denganSHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak diJalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. Bagan Batu,Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilird.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau; Sebidang tanah seluas 20.000 m? dengan SHM Nomor 1213 atasHalaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 k/Pdt.SusBPSK/2017nama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII Pirdam,Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i.

dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yangterletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. BaganBatu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten RokanHilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;Sebidang tanah seluas 20.000m? dengan SHM No 1213 atasnama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII Pirdam, Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, KecamatanBagan Sinembah d.h.i.

dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yangterletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. BaganBatu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten RokanHilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;Sebidang tanah seluas 20.000 m? dengan SHM Nomor 1213 atasnama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XIIPirdam,Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 k/Pdt.SusBPSK/2017Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i.

dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yangterletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. BaganBatu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten RokanHalaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 k/Pdt.SusBPSK/201710.11.12.Hilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau; Sebidang tanah seluas 20.000 m? dengan SHM Nomor 1213 atasnama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XIlPirdam,Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah d.h.i.

Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i.

., Namun oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII diberikan kepada TERGUGAT/PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRIBahwa besaran nominal iuran keanggotaan serikat pekerja/serikat buruhsebesar Rp. 21.900,00 (duapuluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiaporang dan setiap bulan yang dipotong oleh Direktur/Pimpinan Perusahaand.h.i. TERGUGATII.

LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk., Namun oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII diberikan kepada TERGUGATI/PUK SPKEP KSPI UNITI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.,merupakan dugaan tindak pidana Penggelapan sesuai yang dimaksuddalam pasal 372 KUHP. Yang diduga dilakukan oleh Direktur/PimpinanUnitl PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. d.h.i. TERGUGATII danTERGUGATI/ PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk. ;.

LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk., bahkan ditambah kebodohan, kesesatanpikir dari Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII dalam menjalin hubunganINGUStrial nnnnnnn nn nnn nomen nen nenonnensnonannsBahwa penyelesaian perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannyadengan caracara damai, namun pihak TERGUGATI/PUK SPKEPKSPIataupun Pihak Direktur/ Pimpinan Perusahaan d.h.i.

DPC FKUISBSI tempuh sesuai dengan ketentuan pasal36 UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo pasal 186 UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Jo pasal 3, pasal 6, pasal 8 UndangUndang RINomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial ;Bahwa, korelasi hubungan industrial dengan Direktur/PimpinanPerusahaan d.h.i. TERGUGATII sebagaimana telah terpaparkan diatas.Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i.

Oleh karenanya Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII seharusnya dapat menjadiMediator yang memediasikan antara TERGUGATI/ PUK SPKEPKSPIdengan PARA PENGGUGAT/PK FKUISBSI agar perselisinan ini tidakberkembang dan menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga dapatmengganggu ketenangan bekerja yang dapat menimbulkan gangguanproduktivitas yang pada akhirnya merugikan Direktur/PimpinanPerusahaan d.h.i.

Nurung d.h.i. Tergugat , Tergugat Il, Tergugatlllberbatasan dengan Jalan Pendidikan;, lergugat IV, serta Tergugat V, sekarang Sebelah timur ; berbatasan dengan tanahmilik Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2019 Sebelahselatan : dahulu. berbatasan tanahmilik Ahli Waris Almarhumah Manaumma Krg.Nurung d.h.i.

(empat ribu tiga ratus tiga puluh tujunh meter persegi),dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, tanggal 29 Juli 1974, Gambar SituasiNomor 112, tanggal 10 Juni 1971;Menghukum kepada Tergugat VIII d.h.i. Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 4.370m? (empat ribu tiga ratus tiga puluh tujun meter persegi) atas namaPenggugat II d.h.i.

Suryadi Henry Kusuma;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV sertaTergugat V untuk menandatangani akta jual beli dan putusan pengadilanini mMempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta jual belli:Menghukum Penggugat II d.h.i.

