H.Gunawan Hasan VS Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor

., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum JP Winarta & Co, Beralamat di Perumahan GrahaPratama Puspa Raya Blok F1 No. 13 Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojonggede,Kabupaten Bogor, Jawa Barat ; nn 220 nemo nn nn nn nnn ncn nseHalaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor : 2/G/2016/PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWANKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kota Bogor, Berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat No

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 6 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 2/G/2016/PTUNBDG yang telah diperbaiki pada tanggal 1 Februari 2016, telah mengajukangugatan dengan alasanalasan sebagai berikut ;Objek Sengketa Dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat yang di buat oleh KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM

Dikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) KotaBogor (Badan atau Pejabat TUN) ditujukan kepada Penggugat denganmaksud/tujuan Penolakan Permohonan Izin Gangguan Bukan PerusahaanIndustri dan supaya Penggugat tidak membuka tempat usahanya (Restodan Fasilitas bernyanyi) sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikanbersifat penetapan tertulis (Beschikking) ; 2.

Bahwa Surat Nomor : 503.45/5sekret, tertanggal 14 Desember 2015Perihal Penolakan Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri (untukselanjutnya disebut Objek Sengketa ) yang dikeluarkan oleh Tergugatsebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal (BPPTPM) Kota Bogor yang menerima pelimpahan wewenang dariHalaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor : 2/G/2016/PTUNBDGWaliKota, yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku

.; KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KOTA BOGOR.;

., beralamat di Perumahan Graha PratamaPuspa Raya Blok F1 No.13, Desa Bojongbaru,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, JawaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei2016, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING: MELAWANPELAYANAN' PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL (BPPTPM) KOTA BOGOR,berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat No.21, KotaHim.1 dari 13 him. Put. No. 212/B/2016/PT.TUN.JKT.Bogor, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:1. N. Hasbhy Munnawar, S.H.

GUNAWAN HASAN VS KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KOTA BOGOR;

KSPSI) Jalan Angsana Nomor 1B, Kelurahan PejatenTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12150,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPembanding/Penggugat;melawan:KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL (BPPTPM) KOTA BOGOR,Berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat, Nomor 21, KotaBogor;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Iwan Hernawan, S.H., M.H.;2. Roni Ismail, S.H.;3. Dina Noviani, S.H.

Dikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) KotaBogor (Badan atau Pejabat TUN) ditujukan kepada Penggugat denganmaksud/tujuan Penolakan Permohonan ljin Gangguan BukanPerusahaan Industri dan supaya Penggugat tidak membuka tempatusahanya (Resto dan Fasilitas bernyanyi) sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat penetapan tertulis (Beschikking) ;2.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat telah mengajukan ljinGangguan HO kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dengan berkas yang lengkapsebagaimana yang disarankan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadudan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dan yang dipersyaratkanoleh Perda Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 9 tentang ljin Gangguan danoleh Tergugat dinyatakan lengkap berkas permohonannya dan itudibuktikan dengan tanda terima berkas Nomor 20150916.HO.00620

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Kepala Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor telahmengeluarkan surat Penolakan Permohonan ljin Gangguan denganNomor 503.45/1112Sekret sebagai jawaban atas permohonanPenggugat. Dimana alasan penolakan Tergugat merujuk kepada PerdaNomor 7 Tahun 2011 tentang ljin Gangguan Pasal 5 ayat (1) huruf byang pada intinya tidak terpenuhinya kriteria sosial kemasyarakatan(Bukti P 10) ;.

Bahwa setelah keluarnya surat penolakan (Nomor 503.45/1112Sekret)yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor tersebut.

EVAYUSLINDA, berupa :1. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK IMB BPPTPM Kota BogorTahun 2016;2. 2 (dua) buku asli Buku Penomoran SK HO BPPTPM Kota BogorTahun 2016;3. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK PPTR BPPTPM Kota BogorTahun 2016;4. 1 (satu) buku asli Buku Penyerahan SK IMB BPPTPM Kota BogorTahun 2016;5. 2 (dua) buku asli Buku Rekapitulasi Penyerahan SK BPPTPM KotaBogor Tahun 2016/2017;6. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas permohonan izin mendirikanbangunan (IMB) BPPTPM Kota Bogor;7. 21 (dua

petugas/PNS di BPPTPM.

