MUSA H.MUHAMMAD,B.ScMELAWANMARYATI A.RAHMAN alias MERIPemerintah RI Cq.BPN/Mentri Agraria di Jakarta

putusansebagai berikut dalam perkara antara :1.MUSA H.MUHAMMAD,B.Sc, Umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di RT 001 /001 Kelurahan Rabangodu Selatan KecamatanRaba Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANMARYATI A.RAHMAN alias MERI, Umur 55 tahun Jenis kelamin Perempuan,pekerjaan lou Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.010 Rw.020Desa Sai Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Selanjutnya disebutSeb agai 22 ooo enn nee enn ene nnn TERGUGATI;Pemerintah RI Cq.BPN

Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq.BPN Kota Kupang di Kupang, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.05/Pen.Pdt.G/2013/PN.KPGtanggal 15 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakimdan PaniteraPengganti yang mengadili perkara ini ;2. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.KPG ;3.

Menyatakan Penggugat adalah selaku subjek hukum yang berhak mengurussegala sesuatu mengenai suratsurat kepemilikan objek perkara, melaluiPihak Turut Tergugat , selaku Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung cq.BPN Propinsi Jawa Barat ataupun pihak/Instansi lainnya yang terkait;Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 107 kK/Pdt/20153. Memberi ijin kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional KotaBandung) cq.

Put.No.69/Pdt/2011/PT.PLGdibuktikan dengan adanya Perkara Perdata No 8pdt/G/2008/PNPLG, antar Mansyur Maulana sebagai Penggugat lawan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai Tergugat IPemerintah RI Cq Departemen Keuangan sebagai tergugat IIDasuki Angko Subroto sebagai tergugagat IIIBPN Pusat, CqBPN Wilayah Sumatera Selatan Cq.BPN Kota Palembangsebagai tergugat IV dan ditingkat banding No 85PDT/G/2009/PTPLG dan sekarang ditingkat Kasasi;.

Cq.BPN DKI JAKARTA Cq.BPN JAKARTABARAT, berkedudukandi Jalan RayaKembangan, KomplekPerumahan TamanPermata Buana JakartaBarat ;5. PEMERINTAH RI. Cq.DEPARTEMENKEUANGAN RI Cq.DITJEN PAJAK Coq.KEPALA KANTOR PBBJAKARTA BARAT,beralamat JI.

Penggugat VIII : HENDRIKUS MUTI
Pembanding/Penggugat VI : AGUSTINUS HATU MALE
Pembanding/Penggugat IV : MARIANUS MANEK TAPLIN
Pembanding/Penggugat II : Fransiska Ikun Taek
Terbanding/Tergugat V : Fransiska Layanti
Terbanding/Tergugat III : Demithrei G.Layanti
Terbanding/Tergugat I : Ferdynan Layanto
Terbanding/Tergugat VI : Imelda Layanti
Terbanding/Tergugat IV : Gorety Gratiana Layanti
Terbanding/Tergugat II : Elisabeth Layanti
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI, Cq.BPN

RI, Cg.BPN Propensi NTT, Cq.BPN Kabupaten Belu

BPN RI, Cg.BPN Propinsi NTT, cq.BPN KabupatenBelu, beralamat di JIn.

BPN Wilayah Sumatera Selatan Cq.BPN Kota Palembang sebagai Tergugat NM dan ditingkat bandingNo.85/Pdt/2009/PT.Plg dan sekarang ditingkat kasasi;7.

sehingga berdasakankalimat ini tanah tersebut diklaim oleh Penggugat adalah kepunyaanmereka adalah berasal dari tanan Negara.Pertayaannya sejak KapanNegara memiliki Tanah tersebut,sedangkan jelasjelas asal usul tanahtersebut adalah tanah milik Adat yang diperoleh Para Pembanding secaraturun temurun.Perlu diketahui bahwa Para Pembanding tidak pernahmenyerahkan tanah tersebut kepada Negara,dan Para Pembanding tidakpernah menerima ganti rugi dari Negara;Bahwa kalau demikian,maka seharusnya Negara Cq.BPN

Lurah Kelurahan Kisaran KotaKisaran (Tergugat Il), Pemerintah RI Cq.BPN Kab.

tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat , didalam memoribandingnya tertanggal 31 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa Judex Facti keliru menilai seolaholan perkara aquo berkaitandengan sengketa kepemilikan tanah yang menjadi kompetensi absolutPengadilan Negeri, padahal yang dipersoalkan dalam pokok gugatan adalahmenyangkut sengketa pemberian hak atas tanah negara (eks PTP Xl) yangsepenuhnya merupakan kewenangan pejabat TUN cq.BPN

Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak berkordinasi denganTergugat IV dalam hal pendaftaran tanah terutama mengenai luasdan batasbatasnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq.BPN Kabupaten Bogor atau Tergugat V, selain itu ada sebagiantanah atau wilayah milik Tergugat IV masuk kedalam tanah paraPenggugat yang akan didaftarkan kepada Tergugat V;Bahwa, pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat V memliki urgensi dandasar hukum yang jelas hal mana tertuang dalam Pasal 18 PeraturanPemerintah Republik

Pemerintah RI Cq BPN Cq.BPN Provinsi Jawa Barat,Cq.Kepala Kantor BPNKotamadya Bekasi, sebagai TERGUGAT IV;Menimbang, bahwa perkara yang mengandung nebis in idem, apabila dalamperkara tersebut, baik subjek (pihak), objek sengketa dan dalil yang terkandung dalamgugatannya adalah sama dengan perkara yang telah pernah diputus sebelumnya yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 350K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 dan No.619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985) ;

Menteri Menteri Agraria/BPN Pusat cq/Kanwil BPN Jawa Barat cq.BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung., Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 586Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ispriyadi Nurhantara,S.H., Aam Daryana, S.H., Eddy Sofyan, S.H., H. lyep Sofyan, S.H., H. UlohSaefulloh, S.H., Danny Hersubianto, S.H., Hidayat dan Ika Kartika, S.H.,Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jl.

menjelaskan obyek mana yangdikuasai oleh TERGUGAT II dan juga tidak menjelaskan dasar penguasaanobyek oleh TERGUGAT II dalam positanya;3 Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek perkara ada pihak lainnya, seharusnyaditarik dalam perkara ini akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat yaitu:Bahwa atas obyek perkara tanah dan bangunan 600 m yang terletak diKecamatan Papalang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 918/DesaPapalang oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju atas nama Mstr Mdan pemerintah RI cq.BPN

mempertimbangkan alasanalasan sebagai berikut :a. bahwa oleh karena peralihan hak yang dilakukan sesuai Akta Jual BellNomor 39/2019 tanggal 4 April 2019 dilakukan dihadapan Pejabat Umumyang sah sesuai Peraturan Perundangundangan (Turut Tergugat I) makaoleh karenanya jelas bahwa tanah dan bangunan yang terdiri diatassesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 188/Girian Weru Satu kota Bitungseluas 836 M2 secara sah telah menjadi milik dari Pembeli yakniTergugat III, sebagaimana yang dituangkan/diakui Negara Cq.BPN