BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2318/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT Gedung Medan Mall LT V Medan Kota, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mak Paimanselaku Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01459/NKEB/WPJ.01/2017, tanggal 15 November 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib PajakKedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016Nomor 00431/107/16/123/16, tanggal 5 Desember 2016, atas nama PTBrahma Debang

Membatalkan Surat Taginan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 00431/107/16/123/16, tanggal5 Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2320/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT, Gedung Medan Mall Lantai V, Kota Medan,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01462/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016, atas PTBrahma Debang

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2326/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono M.T., Gedung Medan Mall Lantai V, Kota Medan,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu, JabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa A.

M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01516/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016, atas namaPT Brahma Debang

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2323/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono M.T., Gedung Medan Mall Lantai V, Kota Medan,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01509/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2016 Nomor 00427/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016, atas nama PTBrahma Debang

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00427/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

BRAHMA DEBANG KENCANA

PUTUSANNomor 2338/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT Gedung Medan Mall LT V, Medan Kota, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu,jabatan Direktur PT Brahma Debang Kencana;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Nusirwan Hanafi, S.H., M.Sc., kKewarganegaraan Indonesia,Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00622/107/16/123/17 tanggal 10Juli 2017, atas nama PI Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.

PT.ARTHA DEBANG,SE X SUHARMAN

ARTHA DEBANG, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukumIndonesia, berkedudukan di Jalan Flamboyan Raya No. 100Medan, Sumatera Utara yang diwakili oleh Jendriko Silalahi, Msc, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi Kuasa Khususkepada Daniel P. Simanjuntak, SH.M.IC.L, Advokat berkantorpada DANIEL & PARTNERS Advocates and Legal Consultans,yang beralamat di ARTHA GRAHA BUILDING 6 th floor, Jl.Jend.

PT ARTHA DEBANG VS SUHARMAN

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT Gedung Medan Mall LT V Medan Kota, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01518/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 November 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib PajakKedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2016 Nomor 00423/107/16/123/16 tanggal 05 Desember 2016, atas PTBrahma Debang

Brahma Debang Kencana, NPWP:01.536.723.8123.000;e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Demikian permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan agar dapat diberikeadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajaksebagaimana diamanatkan konsideran UndangUndang Nomor 6 TahunHalaman 3 dari 7 halaman.

BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr.

BRAHMA DEBANG KENCANA

ARTHA DEBANG (Penggugat)- SUHARMAN (Tergugat)

ARTHA DEBANG,perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukandi Jalan Flamboyan Raya No.100 Medan, Sumatera Utara, yang diwakili olehJendriko Silalahi, Msc, selaku Direktur Utama;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:: Normal;headi3;index 4; indetext;annotatioreference;annheading; List;INumber 2;Lishg 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;index 1;index 2;indexx 5;index 6;index 7;index 8;index 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc

BRAHMA DEBANG KENCANA

PT BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2316/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, NPWP 01.536.723.8123.000, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Gedung MedanMall, Lantai V, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara,yang diwakili oleh Surya Tioranu selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.

Brahma Debang Kencana, NPWP:01.536.723.8123.000;e.

Putusan Nomor 2316/B/PK/Pjk/2019Kembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. danDr.

ARTHA DEBANG

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT Gedung Medan Mall LT V Medan Kota, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.

Brahma Debang Kencana, NPWP:01.536.723.8123.000;e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;3.3. Penutup:Demikian permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan agar dapat diberikeadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajakHalaman 3 dari 7 halaman.

BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr.

BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2366/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, beralamat di JalanHaryono MT Gedung Medan Mall LT V, Medan Kota, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Surya Tioranu,jabatan Direktur PT Brahma Debang Kencana;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Nusirwan Hanafi, S.H., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia,Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00429/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.

BRAHMA DEBANG KENCANA

BRAHMA DEBANG KENCANA, berkedudukan diGedung Medan Mall, Lantai 5 Pusat Pasar JI. MT. HaryonoMedan;2. DINAS TATA KOTA dan TATA BANGUNAN KOTAMEDAN, berkedudukan di JI. AH. Nasution No. 17 Medan;3. WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di JI..

Star Indonesia selaku Penggugat dan PT.Brahma Debang Kencana, selaku Tergugat I, dan Dinas Tata Kota danTata Bangunan selaku Tergugat Il, serta Walikota Medan selakuTergugat Ill, dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum yangpada pokoknya mendalilkan perbuatan Tergugat yang menghalanghalangi Penggugat untuk membangun Sky cafe dengan itikad baik adalahsebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., nomor: 647 K/Sip/1973tanggal 13 April 1976 menegaskan, bahwa ada atau tidaknya

PT BRAHMA DEBANG KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2317/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BRAHMA DEBANG KENCANA, NPWP 01.536.723.8123.000, beralamat di Jalan Haryono MT Gedung MedanMall, Lantai V, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakilioleh Surya Tioranu selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:A.

Brahma Debang Kencana, NPWP:01.536.723.8123.000:e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BRAHMA DEBANG KENCANA;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 231 7/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

BRAHMA DEBANG KENCANA dk

BRAHMA DEBANG KENCANA, berkedudukan di GedungMedan Mall, lantai 5, Pusat Pasar, JI. M. T.

BRAHMA DEBANG KENCANA) denganPihak Turut Termohon Peninjauan Kembali (WALIKOTA MEDAN) yaitudengan cara musyawarah, namun jika musyawarah tidak tercapai, makakedua belah pihak telah sepakat menundukkan diri dalam menyelesaikanperselisihan yang ada dengan cara menunjuk Lembaga Arbitrase sebagaial. 10 dari 13 hal. Put. No. 662 PK/Pdt/2008lembaga penyelesaian sengketa tersebut dan ini merupakan suatupenundukan diri yang mengikat kedua belah pihak.

BRAHMA DEBANG KENCANA)dan Pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali (WALIKOTA MEDAN)menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase yang ditunjukoleh kedua belah pihak terlebih dahulu dan sekaligus menyatakan gugatanPenggugat (Termohon Kasasi) harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard).

ARTHA DEBANG

ARTHA DEBANG