berisi kertasnasi warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan didalamrak TV dirumah terdakwa.e Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebutdiperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2014 sekitar jam14.00 wib dari Buyung (yang belum tertangkap) seharga Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1% garise Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiizin dari Departernen

berisi kertasnasi warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan didalamrak TV dirumah terdakwa.e Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebutdiperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2014 sekitar jam14.00 wib dari Buyung (yang belum tertangkap) seharga Rp.250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1% garis.e Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiizin dari Departernen

Syamsuddin bin Ivlappe telah menikahdengan seorang perempuan bemama Muliya Masirn bind Sallam pada hari Ahad 5Pebruari 1961 sesuai petikan buku pendaftaran nikah No. 202/8Ni/1061 diterbitkanoleh Kantor Departernen Agarna Watampone tanggal 5 Pebruari 1961.2. Bahwa dari perkawinan H. Syamsuddin bin Mappe dengan Muliya binti Sallam teiahdikaruniai 10 orang anak yaitu :1. 11j. Samsiar binti H. Syamsuddin. umur 55 tahun.2. Muhammad Agus bin Syamsuddin, umur 45 tahun.3. Gusman bin H.

Foto Surat Nikah No 332/30/1966tertanggal 10 Agustus 1966 yangmenerangkan telah terjadi pernikahan antaraKiyato dengan JatmiYuwanti di Kaliwiro Wonosobo pada tanggal10 Agustus 1966 yangdikeluarkan Departernen Agama KantorUrusan Agama Kaliwiro (diberitanda bukti P 2); Hal. 3 dari hal 9Penetapan No.219/Padt.P/2012IPN.Yk3: Foto copy Surat Kartu KeluargaNo.347111/040901/0098 tertanggal 28Desember 2009 atas nama kepala keluargaHari Santosa dengan AlamatPurwanggan PA 1/517 RT. 032/RW. 007Kelurahan PurwokinantiKecamatan

dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo Pertama, terikat doktrin hukum bahwa Kontrak Karya antaraPemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. yang telahdisetujui oleh Pemerintah R.I. setelan mendapat rekomendasidari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departernen

Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/2018BA.29 Sekretariat Jenderal Departernen Kehutanan Tahun 2007 olehPT Monpeng Kridatama;21) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)Nomor S.14.1/SPK/KPADIPA29JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007,tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan TigaBerdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan padaKegiatan DIPA BA29 Sekretariat Jenderal Departemen KehutananTahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BagianAnggaran 29 Sekretariat Jenderal

Kehutanan Tahun 2007 oleh PTMonpeng Kridatama;19) 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan = AplikasiProgram Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan PembangunanKehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PTMonpeng Kridatama;20) 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan PenyusunanAplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus KegiatanPembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)BA.29 Sekretariat Jenderal Departernen

ditemukan 16 bungkus ganjayang disimpari di daiam kamar dibelakang lemari ;Bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari SHANDYKURNIAWAN seharga Rp. 100.000,sebanyak bungkus kemudian dipecahmenjadil6 bungkus ;Bahwa barang bukti ganja tersebut benar yang ditemukan di rarnah Terdakwa,awalnya ganja dibeli 1 bungkus lalu oleh Terdakwa dipecah dijadikan 16bungkus;Bahwa ganja tersebut rencana akan dipakai oleh Terdakwa dan bersamatemanteman Terdakwa ;10Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departernen

ekspor dan belummempunyai kekuatan mengikat dan mengatur wajib pajakuntuk menghitung bea keluar.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 5 PP Nomor 5 Tahun2008 bahwa Peraturan Menteri Perdagangan hanya sebagaipertimbangan dan acuan bagi Menteri Keuangan untukmenetapkan tarif bea keluar;Pasal 3(1)(2)(3)(4)(5) Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatpertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dantanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/ataumenteri/kepala lembaga pemerintah non departernen

TAMBUNAN;(30 th) adalah PNS pada Ditjen Pajak Departernen Keuangan telahmelakukan penyetoran uang tunai berbentuk Valuta Asing US$sebesar USD 400.000,00 (sekitar Rp. 4,4 Milyar) untuk disimpansebagai deposito berjangka di Bank BCA pada Desember 2008,setoran dana dalam jumlah relative besar tersebut menyimpang dariprofil nasabah selaku Pegawai Negeri Sipil.