Nurung d.h.i Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III,Tergugat IV serta Tergugat V, sekarang berbatasandengan Jalan Pendidikan; Sebelah timur berbatasan dengan tanahmilik Pengadilan Tata Usaha Negara; Sebelahselatan : dahulu) berbatasan tanahmilik Ahli Waris Almarhumah Manaumma Krg.Nurung d.h.i Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2019Tergugat IV serta Tergugat V sekarang denganberbatasan dengan jalan SMK Telkom; Sebelahbarat : Jalan Andi PangeranPettarani

(empat ribu tiga ratus tiga puluh tujun meter persegi) atas namapenggugat II d.h.i Suryadi Henry Kusuma;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV sertaTergugat V untuk menandatangani akta jual beli dan putusan pengadilanini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Akta Jual Beli:Menghukum Penggugat II d.h.i.

BahwaselamaPersidangan Abdullah Daeng Nappa tidak terungkapapa hubungannya dengan tergugat VIl yaitu Departemen Pendidikandan Kebudaayaan untuk I.K.I.P d.h.i. Universitas Negeri Makassar ;3.

Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.

Bahwa benar Para Penggugat d.h.i.

,Notaris / PPAT di Makassar.Bahwa Penggugat Il d.h.i. Suryadi Henry Kusuma, memberikan kuasamembeli kepada Pengggugat d.h.i. Insinyur Andi SurjanMappangara, untuk mewakili kepentingan Penggugat Il untukmembeli sebidang tanah(bekas) Hak Milik Adat, Persil Nomor 2 a SIll,Kohir Nomor 479, seluas + 4.370 m? ;Bukti P13 yakni berupaAkta Perjanjian Jual Beli No. 58, tanggal 14Maret 2013, yang dibuat dihadapan Mardiana Kadir, SH.

,A.Zaenab R., dan A.Nursyamsiar R., tanggal 14 Maret 2013.Bahwa Kwitansi pembayaran awalnya peralinan hak TergugatIs/d Vkepada Penggugat sebagai kuasa dari Penggugat II d.h.i.

LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk., Namun oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII diberikan kepada TERGUGATI/PUK SPKEP KSPI UNITI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.,merupakan dugaan tindak pidana Penggelapan sesuai yang dimaksuddalam pasal 372 KUHP. Yang diduga dilakukan oleh Direktur/PimpinanUnit PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. d.h.i. TERGUGATII danTERGUGATI/ PUK SPKEP KSPI UNIT PT. LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk. 5.

LANGGENG MAKMURINDUSTRI Tbk., bahkan ditambah kebodohan, kesesatan pikir dariDirektur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII dalam menjalinhubunganindustrial ; 222222 22n 2 one enn n nnn n nnn nee. Bahwa penyelesaian perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannyadengan caracara damai, namun pihak TERGUGATI/PUK SPKEPKSPIataupun Pihak Direktur/ Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII tidakmenanggapi dengan baik, bahkan cenderung mengabaikan danseakanHal. 4 dari 26 hal. Put No. 41/G/2015/.

TERGUGATII sebagaimana telah terpaparkan diatas.Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i. TERGUGATII mempunyai perananyang dominan dalam penyelesaian perkara ini. Oleh karenanya Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i.

Yang diduga dilakukan oleh Direktur /pimpinanUnit PT Langgeng Makmur Industri Tbk, d.h.i Tergugat Il dan Tergugat /PUKSPKEP KSPI UNIT PT Langgeng Makmur Industri Tok .

Yang diduga dilakukan oleh Direktur /pimpinan Unit PT LanggengMakmur Industri Tbk, d.h.i Tergugat II dan Tergugat /PUK SPKEP KSPI UNIT PT.

Bahwa selama Persidangan Abdullah Daeng Nappa tidak terungkapapa hubungannya dengan tergugat VII yaitu Departemen Pendidikandan Kebudaayaan untuk I.K..P d.h.i. Universitas Negeri Makassar ;3.

