tim BKN dan BPKP padaTanggal 10 s/d 19 November 2008 di KabupatenBengkulu Utara80.1 ( Satu) Berkas Daftar Nama nama HonorerYang akan di verifikasi Ulang.81.1 ( satu. ) Lembar foto kopi Surat BupatiBengkulu Utara kepada Kepala Badan KepegawaianNegara di Jakarta Nomor : 800 / 1029 / BKPPD /Ill / 2009, tanggal 26 Agustus 2009 tentang AuditUlang Tenaga Honorer beserta 1 (satu) lembarlampiran.82.5 (lima) lembar Surat BPKPPD

BkI Utaranomor : 800 / 1049 / BPKPPD/ III / 2009, tanggal12 Oktober 2009 tentang Klarifikasi hasil audittenaga honorer tanpa cap / stempel BKPPD.83.3 ( tiga ) lembar Foto Kopi Surat BKPPD Kab.

Lembar foto kopi Surat BupatiBengkulu Utara kepada Kepala BadanKepegawaian Negara di Jakarta Nomor : 800 /1029 / BKPPD/ III / 2009, tanggal 26 Agustus2009 tentang Audit Ulang Tenaga Honorerbeserta 1 (satu) lembar lampiran.82.5 (lima) lembar Surat BPKPPD Kab.

BkI Utaranomor : 800 / 1049 / BPKPPD / III / 2009,tanggal 12 Oktober 2009 tentang Klarifikasihasil audit tenaga honorer tanpa cap /stempel BKPPD.83.3 ( tiga ) lembar Foto Kopi Surat BKPPD Kab.Bkl Utara Nomor : 800 / 1205 / BKPPD/ III /2009, tanggal 22 Oktober 2009.84.1 ( Satu ) buah buku Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2008tentang Pedoman Audit Tenaga Honorer.85.1 (satu) buah buku Kumpulan PeraturanPemerintah dan Peraturan Kepala BKN BadanKepegawaian Negara.86. 1 (satu) berkas

pernahdatang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang PNS padaDinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu, telah melampirkan surat izinmengajukan gugatan cerai dari Bupati Pasangkayu, Nomor:873.4/197/2020/BPKPPD

Berdasarkan Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : 000I/KV/IV/27318/Kep/2008tanggal 6 Oktober 2008, Penggugat memperoleh NIP yang barudengan Nomor : 19540515 198303 1 001 ;Bahwa terhitung mulai tanggal 24 April 2010, Penggugat diangkatdalam Jabatan Struktural sebagai Staf Ahli Bupati BidangKemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berdasarkanKeputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.22 040/BPKPPD/IV/2010 tanggal 23 April 2010 Juncto Surat Pernyataan PelantikanHal. 3 dari 22 hal. Put.

Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan PNSTermohon Nomor : 821.13/KPTS.011/BPKPPD/2016 yang dikeluarkan oleh WalikotaKota Banjar tertanggal 14 Maret 2016, bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan diberi kode (T.IX);B. Saksi :1. Hj. TUT! SUMIATI Binti A. RUBAMA, umur 56 tahun, agama Islam,pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk.

PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Fotokopi Nota Dinas Dari Sekretaris Daerah KabupatenManggarai Barat Nomor : BKPPD.888/70/IV/2019 tanggal 9April 2019 Perihal : Usulan Pemberhentian Tidak DenganHormat Terhadap PNS Yang Tersangkut Kasus Tindak PidanaKorupsi (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :BPKPPD

.;----------------------------- 84.1(satu)bundel fotocopy surat keputusan Bupati Kapuas Nomor:821.2/275/BPKPPD tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Kapuas masa jabatan berikut lampiran keputusan.;---------------------------------------------------------------------- 85.1(satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Kapuas Nomor:821.2/13/BPKPPD tahun 2010 tanggal 14 April 2010.;---------------------- 86. 1 (satu) bundel fotocopy Surat keputusan

.; 84.1 (satu)bundel fotocopy surat keputusan Bupati Kapuas Nomor : 821.2/275/BPKPPD tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Kapuas masa jabatan berikut lampiran keputusan.; 85.1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Kapuas Nomor:821.2/13/BPKPPD tahun 2010 tanggal 14 April 2010.; 86. 1 (satu) bundel fotocopy Surat keputusan Bupati Kapuas Nomor :06 tahun 2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Pengangkatan,Pemberhentian,dan Ketentuan-ketentuan

Drs.AKA Y SUKAR Y A, MM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian kabupaten59Sumedang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor821,2/Kep.OS/BPKPPD/2009 tangaal 20 Januari 2009 yang mempunyai tugas dalam programPemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat(LM3) yaitu :I.

Syaiful Umar,M.MP,NIP:19690603199703 1 006, pangkat: pembina (IV/a), eselon II B, dilampiri surat keterangan menduduki jabatan lowong nomor:800/BPKPPD-BB/267/2010 tanggal 21 Desember 2010;42. 1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.4/SK/BUP-BB/08/2011 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon IV di lingkungan pemerintahan kabupaten Bone Bolango atas nama Ir. Joize T.

SARIPUDDIN, M.Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :821.2 /524/ BPKPPD / VII / 2014, tanggal 10 Juli 2014 telah menjabatKepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

SARIPUDDIN, M.Si, identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :821.2 /524/ BPKPPD / VII / 2014, tanggal 10 Juli 2014 telah menjabatKepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.