TAMBUNAN (380 th)adalah PNS pada Ditjen Pajak Departernen Reuangan telahmelakukan penyetoran uang tunai berbentuk Valuta Asing US$sebesar USD 400.000.00 (sekitar Rp. 4,4 Milyar) untuk disimpansebagai deposito berjangka di Bank BCA pada Desember 2008,setoran dana dalam jumlah relative besar tersebut menyimpang dariprofil nasabah selaku Pegawai Negeri Sipil.

bahwa barang buktiBahan Daun Tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan Terdaftar Dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuanserta tidak mempunyai izin dari Departernen

teknologi anjuran yangterdiri atas benih Udang, Ikan Nila, Ikan Patin,Bibit Rumput Laut, Ikan Kakap/Kerapu, Ikan Bandeng,Ikan Mas, Ikan Lele dan Ikan Gurame;Bahwa Pembudidaya Ikan penerima benih ikan yang diberikanbantuan selisih harga benih ikan adalah pembudidaya ikankecil dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nornor: Per.12/MEN/2007 yang tergabungdalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) danditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDirjen Perikanan Budidaya Departernen

teknologi anjuranyang terdiri atas benih Udang, Ikan Nila, Ikan Patin,Bibit Rumput Laut, Ikan Kakap/Kerapu, Ikan Bandeng, IkanMas, Ikan Lele dan Ikan Gurame;Bahwa Pembudidaya Ikan penerima benih ikan yang diberikanbantuan selisih harga benih ikan adalah pembudidaya ikankecil dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nornor: Per.12/MEN/2007 yang tergabungdalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) danditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDirjen Perikanan Budidaya Departernen

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)1) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam, gugatannyaPenggugat tidak mengikutsertakan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;2) Bahwa dalam hal TNI mempunyai utang dengan pihak ketiga, maka danayang digunakan untuk pembayaran adalah dana yang bersumber dariAPBN yang dianggarkan melalui Departernen Pertahanan RepublikIndonesia ;Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Kodam ViV/Wrb cq Korem 132/Tdl hanyalah selakupengguna, pengawas dan memanfaatkan asset milik PEMERINTAH CQDepartemen Pertahanan Bahkan Departernen Pertahanan merupakansatusatunya pihak penentu Kebijakan dan keputusan terhadap seluruhasset Inventaris Kekayaan Negara yang digunakan dan dimanfaatkan olehTNI termasuk obyek sengketa, sehingga secara hukum demi tuntasnyaperkara ini, Pemerintah Rl Cq Menteri Pertahanan Republik Indonesiaharus dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat, dengan demikiankarena

Pondok Aren TangerangSelatan;Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dariPolres Metro Jakarta Selatan;Bahwa benar pada saat mereka terdakwa ditangkap karena kedapatanmenguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki iindari Departernen Kesehatan RI, berupa (satu) bungkus plastik bening yangberisikan narkotika jenis ganja dan (satu) linting narkotika jenis ganjadengan berat brutto 9,2 (sembilan koma dua) gram yang berada diantaratempat duduk terdakwa I dan saksi

suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah karyawati Tergugat/PT PZ Cussons Indonesia,yang berkantor pusat di Cyber Building 2 lantai 9 Jalan Kuningan BaratNomor 8 Jakarta Selatan, Penggugat menjabat sebagai Purchasing Managerdi Departernen

Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional hanya berlaku untuk perobuatan maupun peristiwahukum yang bersangkutpaut dengan pengelolaan rumah negara dilingkungan Departernen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008dan setelahnya.

DINO dengan maksud untuk dijualkepada orang lain; Bahwa terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarkotika Golongan daun ganja dan jenis shabu tersebut, tanpadilengkapi dengan Surat jin dari Departernen Kesehatan RI atau pihakyang berwenang lainnya.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan danmembenarkannya;4. Saksi ALDINO BAYU SAJALI als.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres MetroJakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut;Bahwa benar terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukanHal 11 dari 17 Hal Putusan No.1550Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Seltanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departernen Kesehatan RI atau daripihak yang berwenang;e Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkanoleh terdakwa

Andikah tersebut, kemudian setelah mendapat tempat yanglayak Tergugat melakukan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanandi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari No : 516/DPT.3/PL.210.D3/W2006 tanggal 9 Februari 2006 antara Direktur Jenderal PerikananTangkap Departernen Kelautan dan Perikanan dengan CV.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan Manusia (BPPSDM) Departernen

Arifin Munarwanmenghilang yang dalam perkara ini memegang peranan sangat penting untukmenjelaskan kepada Departemen Akunting apakah memang benar masih adaperbedaan artinya perbedaan pencatatan ini tidak serta merta merupakankesalahan Penggugat sebab bisa saja terjadi ada laporan keuangan tetapioleh Departernen Akunting belum direkonsiliasi ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.