CASSO UTAMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Turut Terbanding/Tergugat II : MOCH. DJAELANI AB.
Turut Terbanding/Tergugat VII : INDRA KADARSAH, S.H.

Casso Utama, yang dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Casso Utama, berkedudukan di JI.KS.Tubun Raya No.99 RT.004/RW.02, Kelurahan Kota Bambu Selatan, KecamatanPalmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buana Putra,S.H.,M.H., Nurdinsyah,S.H.

Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14November 2016 yang dibuat oleh Tergugat , Il, Ill, IV, V, dan VI di TergugatVIl yang telah memakai alamat PT. Casso Utama di JI. Hayam WurukNo.58, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat adalahalamat lama PT. Casso Utama , yang saat ini tidak lagi berkedudukan danberalamat di JI. Hayam Wuruk No.58, Kelurahan Maphar, KecamatanTaman Sari, Jakarta Barat, dan saat ini PT. Casso Utama berkedudukanhukum dan beralamat di Jl. KS.

Casso Utamamenghadap ke Tergugat VII, maka surat keterangan kematian yang terteradalam Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14November 2016 dan keterangan yang menerangkan bahwa Tuan HermanSani menghadap dihadapan Tergugat VII, selaku Notaris di KabupatenBogor, sabagaimana tercantum dalam Akta Risalan Rapat PT.

Casso Utama belum pernah melakukan pemindahan Hak atasSaham kepada Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI karena PT. Casso Utama tidakpernah melakukan penjualan Saham kepada Tergugat , Il, Ill, IV, V dan VIdan PT. Casso Utama belum pernah menyetujui pembebasansepenuhya (equit at decharge) kepada Tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI, yangperubahan aktanya dibuat dan diterbitkan oleh Tegugat VII;Bahwa jelas dan terang ternyata Akta Risalah Rapat PT.

Casso Utama Nomor : 05 tanggal14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagaiNotaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang melakukanperubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utamaadalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Akta Risalah Rapat PT.

Pst dan merupakan akses bagimasyarakat secara umum untuk mendapatkan keadilan demikepentingan umum, in casso penegakan hukum di kota Bogor. Dari dasartersebut, jelaslah bahwa Tergugat memiliki kedudukan yang sahsebagai masyarakat yang mengajukan gugatan citizen lawsuit dan secaraotomatis wajidb menjadi pihak dalam mediasi dan penandatangananKesepakatan perdamaian..

Jkt.Pst dan merupakan akses bagi masyarakat secara umum untukmendapatkan keadilan demi kepentingan umum, in casso penegakanhukum di kota Bogor. Dari dasar tersebut, jelaslah bahwa Tergugat Ilmemiliki kKedudukan yang sah sebagai masyarakat yang mengajukangugatan citizen lawsuit dan secara otomatis wajib menjadi pihak dalammediasi dan penandatanganan Kesepakatan perdamaian. ;.

mengajukan gugatan dengan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Bogortertanggal 2 April 2014, dimana Tergugat merasa kepentinganhukumnya sebagai warga Negara Indonesia in casso masyarakat KotaBogor diusik dan diganggu oleh Sikap dari Tergugat IV yang tidakmelaksanakan kewajibannya yang adalah perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata.

No. 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr.warganegara terhadap Negara in casso Tergugat , Il, dan tll terhadapTergugat IV sehubungan dengan kewenangan Tergugat IV.

No. 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr.dengan hukum mengingat para pihak in casso para tergugat telahmemenuhi persyaratan yang ada yaitu membuat kesepakatanperdamaian secara tertulis ditandatangani oleh para pihak;.

CASSO UTAMA Berkedudukan di Jakarta ;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No : 422/2009 tanggal 13102009 yangdibuat oleh BRONTO HARTONO, S.H., M.Kn. selaku PPAT di wilayahKabupaten Lebak ;Dengan ijin Peralihan Hak No : 805/40036/VII/2009, tanggal 14072009maka HBG No: 02/Desa Cilangkap Kecamatan Maja beralih haknya kepadaPT. WIRA KARYA PERSADA, berkedudukan di Jakarta ;b.

