KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) KOTA BANDUNG.;IFANDAM DARMAWAN.;TUAN MAGNUS JAYA.;

Nomor : 132 /B/2014/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : I KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT)KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Cianjur Nomor 34,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 H. Adin Mukhtarudin, S.H., MH.

Bandung Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG tanggal 04 Desember 2013 ; 3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG, tertanggal 04 Desember 2013 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Dalam penundaan : e Menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat IzinNomor 503.648.1/1059/BPPT

IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada Fandam Darmawan ;Dalam Eksepsi : e Menyatakan Eksepsiditerima ; Dalam Pokok Perkara :1234Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakMengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugatberupa : Surat Izin Nomor 503.648.1/1059/BPPTtanggal 4 Maret 2013, tentang Izin MendirikanBangunan yang diberikan kepada FandamDarmawan ;5Memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut Surat Keputusan berupa : Surat IzinNomor 503.648.1/1059/BPPT

, tanggal 04 Maret 2013, Tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada Fandam Darmawan dengan alasanpertimbangan hukum sebagai berikutI DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa objek sengketa (Surat Izin Nomor 503.648.1/ 1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikankepada Fandam Darmawan) diberikan diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor285/Lebak Siliwangi, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001, setempatdikenal sebagai Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;Menimbang

Rosy Rostika), yang telah mengijinkan kepada TergugatII Intervensi / Pembanding II untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut,sehingga dengan demikian Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kepentinganlagi untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa (Surat Izin Nomor503.648.1/1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, Tentang Izin MendirikanBangunan yang diberikan kepada Fandam Darmawan) karena pada saat diterbitkanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat / Terbanding telah tidakmemiliki

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT), 2. PT. PUNCAK MERCUSUAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)Hal. 1 dari 50 hal. Putusan No. 86/G/2010/PTUN BDGberkedudukan di Jalan Raya Cibolang,Km 7 Cisaat, KabupatenSUKABUNTI f=

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, II.Fandam Darmawan

Tidak mungkin Tergugat(BPPT) tidak mempunyai' korelasi dengan Distarcip ;22.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Izin Nomor503.648.1/1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, Tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada FandamDarmawan ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Nomor :503.648.1/ 1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, Tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada FandamDarmawan ;4.

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDD(5) Pendelegasian kKewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota (Vide Buktia ae Peraturan Walikota Bandung Nomor: 333Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokokdan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaBandung mengatur permasalahan TugasPokok dan Fungsi Kepala BPPT terkaitdengan perizinan, merujuk pasal 2 ayat(1), pasal 3 ayat 1 dan ayat (4) f,menyatakan:Pasal1) BPPT mempunyai Tugas Pokok melaksanakan

kordinasi danmenyelengarakan Pelayanan Administrasi Perijinan secaraT@FPAU === == =nPasal 31) BPPT dipimpin oleh seorang Kepala(4) UraianTugas Kepala BPPT adalah sebagaiberikut :f.

Menyatakan Batal Surat KeputusanTergugat berupa : Surat Izin Nomor:503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 Maret2013, tentang Izin Mendirikan Bangunanyang diberikan kepada FandamDarmawan . Memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut Surat kKeputusan berupa : SuratIzin Nomor: 503.648.1/1059/BPPT tanggal4 Maret 2013, tentang Izin MendirikanBangunan yang diberikan kepada FandamDarmawan .

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT ) KOTA BANDUNG.;2. MENIWATI MULIA MARTANA.;

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT )KOTA BANDUNG, berkedudukkan di Jalan Cianjur Nomor34 Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1052BPPT tanggal 1 Agustus 2013, telahmemberi kuasa kepada : 1. Nama : H. Adin Mukhtarudin, S.H., MH ;Hal 1 dari 9 hal. Put.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT), 2. PT. PUNCAK MERCUSUAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)berkedudukan di Jalan Raya Cibolang, Km 7Hal 1 dari 7 hal Put. No.159/B/20 11/PTTUN.JKTCisaat, Kabupaten Sukabumi. Dalam hal inidiwakil i oleh Drs. H. lYOS = SOMANTRI,warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan memberikuasa kepada :1. Drs TEPPY WD, S.H ;2. USMAN JAELANI, S.H.,MM ;3. SIHAR FORMASI, S.H ;4.