DENI SUSANTO nomor 1 s.d. 36 :1.1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;2. 2 (dua) buku asli Buku Penomoran SK HO BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;3. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK PPTR BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;4. 1 (satu) buku asli Buku Penyerahan SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;5. 2 (dua) buku asli Buku Rekapitulasi Penyerahan SK BPPTPM Kota BogorTahun 2016/2017;6. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas permohonan izin mendirikanbangunan (IMB) BPPTPM Kota Bogor;

kota Bogor menerangkan pembayaran pemohonperijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogor dilakukan dan diterimaoleh Teller BJUB di BPPTPM tidak ada dan tidak dapat dilakukan pembayarantunai pada petugas/PNS di BPPTPM.

Kota Bogor, sertapelayanan di BPPTPM Kota Bogor baik dan tidak ada masalah dan dalampembayaran pemohon perijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogordilakukan dan diterima oleh Teller BJUB di BPPTPM tidak ada dan tidakdapat dilakukan pembayaran tunai pada petugas/PNS di BPPTPM.

kota Bogor menerangkan pembayaran pemohonperijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogor dilakukan dan diterimaoleh Teller BUB di BPPTPM tidak ada dan tidak dapat dilakukan pembayaranHalaman 5 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgtunai pada petugas/PNS di BPPTPM.

petugas/PNS di BPPTPM.

kota Bogor menerangkan pembayaran pemohonperijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogor dilakukan dan diterimaoleh Teller BJUB di BPPTPM tidak ada dan tidak dapat dilakukan pembayarantunai pada petugas/PNS di BPPTPM.

Kota Bogor, sertapelayanan di BPPTPM Kota Bogor baik dan tidak ada masalah dan dalampembayaran pemohon perijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogordilakukan dan diterima oleh Teller BUB di BPPTPM tidak ada dan tidakdapat dilakukan pembayaran tunai pada petugas/PNS di BPPTPM.

(A.Sek.SA.28)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Kepala BPPTPM Nomor903318 BPPTPM Tahun 2015 Penunjukan Pembantu BendaharaPenerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. (A.Sek.SA.30)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Kepala BPPTPM Nomor903561 BPPTPM Tahun 2015 Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan dan Staf.

, SE (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerima padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogortahun 2016 dan RICKY ALFIANSYAH KUSWARA selaku staf payment point BankJawa Barat (BJB) Cabang Bogor, sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulanDesember 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016,bertempat di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kota Bogor atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangberdasarkan

Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Kota Bogor melaluiKepala BPPTPM menunjuk Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Bogor untukmenerima pembayaran retribusi izin tertentu dengan cara membuka loketpenerimaan pembayaran retribusi dari wajib retribusi di kantor BPPTPM sertamenempatkan Pegawai BJB Cabang Bogor yaitu RICKY ALFIANSYAHKUSWARA selaku Teller pada loket Payment Point BJB Cabang Bogor yangbertugas untuk menerima uang pembayaran dari para Wajib Retribusi (WR)sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Surat

Bahwa Terdakwa SABARUDIN selaku Staf yang diperbantukan di bagiankeuangan Bendahara Penerima pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor tahun 2016, bersama dengan EVAYUSLINDA, SE (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerima padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogortahun 2016 dan RICKY ALFIANSYAH KUSWARA selaku staf payment point BankJawa Barat (BJB) Cabang Bogor, sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulanDesember

Terdakwaditugaskan dibagian Pengaduan Perizinan kemudiandiperbantukan dibagian Keuangan Pencetakan SKRD Manual atas perintahlisanoleh Kepala BPPTPM Kota Bogor dikarenakan EVA YUSLINDA, SE.

Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Kota Bogor melaluiKepala BPPTPM menunjuk Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Bogor untukmenerima pembayaran retribusi izin tertentu dengan cara membuka loketpenerimaan pembayaran retribusi dari wajib retribusi di kantor BPPTPM sertamenempatkanPegawai BJB Cabang Bogor yaitu RICKY ALFIANSYAHKUSWARA selaku Teller pada loket Payment Point BJB Cabang Bogor yangbertugas untuk menerima uang pembayaran dari para Wajib Retribusi (WR)sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Surat

Saksi MUHAMMAD ALI Als PAK ALI Bin MUHAMMAD KARIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa selaku Kabid Perizinan dan Penetapanpada BPPTPM Kota Palangka Raya karena saksi selaku Kasi PeninjauanLapangan pada BPPTPM pada tahun 2013, tapi tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Polres Palangka Raya danmembenarkan isi berita acara pemeriksaan dimaksud;Bahwa saksi bertugas di BPPTPM

pada BPPTPM Kota Palangka Raya yaitu Sdr.

