Foto Copy dari asli Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B13268/Dep.I/LH/PDAL/11/2014 tanggal 24 November2014 Perihal Masukan Tertulis Dokumen ANDAL, RKL,RPL PT. Gorga Duma Safri................c0eee ( Bukti P 36) ;37. Foto Copy dari asli Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B14380/Dep.I/LH/PDAL/ 12/2014 tanggal 23 Desember2014 perihal Proses AMDAL kegiatan PT. Gorga DumaDA Tivsenaamnaas 41 se2.aconeamennaas 55152 .ncaeBRERMRAAERE ( Bukti P 37) ;38.

B2022/Dep.I/LH/HK/PDAL/3/2015 tanggal10 Maret 2015 Perihal Tindak Lanjut PermasalahanKegiatan PT. Gorga Duma Safri............... ( Bukti P 40) ;41.

Foto Copy dari asli Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Bidang Tata Lingkungan Nomor B13268/Dep.I/LH/PDAL/11/2014 perihal Masukan TertulisDokumen ANDAL RKLRPL PT. Gorga Duma Sari tanggal2 Nopemtber ZO 14 secsscea sss .cccmeunnmremmmneun 3 ( Bukti P 59) ;60. Foto Copy dari asli Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Bidang Tata Lingkungan Nomor B14380/Dep.I/LH/PDAL/ 12/2014 perihal Proses AMDAL KegiatanPT.

Foto Copy dari asl Surat Kementerian Lingkungan HidupNomor B5566/Dep.I/LH/PDAL/05/2014 Perihal ArahanPermasalahan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi PT.Gorga Duma Sari tanggal 20 Mei 2014.....( Bukti P 68) ;69. Foto Copy dari asli Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B8789 /Dep.I/LH/PDAL/08/2014 Perihal Tanggapan AtasHal 85 dari156 HalamanPutusan PerkaraNo.o7/G/2015 /PTUNMDNUndangan Penilaian Dokumen AMDAL PT.

Foto Copy dari asli Surat Kementerian Lingkungan HidupNomor B10185/Dep.I/LH/PDAL/09/2014 Perihal ArahanPelaksanaan Proses AMDAL PT. Gorga Duma Sari tanggal10 September 2014... eeeeeeeeeee ( Bukti P 71) ;72. Foto Copy dari asli Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B13268/Dep.I/LH/PDAL/ 11/2014 Perihal MasukanTertulis Dikumen Andal RKLRPL PT. Gorga Duma Saritanggal 24 November 2014...............0.. ( Bukti P 72) ;73.

B3015/Dep.I/LH/04/2010 tanggal 29 April 2010 perihalTanggapan terhadap dokumen PT Ladangrumpun Suburabadi(selanjutnya disebut sebagai Surat KLH), KLH memberitanggapan/arahan sebagai berikut:a. Bahwa Dokumen UKLUPL Penggugat telah disahkan/disetujui oleh KomisiAMDAL Dephut RI namun Penggugat tidak memiliki SK Pengesahan UKLUPLtersebut;b. Bahwa KLH tidak berwenang mengesahkan dokumen yang telah diterbitkanoleh instansi lain;c.

KelayakanLingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PTLadangrumpun Suburabadi berlaku selama kegiatan usahaberlangsung dan akan DIEVALUASI setiap 3 (tiga) tahun terhitungsejak tanggal ditetapkan, yaitu 20 Juli 2010 oleh karenanyaevaluasi tidak akan dilakukan sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahunsejak tanggal 20 Juli 2010 atau dengan perkataan lain EVALUASIhanya akan dilakukan pada sekitar tanggal 20 Juli 2013;Namun demikian, SK Pencabutan telah diterbitkan denganmerujuk pada SK KLH Nomor B3365/Dep.I

Bukti T.1120: Foto Copy dari Foto Copy Undangundang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; : Foto Copy dari Foto Copy Undangundang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan PengelolaanLLRESRLIIGRE FALUN mmm mmm nnn: Foto Copy dari Foto Copy yang dilegalisir Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2006, tanggal 21Nopember 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan ; : Foto Copy dari Foto Copy Surat Menteri Negara LingkunganHidup Nomor B6063/Dep.I

Ladangrumpun Suburabadi, Tertanggal 29 April 2010,Nomor : B3015/Dep.I/LH/04/2010, Perihal : Tanggapanterhadap dokumen PT.