Suryadi Henry Kusuma ;Bahwa Tergugat s/d Tergugat V tidak dapat melanjutkan prosespenerbitan Sertipikat sehingga Penggugat II d.h.i. Suryadi HenryKusuma kehilangan manfaat ekonomis dari lokasi/obyek tersebut ;2.

,sementara Turut Tergugat d.h.i. Menteri Keuangan tidak pernahmemberikan ganti rugi kepada siapapun khususnya AhliWaris AndiManaumma Karaeng Nurung Binti Andi Tunru Daeng NyonriKaraeng Garassi d.h.i. Tergugat s/d Tergugat V , dan juga tidakmembuktikannya tentang ganti rugi atas lokasi / obyek perkara;Bahwa Turut Tergugat telah merekayasa dengan cara tipu muslihatserta memanipulasi dengan menyatakan di Duplik Turut Tergugat,tanggal ...

,sementaraTurutTergugat tidak hadir dalam PemeriksaanSetempat, pada tanggal 25 Januari 2016, untuk menyaksikan AhliWaris Andi Manaumma Karaeng Nurung Binti Andi Tunru DaengNyonri Karaeng Garassi d.h.i.

,Notaris / PPAT di Makassar.Bahwa Penggugat II d.h.i. Suryadi Henry Kusuma, memberikan kuasamembeli kepada Pengggugat d.h.i. Insinyur Andi SurjanMappangara, untuk mewakili kepentingan Penggugat II untukmembeli sebidang tanah(bekas) Hak Milik Adat, Persil Nomor 2 a SIII,Kohir Nomor 479, seluas + 4.370 m2 ;13.Bukti P13 yakni berupaAkta Perjanjian Jual Beli No. 58, tanggal 14Maret 2013, yang dibuat dihadapan Mardiana Kadir, SH.

Riau Makmur Sentosa d.h.i Pihak Penggugat. .

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan,barangsiapa yang membuat kesalahan dan/atau menimbulkankerugian, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ataumengganti kerugiankerugian yang ditimbulkannya tersebut d.h.i adalah kerugiankerugian berupa : a.

Menyatakan Akta Nomor : 47 tanggal 20 April 2011 yang dibuatdinadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH d.h.i Turut Tergugat adalah batal demi hukum."6. Menyatakan Akta Nomor : 48 tanggal 20 April 2011 yang dibuatdinadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH d.h.i Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.7.

Riau Makmur Sentosa tertanggal 09 Maret 2011yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BengkalisPropinsi Riau d.h.i Turut Tergugat Ill adalah sah dan berkekuatanhukum. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tersebut denganatas nama pemegang hak PT.

, SH d.h.i TurutTergugat kepada Penggugat secara utunN.

Dalam hal initidak dilakukannya pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memilikiIzin Membangun Baru oleh Tergugat II adalah merupakan tindakan perbuatanmelawan hukum ;Bahwa Kementerian Dalam Negeri d.h.i.

Gassing d.h.i. Para Penggugat, sekarangberbatasan dengan Jalan Lorong Gotong Royong ;Bahwa selain daripada tuntutan sebagaimana dimohonkan diatas, maka olehkarena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas buktibukti othentik, dengan demikianpula patut kiranya jika putusan ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun upayahukum Peninjauan Kembali d.h.i Putusan SertaMerta atau U/t VoerbaarBijvoorraad ;Hal. 10 dari 50 Putusan No.114/PDT/2018/PT MKS20.

Gassing d.h.i. Para Penggugat,sekarang berbatasan dengan Jalan Andi PangeranPetarani;Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanahmilik Ahli Waris Almarhum H. MakkusengDg. Gassing d.h.i. Para Penggugat,sekarang berbatasan dengan Ruko;Hal. 11 dari 50 Putusan No.114/PDT/2018/PT MKS. Sebelah Barat :dahulu~ berbatasan dengan tanahmilik Ahli Waris Almarhum H. Makkuseng Dg. Gassingd.h.i. Para Penggugat, sekarang berbatasan denganJalan Lorong Gotong Royong ;.

