Langkat hal ini dipertegas dengan kutipan aktanikah No. 271/35/XI/2000 yang diterbikan DEPATERMEN AGAMA KEC.SALAPIAN yang dibuat dan ditanda tangani Drs. Sakban Ritonga selaku Pegawa Pencatatan sipil pada tanggal 24 November 2000;Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohondikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:1.

Langkat hal ini dipertegas dengankutipanaktanikah No. 271/35/XI/2000 yang diterbikan DEPATERMEN AGAMAKEC. SALAPIAN yang dibuat dan ditanda tangani Drs.

Langkat hal ini dipertegas dengan kutipan akta nikah No.271/35/XI/2000 yang diterbitkan DEPATERMEN AGAMA KEC. SALAPIAN yangdibuat dan ditandatangani Drs.

binZAENAL ARIFIN mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalahmiliknya yang didapat dengan cara membeli kepada FAISAL (dalampencarian) seharga Rp.200.000, (dua ratus rupiah) pada hari sabtutanggal 09 November 2012 didaerah Grogol Jakarta Barat, denganmaksud untuk digunakan sendiri.Bahwa Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILY bin ZAENAL ARIFINtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebuttidak ada ijin yang syah dari Depatermen

Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut ditaruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap denganbotol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badanTerdakwa terasa enak dan tidak ngantuk ;Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hakatau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiritersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatermen Kesehatan RI atau daripihak yang berwenang ;Saksi membenarkan barang bukti

Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara Kristal shabu tersebut ditaruh diatas pipet kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap denganbotol bong dan setelah menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut badanTerdakwa terasa enak dan tidak ngantuk ; Terdakwa IRVAN SANTOSA alias BILLY bin ZAENAL ARIFIN tanpa hakatau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiritersebut tidak ada ijin yang syah dari Depatermen Kesehatan RI atau daripihak yang berwenang ;Bahwa benar Terdakwa membenarkan

. = 23/23/IV/1983Tertannggal 26 April 1983 yang dikeluarkan oleh Depatermen AgamaRepublik Indonesia2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman padatanggal 14 Mei 1997 berdasarkan kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten/KotaSleman No. 02461/1997 Tertanggal 2 Juni 19973.

Bahwa berhubung surat nikah tidak ada, selanjutnya Pemohon mengajukanPermohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan terusantunjangan janda Veteran Republik Indonesia ;Bahwa semasa hidupnyaSOBRI bin SANIP adalah seorang Veteran PejuangKemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor:Skep/09/03/36/AII/VIII/2002, tanggal 29 Agustus 2002 yang dikeluarkanoleh Depatermen Pertahanan Republik Indonesia ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,s maka Pemohon mohon pada

Fotokopi Keteranga Lahir anak dari RSUPMH Palembang tanggal 19April 2011 yang dikeluarkan oleh Depatermen Kesehatan RepublikIndonesia Rumah Saksi Umum Pusat Dr.Moh. Hoesin Palembang telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (buktiP.3);c. Fotokopi Surat pernyataan perjanjian ketika terjadi selingkuh di Kosandi Lampung tanggal 24 Oktober 2011 yang telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai bermaterai cukup, (bukti P.3);d.

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Suami PENGGUGATdengan Istri Pertamanya maka PENGGUGAT melakukanpernikahan bersama Almarhum SUAMI di Blega tanggal 16 Januari1989 yang dilakukan di kantor Depatermen Agama KabupatenBangkalan Kecamatan Blega yang mana terdapat dalam KutipanAkta Nikah Suami dan PENGGUGAT no 375/10/I/1989 dengan SeriLM;. Bahwa hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan AlmarhumSUAMI dikaruniakan 2 ( Dua ) anak yaitu :a. ANAK 1;b. ANAK II;.

Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia yangberkedudukan dan berkantor di Jalan Bambu Hitam No. 28 A RT.003 / 001 KelurahanBambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dalam hal inidiwakili oleh Ketua Umumnya Parta Timbo ;Menimbang, bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) KomisiPemantau Otonomi Daerah Indonesia (In Casu Pemohon/ Pemohon Keberatan) merupakan24sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri tanggal 14 Agustus 2004 dan telahterdaftar di Depatermen

jika Para Penggugat juga bekerja di PerusahaanTergugat yakni Penggugat 1 sejak Tahun 2019 dan Penggugat 2 sejakTahun 2020; Bahwa perusahaan Tergugatbergerak dibidang perhotelan; Bahwa perusahaan memenuhi hakhak karyawan;Bahwa hari kerja di perusahaan adalah 5 (lima) hari kerja, 2 (dua) hari off;Bahwa saksi menjelaskan awal mula permasalahan yang terjadi antaraPenggugat 1 dengan Tergugat yakni dikarenakan Penggugat 1 ikutmembagikan brosur hotel di luar hotel, dimana Penggugat 1 bukan bagiandari Depatermen

Sels yang membagikan Brosur tersebut, namun padasaat itu Penggugat 1 telah meminta ijin pada Tergugat untuk ikutmembagikan brosur bersama depatermen tersebut melalui groupWhatsapp dan disetujui oleh Tergugat;Bahwa Penggugat 1 kinerjanya cukup bagus; Bahwa ada diskriminasi oleh management perusahaan terkait pengaturanjadwal kerja;Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 5/Pat.SusPHI/2021/PN Dps Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 pada jadwal kerja yang seharusnyamasih ada nama Penggugat 1, namun tibatiba

telah terpenuhi, maka unsur ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;2 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :Maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah bahwa TerdakwaTEDDY GUNAWAN Als TEDDY Als BRO, dalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupaEctasy tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Depatermen

Holcim Indonesiaadalah Manager Distribution Service;Halaman 31 dari 53 Putusan 226/Pat.SusPHI/2018/PN Bdg Bahwa Manager Distribution Service tugasnya adalah mengatur distribusilogistic; Bahwa di PT Holcim Indonesia Tbk telah terjadi reorganisasi terhadap 2(dua) depatermen menjadi 1 (satu) departemen dalam rangka efisiensidimana departemen yang dipimpin oleh Penggugat telah digabungkandengan departemen lainnya; Bahwa saksi mengetahui Penggugat setiap hari ada/hadir bekerja dipabrik Narogong; Bahwa

execution ) menjadidepartemen service support dengan menunjuk Djayanta Ginting untukmemimpin fungsi gabungan ini yang efektif terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017yang penggabungan departemen tersebut telah diumumkan langsung olehTergugat melalui email kepada seluruh karyawan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu EdyS Siregar dan Jonatha Siburiko yang telah memberikan keterangandipersidangan yang pada pokok keterangannya sama yaitu bahwa telah terjadireorganisasi terhadap 2 (dua) depatermen

dengan kedua anak tersebut;Bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan mengingat perlakuandan intervensi keluarga Termohon yang di muka umum secara sadar dansengaja menngancam dan menarik kerah baju Pemohon dari kaca jendelakendaraan sehingga Pemohon tercekik padahal saat itu Pemohon sedangbersama dengan anak Pemohon;20212223Bahwa oleh karena Termohon selaku ibu kandung kedua anak yang dilahirkandalam perkawinan adalah juga memiliki perkerjaan yang tetap sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Depatermen

Media Nusantara Gemilang,bukannya perorangan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa, alasan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa,Penggugat mengajukan gugatan mengenaipenghapusan Merek Tribun Bali + logo T milik TERGUGAT I yang terdaftar pada HAKI Depatermen Hukum danHAM pada tanggal 20 Juli 2007 nomor pendaftaranHalaman 39 Putusan No.60/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.PstIDM. 000130203.