Kota Palangka Raya, akan tetapi kemudian saksidirekomondasikan oleh pegawai BPPTPM untuk mengurus IMB melalui Sdr.M.Ali yang bekerja di BPPTPM; Bahwa makanisme pengajuan pembuatan IMB adalah sebagai berikut;a.

Setelah mekanisme /prosedur tersebut dilakukan baru Kabid Penetapan membuat dan menandatanganiNota Pertimbangan untuk disampaikan kepada Kepala BPPTPM Kota PalangkaRaya, setelah itu proses selanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke staf pada SubbidAdministrasi Perijinan, setelah dilakukan pembayaran oleh pemohon di loketpembayaran ( bendahara penerima) maka seluruh berkas pemohon tersebut akanditeruskan ke Kepala BPPTPM Kota Palangka Raya untuk dikoreksi dan persetujuanKepala BPPTPM tersebut, apabila

Hal mana terhadap KeputusanKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal KabupatenSimalungun, Nomor : 188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014 tentang Izin UsahaPerikanan, kepada PT.

TerpaduKabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/936/IUP/BPPTPM/2015 TentangIzin Usaha Perikanan, kepada PT.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Simalungun, Nomor188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014 tentang Izin Usaha Perikanan, kepadaPT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 28 Agustus 2014, yang digantikan olehSurat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenSimalungun Nomor : 188.45/503/936/IUP/BPPTPM/2015 Tentang IzinUsaha Perikanan, kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 31 Agustus2015 (in casu Objek Sengketa I); danb.

Suri Tani Pemuka, tertanggal 28 Agustus2014, menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/936/IUP/BPPTPM/2015 TentangIzin Usaha Perikanan, kepada PT.

Suri Tani Pemuka, tertanggal 28Agustus 2014, menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/936/IUP/BPPTPM/2015Tentang Izin Usaha Perikanan, kepada PT.

Subbid AdministrasiPerizinan BPPTPM akan tetapi karena di BPPTPM kekurangan petugasteknis maka hal ini dilakukan oleh Distakobangman;Bahwa BPPTPM Kota Palangka Raya dibentuk Juli 2012 sehinggagedungnyapun belum memadai sehingga staf itu ada yang duduk danbekerja di kersi panjang, begitu juga Kabidkabidnya secara berjejer belumada ruangan masingmasing, demikian juga stafnya belum ada yangmempunyai keahlian teknis untuk itu;Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu ingat lagi, berapa IMB yang telahdikeluarkan

Kota Palangka Raya, akan tetapi kemudiansaksi direkomondasikan oleh pegawai BPPTPM untuk mengurus IMBmelalui Sdr.

Agus Ramli(Direktur PT.Harapan Agung Bersama);Bahwa pada saat mengajukan permohonan IMB ke BPPTPM KotaPalangka Raya, setahu saksi yang menjabat Kadistakobangtaman adalahSdr. Adirama Bahan sedangkan kepada BPPTPM adalah GunawanAbel,SH.MM (yang menandatangani IMBnya);Bahwa awalnya pada bulan September 2013 saksi merupakan wakil/timlegal dari PT.

untuk dikoreksi dan persetujuan Kepala BPPTPM tersebut,apabila disetujui maka Kepala BPPTPM menandatangani SK IMB,setelah selesai selanjutnya SK IMB akan diserahkan kepada pemohonoleh petugas pelayanan melalui loket pelayanan;2.

Pembuatan/ pengetikan NotaPertimbangan, draf SKIMB dan rincian biaya retrebusi IMB dimaksud,bukan merupakan tugas dari saksi Perry L Riwey, saksi Agustinus, selakustaf seksi Penataan Bangunan pada Distakobangtaman walaupundiperbantukan pada BPPTPM, akan tetapi merupakan tugas dari KasubbidAdminitrasi Perizinan dan Kasubbid Penetapan di BPPTPM;B.