Menghukum Tergugat Ill d.h.i. Kementerian Dalam Negeri untukmemberikan Sanksi Administrasi kepada Tergugat II d.h.i. WalikotaMakassar yang telah lalai membongkar bangunan tanpa Izin MendirikanBangunan (IMB ) ;Menghukum Tergugat IV d.h.i.

yang kemudianberalih ke Tergugat I/ Pembanding d.h.i. Amiruddin Rustan ( vide Bukti P13) ;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah diikuti Surat Keputusan dariKepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tentang PembatalanHak Milik No. 472/Panaikang atas nama Drs. Syarli Ilyas dan terakhirtercatat atas nama Hendry Nios seluas 935 m* yang kemudian beralih keTergugat I/ Pembanding d.h.i.

GULAMMOHAMMAD) disebut sebagai Tergugat Il, Tergugat II orang kedua (d.h.i PenggugatIntervensi II atas nnna QOMARUL NISA KALIA BINTI ABDUL WAHEED KALIA)disebut sebagai Tergugat II, Tergugat II orang ketiga (d.h.i Penggugat Intervensi III atasnama PURWITO HADI SANTOSO BIN SAITO) disebut sebagai Tergugat ITV danTergugat II orang ke empat (d.h.i Penggugat Intervensi IV atas nama WIWIK HIDAYATIBINTI SUMITRO) disebut sebagai Tergugat V; Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, Majelisterlebih

Jawaban tersebut diperkuat oleh Tergugat IV, menurut tergugat IV bahwaobyek sengketa dalam gugat (intervensi) point 2 huruf i dan j (atau point 5.9 dan 5.10gugatan Penggugat) bukan gono gini melainkan milik Tergugat ITV (d.h.i WiwikHidayati) selanjutna Tergugat IV (d.h.i. Wiwik Hidayati) menyuruh kepada Tergugat Iuntuk menyewakan kepada orang lain.

Sementara itu, tentangkepemilikan harta obyek sengketa, berdasarkan bukti T.II.19 dan T.I1.20, harta tersebutmilik Tergugat V (d.h.i Wiwik Hidayati). Dan meskipun obyek sengketa tersebut atasnama Tergugat V (d.h.i.

Sementara itu, Tergugat II (d.h.i Penggugat intervensi I)memberikan tanggapan bahwa harta tersbut adalah miliknya karena Tergugat Ihanyalah pengelola wasiat.

Dalam hal ini perjanjianantara Tergugat I dengan Tergugat II (d.h.i. Penggugat intervensi I) termasuk transaksikaitannya dengan harta obyek sengketa point 5.17 gugatan Penggugat.

kekuatanhukum yang mengikat serta akibatnya batal demi hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menguasai tanah lokasi/objeksengketa adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II untukmematuhi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara ini:Menghukum Tergugat Il atau siapa saja yang mendapat hak dari padaatas tanah lokasi/objek sengketa tersebut untuk segera mengosongkandan menyerahkan tanah lokasi/objek sengketa tersebut kepadaPenggugat d.h.i

Suryadi Henry Kusuma dalam keadaan kosongsempurna, bersih, aman dan tanpa beban;Menghukum Tergugat d.h.i. Abdul Karim Lambeng disebut juga DaengAbdul Karim bin Lambeng (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AbdKarim. L) untuk menandatangani Akta Jual Beli dan Putusan Pengadilanini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Akta Jual Beli;Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1735 K/Pdt/202010.