Ladangrumpun Suburabadi; : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian NegaraLingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepada Kepala BPLHDProvinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Bapedalda KabupatenTanah Bumbu, Tertanggal 6 Desember 2011, Nomor : B11396/Dep.I/LH/12/2011, Perihal : Verifikasi SK Kelayakan Lingkungandan Lisensi Komisi Kabupaten Tanah Bumbu ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian NegaraLingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepada Direktur PT.Ladangrumpun Suburabadi

Pengeluaran Rekomendasiatas Dokumen ANDAL RKL,RPL PT Gorga Duma Sari. sangatbertentangan dengan surat Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor B10185/Dep.I/LH/PDAL/09/2014 tanggal 10September 2014 Perihal Arahan Pelaksanaan proses AMDAL PTGorga Duma Sari, dan tidak mematuhi Surat Menteri LingkunganHidup Republik Indonesia Nomor B13268/Dep.I/LH/PDAL/ 11/2014tanggal 24 November 2014 Perihal masukan tertulis dokumenANDAL, RKL, RPL PT Gorga Duma Sari;Pada 3 Desember 2014 Kepala Badan Lingkungan

Hidup Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Samosir dengan Surat Nomor660/1121/BLHPP/XII/2014 melakukan Perbaikan SuratRekomendasi dengan Nomor 660/1103/ BLHPP/XI/2014 PerihalRekomendasi atas Dokumen ANDAL RKL,RPL PT Gorga DumaSari, tanpa menghiraukan surat Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor B10185/Dep.I/LH/PDAL/09/2014 tanggal 10September 2014;4 Peringatan Penghentian Proses Pembuatan Kelayakan Lingkungan DanIzin lingkungan PT Gorga Duma Sari oleh Menteri Lingkungan Hidup;a)Menteri

Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Surat Nomor10185/Dep.I/LH/PDAL/09/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalArahan Pelaksanaan proses AMDAL PT GDS, membalas suratKepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan PengembanganKabupaten Samosir Nomor 064/782/ BLHPP/IX/2014 tanggal 3September 2014 secara tegas diminta kepada Komisi PenilaiAMDAL Kabupaten Samosir untuk tidak melanjutkan penilaianHalaman 13 dari 32 halaman.

Gorga Duma Sari sebagai prasyaratpenerbitan Izin Lingkungan;Pada 24 November 2014 surat Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor B13268/Dep.I/LH/PDAL/11/2014 tanggal 24November 2014 Perihal masukan tertulis dokumen ANDAL, RKL,RPL PT Gorga Duma Sari.

Dengan tegas menyatakan bahwapelingkupan tidak jelas, prakiraan dampak tidak adahitungan,evaluasi dampak tidak dijelaskan, RKL kurang operasional, RPLtidak operasional;Pada 23 Desember 2014 Surat Menteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor B14380/Dep.I/LH/PDAL/12/2014 perihal ProsesAMDAL kegiatan PT Gorga Duma Sari untuk tidak ditindak lanjuti.Menyebutkan ada resiko dan konsekwensi dalam penerbitan IzinLingkungan PT Gorga Duma Sari;Pada 29 Desember 2014 Surat Jaksa Agung Muda Nomor B3742/E.4

Kota Jambi tertanggal18 Mei 2015 serta Lisensi dari Walikota Jambi Nomor : 660/409/BLH/2015tertanggal 21 Mei 2015 ;Bahwa atas telah dibentuknya Komisi Penilai Amdal Kota Jambi tersebutkemudian Tergugat telah melakukan koordinasi dengan mengirim surat kepadaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tertanggal 27 Mei 2015 Perihalmohon Arahan terkait AMDAL PT.Damarindo Perkasa(Lippo Plaza Jambi), olehKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adamembalasnya yaitu Surat Nomor : B4847/Dep.I

