pada Ketua Adat dalam hal ini bergelar Pangeran.Dalam perkara a quo TokohTokoh Adat Masyarakat Saibatin yang beradadi sekitar Hutan Lindung Reg. 3 Rajabasa telah menyatakan persetujuanatas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTPB) sebagaimana Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) MargaKabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatanganiDavid Marison (Kepala Adat Saibatin Rajabasa, Gelar PangeranPunyimbang Agung), Zaenal Abidin (Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran

GUGATAN PENGGUGAT DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAKDAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIKAPASITAS UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA WARGA ADAT SAIBATIN.16.17.18.19.Para Penggugat dalam gugatannya masingmasing mengaku bertindakuntuk dan atas nama seluruh warga atau masyarakat Saibatin, yaituMarga Keratuan (Penggugat ), Marga Dantaran (Penggugat II), MargaRajabasa (Penggugat Ill), Marga Keratuan Menangsi (Penggugat IV),Marga Rajabasa (Penggugat V), Marga Dantaran (Penggugat VI),Marga Rajabasa

Petisi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh limatokoh dan pemimpin masyarakat Adat Saibatin (Petisi Masyarakat AdatSaibatin) yaitu:1) David Marison, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Rajabasadengan gelar Pangeran Punyimbang Agung;2) Zainal Abidin, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran dengangelar Pangeran Naga Bringsang;3) Azhar Marzuki, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Legun dengangelar Pangeran Tihang Marga;4) Bahri, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan RatuMenangsi dengan

Dilokasi gunung Rajabasa terdapat 5 marga masyarakat adat, yaituMarga Rajabasa, Marga Legun, Marga Ratu, Marga Katibung danMarga Dantaran,b. Keputusan yang dapat diterima masyarakat adat dan merupakankeputusan tertinggi adat adalah berupa keputusan musyawarah adat,c.

tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Kehutanan RepublikIndonesia pada tanggal 13 November 2013.Sehingga sudah tepat dan mempunyai dasar hukum Judex Factimenolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan TermohonKasasi IIPara Pemohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas atas nama wargaSaibatin.Bahwa mengenai hal ini Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyadalam putusan menyatakan : bahwa berdasarkan bukti P3, ParaPemohon Kasasi) mempunyai gelar kepangkatan adat dalammasyarakat adat keratuan, Marga Dantaran

POSITA/ ALASAN GUGATAN1.Bahwa Penggugat yakni sebanyak 53 (lima puluh tiga) wargadengan 63 (enam puluh tiga) bidang lahan atas tanah,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau yang beradadi dalam satu kesatuan hamparan lahan/tanah TransmigrasiTahun 1974 Wilayah Adat Marga Dantaran di Desa Karang Saridan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang KabupatenLampung Selatan Provinsi Lampung yakni dari sebanyak 66(enam puluh enam) warga dengan 79 (tujuh puluh sembilan)bidang lahan atas tanah yang secara

Bahwa lahan/tanah transmigrasi yang sebagaimana diuraikanpada Angka 2, Angka 3, dan Angka 4 tersebut di atas,merupakan satu kesatuan hamparan lahan/tanah transmigrasisejak tahun 1974 wilayah adat marga dantaran sebagai tujuantransmigrasi yang hingga sekarang ini masih tetap dikelola,dikuasai, digarap oleh 66 (enam puluh enam) warga dengan 79(tujuh sembilan) bidang lahan atas tanah atau seluas 734.786 m?

Bahwa di antara 63 (enam puluh tiga) lahan/tanah transmigrasitahun 1974 Marga Adat Dantaran hingga sampai saat ini masihtetap dimiliki/dikuasai/digarap oleh Penggugat sebagaimanatersebut di atas, namun terdapat beberapa lahan/tanahtransmigrasi tersebut yang dimiliki/dikuasai oleh penggugat lebihdari satu bidang lahan/tanah, yakni sebagai berikut:NAMAN ALAMAT/ LUASYANG ALAS HAK ATAS NAMAO BERHAK DOMISILI TANAH1 TUKRAN KARANG SHM TAHUN MAD 17.500SARI 1982 SUKARJO M?

yangsebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Yang Mulia Saibatin Marga Dantaran Ahmad Fajirin Pangeran Naga BeringsangV Marga Dantaran Lampung Selatan Lampung, yangmemutuskan:1. warga yang telah memiliki hak atas tanah sejak transmigrasi1974, dikuasai diolah terus menerus hingga saat ini di desakarang sari adalah tetap milik sah dari warga desa karangSari;2. bahwa 44 sertifikat prona pts!

