M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samsul Mubarok Bin Daayat) terhadap Penggugat (Tina Rostiana Binti Rustandi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

dalamnya Para Pemohon memberikuasa kepada Advokat bernama XXXX, Kuasa Hukum tersebut melampirkanFotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari PengadilanTinggi;Menimbang, bahwa setelah diperiksa Majelis berkesimpulan bahwaPemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah dilakukan sesuai denganperaturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) daayat

dalamnya Pemohon memberi kuasakepada Advokat bernama XXXX dan XXXX Para Kuasa Hukum tersebutmelampirkan Fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dariPengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa setelah diperiksa Majelis berkesimpulan bahwaPemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah dilakukan sesuai denganperaturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) daayat

dalamnya Para Pemohonmemberi kuasa kepada Advokat bernama XXXX, Kuasa Hukum tersebutmelampirkan Fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dariPengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa setelah diperiksa Majelis berkesimpulan bahwaPemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah dilakukan sesuai denganperaturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) daayat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ajang Sambas bin Sumadisastra ) terhadap Penggugat (Neng Ratna Oktavia binti Daayat Supriatna );

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu

Kepala Belakang Ukuran panjang 3 Cm, Lebtidak beraturanAnggota Gerak Atas : Luka Robek Jari Tengah tangan Kanan Ukuran 1 'TerlepasHal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 060/VER/RSATM/VIII/2018,Agustus 2018 yangdibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RS/ AT Medika palopo,Dengan Kesimpulan :Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan No.400Pid.B/2018/PN.Plp Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh ttumpul/tajam.ano Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daayat

kepala Dusun Simaninggir , Majelis Hakim terlebihdahulu akan melihat apa saja kKewenangan dari seorang Kepala Desa dan prosedurtentang pengangkatan dan pemberhentikan seorang Kepala Dusun menurut aturanyang berlaku ;Menimbang bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan PemerintahanDesa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.( pasal 26 Undang undang Desa Nomor 6 tahun2014 ) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang ( pasal 26 ayat 1 daayat

juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:tePelakuusaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknyasulitterlihatatautidak dapat dibaca secara jelas, atauyang mengungkapannya SULIT DIMENGERTYrDAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :teSetiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha padadokumen atau perjanjianyang memenuhi ketentuansebagaimanadimaksud daayat

dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknyasulitterlihatatautidakdapat dibacasecara jelas, atauyang menqungkapannya SULIT DIMENGERTrDAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha padadokumenatauperjanjianyang memenuhi ketentuansebagaimanadimaksud daayat

pihakmengikutimediasiyang diperintahkanoleh pengadilan.Berikut kutipannya:Pasal 79 UU Penerbangan:(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan daripengadilan negen untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkanperjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahuluipengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakantuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yangdiperintahkan oleh pengadiian.(2) Penetapanpengadilan negerisebaqaimana dimaksud daayat

butir(1) dan (3) menyebutkan dan menganulir Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Sedangkan pada Ayat (2)nya menyatakan :Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknyasulit terlihatatautidak dapat dibacasecara jelas, atauyang penqungkapnya SULIT DIMENGERTIDAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha padadokumenatauperjanjianyanq memenuhiketentuansebagaimandimaksud daayat

gugatannya Penggugat , menyatakanalasan/dasar diajukan gugatan Penggugat ini ke Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, terkait dengan diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif,SH.bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda sangat tidak tepat dan tidak benar.Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) daayat

kepada BankIndonesia setiap bulannya ini diatur di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)dan (2) dan huruf c penjelasan Pasal 6 (2) Peraturan Bank IndonesiaNomor : 9/14/PBV/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnyadisebut "Peraturan BI No. 9 tahun 2007") yang menyatakan :Pasal 6 ayat (1) dan (2) :"(1) Pelapor waiib menyampaikan Laporan Debitur kepada BankIndonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktusetiap bulan untuk posisi akhir bulan.(2) LaporanDebitursebagaimanadimaksud daayat

Sertifikat Hak Tanqqungansebagaimanadimaksud daayat (2) mempunyaikekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagaipengganti grosseacte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.Halaman22 dari 40 halaman Putusan No. 87 /Pat.6/2015/FNW sbPasal 20 ayat 1.b: apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titeleksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan, obyek HakTanqqungandijualmelaluipelelanganumum menurut tata cara