Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.Dokumendokumen kapal yang asli dan masih berlaku.Daftar awak kapal.Manifest muatan/penumpang.Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).7 Oo 209 5Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Selanjutnya TNI AL membawa terdakwa serta menyita barang buktiberupa 1 (satu) buah KM.

Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.Dokumendokumen kapal yang asli dan masih berlaku.Daftar awak kapal.Manifest muatan/penumpang.Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).7 o 209 5Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Berdasarkan Pasal 27 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,maka untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseoranganwarga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.Bahwa prosedur memperoleh izin usaha harus mengajukan

Dokumendokumen Kapal yang asli dan masih berlaku;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PNTjbDaftar awak kapal;Manifest Muatan/penumpang;Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda);oo 20Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU RI No.17 Tahun 2006tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Nakhoda adalah salah satuseorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai

Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.Dokumendokumen kapal yang asli dan masih berlaku.Daftar awak kapal.Manifest muatan/penumpang.Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).~o a0 5Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Selanjutnya TNI AL membawa terdakwa serta menyita barang buktiberupa 1 (satu) buah KM.

Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar.Dokumendokumen kapal yang asli dan masih berlaku.Daftar awak kapal.Manifest muatan/penumpang.Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).~ eo a9 5Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Menimbang, bahwa selanjutnya TNI AL membawa terdakwa sertamenyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KM.

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda);f.Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar;Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN TjbSelanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (Satu) buah kapal KM.Laba GT.30 No.3327/PPb berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesinpokok merk Mitsubishi, 1 (Satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8M20004977, 1 (Satu) buah jangkar (peralatan labuh), 1 (Satu) unit mesin lampumerk Dongfeng, 3 (tiga) buah tangki minyak plastik

dokumendokumenkapal dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka yang harusbertanggungjawab penuh terhadap kapal tersebut adalah nakhoda Kapal dantata cara seorang nakhoda untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sesual dengan Peraturan Menteri No.82 Tahun 2014 tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar ialah mengajukan Permohonan keKantor Syahbandaran, membawa dokumen kapal yang asli dan masihberlaku, memiliki daftar awak kapal, memiliki manifest muatan penumpang,membuat Master Sailing Decleration

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).f.

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda) ;f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.

dokumendokumenkapal dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka yang harusbertanggungjawab penuh terhadap kapal tersebut adalah nakhoda Kapal dantata cara seorang nakhoda untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sesual dengan Peraturan Menteri No.82 Tahun 2014 tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar ialah mengajukan Permohonan keKantor Syahbandaran, membawa dokumen kapal yang asli dan masihberlaku, memiliki daftar awak kapal, memiliki manifest muatan penumpang,membuat Master Sailing Decleration

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).f.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai PeraturanMenteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah:Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar;Dokumendokumen kapla yang asli dan masih berlaku;Daftar awak kapal;Manifest muatan/penumpang;Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda);2929 5 Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar;Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal KM.Laba GT.30 No.3327/PPb berbendera Indonesia

UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiamenegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBBtentang Decleration Universal of Human Raig 1948 adalah hak untukmendapatkan perlindungan hukum.3. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan).4.

satu) lembar foto copy Ship Station License untilFebruari 2020 ; 1 (Satu) lembar foto copy Ship Station License Februari2023; 1 (Satu) lembar foto copy Comercial Fishing Vesselkicebse ; 1 (Satu) lembar foto copy Tonnage MeassurementCertificate ; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of stability ; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of Phillines registry; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of Ownership ;Halaman 8darii6 halaman Putusan Nomor 80/PID/2020/PT MND1 (satu) lembar foto copy Master Decleration

satu) lembar foto copy Ship Station License untilFebruari 2020 ; 1 (Satu) lembar foto copy Ship Station License Februari2023; 1 (Satu) lembar foto copy Comercial Fishing Vesselkicebse ; 1 (Satu) lembar foto copy Tonnage MeassurementCertificate ; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of stability ; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of Phillines registry; 1 (Satu) lembar foto copy Certificate of Ownership ;Halaman 8darii6 halaman Putusan Nomor 80/PID/2020/PT MND1 (satu) lembar foto copy Master Decleration

UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam MemoriBandingnya pada pokoknya ,menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkankepada Terdakwa Agus Arifin tidaklah tepat karena menurut agama yang dianutTerdakwa berdasarkan Al Quran Surat At Taubah ayat 104 dan Surat An Nisaayat 110 di mana Tuhan menerima taubat dari hambahamba Nya dan Allah ituMaha Pengasih dan Maha Penyayang, berdasarkan Konvensi Jenewa tentangHak Asasi Manusia dn Decleration

Dokumendokumen Kapal yang asli dan masih berlaku;Halaman 9 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN TjbDaftar awak kapal;Manifest Muatan/penumpang ;Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda); o 20Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU RI No.17 Tahun 2006 tentangPelayaran dinyatakan bahwa Nakhoda adalah salah satu seorang dariAwak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan

Fotokopi statutory declaration, the statutory decleration act (chapter 33m) dariachmad Mulyadi bin Sunardi / Edmund Sim Tanggal 05 Maei 2000;e. Fotokopi Certify that Achmad Mulyadi bin Sunardi has return to Islamic faithdari Majlis Ugama Islam Singapura, Nomor : MUI DA/CON/22/5, Tanggal 9Maret 2000;f. Fotokopi keizinan bernikah di luar negeri dari Republic of Singapore, Bil No:PC036/2000, Tanggal 08 Mei 2000;g.

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda) ;f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM.

banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam MemoriBandingnya pada pokoknya ,menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkankepada Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin Zulkifli tidaklah tepat karenamenurut agama yang dianut Terdakwa berdasarkan Al Quran Surat At Taubahayat 104 dan Surat An Nisa ayat 110 di mana Tuhan menenrima taubat darihambahambaNya dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang,berdasarkan Konvensi Jenewa tentang Hak Asasi Manusia dn Decleration

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).f.Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Perbuatan terdakwa ERWIN PANJAITAN tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang PelayaranATAUKEDUA :Bahwa terdakwa ERWIN PANJAITAN pada hari Minggu tanggal 21Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat

Membuat Master Sailing Decleration (Pernyataan Nakhoda).f.Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (Satu) buah KM (kapaltidak ada nama) berbendera Indonesia terbuat dari kayu yang denganHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Tjbkelengkapan : 1 (Satu) unit mesin pokok merk GT.

;

PERSADA II dari PT ALP;

;

SKSKB sebagai official decleration dari pemerintahterhadap perubahan status dari aset negara menjadi aset privat.Bahwa sesuai dengan Permenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk kewilayah privat menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkansecara self assessment.

(conservatoir beslag)terhadap harta kekayaan Tergugat tidak pernah diajukan atau dimohonkansebelumnya maka petitum nomor 3 ini dinyatakan ditolak;Menimbang,bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugatberdasarkan Perjanjian Keagenan,akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa tergugatmempunyai hutang berupa kurang bayar dari penjualan tiket;Menimbang, bahwa P52, P53, P81, P82 berupa Surat Decleration

Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiamenegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagamPBB tentang Decleration Universal of Human Raig 1948 adalah hakuntuk mendapatkan perlindungan hukum.c. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan).d. Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44.e.

Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yangmenegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagamPBB tentang Decleration Universal Of Human Rights 1948 adalah hakuntuk mendapatkan perlindungan hukum.Hal 2 dari 125 hal. Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel.4. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 TentangPraperadilan.5.