Bahwa para Penggugat adalah yang menguasai Lahan atas tanahyang berada dalam satu kesatuan hamparanlahan/tanahTransmigrasi Tahun 1974 Wilayah Adat Marga Dantaran di desaKarang Sari dan Desa Bangun Rejo Kecamatan KetapangKabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang secara terusmenerus hingga saat ini masih tetap digarap, dikuasai dan dikelola;Halaman 275 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUNBL3.

Nama : BASYID GALIH PATIH GEMULUNG.Umur : 78 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Alamat : Ds.Penengahan Kec.Penengahan Kab.LampungSelatan.Pekerjaan : Swasta.Kewarganegaraan : Indonesia.Bertindak selaku Pemapah Kepala Adat (Saibatin) Marga DANTARAN.3. Nama : AHYAR KARYA.Hal 1 dari 11 hal Put.

Dalam perkara a quo TokohTokohAdat Masyarakat Saibatin yang berada di sekitar Hutan Lindung Reg. 3 Rajabasatelah menyatakan persetujuan atas rencana pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Panas Bumi (PLTPB) sebagaimana Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5(lima) Marga Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Agustus 2013 yangditandatangani David Marison (Kepala Adat Saibatin Rajabasa, Gelar PangeranPunyimbang Agung), Zaenal Abidin (Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran, gelarPangeran Naga Grinsang), Azhar Marzuki

Dengan tidak adanya uraian pemenuhanatas hal tersebut di atas, maka Gugatan TUN Para Penggugat patut untuk dinyatakantidak dapat diterima; C GUGATAN PENGGUGAT DEMI HUKUM HARUS DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAKMEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK BERTINDAK ATAS NAMAWARGA ADAT SAIBATIN.Para Penggugat dalam gugatannya masingmasing mengaku bertindak untuk danatas nama seluruh warga atau masyarakat Saibatin, yaitu Marga Keratuan(Penggugat I), Marga Dantaran (Penggugat II), Marga Rajabasa

Rajabasa, Legun, Ketibung, Dantaran danKeratuan;e Bahwa Saksi menyatakan semua marga dipimpinoleh Pangeran, pangeran adalah yang tertinggi danada sukusukunya;e Bahwa Saksi menyatakan Pangeran tidak bisamengambil keputusan, harus melalui musyawarahadat yang dihadiri pemukaHalaman 141 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKTe Bahwa Saksi menyatakan belum pernah ada darikelima marga ini rapat untuk mendukung PT.Supreme Energi Rajabasa, yang ada kami pernahrapat di rumah marga Rajabasa berupa

, margaLegun, Marga Ratu Keratuan menangsi dan marga Ketibung, akan tetapi dalam gugatannyaPara Penggugat tidak menyatakan bertindak atas nama lima saibatin tersebut melainkanbertindak atas nama selaku kepala adat marga keratuan, marga dantaran, marga rajabasadan marga keratuan menangsi (vide gugatan Para Penggugat halaman 12) dan oleh karenaHalaman 179 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKTmasyarakat adat tersebut telah membuat keputusan dalam musyawarah adat yangmenolak penambangansumber

daya alam di gunung rajabasa, maka Para Penggugat dapat bertindak untuk atasnama Kepala adat dan tokoh adat khususnya marga keratuan, marga dantaran, margarajabasa dan marga keratuan menangsi yang telah melakukan penolakan tersebut dan lebihkhusus lagi Para Penggugat sendiri yang merupakan bagian dari masyarakat adat saibatintersebut.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur(Obscuur Libel) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxXXXXXKabupaten Lampung Selatan dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada WHendriyawan, S.H. dan Partner,Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor diJalan Marga Dantaran

,Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Hendriyawan, S.H.dan Rekan yang berkantor di Jalan Marga Dantaran BunianRT.002 RW.003 Desa Ruang Tengah Kecamatan PenengahanKabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Agustus 2019, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Dusun Way ApusRT.002/RW.013 Desa Bakauheni Kecamatan BakauheniKabupaten Lampung Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Silsilah Keturunan Kakhiya Nukh Jaya tertanggal 9 Juni 1981 yang ditandatangani atas nama Pangeran Naga Bringsang selaku Kepala Adat Bandar Marga Dantaran