CASSO UTAMA, berkedudukan di Jakarta. Bahwaberdasarkan Akta Jual Beli No : 423/2009, tgl 13102009 yangdibuat oleh BRONTO HARTONO, S.H., M.Kn. selaku PPATdiwilayah Kabupaten Lebak, dengan ijin peralihak hak No :805/40036VII/09, Tgl 14072009 maka HGB No03/Cilangkap Kecamatan Maja beralin haknya kepada PT.WIRA KARYA PERSADA, Berkedudukan di Jakarta ;c.

CASSO UTAMA, berkedudukan di Jakarta.Berdasarkan Akta Jual Beli No : 424/200, Tgl 13102009, yangdibuat oleh BRONTO HARTONO, S.H., M.Kn. selaku PPAT diHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT BTNwilayah Kabupaten Lebak. Dengan ijin peralihan Hak No :805/400/36/VII/09, Tgl 14072009 maka HGB No03/Cilangkap Kecamatan Maja beralin haknya kepada PT.WIRA KARYA PERSADA Berkedudukan di Jakarta ;d.

Casso Utama.

Prihal : PelaksanaanKonstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi,tanggal 29 Agustus 2019.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusanPengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : TanahObyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan, in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut:1. Penetapan Nomor : 54/Pen.

Prihal :Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan SitaEksekusi, tanggal 29 Agustus 2019.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalamputusan Pengadilan tersebutdi atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai :Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan, in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :1. Penetapan Nomor : 54/Pen.

Putusan PeninjauanKembali Nomor : 718/ PK/ PDT/ 2016, tanggal 10 Januari 2017, dan atasTanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan di atas, yang didalamhal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acaradengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya,Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 1968 K/PDT/2012 tanggal 28Januari2013, dan atas Tanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan diatas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi/ TanahObyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya danBerita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua PengadilanNegeri Praya, Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA.

No.: 1968 K/ PDT/ 2012, tanggal 28 Januari 2013.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas,yang di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi / TanahObyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya danBerita Acara :e Penetapan Nomor : 53 / Pen.

Penggugat dan ataspembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui KuasaHukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2012 yang isinyasebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 2222 nnn nnn ne nnn nnn nc ncn nnn cnn cn ncn nnn ncn cnne Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam subyeknya sebab dimana hanyaTergugat saja yang digugat dalam perkara ini sementara dalam perkara ini in casso

. : 1968 K/ PDT / 2012, tanggal 28 Januari 2013.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas,yang di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi / TanahObyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya danBerita Acara :Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Pya Penetapan Nomor : 53 / Pen.

Atas Tanah Obyek Sengketa di dalamputusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai :Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan in casso Penetapan KetuaPengadilan Negeri Praya dan Berita Acara :1.1.Penetapan Nomor : 53 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA.tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering /Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkaratersebut di atas.I.2. Berita Acara Nomor : 53 / BA.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1968 K/PDT/2012 tanggal 28Januari 2013, dan atas Tanah Obyek Sengketadi dalam Putusan Pengadilan di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai :Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan in casso Penetapan KetuaPengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperolehSurat /Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 53/ Pen. PDT/Konstatering/ 2019/ PN. PYA.

No. : 1968K / PDT / 2012, tanggal 28 Januari 2013.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas,yang di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi / TanahObyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya danBerita Acara : Penetapan Nomor : 53 / Pen.

No. : 1968K/ PDT / 2012, tanggal 28 Januari 2013.Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas,yang di dalam hal ini disebut sebagai : Tanah Obyek Eksekusi / TanahObyek Bantahan in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya danBerita Acara :Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Pya Penetapan Nomor : 53 / Pen.