DENI SUSANTO nomor 1 s.d. 36:1.1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;. 2 (dua) buku asli Buku Penomoran SK HO BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK PPTR BPPTPM Kota BogorTahun 2016;. 1 (satu) buku asli Buku Penyerahan SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;2 (dua) buku asli Buku Rekapitulasi Penyerahan SK BPPTPM Kota BogorTahun 2016/2017;Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPkK/2019/PN.Bdg6. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas permohonan

izin mendirikanbangunan (IMB) BPPTPM Kota Bogor;7. 21 (dua puluh satu) bundel berkas permohonan izin gangguan (HO)BPPTPM Kota Bogor;8. 7 (tujuh) bundel berkas permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanahuntuk reklame (PPTR) BPPTPM Kota Bogor;Agar dikembalikan kepada Ir.

oleh pihak BPKAD (Saksi selaku Kasubid AkuntansiBPKAD), pihak BPPTPM (EVA YUSLINDA selaku BendaharaPenerimaan BPPTPM), dan Pihak DISPENDA.

DENI SUSANTO nomor 1 s.d. 36 :1. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;2. 2 (dua) buku asli Buku Penomoran SK HO BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;3. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK PPTR BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;4. 1 (satu) buku asli Buku Penyerahan SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;5. 2 (dua) buku asli Buku Rekapitulasi Penyerahan SK BPPTPM Kota BogorTahun 2016/2017;Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg6. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas

DENI SUSANTO nomor 1 s.d. 36 :1. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;2. 2 (dua) buku asli Buku Penomoran SK HO BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;3. 1 (satu) buku asli Buku Penomoran SK PPTR BPPTPM Kota BogorTahun 2016;4. 1 (satu) buku asli Buku Penyerahan SK IMB BPPTPM Kota Bogor Tahun2016;5. 2 (dua) buku asli Buku Rekapitulasi Penyerahan SK BPPTPM Kota BogorTahun 2016/2017;6. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas permohonan izin mendirikanbangunan (IMB) BPPTPM Kota Bogor

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranyaberkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Nomor:188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANANkepada PT.

Bahwa benar Tergugat dalam perkaran omor 14/G/LH/2017/PTUNMDNtelah mengeluarkan Surat jin Nomor 188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014Tentang jin Usaha Perikanan Kepada PT. SURI TANI PEMUKA;3.

Gugatan Pengqugat Hampa : Bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten SimalungunNomor : 188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014 tentang IZINUSAHA PERIKANAN tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkankepada PT.

Bukti P1: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadudan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor :188.45/503/648/IUP/BPPTPM/2014 TENTANG IZINUSAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA,tertanggal 28 Agustus 2014, (fotocopy sesuaifotocopynya) ; 2 222222 ono nee nne nee ene2.

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor188.45/503/936/IUP/BPPTPM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanankepada PT. Suri Tani Pemuka Tertanggal 31 Agustus 2015sebagaipengganti objek sengketa(vide Bukti T18 dan Bukti Tll.Int24) ;. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor188.45/503/1104/IUP/BPPTPM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanankepada PT.

Saat mengajukanpermohonan di Kantor BPPTPM Palangka Raya, saksi diarahkanuntuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI yang bekerja KasiPeninjauan Lapangan pada BPPTPM. Setelah berkas permohonanlengkap saksi MUHAMMAD ALI mengantar berkas tersebut danberkoordinasi langsung dengan saksi Drs. ADIRAMA BAHAN, MTselaku Kadistako. Ketika saksi MUHAMMAD ALI menanyakan berapabiaya untuk pengurusan IMB tersebut, saksi Drs.

Saksi mengajukan permohonan ke BPPTPM KotaPalangka Raya melalui saksi Nazamudin. Saksi Nazamudin mengurusIMB saksi H RIDUAN melalui Terdakwa Il.