Menghukum Turut Tergugat Il d.h.i. Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah lokasi/objek perkaraseluas + 20.000 m? (dua puluh ribu meter persegi),atas nama Penggugatin casu Suryadi Henry Kusuma;14.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo adalah yang benar dan telah sesuai dengan keadaanyang sebenarnya.Bahwa untuk dinyatakan dicabut/ dibatalkan kartu keluarga dengan Nomor:3515132701090141, tanggal 03 Juli 2013 tertulis nama Pemohon Rodiyahyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo maka terlebin dahulu harus ada penetapan daripengadilan negeri.Berdasarkan halhal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Sidoarjo, d.h.i

bersaudara Amanah, Aspiyah, Solikhati, NurHidayati dan Pemohon, Anisa;Bahwa untuk menyatakan kartu keluarga Nomor: 3515132701090141 tanggal03072013 yang memuat nama Rodiyah dengan status perkawinannya ceraihidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku haruslahdilakukan dengan penetapan dari pengadilan negeri;Bahwa oleh karena Pemohon, Anisa bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo maka perkara permohonan dalam perkara inidiajukan kepada Ketua Pengadilan Sidoarjo, d.h.i

bersaudara Amanah, Aspiyah, Solikhati, NurHidayati dan Pemohon, Anisa; Bahwa untuk menyatakan kartu keluarga Nomor: 3515132701090141 tanggal03072013 yang memuat nama Rodiyah dengan status perkawinannya ceraihidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku haruslahdilakukan dengan penetapan dari pengadilan negeri; Bahwa oleh karena Pemohon, Anisa bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo maka perkara permohonan dalam perkara inidiajukan kepada Ketua Pengadilan Sidoarjo, d.h.i

Mengenai kewajiban Pengadilan Agama (d.h.i. Pengadilan AgamaCilegon) menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusandiucapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctoPasal 195 ayat (6) HIR. Atas tetap adanya pelaksanaan eksekusi yangditandai dengan Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Agama Cilegontersebut.

Sehingga dalam hal ini secara nyata,Eksekusi yang dilawan a quo TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN karenahilangnya hak kebendaan secara harta marital, dari Subyek pihak yangdisebut sebagai Nyonya Safiyah (Termohon) (d.h.i TERLAWAN II yangdalam hal ini status perkawinan nya adalah CERAI HIDUP dariTERLAWAN I) atas dua obyek yang dieksekusi.Te Bahwa sejak putusnya perkawinan TERLAWAN denganTERLAWAN Il pada tanggal 20 April 2021, maka secara nyata hakkebendaan TERLAWAN II telah kembali kepada sifat sebagai hartabawaan

Bahwa terlebih dari itu Penetapan yang dilawan a quo tidakmencerminkan formulasi pembuatan putusan (d.h.i. penetapan) yangseharusnya runtut dan sistematis menguraikan halhal yang mendasariAMAR yang akan diputuskan, mulai dari DUDUK PERKARA,PERTIMBANGAN HUKUM dan KESIMPULAN. Akan tetapi sekonyongkonyong MELOMPAT pada KONSIDERANS' (Membaca) ansich.Penetapan yang sedemikian telah berdasar untuk DIBATALKAN.13.

ini;Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata(selanjutnya disingkat KUH Perdata) mengatur:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. suatu pokok persoalan tertentu;4. suatu sebab yang tidak terlarang.Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapatadanya buktibukti perihal Perjanjian Jual Beli Suku Cadang, tanggal 23September 2019 antara Penggugat (d.h.i

Pihak Pertama selaku Penyediadan/atau Penjual) dengan Tergugat (d.h.i. Pihak Kedua selaku Pembeli) tersebutbertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat halhal yang mengakibatkan batalnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1321 KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Perjanjian Jual Beli Suku Cadang, tanggal 23 September 2019 antaraPenggugat (d.h.i.

Pihak Pertama selaku Penyedia dan/atau Penjual) denganHalaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Padt.G/2021/PN Jkt.UtrTergugat (d.h.i.

Adalah aneh, ngawur dan sangat mengadaada serta tidak masukakal sehat jika ada pihak (d.h.i. Para Penggugat Asal dan ParaPenggugat Intervensi) mengajukan gugatan hukum yang jelas tidakada dasar hukumnya kecuali dilatarbelakangi itikad yang tidak baikdan adanya muatan sifat ketamakan.b.

letakanbahan galian (d.h.i. bijin besi).