Bahwa objek sengketa adalah suatu keputusan yang bersifat konkretdanberwujud, tertentu dan atau dapat ditentukan (In casso Surat Keputusanberupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 880. 45 20 Tahun 2016,Halaman 3dari 95 Putusan No. 41/G/2016/PTUNBDGtentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Untung Kurniadi, S.T.

Bahwa dasar pemberhentian Direktur Utama PDAM Tirta Pakuandikarenakan ada demonsirasi dari Karyawan PDAM dan dalam demotersebut Walikota menyampaikan bahwa tidak ada pemecatan karyawanterhadap pelaku demonstrasi, maka seharusnya untuk memenuhi asaskeseimbangan Walikota tidak melakukan pemecatan kepada siapapunjuga termasuk Dirut PDAM Tirta Pakuan ;Bahwa dengan adanya pertimbangan dari DPRD Kota Bogor terhadapTergugat (in Casso Walikota Bogor) terutama pada huruf (a) tersebut diatas...untuk memenuhi

Di dalamHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 72/Pdt.G/2019/PN.Pyatransaksi jual beli tersebut dilakukan secara kekeluargaan antara Penggugatsebagai Pihak Penjual dengan isteri Tergugat sebagai pihak Pembeli, masingmasing sudah : Setuju dan Bersefakat (Merdeka, sadar, sehat jasmani rohani,(1321 1328 KUHPerdata), Cakap / Dewasa, (pasal 1329 1331KUHPerdata), Hal tertentu ( pasal 1332 1334 KUHPerdata, tanah ObyekSengketa) dan Sebab yang halal in casso tanah Obyek Sengketa / Obyek Jualbeli

Sehingga persyaratan atas transaksi jual beli beberapabidang tanah (Tanah Obyek Sengketa) antara Penggugat sebagai Penjualdengan Tergugat sebagai Pembeli sesuai dengan peristiwa hukum tersebut danketentuan hukum tersebut adalah telah terpenuhi secara sah.Bahwa, sesuai dengan peristiwa hukum tersebut dan dalam relevansinyasesuai dengan ketentuan hukum khususnya tentang Wanprestasi, sehinggaTergugat in casso. tidak dapat, setidaktidaknya belum dapat dikatakan sebagaiPihak yang Wanprestasi.Bahwa, berdasarkan

Bahwa, oleh karena halhal yang teruraikan di dalam angka 1(satu) di atas, sehingga secara hukum, subyek gugatan Penggugat adalahtidak lengkap, karena secara hukum meskipun Tergugat dapat bertindaksebagai dan atas nama isteri (Hajjah Baiq Risma Baiduri), disamping itujuga in casso Penggugat harus mengikut sertakan Hajjan Baiq RismaBaiduri sebagai salah satu pihak, baik sebagai Tergugat atau sebagaiTurut Tergugat.3.

Sembilan), dan angka 10 (sepuluh), karena bukanTergugat yang melakukan perbuatan ingkar janji atas kesepakatanpelunasan pembayaran harga Jual Beli tanah Obyek Jual Beli / ObyekSengketa, dan Penggugat tidak pernah mengingatkan apalagi memberiSomasi sesuai hukum kepada Tergugat, sehingga dengan demikianTergugat sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi secarahukum, karena itu Jual Beli tanah Obyek Sengketa antara Penggugatdengan Tergugat dan Penguasaan tanah Obyek Jual Beli / Obyek Sengketain casso

II merupakan orang yangberhak berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara inidipertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan BuktiP.1, P.2, P.5, P6, serta keterangan sedemikian rupamembuktikan bahwa semua ahli waris KARMU telah meninggaldunia kecuali Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengandemikian telah ternyata terbukti bahwa Para Pemohonadalah orangorang yang berhak (legal standing) untukmengajukan permohonan ini; Menimbang bahwa mengenai apakah didalilkan olehPemohon I dan Pemohon II (Jn Casso

disamping kerugian tersebut di atas, secara nyata Penggugat juga telahmengalami kerugian materil, dimana dalam melakukan penagihan kepada TergugatI dan Tergugat II, Penggugat telah banyak mengeluarkan biayabiaya penagihan (incasso comissi) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlahtagihan terakhir;Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabilaTergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketikadan sekaligus biayabiaya penagihan (in casso

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seketika dan sekaliguskepada Penggugat, biayabiaya penagihan (in casso comissi) yang diperhitungkansebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan terakhir";7. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seketika dan sekaliguskepada Penggugat, ganti rugi atas biaya pengacara yang diperhitungkan sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)";8.

