Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan No.2/Pbt/BPN.RI.2009 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Nilik Nomor 188/Pondok Cina Atas Nama TIMIN seluas 6808 M2 dan pecahannya yaituSertifikat Hak Milik No. 251, 252, dan 253/Pondok Cina atas namaPENGGUGAT terletak di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, KotaDepok, Propinsi Jawa Barat;Adapun Alasan Gugatan yang menjadi Objek Sengketa adalah :Surat Keputusan No. 2/Pbt/BPN.RI/2009 tertanggal 11 September 2009tentang Pembatalan Sertifikat

Dengan demikian bahwa BadanPertanahan Nasional yang sudah menerbitkan Objek Sengketa SuratKeputusan No. 2/Pbt/BPN.RI/2009 tertanggal 11 September 2009 dianggapcacat hukum atau Batal Demi Hukum;.

Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut maka Para Penggugat, mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencabut ataumembatalkan Surat Keputusan Tergugat No. 2/Pbt/BPN.RI/2009 tersebutsesuai Pasal 3 (N) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006, yangbunyinya sebagai berikut :Badan Pertanahan Nasional telah berani mengeluarkan Surat KeputusanNo. 2/Pbt/BPN.RI/2009, tanpa mengkaji dan menelaah duduk permasalahan atau materinya;e.

Dalam hal ini Pihak Pemohon yang mengajukanditerbitkan Surat Keputusan No. 2/Pbt/BPN.RI/2009 hanya menunjukkepada Yayasan Prawita bukan Pemilik/Pemegang Sertifikat Hak MilikLangsung, SIOE (HIOE) LIE NJIN (PENGGUGAT 1);g.

Oleh karena itu Pemohon Kasasimohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia maumengabulkan permohonan Memori Kasasi dengan membatalkan SK No2/Pbt/BPN.RI/2009 tersebut diatas;Hal. 19 dari 22 hal. Put. No 63 K/TUN/201 14.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang PemberianHak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah diKabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ic PT IntiPalm Sumatra selaku Badan Hukum Indonesia yang memiliki kegiatanUsaha yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telahmendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI.

ganti rugi kepada orang yangberhak atas objek perkara;Bahwa sebelum Tergugat Il menerbitkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas namaTergugat terhadap objek perkara, Tergugat V sejak tahun 2008 telahberhak atas objek perkara berdasarkan peralinan hak atas objek perkarayang dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara ;Bahwa Tergugat menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi,

/2010tertanggal 24 Agustus 2010 tentang pemberian hak guna usaha atas namaTergugat terhadap objek perkara, telah melanggar hukum;Bahwa dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010

sarana memberikan ganti rugikepada orang yang berhak atas objek perkara;Bahwa sebelum Tergugat Il menerbitkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas namaTergugat terhadap objek perkara, Tergugat V sejak tahun 2008 telahberhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas Objek Perkarayang dilakukan oleh orang yang berhak atas Objek Perkara ;Halaman 61 dari 82 hal.Put.

Nomor 1581 K/Pdt/2016Nasional Republik Indonesia (Tergugat Il) tertanggal 24 Agustus 2010Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atasnama Tergugat I, Tergugat harus membebaskan terlebih dahulu hak orangyang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugikepada Orang yang berhak atas objek perkara;Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama

I

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semulaTergugat-I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, tersebut;

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni 2017, No. 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs, sepanjang mengenai penyebutan petitum angka 2 (dua), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

• Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek Hak Guna Usaha sesuai Sertifikat Nomor: 38/HGU/BPN.RI

Bulungan Citra Agro Persada) adalah Badan HukumPerseroan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 Notaris Oeij Jian Hiap,SH, Notaris Tarakan tanggal 15 Februari 2005 dan Pengesahan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: C088571 HT.01.01 TH 2005 tanggal31 April 2005, perseroan bergerak di bidang Perkebunan dan mempunyailahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor:38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT.

Bahwa pembentukan kelompokkelompok tani itu hanya untuk akalakalanTergugat sampai dengan Tergugat VI memperalat anggotaanggotaKelompok Tani untuk menyerobot lahan yang menjadi milik Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI/2011;7. Bahwa selain menyerobot, menduduki, dan menguasai tanpa hak tanah milikPenggugat, Tergugat melalui orangorang suruhannya juga mengancam danmengintimidasi karyawankaryawan PT.