Bahwa kegiatan usaha tambang bijih besi oleh PT Mikgro Metal Perdana(d.h.i. Pemohon Kasasi ll Intervensi/ dahulu Termohon Banding IlIntervensi/ Tergugat Il Intervensi Asal) di Pulau Bangka :a. bukan kegiatan yang dapat megakibatkan gempa atau menimbulkantsunami yang dapat menghilangkan Pulau Bangka. Pulau Bangka tidakakan berkurang luasnya apalagi akan hilang.b. kegiatan PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i.

Perlu kami tegaskan juga bahwa, kegiatan penambangan bijih besi di PulauBangka oleh PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i.

Bahwa rencana kegiatan penambangan di hutan lindung telah didukungdengan rekomendasi dari instansi yang berwenang (d.h.i. DepartemenKehutanan) untuk pinjam pakai. f.TENTANG PERLUASAN dan PERGESERAN serta PENCIUTANWILAYAH USAHA DALAM DUNIA PERTAMBANGAN adalah BIASA,LAZIM atau TIDAK MELANGGAR HUKUM ASALKAN TIDAKTUMPANG TINDIHDENGAN IZIN PERTAMBANGAN PIHAK LAIN 1.

AKSHINUABDILAH, keterangan saksi AHMAD JUNI, keterangan saksi IBNU MAHFUD danketerangan terdakwa serta dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukan dalamperkara ini, maka terungkap adanya fakta hukum, bahwa terdakwa telah menjual barangmilik orang lain (d.h.i. saksi M. AKSHINU ABDILAH) yakni 1 (satu) unit sepeda motorSuzuki Satria scd 2 No.Pol.

AG2853PN tahun 2012 warna merah hitam dan 1 (satu) unitHandphone merk Nokia C1 warna casing hitam, dimana hasil penjualan barangbarang milikorang lain tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri pribadi terdakwasendiri ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual barangbarang milikorang lain (d.h.i. saksi M.

AKSHINU ABDILAH) tersebut dapat dikategorikan sebagaiperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hakkarena terdakwa telah menjual barang milik orang lain (d.h.i. saksi M. AKSHINUABDILAH) tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan menimbulkan kerugianmateriil bagi pemiliknya, yakni barang berupa (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria scd 2No.Pol.

dtanggal 1 Desember 2015;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, tertanggal Yogyakarta, 23 November 2015, sejak tanggal 23November 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, tertanggal Yogyakarta, 8 Desember 2015, sejaktanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan penahanan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) hari yang pertamaoleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, d.h.i

oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Yogyakarta, No. 10/Pen.Pid/2016/PT.YYK, tertanggalYogyakarta, 10 Februari 2016, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal21 Maret 2016;Perpanjangan penahanan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) hari yang keduaoleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, d.h.i oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Yogyakarta, No. 10/Pen.Pid/2016/PT.YYK tertanggalYogyakarta, 7 Maret 2016 sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April2016.Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, No. 10/Pen.Pid/2016

Eksepsi Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 s/d. 4 mengakul :1) Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik sebidang tanahseluas 4.050 M2 yang terletak di Desa Nakau Kecamatan Talang IV,Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti kepemilikan berupa SertifikatHak Milik (SHM) No. 93.N.2) Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 93.N kepadaTurut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjaminpelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalampenjaminan

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat angka11 s/d. 18 dan petitum Penggugat angka 3 s/d. 8, dengan penjelasan sebagaiberikut :a) Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas KreditModal Kerja kepada Turut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Ekspor ImporIndonesia bukan Bank Dagang Negara sebagaimana dalil Penggugatangka 2), pada tanggal 10 Agustus 1988 dan telah disetujui pemberianfasilitas Kredit Modal Kerja kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No.52/04/KMKL/VIII/1988

Eksepsi Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).e) Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 s/d. 4 mengakul :4) Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik sebidang tanahseluas 4.050 M2 yang terletak di Desa Nakau Kecamatan Talang IV,Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti kepemilikan berupa SertifikatHak Milik (SHM) No. 93.N.5) Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 93.N kepadaTurut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjaminpelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalampenjaminan

Bahwa surat pernyataan dan surat pemberitahuan yang diterbitkan olehTergugat dan Tergugat II adalah penetapan tertulis yang merupakanperbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (d.h.i. Penggugat) sehingga surat pernyataan dan suratHal. 2 dari 25 hal. Put.