KotaPalangka Raya untuk dilakukan proses pemeriksaan dan kelengkapanpersyaratan berkas, oleh Kasubbid Administrasi dan Perijinan dilakukankoordinasi dengan petugas teknis dari Dinas Tata Kota Bangunan danPertamanan (selanjutnya disingkat Distakobangtaman Kota PalangkaRaya yang ditempatkan pada BPPTPM Kota Palangka Raya, setelahitu berkas pemohon tersebut diserahkan oleh Kasubbid Administrasikepada petugas teknis dari Distakobangtaman Palangka Raya yangditempatkan di BPPTPM Kota Palangka Raya untuk

dilakukan pemeriksaankelengkapan administrasi, setelah itu berkas diserahkan kepadaKasubbid Penetapan untuk kembali diperiksa dan Kabid Penetapanmembuat dan menandatangani Nota Pertimbangan untuk disampaikankepada Kepala BPPTPM Kota Palangka Raya, setelah itu prosesselanjutnya berkas tersebut dikembalikan ke staf pada SubbidAdministrasi Perijinan, setelah dilakukan pembayaran oleh pemohon diloket pembayaran ( bendahara penerima) maka seluruh berkaspemohon tersebut akan diteruskan ke Kepala BPPTPM

Kota PalangkaRaya untuk dikoreksi dan persetujuan Kepala BPPTPM tersebut,apabila disetujui maka Kepala BPPTPM menandatangani SK IMB;Bahwa benar Drs.

Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Penggugat memenuhiundangandari Tergugat untuk mengikuti rapat (Rapat 1) gunamembahas masalah perpanjangan izin lokasi yang Penggugat ajukan,pada saat itu yang hadir selain dari BPPTPM adalah Assisten SekdaKabupaten Demak (Sdr. Achmad Nur Wahyudi, S.H.), KantorPertanahan Kabupaten Demak (Sdr. Amin Subekti dan Sadr.Mangatur), DPUPPE Kabupaten Demak (Sdr. Budi), DPKKDKabupaten Demak (Sdri.

Bahwa pada saat itu Penggugat telahmenanggapi kenapa tidak bisa diperpanjang, karena sesuai KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal 27September 2012 pada oprinsipnya izin lokasi tersebut dapatdiperpanjang. Penggugat juga mempertanyakan sikap Sdr.

Putusan Nomor 174 PK/TUN/201710.11.perpanjangan waktu sebagaimana tertuang dalam Keputusan KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal 27September 2012;Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Penggugat menerima suratNomor 503/1098/2015 dari BPPTPM Kabupaten Demak (Tergugat)tentang Perpanjangan Izin Lokasi yang menginformasikan bahwa darihasil rapat koordinasi dengan Tim Perizinan Kabupaten Demak padatanggal 23 dan 30 September 2015

Berita acara rapat Nomor554.3/1200.1/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatanganioleh Asisten Pemerintahan, Kepala BPPTPM, dan tim teknis terkait;Bahwa terkait pertimbangan keluarnya surat objek sengketa yaitu tidakadanya titik temu antara Penggugat dengan Pihak H. Muh. KatedjoTjipto Wijatno perlu dijelaskan, hal ini karena Pihak H. Muh.

Bahwa betul Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal27 September 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi mendapatkanIzin Lokasi seluas + 400 Ha (kurang lebih empat ratus hectare)yang terletak di Desa Sidogemah, Gemulak dan BedonoKecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Suri Tani Pemuka tersebut seharusnya dilakukan dikawasandengan mutu air kualifikasi kelas dua atau kelas tiga ;Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten SimalungunNomor : 188.45/503/648/IUP/BPPTPM/2014. TENTANG IZIN USAHAPERIKANAN kepada PT.

suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUOBahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, makaterlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan suratkeputusan Tergugat Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPTPM

Suri Tani Pemuka telah dan masihmelakukan kegiatan usaha perikanan dikawasan perairan Danau Toba ;Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perguo SU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan :Dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak, Mutu Air Danau Tobaditetapkan Kelas Satu. ;0 2002 no no non oe senceHalaman 12Putusan No. 13/G/LH/2017/PTUNM DNMemerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten SimalungunNomor : 188.45/503/648/IUP/BPPTPM/2014

SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkaraini atau penetapan lain dikemudian hari ;DALAM POKOK SENGKETA:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu. dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor:188.45/503/648/IUP/BPPTPM/2014. TENTANG IZIN USAHA PERIKANANkepada PT.

SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 201 4Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor :188.45/503/648/IUP/BPPTPM/2014. TENTANG IZIN USAHA PERIKANANkepada PT.

Saat mengajukanpermohonan di Kantor BPPTPM Palangka Raya, saksi diarahkan untukbertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI yang bekerja Kasi PeninjauanLapangan pada BPPTPM. Setelah berkas permohonan lengkap saksiMUHAMMAD ALI mengantar berkas tersebut dan berkoordinasi langsungdengan saksi Drs. ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kadistako. Ketika saksiMUHAMMAD ALI menanyakan berapa biaya untuk pengurusan IMBtersebut, saksi Drs.

Saksimengajukan permohonan ke BPPTPM Kota Palangka Raya melaluisaksi Nazamudin. Saksi Nazamudin mengurus IMB saksi H RIDUANmelalui Terdakwa Il.

) Kota Palangka Raya (bulan Januari s/dbulan Desember) tahun 2013;7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok tahun 2013;8) Data laporan realisasi Badan Pelayanan Terpadu dan PenanamanModal (BPPTPM) Kota Palangka Raya tahun 2013;9) Buku agenda pengeluaran IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;10) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Tata kota,Bangunan danPertamanan kota Palangka Raya kepada kepala Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota PalangkaRaya

Nomor : 2519 K/Pid.Sus/20154) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember);6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulan Januari s/dbulan Desember) tahun 2013;7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok tahun 2013;8) Data laporan realisasi Badan Pelayanan Terpadu dan PenanamanModal (BPPTPM) Kota Palangka

SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulan Januari s/dbulan Desember) tahun 2013;7. Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2013;8. Data laporan realisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kota Palangka Raya tahun 2013;9.

BDG.KESATU :PRIMAIR : Bahwa terdakwa EVA YUSLINDA, SE selaku Bendahara Penerima padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) KotaBogor tahun 2016 berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.455Tahun 2016 Tanggal 4 Januari 2016, bersama dengan saksi SABARUDIN(dilakukan penuntutan terpisah), sejak bulan januari 2016 sampai dengan BulanDesember 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016,bertempat di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kota Bogor atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secaramelawan hukum tidak melakukan penyetoran penerimaan daerah yangbersumber dari wajib retribusi

Bayu Prawitasari Nomor503/6605/HO/BPPTPM/2014 yang diterbitkan di Cianjur 11Desember 2014: 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas Anugrah Bintang Lestari selaku pemilik Ir. BayuPrawitasari Nomor 10.06.1.51.01217 tanggal 11 Desember2014; 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) menengah PT. ANUGRAH BINTANG LESTARI selakupemilik Ir.

No. 7 PK/Pid/201816ive18.19.20.21.22.23.24.29.26.1 (satu) lembar foto copy kartu pengawas izin atas nama PT.ANUGRAH BINTANG LESTARI Nomor 503/Was.2833/HO/BPPTPM/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal Cianjur tanggal 28 April2015;1 (satu) lembar foto copy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)menengah PT. ANUGRAH BINTANG LESTARI pemilik EdySaputra, SH., MH.

Nomor 503/2833/PK/BJ/BPPTPM/2015 tanggal27 April 2015;1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas ANUGRAH BINTANG LESTARI selaku pemilik EdySaputra, SH., MH. Nomor 10.1.51.01217 tanggal 27 April 2015;1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT. ANUGRAHBINTANG LESTARI Nomor 071/04/04/2014/OWR tanggal 4Desember 2014:1 (satu) bundel foto copy notulen rapat umum pemegang sahamluar biasa PT.

Bayu Prawitasari selaku penjualdengan Edy Saputra, SH., MH. selaku pembeli;1 (satu) lembar foto copy kartu pengawas izin atas nama PT.ANUGRAH BINTANG LESTARI Nomor 503/Was.2833/HO/BPPTPM/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan PelayananPerijinan Terpadu dan Penanaman Modal Cianjur tanggal 28April 2015;1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)menengah PT. ANUGRAH BINTANG LESTARI pemilik EdySaputra, SH., MH.