Penengahan serta diketahui atas nama Shofiudin selaku Kepala Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan;
d. 1 (satu) lembar Silsilah Keturunan Kakhiya Nukh Jaya yang ditandatangani atas nama Zainal Abidin (Gelar Pangeran Naga Bringsang) selaku Bandar Kepala Adat Marga Dantaran Penengahan serta diketahui atas nama Shofiudin selaku Kepala Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan;
e. 1 (satu) lembar Struktur Adat Saibatin

Marga Dantaran yang ditandatangani atas nama Zainal Abidin (Gelar Pangeran Naga Bringsang) selaku Bandar Kepala Adat Marga Dantaran Penengahan serta diketahui atas nama Shofiudin selaku Kepala Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan;
f. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Legalisasi Surat Pernyataan Nomor: 7673/Legalisasi/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Galih Patih Gamulung bermaterai 6000 yang ditandatangani atas nama Galih Patih Gamulung selaku yang

menyatakan serta saksi-saksi atas nama Zainal Abidin (Gelar Pangeran Naga Bringsang IV) selaku Kepala Adat Marga Dantaran dan atas nama Marzuki (Gelar Kakhiya Petala Bumi) yang diterbitkan oleh Rudi Hartono, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Lampung Selatan;
g. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Salinan Akta Legalisasi Surat Pernyataan dan Kesaksian Nomor: 7777/Legalisasi/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Ahmad Yusuf Gelar Khadin Makuta bermaterai 6000 yang

y. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bandar Kepala Hadat Marga Dantaran tertanggal 6 Juli 1994 bermaterai yang ditandatangani atas nama Dalom Kesuma Ratu III selaku Bandar Kepala Hadat Marga Dantaran Penengahan;
z. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksara Lampung tahun 1889;
aa. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1131/2019 atas nama Asmar Haji Saleh tertanggal 11 Januari 2019 berikut Tanda Terima

&PARTNERS beralamat di Jalam Marga Dantaran Bunian RT.002RW. 003 Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan,Kabupaten Lampung Selatan dengan surat kuasa tanggal 1Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Kalianda tercatat dengan register nomor:0427/SKH/2019/PA.Kla tanggal O02 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama Kalianda;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;Telah memeriksa alat bukti di

/TA/1975 tanggal 23Juni 1975 tersebut di atas, tuan Paku Bumi juga memiliki tanah seluas + 16ha (lebin kurang enam belas hektar) yang terletak di Bakau KeramatKampung Sumur Negeri Dantaran Ratu, Kedjamatan Penengahan,Lampung Selatan (sekarang Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, LampungSelatan) dengan batasbatasnya yaitu Sebelah Timur dengan Siring Palassampai Pagelaman, sebelah Utara dengan Teba Kepoeh, sebelah Baratdengan Teba Raman, sebelah Selatan dengan Wai Soemoer Bakau sampailaut, dengan alas hak

(lebih kurang enam belas hektar= seratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Bakaoe KeramatKampoeng Soemoer Negeri Dantaran Ratoe KedjamatanPenengahan Lampoeng Selatan (sekarang Desa Sumur KecamatanKetapang Lampung Selatan) dengan batasbatasnya yaitu SebelahHal. 35 dari 72 hal. Put.

sebagai objek gugatan semula tertulis:Penggugat menguasai lahan sebagai objek gugatan dengan cara bercocoktanam palawija sejak tahun 1971, ....Kami melakukan perubahan sebagai berikut:Bahwa Penggugat semula adalah warga Desa Bandan Urip yang membukalahan di pedukuhan Desa Bandan Urip sejak tahun 1968 yang sekarangdisebut sebagi Desa Bumi Daya yang diresmikan sejak tahun 1976, Bahwasejak tahun 1968 Penggugat sudah mengelola lahan sebagai objek gugatandan baru mendapatkan surat keputusan Kepala Negeri Dantaran

pemeriksaan terhadapdokumen dan bukti bukti yang mendukung kasus dugaan tindak pidanakorupsi yang datanya telah dikumpulkan melalui Penyidik Kepolisian ResorBogor Kota dan bukti lain yang relevan serta sesuai dengan metodepenghitungan, diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 310.770.100,00 (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuhpuluh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : NoNama PendafTerbit JumlahPNBP TransportJumlahPetugasPUM Sertifi Berkas (Rp) (Rp) PNBP dantaran