Menghukum Para Tergugat atau siapa aja yang menguasai tanah Penggugatatau tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkantanah objek sengketa perkara aquo yang termasuk dalam Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atas nama Penggugat kepadaPenggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;hal 6 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMR5.

Bahwa Penggugat juga tidak dapat menunjukan bukti yang sah danmeyakinkan secara hukum atas penguasaan lahan atas nama BudiRahman Patawari, Haripuddin, Suardi dan Daeng Mapile yangmenjadi dasar pembebasan lahan masyarakat guna terbitnya sertifikatHak Guna Usaha Nomor : 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada di atas lahankelompok tani ;.

Gugatan Penggugat tidak jelas (Obsccur libel), dalam bukti T.1 s/dbukti T.14 sudah jelas lokasi tanah yang dikuasi Para Tergugathal 26 dari 36 hal, putusan No.136/PDT/2017/PT.SMRdan juga berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat bahwabenar tanah objek sengketa merupakan bagian dari lahansebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor38/HGU/BPN.RI/2011 tanggal 25 Juli 2011, sehingga mengenaipoint ini haruslah diabaikan ;5.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih 482,14 Hektar yaitu bagian dari lahan seluas 13.214.90 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Utara : PT. Prima Bahagia Permai;- Sebelah Timur : PT.

Bulungan Citra Agro Persada) adalah Badan HukumPerseroan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 Notaris Oeij Jian Hiap,SH, Notaris Tarakan tanggal 15 Februari 2005 dan Pengesahan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: C088571 HT.01.01 TH 2005Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Tjstanggal 31 April 2005, perseroan bergerak di bidang Perkebunan danmempunyai lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor:38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah lahan berdasarkanSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tertanggal25 Juli 2011 atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (Penggugat),seluas kurang lebih 482,14 hektar, yaitu bagian dari lahan seluas 13,214,90Hektar (tiga belas koma dua satu empat koma sembilan kosong) denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara: PT. Prima Bahagia Permai;Sebelah Timur : PT. Bulungan Citra Agro Persada;Sebelah Selatan : PT.

Menghukum Para Tergugat atau siapa aja yang menguasai tanah Penggugatatau tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkantanah objek sengketa perkara aquo yang termasuk dalam Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atas nama Penggugat kepadaPenggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;5.

Bulungan Citra Agro Persada) adalah Badan HukumPerseroan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 Notaris Oeij Jian Hiap,SH, Notaris Tarakan tanggal 15 Februari 2005 dan Pengesahan Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia Nomor: C088571 HT.01.01 TH 2005 tanggal 31 April2005, perseroan bergerak di bidang Perkebunan dan mempunyai lahanberdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011tanggal 25 Juli2011 atas nama PT.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objeksengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas,Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalam Sertifikat HakGuna Usaha Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas namaPT. Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih 482,14 Hektar yaitubagian dari lahan seluas 13.214.90 Hektar dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : PT.

berikut:Dalam Provisi:Menetapkan, memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikansegala kegiatan dan tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapunsebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah lahanmilik Penggugat di Blok Kerja 1/1.2, J/1.2.3.4, K/1.2.3.4 seluas kuranglebih 482,14 hektar;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah lahanberdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor38/HGU/BPN.RI

Nomor 343 PK/Pdt/2019mengosongkan tanah objek sengketa perkara a quo yang termasukdalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atasnama Penggugat kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaanapapun;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarsecara tunai kerugian yang diakibatkan kepada Penggugat kerugianmateriil dan immateriil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;7.

Nomor 343 PK/Pdt/2019Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalam SertifikatHak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atasnama PT Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih 482,14 hektaryaitu bagian dari lahan seluas 13.214.90 hektar dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Utara : PT Prima Bahagia Permai,Sebelah Timur : PT Bulungan Citra Agro Persada,Sebelah Selatan : PT Bulungan Citra Agro Persada,Sebelah Barat : PT Bulungan Citra Agro Persada;3.

di Samarinda Nomor 136/PDT/2017/PT.SMR tanggal 16 Oktober 2017adalah sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula TergugatI, Il, Il, V, VI, VU, VIII, IX, X dan XI tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni2017, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Tjs, sepanjang mengenai penyebutanpetitum angka 2 (dua), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek HakGuna Usaha sesuai Sertifikat Nomor 38/HGU/BPN.RI

memori peninjauan kembali yangditerima pada tanggal 29 November 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Juris, alasanalasan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,dimana Penggugat telah terbukti pemilik yang sah atas tanah objeksengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas,Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang tercatat dalam SertifikatHak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sahlahanberdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT Bulungan CitraAgro Persada (Penggugat), seluas kurang lebih 482,14 hektar, yaitubagian dari lahan seluas 13,214,90 hektar (tiga belas koma dua satuempat koma sembilan kosong) dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : PT Prima Bahagia Permai;Sebelah Timur : PT Bulungan Citra Agro Persada;Halaman 2 dari 8 hal. Put.

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanahPenggugat atau tanah objek sengketa agar segera menyerahkan danmengosongkan tanah objek sengketa perkara a quo yang termasuk dalamSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atas namaPenggugat kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;5.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objeksengketa yang berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan TanjungPalas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang tercatat dalamSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 38/HGU/BPN.RI.2011 tanggal 25 Juli2011 atas nama PT Bulungan Citra Agro Persada seluas kurang lebih482,14 hektar yaitu bagian dari lahan seluas 13.214.90 hektar denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : PT Prima Bahagia Permai; Sebelah Timur : PT Bulungan Citra Agro Persada

Nomor 136/PDT/2017/PTSMR., tanggal 16 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semulaTergugatI, Ul, Wl, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 15 Juni2017, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Tjs., sepanjang mengenai penyebutanpetitum angka 2 (dua), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek HakGuna Usaha sesuai Sertifikat Nomor 38/HGU/BPN.RI

milik Tergugat yangdiperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang Sertifikat nya baruterbit padatanggal 6 Januari 2012. dan akan mencari jalan keluar/Solusi terhadap permasalahan tersebut ,namun pada kenyataan walaupun Penggugat telah menanyakan kepadaTergugat II baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi hingga saat ini Tergugat IIbelum juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ( Bukti P 5 ).6.

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penguasaan , pemagaran sertapemancangan / pengerukan terhadap tanah tanah milik Penggugat tersebut sertatindakan Tergugat Il yang memberikan hak kepada Tergugat denganmengeluarkan Surat Keputusan No.15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 diatastanah tanah milik Penggugat yang masih berlaku telah melanggar hak danmengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik Hak atas tanah HGBNo.100/Desa Sungai Selincah dan HGB No.101/Desa Sungai Selincah, sehinggadengan

Milik Tergugat , dibuat dan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan BadanPertanahan Nasional No.15/HPL/BPN.RI/2011 tertanggal 14 Juli 2011 yangsertifikatnya diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2012:Dengan demikian dasar terbitnya Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincahadalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Palembang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.yang bersifat konkrit, individual dan final.

Pelindo II (Tergugat ) yang diperolehnyaberdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14Juli 2011 yang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara;3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telahmenerbitkan Surat Keputusan No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 kepada PT.Pelindo II (Tergugat 1):4.

Hal ini sesuai dengan pasal 27 (1)Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Hak AtasTanah;Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 haruslah ditolak karena dalam dailgugatan Penggugat menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah menerbitkan surat Keputusan No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2012 sehingga kepentingan Penggugat merasadirugikan;Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, Turut Tergugat menemuiPenggugat dan membawa lagi bukti surat, selain Bukti Poin 10 (angka 1 s/d5) diatas, yaitu Surat Keputusan Kantor Pertanahan Nasional Indonesia,Jakarta No. 1/Pbt/BPN.RI/ 2009, tertanggal 16 Juli 2009, tentangPENCABUTAN SHGB No. 918 a/n. PT. Namboru Mulana Jadi / Tergugat ;16.

Surat Keputusan Kantor Pertanahan Nasional Indonesia, Jakarta No.1/Pbt/BPN.RI/ 2009, tertanggal 16 Juli 2009, tentang Pencabutan SHGBNo. 918 a/n. PT. Namboru Mulana Jadi / Tergugat b.

timbul;24.Bahwa berdasarkan Posita diatas, Penggugat Mohon, kepadaKetua / Majelis Hakim yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkaraini, memberikan Petitum (Putusan) :Jedi2.2.2.3.2.4.2.5.2.6:2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.MENGADILIMenerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Syah dan Berharga, BuktiBukti Surat, berupa :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 21/G.Tun/2005/PTUN.Pbr, tanggal 04 Januari 2006.Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1/Pbt /BPN.RI

Fotokopi Surat tanggal 10 Agustus 2020 No. 95/ALAd/VIII2020,bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1.a;Fotokopi Surat Keputusan Kantor Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo.1/Pbt/BPN.RI/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Pembatalan SertifikatHak Guna Bangunan No. 918/Sidomulyo Barat a/n PT.

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia(Rbg) dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM KONPENSDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selurunnyaDalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian; Menyatakan Syah dan Berharga, BuktiBukti Surat, berupa2.1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 21/G.Tun/2005/PTUN.Pbr, tanggal 04 Januari 2006. 2.2.Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo. 1/Pbt /BPN.RI

EKSEPSI DALUWARSA (Exceptio Temporis)a.Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 10 romawi IVangka 6, Para Penggugat pada intinya mendalilkan :"Para Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidakdituju langsung oleh objek gugatan a quo sehingga ParaHalaman 44 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BLPenggugat tidak mengetahul persis kapan Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor35/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu

Hak Guna Usaha Atas Nama PTHuma Indah Mekar Atas Tanah Kabupaten Tulang Bawang danTulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Sertipikat HakGuna Usaha Nomor 16/Desa Gunung Ilir Panaragan, ManggalaMas dan Bandardewa tanggal 4 Juli 1994, Surat Ukur Nomor77/1994 tanggal 29 Juni 1994, luas 2.125,35 Ha atas nama PTHuma Indah Mekar;Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak mengetahulpersis tentang kapan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 35/HGU/BPN.RI/2013tanggal 14

/2013 tanggal 14 Mei 2013 merupakan satukesatuan dengan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 16/HGU/1989 tanggal 30 November 1989 Jo.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor10/HGU/1992 tanggal 12 Agustus 1992 oleh karena yangmenjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia NomorHalaman 46 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BL35/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 adalah denganditerbitkannya terlebin dahulu Surat

Bukti Tl 2Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 35/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 14 Mei2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha atas nama PT. Huma Indah Mekar atastanah kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung(Sesuai dengan asli);Risalah Pengolahan Data (RPD) pemberian Perpanjanganjangka waktu. Hak Guna Usaha Nomor11/HGU/Dit.PPHT/1/2013 tanggal 28 Januari ( Sesuaidengan asll);Halaman 121 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BL3.

Bukti THh4 :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 35/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 14 Mei2013 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hakguna usaha atas nama PT.

Pekanbarutelah menjatuhkan putusan dalam perkaraNomor : 148/Pdt.G/2020/PNPbrtanggal 22 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM KONPENSIDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III seluruhnya;Dalam PokokPerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;Menyatakan Syah dan Berharga, BuktiBukti Surat, berupa :2.1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 21/G.Tun/2005 /PTUN.Pbr,tanggal 04 Januari 2006. 2.2.Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1/Pbt /BPN.RI

2020, yang dimohonkanbanding, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Dalam KonpensiHal.10 dari13Hal Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PBRDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ; Menyatakan Sah dan Berharga BuktiBukti Surat, berupa :2.1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 21/G.Tun/2005/PTUN.Pbr, tanggal 04 Januari 2006. 2.2.Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1/Pbt /BPN.RI

Bukti T.ll19, Surat Keputusan BPN RI NomorS/pct/BPN.RI/ 2014. Yang pada pokoknya membatalkanKeputusan Nomor 14IX1997;1.3. Konsekuensinya adalah, segala hal yang berkaitandengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 14IX1997(Alat Bukti P5) tidak dapat dipertimbangkan dan apabilaJudex Facti merasa perlu merujuk pada aturan hukummengenai kepemilikan tanah, maka aturan yang dijadikanrujukan adalah Keputusan BPN RI Nomor 5/pct/BPN.RI/2014(Alat Bukti T.IIl19);3.4.

Asli, Surat keterangan BPN RI Nomor5/pct/BPN.RI/2014. Khususnya pada bagianpertimbangannnya butir c, yang menyatakan:pahwa terhadap pembetalan tersebut, Drs A Sinulinggaselaku kuasa dari Sri Daryati (alias Yuli Daryati) sebagaipemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Sukamiskin yangdiperoleh dari Darmawan Suriatmadja berdasarkan Akte JualBeli tanggal 15 Juli 1993 Nomor 02/01/21/01/JB/1993 yangpendaftaran balik namanya belum diselenggarakan di KantorPertanahan Kota Bandung ..... dan seterusnya;7.9.

Bahwa dengan buktiNovum PK3 a quo telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagibahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala BPN RI yakni Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional RI Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013, tanggal 30 Mei 2013 tentangPencabutan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5/HGB/BPN/1997 tanggal 6 Januari 1997tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di KotamadyaJakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Graha Metropolitan Nuansa sebagaipemiliknya;Bahwa dalam pertimbangan hukum a quo, jelas dan tegas, Judex Jurismenyatakan bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013,tanggal 30 Mei 2013, tentang Pencabutan Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Januari 1997,Nomor 5/HGB/BPN/97, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan AtasTanah di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta danPembatalan

Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015Bahwa penerbitan objek yang menjadi sengketa a guo yakni SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor3/Pct/BPN.RI/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 6 Januari 1997 Nomor 5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian HakGuna Bangunan Atas Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khususlbukota Jakarta dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan, Sertipikat Hak Guna Bangunan

GrahaMetropolitan Nuansa (sekarang Termohon Peninjauan Kembali); Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bahwa Tergugat II Intervensi adalah orang yang bemama MuniahMaemunah binti H Musa dan H Marali bin Musa (Pemohon PeninjauanKembali);Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 yang diterbitkan oleh (Tergugat) pada tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan

Graha Metropolitan Nuansa) berupa Surat Keputusan Nomor3/Pct/BPN.RI/2013 yang diterbitkan oleh (Tergugat) pada tanggal 30 Mei2013 (objek sengketa), maka yang dinilai adalah prosedur penerbitan suratkeputusan a quo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukahtidak?

Nomor: 26/HM/BPN.RI/2006 tanggal 29/12/2006, adapun Sertipikat obyek perkara sematamata hanya merupakancatatan buku tanah yang dimaksud dalam Keputusan Tata UsahaNegara tersebut ;Sertipikat yang menjadi obyek gugatan bukan merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang bersifat, individual, dapat dikenali dengantidak adanya konsiderans, tidak menyatakan kalimat pemberian hak,dan lainlain sebagaimana mestinya suatu beschikking.

;Selain itu, sekiranya Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara iniakan dibatalkan kelak (quod non), namun Keputusan Tata UsahaNegara yang memberikan hak (in casu Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional R.J Nomor 26/HM/BPN.RI/2006 tanggal 29/12/2006) tidak dibatalkan, maka hak milik atas nama Tergugat IIIntervensi tentunya masih sah menurut hukum, sehingga tentunya kelakakan timbul masalah dalam pelaksanaan putusan pengadilan ;Sehingga dengan tidak dijadikannya Surat Keputusan Kepala BadanHal

Nomor 26/HM/BPN.RI/2006 tanggal 29/12/2006 sebagai obyek gugatan, maka tentunya surat gugatan Penggugatdalam perkara ini telah error in objecto, sehingga haruslah dinyatakantidak dapat diterima ;Selain itu, di kolom i) PENUNJUK pada Keputusan Tata UsahaNegara obyek perkara nyatanyata tercantum kalimat Bekas EigendomVerponding Nomor: 3654 seb. Sedangkan pada surat gugatan,Penggugat mendalilkan dasar haknya dari ex Eigendom VerpondingNomor: 1113.

Nomor: 26/HM/BPN.RI/2006 tanggal 29/12/2006.

Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 dan Akta Kuasa Menjual No. 23 tanggal 17 April 1997;

Inti Palm Sumatera yang diterbitkan Tergugat HIberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 51/ HGU/BPN.RI/2010, tangggal 24 Agustus 2010tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm SumateraHalaman 97 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEsebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat I Ic.

Sebagaimana diuraikandalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/ 07/2010, terdiri dari2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha yang disebut diatas berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna Usahaatas nama PT.

Nomor : 51/ HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah diKabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Tergugat II Intervensi, jikatanpa didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010,tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanahdi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa begitu pula Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.

Maka dengan begituKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah menerbitkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010., tentang Pemberian Hak GunaUsaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan,Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat NusaTenggara Barat (Turut Tergugat II), terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.873.385m, diterbitkan oleh TurutTergugat (Kepala BPN RI) sesuai Surat Keputusan Nomor:22/HPL/BPN.RI/2009, tertanggal 31 Agustus 2009;. Bahwa oleh karena PT.

Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia/TNI AU berkedudukan di Jakarta adalah sah berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 9,10 dan 11; bahwa menurut Tergugat/Pembandingpenerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha tanggal 11 Oktober 2010berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor27/HP/BPN.RI/2010 tanggal 27 September 2010 oleh Tergugat sesuai denganmekanisme yang diatur

Andira Argo HakGuna Usaha ( HGU ) Nomor: 167/HGU/BPN.RI/2009 Tanggal 16 Desember 2009 danHak Guna Usaha ( HGU ) Nomor:60/HGU/BPN.RI/2010 Tanggal 27 September 2010an: PT. Andira Agro.

keberatan.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa tergugat V mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam dalam Eksepsitermasuk bagian dalam Pokok Perkara.Bahwa tergugat V secara tegas menolak dan membantah apa yang didalilkanPenggugat dalam Eksepsi dalam gugatannya yang menyatakan sertipikat yang menjadiobjek sengketa telah melanggar peraturan Perundangundangan yang berlaku, didalammenerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha ( HGU ) Nomor: 56/HGU/BPN/2003 an: PT.Andira Agro Hak Guna Usaha ( HGU ) Nomor: 167/HGU/BPN.RI

/2009 Tanggal 16Desember 2009 dan Hak Guna Usaha ( HGU ) Nomor:60/HGU/BPN.RI/2010 Tanggal27 September 2010 an: PT.

Bahwa,seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap halhalyang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.sesuai Buku Tanah, diketahui Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Ketintang, Surat Ukur tanggal 1612011 No.425/Ketintang/2011, Luas 49.494 M2, NIB : 12.01.23.02.03954,Asal Hak : Pemberian hak, Dasar Pendaftaran : Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tgl. 20122011No. 16/HP/BPN.RI/2011, Diterbitkan pada tanggal 16Februari 2012 Tgl.

Nota Dinas dari Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalaian Pertanahan Tgl. 02012020 No. 03/NDPMPPI/I/2020, Perihal : Informasi adanya Surat dari JurusitaHalaman 34 dari 44 Putusan Nomor 390/PDT/2020/PT SBY.3.Pengadilan Negeri Surabaya tgl. 23122019, Perkara No.1262/Pdt.G/2019/PN.Sby.Bahwa, didalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional,tanggal 20122011 No. 16/HP/BPN.RI/2011, disebutkan bahwapenerbitan Surat Keputusan dimaksud dilakukan sesuai PeraturanPerundangUndangan yang berlaku

dikenaiketentuan menyangkut penghitungan tenggang waktu di luarketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 merupakan alasan yang tidakberdasar hukum yang tepat dan benar;Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 03 K/TUN/2013.Bahwa Pemohon berkata dan menyatakan benar sebenarbenarnyadihadapan Tuhan Allah SWT, memang sesungguhnya baru mengetahuiKeputusan Gubernur Jatim No. 188/363/KPS/013 tanggal 20 September2012 yang seutuhnya baru pada tanggal 26 Oktober 2012 bersamaanpula dengan baru mengetahui Peraturan Kepala BPN.RI