PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK,( Dalam Likuidasi ) Cq.TIM LIKUIDASAI PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk ( Dalam Likwidasai ) >< PT.ALFA GLODLAND REALTY

PUTUSANNOMOR 12/PDT/2013/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 270222 2 0220222 nn nnnPT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK,( Dalam Likuidasi )Cq.TIM LIKUIDASAI PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk( Dalam Likwidasai ) beralamat di Menara Global Jl.Jenderal GatotSubroto Kav. 27, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasakepada

PEMERINTAH R.I cq.TIM VERIFIKAS DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. DEPARTEMENKEUANGAN KANTOR WILAYAH 8, berkedudukan di Jalan AsiaAfrika Nomor 114, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili olehHadiyanto selaku Menteri Keuangan yang memberi kuasakepada Dewi Rahayu, S.H., dan kawankawan.

PEMERINTAH R.I cq.TIM VERIFIKAS! DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. DEPARTEMEN KEUANGANKANTOR WILAYAH 8 tersebut:2.

Untuk itu Tergugat cs memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Oelamasi cq.Tim Hakim yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmemerintahkan Para Penggugat cs untuk membuktikan pengakuanpengakuan yang terucapkan oleh Para Penggugat dengan caramembuktikannya secara nyata dan membawa serta menyerahkan buktibukti pengalihan hak kepewarisan dari pemilik tanah alias penjual tanahalm.

PEMERINTAH R.I Cq.TIM VERIFIKAS! DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DEPARTEMENKEUANGAN KANTOR WILAYAH 8, berkedudukan di Jalan AsiaAfrika Nomor 14, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada Sungkana, S.H.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (TPBPPN), berkedudukan di Jalan Dr.

Cq.Tim Liquidasi Badan Rehabilitasi DanRekonstruksi Wilayah dan KehidupanMasyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,Alamat Gedung Juanda II Lantai 20 Jl Dr.Wahidin No. 1 Jakarta;2.

Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq.Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta, Termohon Kasasi, dahuluTermohon ;Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilanterhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini ke PengadilanNegeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 79 jo Pasal 124 jo Pasal 77 jo Pasal78 ayat (1) KUHAP atas penahanan yang telah dilakukan oleh Termohonterhadap diri Pemohon melalui: Surat Perintah Penahanan No.Prin1755/0.1.5/Fd.1/05/2008 tertanggal27

Kalingga No.37 Medan;Karena kekhilafan kami dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadapnama tersebut di atas, yang perkaranya terdaftar dalam register perkaraNo.468/Pdt.G/2005/PNMdn. di Pengadilan Negeri Medan, sehinggaorang yang namanya tersebut di atas telah mengalami kerugian moril;Kami berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;Hormat Kami,Yang Membuat Pernyataan Minta Maraf.d.t.oPemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Tim Pemberesan Badan Penyehatan

No. 173 PK/Pid.Sus/2011Dibale menyampaikan kembali DUKDA dan DUPDAdimaksud ;Berdasarkan Dukda dan DUPDA dimaksud, Gubernur Cq.Tim Asistensi menyusun Pra RAPBD ;Pra RAPBD oleh Tim Asistensi disampaikan pada panitiaanggaran untuk dibahas dengan Tim Asistensi mengenaisubstansinya dan Pra RAPBD itu dijadikan RAPBD;RAPBD dimaksud sebagai Lampiran Nota Keuangan yangdisampaikan oleh Gubernur pada sidang paripurna DPRDsebagai usulan/rencana APBD;RAPBD dimaksud kemudian dibahas lagi oleh DPRD untukdipertajam

ditempatkan pada pos 2.14;e Bahwa sesuai dengan ketentuan prosedur penyusunan APBD yang diaturdalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2000 Pasal21 s/d 25 penyusunan APBD dimulai pada sekitar bulan Oktober 2000dengan kegiatan antara lain :1Gubernur mengeluarkan SE perihal Daftar Usulan KegiatanDaerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah(DUPDA) kepada DIBALE (Dinas Badan Lembaga);Dibale menyampaikan kembali DUKDA dan DUPDAdimaksud ;Berdasarkan Dukda dan DUPDA dimaksud, Gubernur Cq.Tim

Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cq.Tim Kajian CMC. KM. ldola Nusantara) adalah sebesarRp.1.560.000.000, (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yangdihitung berdasarkan tertundanya penerbitan Class MaintenanceCertificate sejak tanggal 1 Maret 2012 (2 minggu setelah Tim Kajianmemberikan Nota Dinas No.: 025/LM/I/12) sampai dengan klaim ditolakoleh PT.

PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK, Cq.TIM LIKUIDASI PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk ( Dalam Likwidasai ) selanjutnya disebut sebagai : ---------------------------------------------------------------------------TERGUGAT I 2. PT.RAMAKO GERBANGMAS, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya B I Xc/7 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kelapa FGading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai :-------------------------------------------------TERGUGAT II 3.

PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK, Cq.TIM LIKUIDASI PT.BANKGLOBAL INTERNATIONAL Tbk ( Dalam Likwidasai ) selanjutnya disebutsebagai : 222 22 22222 222 === TERGUGAT I2. PT.RAMAKO GERBANGMAS, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya B I Xc/7Kelurahan Kelapa Gading Barat Kelapa FGading Jakarta Utara, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT II3.

Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cq.Tim Kajian CMC. KM. ldola Nusantara) adalah sebesarRp.1.560.000.000, (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yangdihitung berdasarkan tertundanya penerbitan Class MaintenanceCertificate sejak tanggal 1 Maret 2012 (2 minggu setelah Tim Kajianmemberikan Nota Dinas No.: 025/LM/I/12) sampai dengan klaim ditolakoleh PT.

GubernurSumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yangditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, cq.Tim Persiapandan Tim Kajian terdiri atas cq.

GubernurSumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi atauHalaman 89 dari 137 Putusan Perkara Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn12,212.312.4pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota,cq.Tim Persiapan dan Tim Kajian terdiri atas cq.

PengenaanPasal 5 tersebut di atas hanya dapat digunakan dan mengikat antaraPenggugat dengan Tergugat Il saja, sedangkan terhadap para Tergugatlainnya dinilai tidak mengikat.Dalam perkara ini Penggugat ternyata menuntut atau menggugat ParaTergugat lainnya, yakni : Pemohon (semula Tergugat IV), Menkeu cq.Tim Pemberesan BPPN (semula Tergugat Ill), Bank Ficorinvest (semulaTurut Tergugat ) serta Notaris Muljani Sjafei, SH (semula TurutTergugat Il) yang nyatanyata Para Tergugat tersebut bukan pihak dantidak

Tim Pemeriksa BarangDaerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat No :22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012Hal. 13 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Bahwa yang menyiapkan konsep surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaanbarang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq.Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiMaluku untuk terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST tanda

Tim Pemeriksa BarangDaerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat No :22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012Bahwa yang menyiapkan konsep surat No : 22/CV.SM/PPB/XI/2012tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaanbarang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku cq.Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiMaluku untuk terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST tanda tanganiadalah saksi HARDO dimana saat itu saksi HARDO selain

Gubernur SumateraUtara cq. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuksebagai ketua merangkap anggota, cq.Tim Persiapan dan TimKajian terdiri atas cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional sebagai sekretaris merangkap anggota, cq Instansi yangmenangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerahsebagai anggota, cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, cq.Wali Kota atau pejabatyang ditunjuk sebagai anggota, cq.

Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disusun olehTermohon Keberatan Cq.Tim Investigator, telah dibuat atas dasarinisiatif dari Termohon Keberatan, tanpa adanya Laporan dari Pihakyang merasa kepentingannya dirugikan atau Pihak yang mengetahuiadanya dugaan persekongkolan.. Bahwa menurut pendapat Ahli DR. H.P.