Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-09-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 626/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 14 Oktober 2021 — TAUFIQ ISMAIL, SH
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
I MADE PUTRA NEGARA Alias DEGARE
440
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I MADE PUTRA NEGARA Alias DEGARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak umum untuk bermain judi;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan
    TAUFIQ ISMAIL, SH
    3.PINTONO HARTOYO, SH
    Terdakwa:
    I MADE PUTRA NEGARA Alias DEGARE
Register : 12-01-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3711
  • Aset yang dikelola sendiri olen pemerintah disebut Barang Milik Negara(BMN), misalriya tanah milk Kementerian/Lembaga atau. kendaraan milikkementerian / degare:2. Aset yang dikelola pihak lain yang disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN ataukekayaan awal di berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yangdinyatakan scape kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya;3.
Register : 12-01-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4013
  • Aset yang dikelola sendiri olen pemerintah disebut Barang Milik Negara(BMN), misalriya tanah milk Kementerian/Lembaga atau. kendaraan milikkementerian / degare:2. Aset yang dikelola pihak lain yang disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN ataukekayaan awal di berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yangdinyatakan scape kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya;3.