Penggugat mengajukangugatan atas penolakan penilaian ANDAL, RKLRPL yang dilakukan oleh KomisiPenilai AMDAL Provinsi Jambi.Dalil gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14 dapat Tergugattanggapi sebagai berikut:Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota JambiNomor : 660/440/BLH/2015 Perihal Mohon Arahan terkait Dokumen AMDAL PT.Damarindo Perkasa (Lippo Plaza) tertanggal 27 Mei 2015, KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor : B4847/Dep.I

ANDAL dan RKLRPL Pembangunan LippoPlaza Jambi, telah dibenarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RepublikIndonesia melalui Surat Nomor: B2726/Dep.I/LH/PDAL/03/2015 PerihalArahan Penilaian Andal, RKLRPL bagi kegiatan PT.

Bukti T154847/Dep.I/LH/PDAL/05/2015, tertanggal 29 Mei2015, hal Arahan Penilaian Amdal bagi KomisiPenilai Amdal (KPA) Kota Jambi (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaJambi yang ditujukan kepada Direktur PT.DamarindoPerkasa (Lippo Plaza),Nomor.660/556/BLH/2015, tertanggal 25 Juni 2015, PerihalPenolakan Pembahasan Andal, RKL dan RPL PT.Damarindo Perkasa(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari KuasaDirektur PT.

Damarindo Perkasa (Lippo Plaza Jambi), yang mana atas permohonan KepalaBadan Lingkungan Hidup Kota Jambi tersebut Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Tata Lingkungan telahmemberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2015,Halaman 83 dari 94 Halaman Putusan No. 09/G/2015/PTUNJBINomor : B4847/Dep.I/LH/PDAL/05/ 2015, Perihal Arahan Penilaian Amdal bagiKomisi Penilai Amdal (KPA) Kota Jambi (Vide bukti T11) ; 3.48 Menimbang, bahwa

lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan NomorXXXX/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus2013,serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halanganyang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari Pejabatsebagaimana Surat Nomor B17/Dep.I

Kolaka Utara TahunAnggaran 2013;1 (satu) lembar Surat Memorandum Nomor M.431.B/Dep.I/BNPB/08/2013 tanggal 30 Agustus 2015 perihal Telaah Permohonan BantuanDana Siap Pakai untuk Perbaikan Darurat Akibat Bencana Angin PutingBeliung di Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;Nota Dinas Nomor ND043/Dit.PD/Dep.II/BNPB/06/2013 tanggal 24 Juni2013 perihal : Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai untukHal. 16 dari 27 hal. Put.

Munir, S.Pd., M.M.1 (satu) rangkap Usulan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2013.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Siap Pakai (DSP)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka UtaraTahun Anggaran 2013.1 (satu) lembar Surat Memorandum Nomor M.431.B/Dep.I/BNPB/08/2013 tanggal 30 Agustus 2015 perihal Telaah Permohonan BantuanDana Siap Pakai untuk perbaikan Darurat Akibat Bencana Angin PutingBeliung di Kabupaten

Sumatera Selatan Tahun 2007;28) Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pekerjaan:Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;29) Satu berkas Copy sesuai asli Executive Summary Pekerjaan;Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;30) 2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor : B-6606/Dep.I

Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) Pekerjaan:Penyusunan Dokumen AMDAL RencanaPembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera SelatanTahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Executive Summary Pekerjaan;PenyusunanDokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Kota Pagar AlamProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia nomor : B6606/Dep.I

Pagar Alam yang telah disusun pada tahun 2007,dan hasil dari Konsultasi tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup RIdisarankan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL barudikarenakan dokumen AMDAL Bandar Udara Kota Pagar Alam yang telahdisusun pada tahun 2007 dinyatakan tidak sah sehingga dokumen AMDALtersebut tidak bermanfaat disebabkan oleh tidak adanya pengesahan dariKomisi Penilai AMDAL, hal tersebut sesuai dengan isi surat dari KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B6606/Dep.I