RIKKE LISNAWATI, S.H :Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, berkedudukan di KantorSekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/2711/BPPT/2010 tertanggal 22 Nopember2020 ; dan member i Kuasa SubstitusiGEG gm mm mem mm a wr = tre ree eee mmSOLIHIN MOCHTAR,SH.M.Hum.; C.

.; RIZAKesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamatdi Jalan Kiara Asri II Nomor 18 Bumi AsriSukapura Kiaracondong Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/68/BPPT/2010,tertanggal 13 Januari20115; ++ eee eSelanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING 2. PT. PUNCAK MERCUSUAR yang dalam hal ini diwakili oleh Ir.TAKALA G.M. HUTASOIT, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.Puncak Mercusuar, beralamat di Jl.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dkmelawanMICHAEL TANNER,

SALINANPUTUSANNomor 169/Pdt/2019 /PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawahini dalam perkara gugatan antara :1.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cqBupati Badung JI.

LIEMAS HANDY VS 1.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT ) KOTA BANDUNG, 2.MENIWATI MULIA MARTANA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT ) KOTABANDUNG, berkedudukkan di Jalan Cianjur Nomor34 Bandung dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1052BPPT tanggal 1 Agustus 2013, telahmemberi kuasa kepada 51. Nama : H.Adin Mukhtarudin,SH.,MH ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bandung ;Halaman 1 dari Halaman 46.

diakui secara tegas oleh pihak Tergugat Il Intervensi ;Bahwa perihal gugatan Penggugat merupakan Gugatan Ne Bis In kdemdengan alasanalasan sebagai berikut : 22222 noPada dasarnya obyek sengketa dalam perkara a quo untuk membatalkanatau berkaitan dengan pembatalan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Kecil Nomor : 510/12684/2006/6930BPMPPT, tanggal 13 November2009 atas nama Tergugat Il Intervensi, Meniwati Mulia Martana, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung ( Badan Pelayan PerizinanTerpadu ( BPPT

Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK3273121010770004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;P3 Surat dari Penggugat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPPT) Kota Bandung (Tergugat) perihal permohonan pencabutanizin usaha penggorengan atas nama Ny.Meniwati Mulia Martana(Tergugat Il Intervensi) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;P 4 Tanda terima dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)Kota Bandung (Tergugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;P5 Surat sakit atas nama Liemas Owen Sanjaya (anakPenggugat

- A.EFFENDI- Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Sumenep

Kota Sumenep,Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai .......Penggugat;LAWAN:Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenepselanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Sumenep,selanjutnya sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri Sumenep;Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dalamperkara ini ;Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep,kemudian atas saran dan petunjuk dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPPT) Kabupaten Sumenep yakni Tergugat I, kemudian Penggugatmembayar pajak daerah atas permohonan pemasangan baleho tersebutyaitu sebesar Rp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) denganmendapatkan tanda bukti pembayaran dan mendapatkan Surat KetetapanPajak Daerah yang distempel dan ditanda tangani secara resmi oleh AN.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DANASET KABUPXIEN SUMENEP;Bahwa pada tanggal O01 Februari 2016, jam 09.30 WIB, Penggugatmembawa 3 baleho yang sudah mendapat izin pemasangan untuk distempel resmi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) KabupatenSumenep (Tergugat I), yang kemudian setelah itu 3 (tiga) baleho yangsudah distempel secara resmi tersebut dipasang di 3 (tiga) lokasi yaitu diDepan Pengadilan Negeri Sumenep, di Pertigaan Kepanjin dan di selatanBR!

Kampung Baru;Bahwa pada tanggal O01 Februari 2016, jam 22.19 WIB, Penggugatditelpon Tergugat 1 yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)Kabupaten Sumenep melalui nomor HP. 081703740186 denganmengatakan bahwa Kapolres Sumenep menyuruh agar spanduk itu malamini diturunkan, dan penelpon dari Tergugat I itu yakni Badan PelayananPerizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep juga menyampaikanbahwa is saat menelpon bersama dengan Pak DARMAJI dan PolresSumenep;5 Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016, jam

MENIWATI MULIA MARTANA;I.RUDY SANJAYA;II.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) DAHULU BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT),;

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)DAHULU BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT),berkedudukan di Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung ;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. Nama : ERICM. ATTHAURIQ, S.H ; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM padaSekretariat Daerah Kota Bandung ;2. Nama : EDIR. ZEIN,S.H; Jabatan : Kepala Sub Bag Bantuan Hukum padaBagian Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKota Bandung ; 3.