Bersifat final, artinya sudah difinitii dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum d.h.i. sebagai akibat batalnyapenunjukan Penggugat selaku~ pembeli lelang telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni uang jaminanpeserta lelang yang telah disetorkan oleh Penggugat ke rekeningTergugat Il di Bank Negara Indonesia Cabang DepartemanKeuangan Pecenongan dengan Nomor Rekening 9154768sebelum pelaksanaan lelang sebesar Rp.510.000.000, (limaratus sepuluh juta rupiah) menjadi hangus / hilang dan hapusnyahak

sebagaimana pernah terjadisebelumnya pada salah satu pembeli lelang yaitu Raharja Muktitelah pernah diberi dispensasi kelonggaran penundaanpembayaran pelunasan biaya lelang selama 6 (enam) hari, yaituketika Raharja Mukti ditunjuk sebagai pemenang lelang untuklelang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005,sesuai Risalah Lelang Nomor : 245/2005 ;14.5.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il selaku penyelenggarapemerintahan sepatutnya melakukan yang sedikit mungkinmenimbulkan kerugian bagi Penggugat d.h.i

Nomor : S2121/WKN.07/KNL.04/2009, tertanggal22 Oktober 2009, perihal Pemberitahuan Pembatalan, yangdibuat oleh Tergugat Il (selanjutnya disebut "SuratPemberitahuan");5.4.Bahwa adapun substansi/dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukangugatan/tuntutan kepada Para Pemohon Kasasi selaku Pejabat TataUsaha Negara adalah berkaitan dengan Hakhak KeperdataanPemohon kasasi terhadap prosedur/tata cara diterbitkannya ObjekSengketa oleh Para Termohon Kasasi yang telah melanggarketentuan undangundang yang berlaku d.h.i

Putusan Nomor 126 PK/TUN/2013Bahwa Pertimbangan Hukum sedemikian adalah keliru Karena kasus aquo bukan sengketa kepemilikan tanah melainkan masalah prosedurpenerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa yaitu HPL Nomor 1dan HPL Nomor 2 oleh Kantor Pertanahan d.h.i.

quo adalah sengketa kepemilikan tanah;Bahwa dasar gugatan dalam kasus a quo sudah secara jelasmenggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaiTergugat Il karena telah tidak teliti dan tidak cermat secarabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakumenerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pengelolaan LahanNomor 1 Cengkareng Timur tanggal 8 Agustus 1991 seluas 687.405 m2atas nama Tergugat Ill (d.h.i

Perum Perumnas) dan Sertipikat HakPengelolaan Lahan Nomor 2 Cengkareng Timur tanggal 24 Februari1993 seluas 999.420 m2 atas nama Tergugat Ill (d.h.i. PerumPerumnas) atas bidang tanah milik Pemohon Kasasi yang belumdibebaskan/diganti rugi oleh Tergugat III (d.h.i.

Pengadilan Tata Usaha Negaraa quo sebagaimana terdapat dalam halaman 62 alinea 2, 3 dan 4 yangPemohon Peninjauan Kembali kutip di atas tidak dibantah olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara a quo maupun oleh PutusanKasasi a quo, sebab Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara a quo maupun Putusan Kasasi a quo secara keliruhanya mempermasalahkan/mempertimbangkan seolaholan PemohonPeninjauan Kembali telah membeli tanah yang sudah tercatat atasnama Termohon Peninjauan Kembali Ill (d.h.i

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat 2 UndangUndangHal. 12 dari 14 Hal.

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.SorNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan