DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAFARGE CEMENT INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAFARGE CEMENT INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAFARGE CEMENT INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAFARGE CEMENT INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAFARGE CEMENT INDONESIA;

LAFARGE CEMENT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SOLUSI BANGUN ANDALAS dahulu PT LAFARGECEMENT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CONCH BARRU CEMENT INDONESIA VS IR. ABDU SAMID, DKK DAN BUPATI BARRU;

PUTUSANNomor 159 PK/TUN/LH/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA, beralamat diKota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mr.

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Paradalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Mengabulkan Permohonan Para Penggugat agar Tergugatmenghentikan/tidak melakukan segala kegiatan, tindakan dan perbuatanyang berhubungan dengan pembangunan Industri Semen dan PowerPlant PT Conch Barru Cement

Indonesia dan sesegera mungkinTergugat menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh PT ConchBarru Cement Indonesia sampai perkara ini mempunyai putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara :Halaman 2 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

CONCH BARRU CEMENT INDONESIA;

., dan kawankawan, Jabatan Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Barru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA, beralamatdi Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili olehMr.

Kasasi dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan :MengabulkanPermohonan Para Penggugat agar Tergugatmenghentikan/tidak melakukan segala kegiatan, tindakan dan perbuatanyang berhubungan dengan pembangunan Industri Semen dan PowerPlant PT Conch Barru Cement

Putusan Nomor 580 K/TUN/2018Barru Cement Indonesia sampai perkara ini mempunyai putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBarru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan LingkunganHidup atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen diKelurahan Mengempang, Kelurahan Sepee, dan Desa Siawung,Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan olehPT Conch Barru Cement Indonesia, tanggal 18 Juli 2016;4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK PT LAFARGE CEMENT INDONESIA

Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor4042, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU308/PJ/2015 tanggal 30 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat dahulu di JalanImam Bonjol Nomor 42A, Jati, Medan Maimun, Medan, SumateraUtara 20152, sekarang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga,Lantai 25, Jalan Jenderal

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56144/PP/M.IVA/16/2014, 14 Oktoberberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Tanggal 2014, telahyangMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingKEP372/WPJ.07/2012tanggal 27 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2008 Nomor: 01220/207/08/052/10 tanggal 14 Desember 2010, atas nama : PTLafarge Cement

Terbanding melakukan koreksi atas mutasi persediaan,dimana terdapat pembelian dan penjualan semen yang belumdilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008,Pemohon Banding telah memberikan penjelasan bahwa atas selisihpersediaan tersebut terjadi karena kesalahan input data olehPemohon Banding dan atas hal itu telah diberikan sample dokumenberupa commercial invoice, BL, packing list, dan lainlain;Bahwa Terbanding menyimpulkan adanya penjualan yang tidakdilaporkan adalah berdasarkan Data /nventory Cement

Atas Koreksi atas Peredaran Usaha PPh Badan sebesarRp 13.558.191.243,00a)Dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyampaikanbahwa Pemohon PK menyimpulkan adanya penjualan yang tidakdilaporkan sebesar Rp13.558.191.243,00 berdasarkan data padadokumen inventory cement quantity Tahun 2008.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put. 56144/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 14 Oktober 2014,, yang menyatakan :Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP372/WPJ.07/2012 tanggal27 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008Nomor: 01220/207/08/052/10 tanggal 14 Desember 2010, atas nama : PTLafarge Cement Indonesia

ASEP NUGRAHA VS PT CONCH CEMENT INDONESIA

., Para Advokat pada Kantor HukumLKBH FPP Kota Cilegon, beralamat di Jalan Sultan AgengTirtayasa, Basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM),Jombang Wetan, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat:LawanPT CONCH CEMENT INDONESIA, berkedudukan di JalanSalira Raya, Desa Sumuranja Kecamatan Pulo AmpelKabupaten Serang, Banten, yang diwakili oleh Mr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAFARGE CEMENT INDONESIA

./2014,tanggal 19 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 42 A Kelurahan Jati, Medan, Sumatera Utara20152, dalam hal ini diwakili oleh Wee Beng Khoon, beralamatdi Jalan Imam Bonjol Nomor 42A, Kelurahan Jati, Medan,Sumatea Utara 20152, selaku Direktur Keuangan PT LafargeCement Indonesia d/h PT Semen Andalas Indonesia,selanjutnya memberikan kuasa kepada Ryan Ahmad Ronas,beralamat di Foresight Consulting, Menara

laporkan di dalam SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2007;Bahwa lebih lanjut, terkait dengan penjualan unit bisnis PemohonBanding tersebut berdasarkan Sale and Purchase Agreement Nomor 11330Fin07 tanggal 17 Agustus 2007 antara Pemohon Banding dengan PTPrestige Packages Indonesia dinyatakan sebagai berikut:Terkait dengan Penagihan Biaya Land Rental, Electrical Consumption danWater Consumption:Pasal 4.1PT Prestige Packages Indonesia mengetahui bahwa tanah tempat usaha adalahtelah disewa oleh PT Lafarge Cement