NamaJabatan :NamaJabatan :BARIATI RATNAAJU, SE., S.H ; Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM,Sekretariat Daerah Kota Bandung ;SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H ; Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM,Sekretariat Daerah Kota Bandung ;HENDRA SUHENDAR,, S.H ; Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM,Sekretariat Daerah Kota Bandung ;MUHAMMAD QADAFI, S.H ; Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM,Sekretariat Daerah Kota Bandung ;DICKY WISHNUMULYA R, S.Sos., MM ;Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada BPPT Kota Bandung ;

Tulang BawangTergugat II Intervensi : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPPT± ) Kota Bengkulu dan III. Ir.FRANCISCUS TJANDRA

Bengkulu, pekerjaan/jabatan Pegawai NegeriSipil/Kasubbag Perundangundangan Bagian Hukum Setda KotaBengkulu ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/273/B.II/2014 tanggal 21Oktober 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai ..........ee ee eeeeeeeee MERGUGAT 1;Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dan PenanamanModal ( BPPT&PM ) Kota Bengkulu berkedudukan Jalan Basuki RahmatNo.1 Bengkulu ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1 ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan

&PM) Kota Bengkulu Nomor : 800/364/BPPT&PM/2014tanggal 10 Juli 2014 tentang pengembalian Berkas Permohonan IMB.TENGGANG WAKTU MENGGUGATa Penggugat memasukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada Tanggal 10 Oktober sejak diterima Surat KeputusanPutusan Perkara Nomor :27/G/2014/PTUNBKL, Hal. 5 dari halaman 60Walikota Tanggal 11 Agustus 2014 belum melewati waktu 90( Sembilan puluh ) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undangundang nomor : 5 Tahun 1986, Undangundang nomor : 9 Tahun2004

Keputusan Walikota Bengkulu kepadaKapolres Bengkulu Nomor. 591/187/B.1/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentangBalasan Konfirmasi Keabsahan dan Legalitas Surat Keterangan WalikotaBengkulu.Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala BPPT&PM kepada LiolitaNomor.800/364/BPPT&PM/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentangPengembalian Berkas Permohonan IMB.Putusan Perkara Nomor :27/G/2014/PTUNBKL, Hal. 17 dari halaman 60Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan perizinan IMB atas namaPenggugat.Menghukum Tergugat I dan Tergugat

&PM ) KotaBengkulu Nomor :800/364/BPPT&PM/2014tanggal 10 Juli 2014PerihalPengembalianBerkas PermohonanIzin MendirikanBangunan ( IMB ) Putusan Perkara Nomor :27/G/2014/PTUNBKL, Hal. 29 dari halaman 60 (Fotocopy dariAslinya); 12.Bukti P.12Surat dariOMBUDSMANREPUBLIKINDONESIAPerwakilan PropinsiBengkulu Nomor :0134/SRT/00562014/bk103/VITI/2014tanggal 11 Agustus2014 PerihalTanggapan dariPihak Dinas TataKota Bengkulu,Badan PelayananPerizinan Terpadu& PenanamanModal ( BPPT&PM) Kota Bengkulu(Fotocopy dariAslinya

Bukti T.1 : Surat Kepala BadanPelayanan PerizinanTerpadu danPenanaman Modal( BPPT&PM ) KotaBengkulu Nomor :800/364/BPPT&PM/2014tanggal 10 Juli 2014PerihalPengembalianBerkas PermohonanIzin MendirikanBagunan ( IMB )(fotocopy dariAslinya) ;De Bukti T.2 : Surat WalikotaBengkulu Nomor :591/187/B.1/2014tanggal 7 Juli 2014Perihal Balasan KonfirmasiKeabsahan danLegalitas SuratKeteranganWalikota Bengkulu(Fotocopy dariAslinya) peewee Bukti T.3Surat Kepala KantorPertanahan KotaBengkulu Nomor257/317.71.300/VIN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) DAHULUBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT), II.MENIWATI MULIA MARTANA

. & REKAN di JalanNatuna No.19 Bandung, dalam hal ini dapatbertindak sendiri sendiri ataupun bersamasama, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 54/G/2011/PTUN BDGtertanggal 16 Mei 2011 (Surat KuasaTerlampir); Selanjutnya disebut sebagai~ PENGGUGATMELAWANKEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU(BPPT) DAHULUBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU (BPMPPT), berkedudukan di JalanCianjur Nomor 34Bandung .