Aceh Barat danmembangun gedung baru Kantor Depatermen Kesehatan dan Gudang Obat /Farmasi Kabupaten Aceh Barat, telah memperoleh kompensasi berupa tanahseluas 1.875 M? yang terletak di Jalan Nasional, Kelurahan Ujong Baroh Kec.Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat dari Pemerintah Dati Il Aceh Barat yangHal 17 dari 49 halaman Putusan No.16/PDT.G/2014/PNMbo.saat itu harga /Nilai Ekonomis tanah dilokasi tersebut lebih tinggi dari tanahyang disediakan oleh PT.

dipertahankankeberadaannya sebagai hutantetap ;e Bahwa benar, saksi ahli menerangkan kawasanhutan register 45 ditetapkan oleh Pemerintahsebagai kawasan hutan tetap sejak tahun 1993berdasarkan Kepmenhut Nomor : 705/KPTSI1I/1993tanggal, 22 Nopember 1993 dengan luas 43.100hektar ;e Bahwa benar, saksi ahli menerangkan kawasanhutan register 45 ditetapkan sebagai hutantanaman Industri sejak tanggal, 7 oktober1991 ;e Bahwa benar, saksi ahli menerangkan PT.SILVAINHUTANI LAMPUNG diberi izin oleh Pemerintahdalam hal ini depatermen

;Dikembalikan kepada Depatermen Kehutanan ;e Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BatubaraBukit Kendi Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di NotarisTahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BatubaraBukit Kendi Nomor : 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris TahirKamili, S.H., M.H., Mkn., Surat Keputusan Direksi PT.

;Dikembalikan kepada Depatermen Kehutanan ; Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBatubara Bukit Kendi Nomor 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat diNotaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTBatubara Bukit Kendi Nomor 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat diNotaris Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Surat Keputusan Direksi PTBatubara Kendi Nomor 006/SK/PTBBK/2009, tentang PenunjukanPelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah PenutupBatubara (paket L15

bekas Sekolah Asing/ Cina yang sedang diteliti oleh5)6)7)8)Tim Interdep, maka sesuai petunjuk Menteri Keuangan Nomor: S.394/ MK.3/489, maka permohonan pembaharuan ditolak dan selanjutnya akandiprioritaskan kepada pemohon Departemen P dan K Republik Indonesia (buktiTI dan T.II8) ;Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Tuban Nomor : 530.351.82145,tertanggal 14 Agustus 1996 kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Perihal :Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Negara yang terletak di Desa Batu RetnoTuban atas nama Depatermen

Depatermen P dan K telah melakukanpemugaraan dan bangunan tambahan untuk perlengkapan penyelenggaraanpendidikan yang didanai oleh APBN, APBD, Dana Bank Dunia maupun daridana swadaya masyarakat dan telah menyerap dana sebesar Rp. 900.504.000(sembilan ratus juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah murid saat inimencapai : 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) orang (bukti T.I dan T.I16) ;b Penerbitan HGB No. 7/ Desa Sendanghardjo atas konversi EigendomVerponding No. 139 dengan Surat Ukur Nomor

Depatermen Pdan K telah melakukan pemugaraan dan bangunan tambahan untukperlengkapan penyelenggaraan pendidikan yang didanai oleh APBN,APBD, Dana Bank Dunia maupun dari dana swadaya masyarakat danHalaman 31 dari 54 Hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt/2017telah menyerap dana sebesar Rp900.504.000,00 (sembilan ratus jutalima ratus empat ribu rupiah) dengan jumlah murid saat ini mencapai: 774(tujuh ratus tujuh puluh empat) orang (bukti T.1 dan T.II16);.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah Bahwa dengan terjadinya perceraian antaraAlmarhum Haji Japar bin Abrus dengan Istri Pertamanya makaAlmarhum Haji Japar bin Abrus melakukan pernikahan bersamaAlmarhum Maimuna binti Mukri di Blega tanggal 16 Januari 1989 yangdilakukan di kantor Depatermen Agama Kabupaten BangkalanKecamatan Blega yang mana terdapat

hal tersebut, berdasarkan UUObusman itu adanya Maal Administrasi yakni adanya perbuatan terceladapat merupakan unsur pidana maupun unsur TUN, jika contecnyalegalitas keputusan adalah tanggung jawab jabatan, jika maaladministrasi tanggung jawab pribadi, contoh menerima gratifikasi itumerupakan maal administrasi ; Bahwa dalam contec hukum siapa yang melakukan itulah yang harusbertanggung jawab ; Bahwa Auditor negara secara konstitusional adalah BPK, sedangkandalam praktek ada auditor Lembaga Non Depatermen