Nomor 503/2833/PK/BJ/BPPTPM/2015tanggal 27 April 2015, yang merupakan Perubahan SIUP Nomor503/657 1/PM/BJ/BPPTPM/2014;1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas ANUGRAH BINTANG LESTARI selaku pemilik EdySaputra, SH., MH. Nomor 10.1.51.01217 tanggal 27 April 2015;Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 7 PK/Pid/201839)40)1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT.

dan penanaman modal (foto copy surat izin);e 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan permasalahan alur sungaipada lokasi tangkahan pasir antara Rommel Manihuruk dan FajarPutra dilokasi nagori rukun mulio kecamatan Panombean Panei ;e Foto bangunan bendungan yang dibuat oleh Fajar Putraditangkahan pasir rukun mulio miliknya yang sudah melanggar isiberita acara kesepakatan ;e Surat tegoran ke Ill dari Kepala Badan Pelayanan Perizinanterpadu dan penanaman modal tanggal 02 Agustus 2013 nomor503 /522/BPPTPM

/2013 ;e Foto copy surat keputusan kepala badan Pelayanan Perizinanterpadu dan penanaman modal kabupaten Simalungun No.188.45/347/IUP/BPPTPM/2013 tentang pencabutan izin fajar putratentang tangkahan pasir di nagori rukun mulio kec.

/2013 ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu. dan Penanaman Modal Kabupaten SimalungunNo.188.45/347/IUP/BPPTPM/2013 tentang pencabutan izin fajarputra tentang tangkahan pasir di Nagori Rukun Mulio Kec.Panombean Panei Kab.

/2013 ;e Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu. dan Penanaman Modal Kabupaten SimalungunNo.188.45/347/IUP/BPPTPM/2013 tentang pencabutan izin fajarputra tentang tangkahan pasir di Nagori Rukun Mulio Kec.Panombean Panei Kab.

/2013 ;Foto copy surat keputusan kepala badan Pelayanan Perizinanterpadu. dan penanaman modal kabupaten Simalungun No.Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Sim.188.45/347/IUP/BPPTPM/2013 tentang pencabutan izin fajar putratentang tangkahan pasir di nagori rukun mulio kec.

Objek Sengketa 2 berupa Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMTSP/2017, tertanggal 16 Januari 2017, tentang mencabut danmenyatakan tidak berlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Pembangunan Pasar Ciranjang 2 (dua) Lantai dengan Nomor503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal 23 September 2015 An. PT.Barokah jaya Ciranjang; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1.

No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015 (vide bukBahwa IMB Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017 maupun IMBNomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015 yang dicabut (vide bukti P6 = T5)dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding bukan atas nama Penggugat/Pembanding (i.c. CV Bina Lestari) melainkan atas nama PT.

Barokah Jaya Ciranjang untuk dan atasnama Desa Ciranjang tertanggal 19 Januari 2017 (Selanjutnyadisebut objek sengketa 1) 5Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMPTSP/2017, tertanggal16 Januari 2017, Tentang Pencabutan dan menyatakan tidakberlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PembangunanPasar Ciranjang 2 (dua) Lantai dengan Nomor503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal 23 September 2015 A.n.

Barokah Jaya Ciranjang untuk dan atasnama Desa Ciranjang tertanggal 19 Januari 2017 dan ;Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMPTSP/2017, tertanggal16 Januari 2017, Tentang Pencabutan dan menyatakan tidakberlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PembangunanPasar Ciranjang 2 (dua) Lantai dengan NomorHalaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor : 32/G/LH/2017/PTUN.BDG503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal 23 September 2015 A.n.

Barokah Jaya Ciranjang yang dilakukan oleh PemerintahDesa Ciranjang selaku pemegang hak tanah yang digunakan sebagailokasi pembangunan pertokoan, maka dengan adanya suratpembatalan Perjanjian A quo secara sepihak oleh Kepala DesaCiranjang dan juga dipertegas oleh Penggugat pada posita point 5halaman 11, jelas bahwa IMB Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015tanggal 23 September 2015 dan IMB Nomor 503 / 0001 / IMB /DPMPTSP / 2017 tanggal 19 Januari 2017 sudah tidak berlaku lagikarena IMB yang diterbitkan merupakan

Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMPTSP/2017, tertanggal16 Januari 2017, Tentang Pencabutan dan menyatakan tidak berlaku SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Ciranjang 2 (dua)Lantai dengan Nomor : 503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal23 September 2015 A.n. PT. Barokah Jaya Ciranjang ;3.