,M.M.; Kepala Sub Bagian Umum danJabat Kepegawaian pada BPPT Kotaan Bandung; 7 UDAYAT. N Pelaksana pada Badan PelayananPerizinan Terpadu KotaJabat Bandung; ano eee8NJabatan9NJabatanSelanjutnya disebut sebagai~ TERGUGATMENIWATI MULIA MARTANA KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dijalan Centeh Nomor 12, Kelurahan Samoja,Kecamatan Batununggal, KotaBandung; eDalam hal ini telah memberikan Kuasa denganHak Substitusi Kepada:1. Dr MUHAMMAD FAIZMUFIDI, SH., MH.;2.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), vs. SINGA MARGA bin NURDIN, dkk

Penggugat Ill Sahlani bin Arif dan Penggugat IVBurhanuddin bin Syah Alam melawan Tergugat BPPT dan TergugatIl BPN dalam obyek yang sama yaitu tanah seluas 30 Ha yangmerupakan bagian atas tanah yang telah ada Sertifikat Hak pakaiNomor 1 Tahun 2000 atas nama BPPT serta alas an yang sama,karena perkara serupa telah pernah diperiksa dan diputus olehPengadilan Tinggi Tanjung Karang yang saat ini telah berkekuatanhukum tetap merupakan ne bis in idem sehingga bertentangandengan asas hukum;2.

Nomor 780 PK/Pdt/201710.produk keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yaituKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampuhg Nomor 49530082000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanahatas nama BPPT di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi dasarterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan padaSurat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I;Substansi perkara dalam

, atas nama pemegang hakBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterietak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang;2.

Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Badan Pengkajian DanPenerapan Teknologi (BPPT) terdaftar di dalam Sertipikat Hak Pakai(HP) Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukurtanggal 29 Juli 2000, Nomor 31/TW/2000, seluas 1.912.400 M?, atasnama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterletak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang.

yang menjadi lampiran Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun2000, tanggal 7 Agustus 2000, atas nama pemegang hak BadanPengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT);c.

Groupkepada BPPT Kota Semarang Nomor ...

Hartuti selaku Kuasa PenggunaAnggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M.

CV Zerapha Mandiri Groupkepada BPPT Kota Semarang Nomor ....

Zerapha Mandiri Groupkepada BPPT Kota Semarang Nomor ....

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel bertuliskan jansport warna hitam ; 1 (satu) buah cathot panjang 22 cm, bergagang karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan; 6 (enam) gulung kabel tembaga ;Dikembalikan kepada Kantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi Dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai) Komplek Tehnik UGM melalui saksi DWI ROHARYANTO ;6.

BPDP (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Balai PengkajianDinamika Pantai) Komplek Teknik UGM , Kab.Sleman atau di tempat lain setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSleman, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel penangkal petir berbahantembaga yang yang terpasang pada atap kantor BPPT BPDP dengan panjangkeseluruhan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan Kantor BPPT BPDP dengan harga sekitar Rp.8.000.000

Kemudian terdakwa turun melalui tiang antenna tempatnya naiksebelumnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga / satpam beserta wargaditemukan 6 (enam) gulungan kabel dan cathot didalam tas ransel yang terdakwa bawatersebut yang kemudian diamankan oleh petugas keamanan kantor BPPT BPDP untukdiserahkan kepada Pihak berwayjib.Bahwa terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut tanpa seijin daripemiliknya yaitu kantor BPPT BPDP.Bahwa terdakwa mengambil kabelkabel penangkal petir tersebut

, bertempat diKantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Balai PengkajianDinamika Pantai) Komplek Teknik UGM , Kab.Sleman atau di tempat lain setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSleman, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel penangkal petir berbahan5tembaga yang yang terpasang pada atap kantor BPPT BPDP dengan panjangkeseluruhan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan Kantor BPPT BPDP dengan

SAKSI SARIMANBahwa saksi adalah melihat terdakwa ada di atas kantor BPPT kemudian saksimenghubungi saksi Arif Fahrudin dan saksi Amir Sunarto ;Bahwa kemudian terdakwa di minta turun dari atap ;Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa kabel penangkal petirberbahan tembaga yang yang terpasang pada atap kantor BPPT BPDP denganpanjang keseluruhan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter yang seluruhnya atausebagian kepunyaan Kantor BPPT BPDP ;Bahwa harga barang yang di ambil terdakwa sekitar Rp

Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4031/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4037/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4038/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

No. 2085 K/PID.SUS/2014 Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3996/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3997/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3968/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3969/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

No. 2085 K/PID.SUS/2014 Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4014/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4015/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4016/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4017/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.