PT Lafarge Cement Indonesia d/h PT Semen Andalas Indonesia ataspersetujuan PT Pelindo akan mengalihkan hak sewa tanah kepada PT PrestigePackages Indonesia atas bagian tanah yang digunakan oleh PT PrestigePackages Indonesia;Pasal 4.4PT Prestige Packages Indonesia akan menanggung seluruh biayabiaya yangHalaman 4 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1535/B/PK/PJK/2016Mei 2010, atas nama: PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9052.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A Kelurahan Jati, Medan,Sumatera Utara 20152, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 958.795.108,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 958.795.108,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 270.138.500,00Kredit Pajak Rp 1.101.140.415,00 Pajak Penghasilan yang kurang/(lebih) dibayar Rp (831.001.915,00)Menimbang

UU Pengadilan Pajak diajukan PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.54412/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang menyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1761/WPJ.07/2011tanggal25 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/206/07/052/10tanggal 25 Mei 2010, atas nama: PT Lafarge Cement

LAFARGE CEMENT INDONESIA

LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat dahulu di Jalan ImamBonjol Nomor 42A, Jati, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara20152, sekarang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai25, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Kelurahan Senayan,Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56151/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP379/WPJ.07/2012tanggal 27 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus2008 Nomor: 01226/207/08/052/10 tanggal 14 Desember 2010, atas nama : PTLafarge Cement

Koreksi DPP PPN atas Peredaran Usaha PPh Badan sebesarRp13.502.578.662,001) Dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyampaikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan adanyapenjualan yang tidak dilaporkan sebesar Rp13.502.578.662,00berdasarkan data pada dokumen /nventory cement quantity Tahun2008.

LAFARGE CEMENT INDONESIA;

LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat dahulu di JalanImam Bonjol No. 42A, Kel.

Lafarge Cement Indonesia,NPWP: 01.000.660.9052.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 42A, Kel.Jati, Medan Maimun, Sumatera Utara, 20152, sehingga Pajak PenghasilanPasal 22 Tahun Pajak 2008, harus dihitung menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.103.069.790.828,00Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang Rp 2.157.674.477,00Kredit pajak (Rp 2.752.693.499 00)Pajak Yang Kurang /(Lebih) Dibayar Rp 4.980.978,00Sanksi administrasi Rp 2.390.869,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 7.371.847,00Menimbang

Lafarge Cement Indonesia,NPWP: 01.000.660.9052.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 42A, Kel.Jati, Medan Maimun, Sumatera Utara, 20152, dan pajaknya dihitung kembalimenjadi sebagaimana tersebut di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAFARGE CEMENT INDONESIA

./2014,tanggal 19 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, tempat kedudukan diJalan Banda AcehMeulaboh Km.17 Mon Ikeun Lhoknga AcehBesar, alamat surat :Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A, KelurahanJati Medan 20152 Sumatera Utara:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54414/PP/M.IVA/12/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, atas nama PT.Lafarge Cement Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25September 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat JenderalPajak Nomor Dokumen

LAFARGE CEMENT INDONESIA;

Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU164/PJ/2020, tanggal 2 Januari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Januari2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LAFARGE CEMENT

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/206/10/052/15 tanggal 8 September 2015 Tahun Pajak 2010, atasnama PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP 01.000.660.9052.000,beralamat di Graha CIMB Niaga Lt. 25, Jalan Jenderal SudirmanKav. 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

LAFARGE CEMENT INDONESIA;

LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat dahulu di JalanImam Bonjol No.42 A, Jati Medan Maimun Medan, SumateraUtara 20152, sekarang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga,Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, KelurahanSenayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,

Pengadilan Pajak Nomor Put56145/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 14 Oktober 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP373/WPJ.07/2012tanggal 27 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2008 Nomor: 01221/207/08/052/10 tanggal 14 Desember 2010, atas nama : PTLafarge Cement

Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPNnya Harus DipungutSendiri sebesar Rp26.517.074.638,00 (yang terkait dengannilai Peredaran Usaha PPh Badan)Halaman 57:Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, dokumendan keterangan para pihak di dalam persidangan, Majelismenyimpulkan sebagai berikut:e Bahwa Terbanding berdasarkan data pada dokumeninventory cement quantity Tahun 2008 menyimpulkanadanya penjualan yang tidak dilaporkan sebesarHalaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1079 B/ PK/PJK/2016Rp26.517.074.638,00

Terbanding melakukan koreksi atas mutasipersediaan, dimana terdapat pembelian dan penjualansemen yang belum dilaporkan di dalam SPT TahunanPPh Badan Tahun 2008, Pemohon Banding telahmemberikan penjelasan bahwa atas selisih persediaantersebut terjadi karena kesalahan input data olehPemohon Banding dan atas hal itu telah diberikansample dokumen berupa commercial invoice, BL,packing list, dan lainlain;Bahwa Terbanding menyimpulkan adanya penjualanyang tidak dilaporkan adalah berdasarkan DataInventory Cement

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 56145/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP373/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari 2012, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2008 Nomor: 01221/207/08/052/10 tanggal 14Desember 2010, atas nama: PT Lafarge Cement Indonesia

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAFARGE CEMENT INDONESIA

Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor4042, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU313/PJ/2015 tanggal 30 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat dahulu di JalanImam Bonjol Nomor 42A, Jati, Medan Maimun, Medan, SumateraUtara 20152, sekarang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga,Lantai 25, Jalan

Lafarge Cement Indonesia, NPWP:Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1069 B/PK/PJK/201601.000.660.9052.000, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.42 A Jati MedanMaimun Medan 20152 Sumatera Utara, sehingga Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008, harus dihitung menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto (rug!)

Terbanding melakukan koreksi atas mutasi persediaan,dimana terdapat pembelian dan penjualan semen yang belumdilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008,Pemohon Banding telah memberikan penjelasan bahwa atasselisin persediaan tersebut terjadi karena kesalahan input dataoleh Pemohon Banding dan atas hal itu telah diberikan sampledokumen berupa commercial invoice, BL, packing list, dan lainlain;bahwa Terbanding menyimpulkan adanya penjualan yang tidakdilaporkan adalah berdasarkan Data Inventory Cement

CONCH CEMENT INDONESIA

LAFARGE CEMENT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat di Jalan UjungBaru Belawan, Belawan Il, Medan Belawan, Medan, SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh Valery Jean Michel Pitra,kewarganegaraan Perancis, selaku Direktur PT.

Lafarge Indonesia 100 6.252.500) 6.01(US$ 100) 812,212 51.027.218.900 100Total(US$81,221,200) Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 30 Maret 2007 Cementia HoldingAktiengesellschaft (Cementia Holding AG) yang berdomisili di Swiss menjualkepemilikan saham PT Lafarge Cement Indonesia (dahulu PT Semen AndalasIndonesia) sebesar 99.99 % kepada Financiere Lafarge yang berdomisiii diPerancis;Bahwa periu Penggugat jelaskan bahwa Cementia Holding AG adalah sebuahperusahaan yang berdomisili di Swiss, sesuai dengan

Lafarge Indonesia 100 6.282.500 0,01(US$ 100)Total 812.212 51.027.218.900 100(US$81 221,200) Lebih lanjut, pada tanggal 30 Maret 2007 Cementia HoldingAktiengesellschaft (Cementia Holding AG) yang berdomisili di Swissmenjual kepemilikan saham PT Lafarge Cement Indonesia (d.h. PTSemen Andalas Indonesia) sebesar 99,99 % kepada Financiere Lafargeyang berdomisili di Perancis.

(Lampiran ke12)Sekalipun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) hendakmenggunakan Keputusan Menteri Keuangan No.434/KMK.04/1999sebagai landasan hukum untuk melakukan koreksi objek PPh Pasal 26atas penjualan saham PT Lafarge Cemen Indonesia maka seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak menerbitkanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Desember 2007 Nomor00006/204/07/123/10 karena pada kenyataannya bahwa penjualan /pengalinan saham PT Lafarge Cement Indonesia dari Cementia

Berdasarkan Akta Notaris Dara Wardhani, S.H., M.H., Nomor 1 tanggal 5Februari 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Semen AndalasIndonesia, juncto Akta Notaris Dara Wardhani, S.H., M.H., Nomor 1tanggal 21 November 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PTSemen Andalas Indonesia, PT Lafarge Cement Indonesia (d.h.