Median Piagam, Msi ke Komisi Amdal Provinsihalaman 1 dari 98 Putusan Nomor:38/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg62Sumatera Selatan untuk dilakukan penilaian sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;Bahwa berdasarkan surat dari kementerian lingkungan Republik Indonesia Nomor:B6606/Dep.I/LH/PDAL/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Arahan DokumenLingkungan Hidup bagi Bandar Udara di Kota Pagar Alam, maka Amdal BandarUdara Kota Pagar Alam Tahun 2007 dianggap

daerah.Tidak diajukan dokumen Kerangka Acuan (KA) ANDAL, dokumen ANDAL,Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan LingkunganHidup (RPL) kepada instansi yang bertanggung jawab melalui Komisi PenilaiAmdal sehingga Dokumen Amdal Bandara Udara Kota Pagar Alam tahun 2007tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penerbitan izin kelayakan Lingkungan danizin Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam, sebagaimana suratdari kementerian lingkungan Republik Indonesia Nomor: B6606/Dep.I

Lebong Provinsi BengkuluTA. 2008, nomor 03.A/BA.Pan.PB/T3/DJEKSat.PI/DEP.I/VII/2008,dengan menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 %,b Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaai PekerjaanBantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.

TIPIKOR/2012/PT.BKL101112131415161718192021222324Rincian Penggunaan uang mukaSP2D Nomor:394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 Pembayaran Termin I(60%) sebesar Rp.1.526.417.638,SPM Nomor:00245/SPIP3SP/DEP.I/XI/2008 tanggal 09 Oktober 2008 PembayaranTermin I (60%) sebesar Rp 1.713.325.920,Kwitansi Nomor:58/PT 1/DJE/TX/2008Ringkasan KontrakSurat Pernyataan tanggungjawab belanjaSurat Permintaan PembayaranFaktrur Pajak StandarSurat Setoran Pajak (SPP) PPN 10 %Surat Setoran Pajak (SPP) 2 %SP2D Nomor:

Sumatera Selatan Tahun 2007;28) Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pekerjaan:Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;29) Satu berkas Copy sesuai asli Executive Summary Pekerjaan;Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;30) 2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor : B-6606/Dep.I

Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) Pekerjaan: Penyusunan Dokumen AMDAL RencanaPembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera SelatanTahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Executive Summary Pekerjaan;PenyusunanDokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Kota Pagar AlamProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia nomor : B6606/Dep.I

KotaPagar Alam yang telah disusun pada tahun 2007, dan hasil dari Konsultasi tersebutoleh Kementerian Lingkungan Hidup RI disarankan untuk melakukanpenyusunan dokumen AMDAL baru dikarenakan dokumen AMDAL BandarUdara Kota Pagar Alam yang telah disusun pada tahun 2007 dinyatakan tidak sahsehingga dokumen AMDAL tersebut tidak bermanfaat disebabkan oleh tidakadanya pengesahan dari Komisi Penilai AMDAL, hal tersebut sesuai dengan isisurat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B6606/Dep.I

Pagar Alam ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis DampakLingkungan (ANDAL) Pekerjaan: Penyusunan DokumenAMDAL Rencana Pembangunan Bandar Udara Kota PagarAlam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;Satu. berkas Copy sesuai asli Executive SummaryPekerjaan;Penyusunan Dokumen AMDAL RencanaPembangunan Bandar Kota Pagar Alam Provinsi SumateraSelatan Tahun 2007;2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia nomor : B6606/Dep.I

Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) Pekerjaan:Penyusunan Dokumen AMDAL RencanaPembangunan Bandar Udara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera SelatanTahun 2007;Satu berkas Copy sesuai asli Executive Summary Pekerjaan;PenyusunanDokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Kota Pagar AlamProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2007;2 (dua) lembar copy sesuai asli surat dari Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia nomor : B6606/Dep.I

PutusanNo.187/G/2009/PTUN.JKT.Da.60.96Bahwa, sehubungan dengan penilaian AMDAL Tergugat IIIntervensi , Deputi Menteri Negara Lingkungan HidupBidang Tata Lingkungan, berdasarkan Surat Nomor: B8382/Dep.I/LH/12/2006 tanggal 8 Desember 2006 telahmenyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penilaian yang dilakukan bersama oleh Tim TeknisPenilai AMDAL Pusat dan Tim Teknis Penilai AMDALProvinsi Sulawesi Utara telah memperhatikan masukandari Gubernur Sulawesi Utara khususnya dalampenempatan limbah (tailing

:Bahwa, sehubungan dengan penilaian AMDAL Tergugat IIIntervensi Il, Deputi Menteri Negara Lingkungan HidupBidang Tata Lingkungan, berdasarkan Surat Nomor: B8382/Dep.I/LH/12/2006 tanggal 8 Desember 2006 telahmenyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penilaian yang dilakukan bersama oleh Tim TeknisPenilai AMDAL Pusat dan Tim Teknis Penilai =AMDALProvinsi Sulawesi Utara telah memperhatikan masukandari Gubernur Sulawesi Utara khususnya dalam14460.61.penempatan limbah (tailing) di darat yangmengedepankan

Bukti T 17 : Berita Acara Rapat KomisiPenilai AMDAL Pusat di Jakarta NomorB54/BA/Komisi/Dep.I/08/2006, tanggal 2Agustus 2006 Pembahasan Kerangka AcuanAnalisis Mengenai Dampak LingkunganHidup (KAANDAL) Kegiatan PertambanganEmas Toka Tindung oleh PT. MSM danKegiatan Pertambangan mas Batupangaholeh PT. TIN, (foto copy sesuai denganaslinya) ;17418. Bukti19. Bukti20.

TIN, (foto copy sesuai denganaslinya) ;19 : Berita Acara Rapat KomisiPenilai AMDAL Pusat di Jakarta NomorB64/BA/Komisi/Dep.I/09/2006, tanggal 25September 2006 Pembahasan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)Rencana Pengelolaan Lingkungan ~~ Hidup(RKL) dan Rencana Pemantauan LingkunganHidup (RPL) Kegiatan Pertambangan EmasToka Tindung oleh PT.

MSM dan KegiatanPertambangan Emas Batupangah oleh PT.TIN, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;20 : Berita Acara Rapat KomisiPenilai AMDAL Pusat di Manado Nomor : B66/BA/Komisi/Dep.I/09/2006, tanggal 27Halaman 175 dari 222 halaman. PutusanNo.187/G/2009/PTUN.JKT.176September 2006 Pembahasan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPL) dan Rencana Pemantauan LingkunganHidup (RPL) Kegiatan Pertambangan EmasToka Tindung oleh PT.

TERGUGAT terhitung sejak tahun 2003 dapatberoperasi di seluruh Indonesia berdasarkan atas Surat KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia denganNomor : 02/Dep.I/I/2003 tanggal 14 Januari 2003.

Selain ituTERGUGAT juga memperoleh Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SISP)nomor : 165/SISP/Dep.I/2011 pada tanggal 12 Desember 2012 dan TandaDaftar Perusahaan Koperasi (TDP) nomor : 11.01.2.51.00380 pada tanggal08 Oktober 2009 (vide https:/Mwww.kspnasari.com/aboutus.html). Bahwaberdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka TERGUGAT adalah BadanHukum Koperasi Simpan Pinjam sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 9UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo.

BuktiT3 : Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor:412/SISP/Dep.I/VII/20I18 atas nama Koperasi Simpan PinjamPracico Inti Sejahtera, yang diterbitkan oleh KgmenterianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tanggal 10 Juli 2018;4. BuktiT4 : Sertifikat Simpanan Berjangka No. PISA0600070127 tanggal04 Februari 2020 atas nama Novilia Wiyono;5. BuktiT5 : Fotokopi dari Sertifikat Simpanan Berjangka No.PISA0300150302 tanggal 4 Maret 2020 atas nama NoviliaWiyono;6.

Jenderal Bina Koperasi, NomorUM.48/20/2098, Nomor KEP383/BW/98, dan Nomor 07/SKB/BK/XII/1998tentang Mekanisme dan Prosedur Pemanfaatan Asset Eks Yayasan UsahaKarya (YUKA) oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) diPelabuhan (bukti P3);Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DirekturJenderal Pembinaan WHubungan Industrial, dan PengawasanKetenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah, Nomor AL.59/I/1202, Nomor 300/BW/2002, danNomor 113/SKB/DEP.I

Bangun Nusa Indah, menyepakati:1)Pemrakarsa akan memperbaiki atas saran/masukan hasilrapat yaitu:a.Dokumen Amdal, RKLRPL masih harus dilakukanperbaikan sesuai saran masukan pada sidang TimTeknis untuk antara lain besar dampak dan perhitunganyang sudah;Perlu klarifikasi sudah adanya kegiatan di lapangan,sementara dokumen masih dalam pembahasan;Perlu mengakomodir surat Menteri Lingkungan HidupNomor 344/Dep.I/LH/PDAL/I/2015 untukpenanggulangan dan pencegahan kebakaran mengacupada peraturan yang berlaku

Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan19barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 jutarupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.40/KPAPI/KPDT/XII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Pemeriksaan Barang11 7 (tujuh) lembar Nota Dinas dari Tim Penilai dan Pemeriksa Barang SatkerPeningkatan Infrastruktur kepada Kuasa Pengguna Anggaran SatkerPeningkkatan Infrastruktur Nomor:ND15/PANBPS/SATKER/Dep.I

pekerjaan diatas 50 jutarupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.101.3/KPAPI/KPDT/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 perihal Surat Perintah untukmelakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara PenyelesaianPekerjaan15 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dana kegiatan pekerjaan BantuanPeningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) teridiri dari:SP2D Nomor:3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008 Pembayaran uang mukasebesar 20 % sebesar Rp.636.007.349,SPM Nomor:00089/SPIP3SP/DEP.I

berperkara;Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran padatanggal 1 Desember 2014 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Unr, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa KSP Primadana adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasisimpan pinjam dengan No.Badan Hukum: 453/BH/MENEG.I/X/ 2005 dan No.Surat Izin: 96/SISP/DEP.I

M60/Dep.I/LH/05/2010perihal Persiapan Adipurauntuk Hari Lingkungan 2010 yang ditandatanganioleh HERMIEN ROOSITA ;1 (satu) bundel Hard copy LAPORAN PROGRAM ADIPURA 2009 2010 ;1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM No. M97/Dep.I/LH/05/2010perihal Jadwal Rapat Pembahasan Pemeringkatan Kota/Kabupaten PesertaProgram ADIPURA 2009 2010 ditandatangani oleh HERMIEN ROOSITA ;3 (tiga) lembar foto copy MEMORANDUM No.

M60/Dep.I/LH/05/2010perihal Persiapan Adipurauntuk Hari Lingkungan 2010 yang ditandatanganioleh HERMIEN ROOSITA ;1 (satu) bundel Hard copy LAPORAN PROGRAM ADIPURA 2009 2010 ;1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM No. M97/Dep.II/LH/05/2010perihal Jadwal Rapat Pembahasan Pemeringkatan Kota/Kabupaten PesertaProgram ADIPURA 2009 2010 ditandatangani oleh HERMIEN ROOSITA ;3 (tiga) lembar foto copy MEMORANDUM No.

B465/Dep.I/LH/01/2010 tanggal 26 Januari2010 tentang hasil pemantauan program ADIPURA 2009 2010 dengan 4(empat) lembar lampirannya ;230.231.232.233.234.2355236.231s238.239.240.241.242.243.244,1 (satu) lembar foto copy surat tugas dari Kepala Perwakilan BPK RI JawaBarat No. 121/ST/XVII.BDG/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yangditandatangani oleh GUNAWAN SIDAURUK, SH.MM.MH. ;1 (satu) lembar foto copy surat tugas dari Kepala Perwakilan BPK RI JawaBarat No. 27/ST/XVIII.BDG/01/2009 tanggal 29 Januari 2009

M60/Dep.I/LH/05/2010perihal Persiapan Adipurauntuk Hari Lingkungan 2010 yang ditandatanganioleh HERMIEN ROOSITA ;1 (satu) bundel Hard copy LAPORAN PROGRAM ADIPURA 2009 2010 ;Hal. 253 dari 275 hal. Put. No. 2547 K/PID.SUS/2011254111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM No.

M97/Dep.I/LH/05/2010perihal Jadwal Rapat Pembahasan Pemeringkatan Kota/Kabupaten PesertaProgram ADIPURA 2009 2010 ditandatangani oleh HERMIEN ROOSITA ;3 (tiga) lembar foto copy MEMORANDUM No.

Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerianKoperasi dan usaha kecil dan menengah; Bahwa Jumlah suku bunga yang diberikan oleh Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Aimas kepada masingmasing nasabah adalahsesuai dengan besar pinjaman, untuk pinjaman 5.000.000 sampai dengan100.000.000,,sebesar 1,5 sampai dengan 2 %, untuk pinjaman Rp.100.000.000, sampai dengan Rp.200.000.000,bunganya 1,1 sampai 1,3 %dan untuk pinjaman 300.000.000, sampai Rp. 500.000.000 bunga sebesar1,1

/VII/212Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerianKoperasi dan usaha kecil dan menengah; Bahwa benar jumlah suku bunga yang diberikan oleh Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Aimas kepada masingmasing nasabah adalahsesuai dengan besar pinjaman, untuk pinjaman 5.000.000 sampai dengan100.000.000,,sebesar 1,5 sampai dengan 2 %, untuk pinjaman Rp.100.000.000, sampai dengan Rp.200.000.000,bunganya 1,1 sampai 1,3 % danuntuk pinjaman 300.000.000, sampai Rp. 500.000.000

saksi dan para ahli yang diajukanoleh Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini , Majelis berpendapat bahwakegiatan pengumpulan dana dari masyarakat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat MitraSejati Cabang Aimas telah memiliki ijin antara lain:SITUSIUPSurat Ijin membuka Cabang Usaha Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKMPemkab Sorong Nomor :519/156/2016 tanggal 8 Juni 2016PajakIjin gangguanIjin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Suratjin usaha simpan pinjam nomor :208/SISP/Dep.I

/VII/212Surat ijin simpan pinjam No.283/SISP/Dep.I/XII/2015 dari kementerianKoperasi dan usaha kecil dan menengah;Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini pada intinya menekankan bahwa kegiatan koperasi simpan pinjam yangmelakukan kegiatan menghimpun dana dari masayarakat dalam bentuk simpanandan bukan terhadap anggota koperasi simpan pinjam wajib terlebih dahulu memilikiizin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimanadimaksud dalam UU Perbankan

Berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi PerlindunganSosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim KoordinasiRaskin Pusat Nomor B2985/KMK/DEP.I/XI/2010 tanggal 29 Desember2010 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia perihalPedoman Umum Raskin tahun 2011, telah ditetapbkan bahwa setiap RTS PM mendapatkan jatah 15 Kg yang dijual dengan harga Rp. 1600,(seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi pada setiapkecamatan.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 keluarlah Surat Tugas denganNo.K.0936/dep.i/52018 BPMS Tergugat dan Tergugat Il memberikan suratHal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND10.11.12.13.tugas kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Penggugat untuk diadakanpemilinan membentuk kolom baru dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 17,Penggugat serta Badan Pekerja Majelis Jemaat sekali lagi menolak dengandata lainnya 9 Kepala Keluarga (KK) yang bisa dijadikan kolom baru dan halitu. berarti tidak memenuhi