IndustriKereta Api" oleh SPT BPPT di CV. Laksana, UngaranSemarang;Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. IfaniDewi" oleh SPT BPPT di Karoseri New Armada Magelang JawaTengah;Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. IfaniDewi" oleh SPT BPPT di Karoseri New Armada Magelang JawaTengah;Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IlPT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT;Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IllPT.

Putusan Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111,112.113.114.115.Surat Nomor 061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional:Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales ScaniaAndreas Truck;Surat Nomor 152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang;Surat Nomor 152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret2013 kepada Dirut PT.

INKA;Surat Nomor 152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013kepada Dirut PT. San Abadi;Balasan dari PT. San Abadi melalui email snutomo@yahoo.com;Surat Nomor 152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia;Surat Nomor 166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013kepada Production Manager CV. Tri Sakti;Surat BPPT Nomor 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei2013 perinal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT. INKA.Surat PT.

Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewaperalatan;Surat Nomor 167/AdmBN/PRYAWS/IX/2013 tanggal 20September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala BalaiBTMP BPPT tetang Surat Perintah Tugas;Surat Nomor 160.AdmBN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dariPT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewaHal. 10 dari 21 hal.

Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PusatTeknologi Industri Manufaktur BPPT tetang Surat TugasPengawasan.Perjanjian Kerjasama Nomor 08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antaraBalai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO)BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasanpengerjaan Bus sedang Paket V;Surat Nomor 055/AdmTend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dariPT.

Hartutisebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BPPT Kota Semarang,yaitu :Hal. 4 Put. No. 39/Pid SusTPK /2014 /PT.SMG.

No. 39/Pid SusTPK /2014 /PT.SMG.f.1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT KotaSemarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 15 Juni 2011;1 (Satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;1 (satu) lembar Standing Instruction CV Dwitra Yaka Groupkepada BPPT Kota Semarang Nomor : ..../DYG/VI/2011 tanggal15 Juni 2011;1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usahaan.

SK Kepala BPPT Kota Semarang tentang Penunjukan PejabatTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dan Pembuatan dokumen pada BPPT Kota Semarang TA2011 an. Dra. Hartuti;dikembalikan kepada Dra. Hartuti. Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 pecahan Rp 50.000,00 dariCV Zerapha Mandiri Group; Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 pecahan Rp 50.000,00 dariCV Dwitra Yaka Group;dirampas untuk Negara.

Hartuti selaku KuasaPengguna Anggaran BPPT Kota Semarangdengan H. Abdul Mannan selaku Direktur CVSahara;m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKk)dari BPPT Kota Semarang kepada CV SaharaNomor : 027.1/59 tanggal 6 Juni 2011; 1 (Satu) bendel asli berkas kredit Nomor : 21306415 an.

Kota Semarang tentang Penunjukan PejabatTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dan Pembuatan dokumen pada BPPT Kota Semarang TA2011 an.

/BPPT/2014 tanpa tanggal, bulan tahun 2014 PerihalPerpanjangan ljin Pelayananan Reklame dari BPPT KotaBandung kepada Rudi Herawan (PT. Alista Artha Selaras)yang ditandatangani oleh Dr. H.

/BPPT/2014 tanpa tanggal, bulan tahun 2014 Perihal jinPelayananan Reklame dari BPPT Kota Bandung kepada Rudi Herawan (PT.Alista Artha Selaras) yang ditandatangani oleh Dr. H.

Kota bandung adalah :Kepala BPPT : Drs.

Atau berdasar Perwal Nomor 1171 tentangSOP BPPT maka BPPT Kota Bandung dalam proses pelayanan perijinanselalu. melibatkan dinasdinas terkait.

dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;