MASKUR, tentunya ini sebagai pengakuanPara Penggugat dalam Sengketa ini adalah sengketa ahli warisdan Warisan yang notabene adalah bukan wewenangPengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram, melainkan adalah kewenangan PengadilanAgama.3. Bahwa, demikian pula sesuai dasar dan alasanalasan ParaPenggugat dalam gugatan pada halaman 5 (lima) alinea terkhir,yang menyatakan: di atas tanah H. L. MASKUR alias H.MASKUR (tanah warisan Para Penggugat), merupakaan ............

MASKUR.Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah bukanKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in cassoPengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa,megadili dan menyelesaikan Sengketa ini, melainkan merupakankewenangan Peradilan Umum, in casso Pengadilan NegeriPraya.5.

Maskurtidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yangditentukan secara hukum tersebut di atas, sehingga sesuaihukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itupula, jika Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa TataUsaha Negara in casso pada tanggal 7 November 2019, makagugatan Para Penggugat ini adalah telah LAMPAUWAKTU/DALUWARSA.

UU No: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan penjelasannya, sehingga sejak Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) membalasSurat para Pemohon (Para Penggugat) dengan Nomor:477/52.02.600/III/2012, sehingga sejak saat itulah timbulSengketa Tata Usaha Negara in casso antara para Pemohon(Para Penggugat) dengan Kantor Pertanahan KabupatenLombok Tengah (Tergugat) dengan Objek Sengketa sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten

Oleh karena itu,gugatan Para Penggugat adalah bukan KewenanganPengadilan Tata Usaha Negara in casso Pengadilan TataUsaha Negara Mataram untuk memeriksa, megadili danmenyelesaikan Sengketa ini, melainkan merupakankewenangan Peradilan Umum, in casso Pengadilan NegeriPraya.5, Bahwa, oleh karena halhal diuraikanoleh Tergugat II Intervensi 3 di atas, sehingga Tergugat IIIntervensi 1 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yangsememeriksa, mengadili dan yang menyelesaikan perkara aquo, untuk menjatuhkan

Facti tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalahmengenai perbuatan melawan hukum namun di dalam posita danpetitum pokok yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalamgugatannya juga berkaitan dengan proses diterbitkannya Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2, 3, 4 dan 5 tahun 2009 tercatat atas nama PTWira Karya Persada/Tergugat yang merupakan sertifikat pengganti dariSertifikat Hak Guna Bangunan PT Casso

CASSO UTAMA) dan PIHAK PERTAMA(YAYASAN POTENSI 45 BOGOR dan/atau ParaPENGGARAPnya dengan HAK PRIORITAS UTAMA),atas selisin pendapat mengenai Prestasi yangdiperjanjikannya terhadap semua Anggota Yayasansejumlah 467 orang tersebut yang dikoordinirmasingmasing oleh : Bapak Moch.

Nomor 3051 K/Pdt/2014Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam subyeknya sebabdimana hanya Tergugat saja yang digugat dalam perkara ini sementara dalamperkara ini in casso tanah yang menjadi sengketa adalah bukan pembukaansendiri dari Tergugat melainkan Tergugat memperolehnya dengan caramembeli dari pihak lain yakni Kaseng Gali, olehnya itu dalam perkara ini jelaskabur dan tidak jelas karena pihak penjual tidak ikut digugat sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938.K/SIP/1971

in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :